Lensa Parlemen l Surabaya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 di kota Surabaya, diberlakukan sejak tanggal 22 Maret hingga 4 April 2022, Sesuai Instruksi Mendagri 18 Tahun 2022.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menyatakan rasa syukurnya. Capaian tersebut menjadi momentum untuk menyambut bulan Ramadhan dengan penuh sukacita.

“Alhamdulillah PPKM Surabaya kembali ke Level 1, InsyaAllah pandemi ini berlalu seiring dengan hadirnya bulan suci Ramadhan yang menjadikan umat bertakwa,” ujarnya, Rabu (23/3/2022).

Politisi muda PKS ini juga menambahkan, hikmah Ramadhan akan menjadikan umat semakin kuat dengan ujian, serta kuat jiwa dan raganya. Terlebih, Ramadhan nanti dapat dijalani oleh masyarakat, khususnya umat islam dengan lebih khusyuk dan leluasa.

“Hikmah tersebut ditandai dengan sistem pelayanan kesehatan yang membaik, kuat ekonominya ditandai dengan usaha-usaha rakyat khususya UMKM yang bangkit, kuat pikirannya ditandai dengan aktifnya sektor pendidikan,” jelasnya.

Soal pelaksanaan PTM 100 persen, anggota Komisi D DPRD Surabaya ini berharap dapat digelar secepatnya. Namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan aturan dalam SKB 4 Menteri.

“Dengan dicapainya PPKM level 1, Saya berharap PTM 100 bisa segera dilaksanakan. Nanti tetap mengacu pada SKB 4 Menteri dengan pola yang menyesuaikan kondisi dan kesiapan sekolah, serta mempertimbangkan masukan dari orang tua peserta didik,” harapnya.

Untuk mempertahankan tren baik ini, Cahyo pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi Covid-19 tetap terkendali dengan baik melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

“Semoga situasi yang kondusif ini tetap terjaga agar Surabaya bangkit dan menjadi kota yang humanis, maju dan berkelanjutan,” pungkasnya. (B4M)

Lensa Parlemen l Surabaya – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, menyayangkan masih terjadinya tindak kekerasan dalam lembaga pendidikan. Padahal seharusnya, sejengkel-jengkelnya seorang guru saat mendidik dilarang keras melakukan tindak kekerasan pada siswanya.

Anggota legislatif perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan Surabaya ini meminta Pemkot Surabaya dalam hal ini dinas pendidikan (dispendik), untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum guru tersebut.

“Saya sangat menyayangkan kekerasan masih terjadi di lembaga pendidikan di Surabaya. Seharusnya hal itu tidak terjadi. Apapun alasannya, tindakan kekerasan tersebut tidak boleh terjadi seorang guru melakukan kekerasan pada muridnya,” ungkap Khusnul, saat dikonfirmasi, usai ikut mendampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, saat melakukan kunjungan ke SMP Negeri 49 Kota Surabaya, Sabtu (29/1/2022).

Sebelumnya perlu diketahui, beredar viral video kekerasan yang dilakukan seorang guru kepada salah satu siswanya yang duduk dibangku SMP di Kota Pahlawan. Belakangan diketahui, kejadian tersebut terjadi di SMP Negeri 49 Kota Surabaya, pada Selasa (25/1/2022), saat PTM 100 persen sedang berlangsung.

Karena kejadian ini telah terjadi, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini meminta kepada Dispendik Surabaya, untuk memberikan pendampingan psikologi terhadap siswa yang mendapat kekerasan. Tidak hanya siswa yang bersangkutan, tapi juga seluruh siswa yang ada di kelas 8 H. Sebab kekerasan itu dilakukan dihadapan para siswa.

“Beruntung ada siswi yang berani merekam kejadian tersebut. Kalau tidak, mungkin kejadian ini tidak akan diketahui publik. Makanya siswi yang merekam kejadian kekerasan itu harus mendapat perlindungan dari pihak sekolah. Jangan sampai dia juga mengalami ketakutan karena vidoenya viral,” ungkap Ning Kaka, sapaan lekat Khusnul Khotimah.

Ning Kaka pun mendukung langkah Wali Kota Surabaya, yang ingin mengadakan tes integritas kepada guru-guru di Surabaya.

“Saya mendukung jika Dispendik Surabaya mengundang seluruh guru untuk diberikan penguatan, dan melakukan tes integritas untuk memastikan para guru-guru ini memiliki integritas dalam mengajar,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut Ning Kaka, pola pembinaan tidak hanya kepada guru, namun juga peserta didik. Sebab pendidikan formal dan akhlakul karimah, tidak cukup hanya diberikan saat pelajaran agama maupun pelajaran PPKn. “Sebaiknya ada tambahan materi tentang akhlak atau etika di dalam kelas,” pungkasnya. [*]

Lensa Parlemen l Surabaya – Ketua Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Khusnul Khotimah, meminta agar hotline puskesmas diaktifkan kembali. Agar setiap ada kejadian kegawatdaruratan, puskesmas bisa siap 24 jam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sekarang pandemi Covid-19 masih belum usai. Ditambah lagi musim hujan yang bisa menyebabkan berbagai penyakit muncul menyerang masyarakat. Kondisi kegawatdaruratan bisa terjadi kapan saja. Makanya hotline di puskesmas harus diaktifkan kembali,” ujar Khusnul, saat dikonfirmasi, Kamis (27/1/2022).

Diaktifkannya kembali hotline puskemas ini, kata Khusnul, tidak hanya soal antisipasi kegawatdaruratan saja, tapi juga dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat.

“Nomor hotline puskesmas yang sudah ada harus disosialisasikan oleh camat, lurah, RW, RT atau kader kesehatan. Sehingga masyarakat tahu nomor hotline tersebut. Namun tentunya nomor tersebut tidak hanya untuk diketahui, tapi juga bisa dihubungi. Harus ada petugas yang menjaga 24 jam,” ungkapnya.

Musim penghujan seperti sekarang ini, lanjut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, rawan terjadi penyakit Demam Berdarah Dengue atau DBD. Sudah ada puluhan warga Surabaya yang dirawat di rumah sakit karena DBD ini.

Berdasarkan data yang didapat Khusnul dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, ada sebanyak 46 orang yang dirawat di RSUD dr Mohamad Soewandhie karena DBD. Sedangkan di RSUD Bhakti Dharma Husada (RSUD BDH) ada sebanyak 22 orang. Selain itu, juga ada 31 orang yang positif DBD yang tersebar di beberapa kecamatan.

Menurut Ning Kaka, sapaan lekat Khusnul Khotimah, untuk menanggulangi DBD ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara bergotong-royong dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Baik itu di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar dengan cara melakukan kerja bakti.

“Masyarakat harus diedukasi oleh kader-kader lingkungan, kader kesehatan tentang 3M yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air dan mengubur barang bekas. Kemudian melakukan upaya-upaya dini, gejala awal DBD hingga pertolongan pertama melalui pamflet dan dibuatkan video pendek terkait gejala awal, pertolongan pertama terkait DBD dan penanganannya,” pungkasnya. [*]

Lensa Parlemen l Surabaya, Komisi D kota Surabaya, usulkan Raperda inisiatif ketenagakerjaan. Melalui raperda yang yang diusulkan sejak 2016 tersebut, Komisi D berupaya memberikan perhatian khusus bagi teman difabel di Surabaya. Perda ditargetkan selesai tahun depan.

Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D mengatakan, ‘Teman difabel juga memiliki hak untuk bekerja dan berkarya. Banyak potensi yang bisa digali dan ditemukan dari teman difabel”.

” Untuk berapa persentase pekerja difabel yang bisa ditampung di setiap perusahaan masih terus dikaji,” kata Khusnul kepada media lensa parlemen di kantor DPRD Surabaya, Senin, (6/12/2021).

”Saya tidak mau angka yang asal-asalan. Misalnya, oh cukup 20 persen untuk satu perusahaan,” imbuhnya..

Khusnul Khotimah juga mengatakan,
” Pemberian layanan khusus bagi kaum disabilitas sudah diatur di dalam berbagai peraturan. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Sosial bagi Penyandang Disabilitas,
Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Peraturan Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, dan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Surabaya mencatat ada 12 ribu perusahaan yang berdiri di Kota Pahlawan.

Menurut Khusnul, dari belasan ribu perusahaan tersebut belum tampak pekerja difabel yang bekerja. Pengoptimalan pekerja difabel di tempat kerja berpotensi mengurangi jumlah angka pengangguran di Surabaya. Pada 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Surabaya mencapai 9,79 persen.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) Cahyo Siswo Utomo juga menjelaskan, ” Dalam raperda inisiatif tersebut terdiri 52 pasal dan 17 bab dengan beberapa ruang lingkup pengaturan. Seperti, kewenangan dan arah kebijakan pemerintah daerah, perlindungan tenaga kerja dan tenaga kerja local, pelatihan kerja tenaga kerja local, penempatan tenaga kerja local,
hubungan kerja.”

Pengupahan, jaminan sosial, hak atas tabungan perumahan rakyat, penggunaan tenaga kerja asing, pemberian insentif, system informasi ketenagakerjaann, sanksi administrasi, serta sanksi pidana, tambahnya.

Sementara itu salah seorang penyandang disabilitas daksa Isna, saat dihubungi media melalui telepon seluler mengutarakan, pihaknya memiliki beberapa keinginan dan harapan. Mulai dari merdeka beraktivitas, berpartisipiasi dalam pembangunan, serta merdeka bekerja.

”Kami juga ingin dilibatkan dalam membuat program terutama tentang disabilitas,” harapnya. (B4M)