Arsip Kategori: NASIONAL

Menteri Tito Apresiasi Wali Kota Eri Cahyadi Sukses Jadi Tuan Rumah HUT ke-105 Damkar se-Indonesia

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Kota Surabaya sukses menjadi tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional yang digelar mulai 27 Februari – 1 Maret 2024. Bahkan, upacara puncak peringatan HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan se-Indonesia juga digelar di Kota Surabaya, tepatnya di Lapangan Kodam V Brawijaya pada 1 Maret 2024.

Dalam upacara yang berlangsung meriah itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya juga menggelar simulasi pemadaman kebakaran dengan menggunakan bronto skylift yang merupakan salah satu mobil andalan DPKP dan juga menggunakan peralatan lengkap lainnya. Bahkan, upacara itu juga ditutup dengan tari remo yang ditampilkan oleh ratusan pelajar Surabaya.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang telah menjadi tuan rumah yang baik dan sudah menyukseskan acara peringatan HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024. Bahkan, dalam upacara itu Wali Kota Eri diberi penghargaan sebagai apresiasi atas kontribusi dalam menyukseskan HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan se-Indonesia.

“Saya juga berterimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang telah menyelenggarakan acara ini, sebagai tuan rumah HUT ke 105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,” kata Menteri Tito.

Menurutnya, ini adalah HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, karena selama ini masyarakat tahunya Dinas Pemadam Kebakaran, padahal selain pemadam kebakaran juga mengandung misi penyelamatan. Bahkan, yang ringan-ringan masyarakat minta bantuan, seperti menyelamatkan kucing dan anjing di atas pohon, melepaskan cincin yang tidak bisa keluar dan sebagainya.

“Nah, ini usianya sudah 105 tahun yang lahir sejak 1919. Jadi, ini pasukan yang sudah lama ada di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka, dan terus kita pertahankan setelah kemerdekaan sampai sekarang masih eksis,” kata dia.

Oleh karena itu, ia berharap tentu tidak ada kebakaran dan pencegahan kebakaran itu terus dilakukan. Namun, kalau pun ada kebakaran di suatu tempat, maka petugas harus quick response atau harus ada respon cepat untuk datang dan menyelesaikan serta menyelamatkan.

“Karenanya, organisasinya, pegawainya, kualitas kompetensinya akan terus kita tingkatkan karena Kemendagri ini adalah pembina dan pengawas fungsi pemadam kebakaran dan penyelematan,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Eri bersyukur karena Surabaya sudah sukses menjadi tuan rumah yang baik dalam HUT ke-105 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan se-Indonesia. Bahkan, dalam upacara HUT ke 105 itu, DPKP juga sempat menampilkan pelayanan publik atau pelayanan terkait dengan memadamkan kebakaran di Kota Surabaya, karena Surabaya punya respon time 7 menit dari laporan masuk hingga petugas tiba di lokasi harus datang 7 menit.

“Tadi kita menunjukkan apa yang kita kerjakan kalau ada kebakaran di Surabaya, apalagi kita punya mobil yang bermacam-macam termasuk Bronto Skylift dan peralatan lengkap lainnya. Jadi, Pak Menteri tadi menyampaikan salah satu pelayanan yang terbaik ada di Kota Surabaya, beliau mengapresiasi Kota Surabaya yang sudah sangat siap dengan alat lengkapnya,” kata Wali Kota Eri.

Menurutnya, apresiasi ini diharapkan menjadi penyemangat baru dan pemicu bagi dia bersama jajarannya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya. “Semoga menjadi penyemangat dan pemicu kami di Kota Surabaya,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa para pegawai DPKP itu selalu rutin diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, makanya di Surabaya itu banyak juga warga yang meminta bantuan untuk melepaskan cincin, kucing yang tidak bisa turun dari plafon dan hal-hal kecil lainnya.

“Alhasil, sekarang ini DPKP tidak hanya menjadi pemadam kebakaran saja, tapi juga memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal penyelamatan,” pungkasnya. (B4M)

Presiden Joko Widodo Lantik Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN

LENSA PARLEMEN – JAKARTA
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Rabu (21/02/2024), Siaran Pers Humas ATR/BPN.

Pada saat yang sama, ia juga melantik Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN periode Juni 2022-Februari 2024 menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dalam keterangannya, Presiden RI menyampaikan tiga fokus yang diamanahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Pertama, Sertipikat (tanah) Elektronik harus didorong agar lebih masif. Kedua, target untuk Hak Guna Usaha (HGU) yang berkaitan dengan perusahaan (PT) harus segera diselesaikan karena ini banyak yang ingin masuk. Ketiga, target 120 juta bidang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) harus bisa kita selesaikan,” tuturnya.

Dengan pengalaman yang dimiliki, Presiden Joko Widodo yakin Agus Harimurti Yudhoyono dapat menjalankan amanah dengan baik. “Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau sangat siap,” ujarnya.

Atas amanah yang diberikan kepadanya pada sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang. “Pertama, saya bersyukur hari ini mendapatkan sebuah amanah yang luar biasa dari presiden, pemerintah, dan negara untuk bisa menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN,” ucapnya.

“Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang InsyaaAllah akan saya jalankan kinerja tenaga, meskipun kami menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, delapan bulan, tapi saya selalu percaya dalam waktu berapa pun kita bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan negara,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam penjelasannya, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku akan tetap menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/Kepala BPN yang menjabat sebelumnya. “Saya mengucapkan selamat kepada Pak Hadi sebagai Menkopolhukam yang baru, sekaligus mengucapkan banyak terima kasih. Beliau selama ini luar biasa, telah menangani berbagai isu yang mendesak di bidang ATR/BPN,” ungkapnya.

Terkait tiga amanah utama yang diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya, Menteri ATR/Kepala BPN yakin dengan segala daya dan upaya dapat menuntaskan tugas tersebut. Sehubungan dengan Sertipikat Tanah Elektronik, ia sebut akan terus dimasifkan karena bisa menjadi solusi berbagai persoalan, termasuk tumpang tindih dan permainan oknum mafia tanah.

“Ini masalah keadilan bukan hanya bagi-bagi sertipikat tapi keadilan yang sangat mendasar. Kita juga punya tujuan kalau apa yang dilakukan Pak Hadi selama ini bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan sebagai tempat membangun berbagai infrastruktur di skala strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak,” terang Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurutnya, jika investasi bergerak, maka akan memberi efek besar bagi bangsa, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Ini sebuah kepercayaan yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Kalau investasi bergerak tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi, ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera,” kata Agus Harimurti Yudhoyono.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Nanny Hadi Tjahjnato; Annisa Pohan Yudhoyono; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Lampri. Hadir pula para Menteri, Kepala Lembaga, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. (LS/PHAL)(B4M*)

Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, Siap Bersaing di Pilkada Jatim 2024

LENSA PARLEMEN – JAKARTA
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Lutfil Hakim menyatakan kesanggupannya untuk maju sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketika di sela-sela makan siang di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, (20/02/2024).

Cak item sapaan akrab Lutfil Hakim, mengaku ada beberapa pihak yang sudah menawarkan untuk maju sebagai calon wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Ia tak menyebutkan siapa saja pihak-pihak yang dimaksudkannya. Namun, kata dia mereka adalah tokoh-tokoh di Jawa Timur.

“Ada beberapa teman-teman komunitas, ya ada tokoh-tokoh juga di Jatim,” ujarnya.

Para tokoh itu, kata Cak Item menilai insan pers harus terjun langsung di dalam pelaksanaan kepemerintahan.

“Yang perlu dijelaskan adalah perwakilan masyarakat pers karena dianggap lebih banyak tahu berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

“Bukan minta ya, hanya menjajaki. Saya tidak tahu mungkin masyarakat pers itu dianggap penting, dilihat dari pilar demokrasi,” ujar Cak Item.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur, Lutfil Hakim bersama mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto :Istimewa)

Menurutnya, Pers juga paling tahu apa yang terjadi di wilayah termasuk persoalan dan kebutuhan rakyat di Jawa Timur.

“Saya kira kalau itu untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat ya saya siap-siap saja. Saya kira itu yang paling penting lah,” tandas Cak Item.

Ia juga menegaskan kesiapannya apabila ada partai politik yang menugaskan dirinya untuk maju sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada Serentak tahun 2024.

Salah satu hal yang siap dibawanya sebagai modal adalah upaya meningkatkan pembangunan yang ada di Jawa Timur dengan memperkuat sinergitas bersama 38 pemerintahan tingkat kabupaten/kota.

“Jadi singkatnya, koordinasi antar pemerintahan yang dipentingkan, supaya pembangunannya bisa berdampak, dan menekan angka kemiskinan juga sangat tergantung kinerja atau performa masing-masing kabupaten kota, lalu pertumbuhan ekonomi juga,” ucap dia.

Kemudian, pemerintahan setiap daerah akan dioptimalkan menunjang pelaksanaan kinerja pemerintah provinsi.

“Jadi itu fungsi koordinasi itu, kalau bisa dibuatkan itu lembaga pengkajian masing-masing potensi daerah,” tuturnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan Pilkada Serentak termasuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur pada tahun 2024.

Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 25 November 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 tahun 2024. (B4M)

Berdasarkan Salinan C-Hasil, Partai Gelora Berpeluang Lolos Ke Senayan

LENSA PARLEMEN – JAKARTA
Berdasarkan hasil pemantauan salinan C-Hasil dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), terbuka peluang bagi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk lolos ke Senayan, meskipun beberapa lembaga survei melalui hasil hitung cepat (quick count) memprediksi tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Demikian disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora Rico Marbun dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

“Sudah terkumpul data dari hampir 54% PPS. Ternyata tren perolehan suara Partai Gelora cukup menggembirakan di sekitar 4,1%,” kata Rico Marbun.

Menurut Rico, sejak Kamis (15/2/2024), Partai Gelora telah mengerahkan petugas pencatat salinan data C-Hasil dari PPS di tingkat kelurahan dan desa.

“Karena kami tidak memiliki saksi TPS yang cukup, maka kami mencatat salinan data C-Hasil dari TPS yang ditempel pada PPS,” katanya.

Karena itu, berdasarkan hasil pencatatan salinan data C-Hasil dari TPS tersebut, maka Partai Gelora berkeyakinan akan masuk ke Senayan dan memenuhi PT 4%, serta akan menempatkan wakilnya di DPR.

“Kami masih berkeyakinan berpeluang masuk Senayan. Kami masih berupaya menghimpun sisa data dari PPS lainnya,” ungkap Rico.

Rico mempertanyakan akurasi hasil hitung cepat untuk Pemilu Legislatif yang dilakukan sejumlah lembaga survei, dimana perolehan suara Partai Gelora ditempatkan pada kisaran 1,7%.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan angka elektabilitas Partai Gelora di beberapa survei terakhir. Misalnya yang dilakukan lembaga survei Median dan SPIN yang dirilis pada awal Februari, empat hari menjelang menjelang pencoblosan.

Dalam survei lembaga survei Media Survei Nasional, misalnya, elektabilitas Partai Gelora tercatat sebesar 4 % dari sebelumnya 2,8% dan survei lembaga Survey and Polling Indonesia (SPIN) mencatatkan elektabalitas sebesar 4,1% dari sebelumnya 3,6 %.

“Kami memang mempertanyakan akurasi hasil hitung cepat untuk pileg, karena ada banyak anomali. Makanya kami mengejar betul salinan data dari C-Hasil dari PPS untuk mengetahui lebih pasti tren perolehan suara riil Partai Gelora,” ujar Rico.

Rico mengatakan, jika semua PPS komitmen mengumumkan salinan C-Hasil sesuai perintah Undang-undang, akan lebih mudah dan cepat mengetahui proyeksi perolehan suara riil. Namun, di sebagian PPS masih ditemukan tidak melakukan tugas mengumumkan salinan C-Hasil.

“Sejak hari minggu kemarin, pengurus DPD Partai Gelora sudah bersurat ke KPUD Kota/Kabupaten meminta menunda proses rekapitulasi suara di PPK dimana masih banyak PPS yang belum mengumumkan salinan C-Hasil. Kebetulan juga dari pihak KPU RI masih melakukan perbaikan dan pembersihan Sirekap yang datanya banyak tidak sesuai,” jelas Rico.

Sementara mengenai Sirekap, Partai Gelora berharap KPU RI bisa segera menuntaskan pembenahannya karena telah banyak membingungkan.

“Meskipun Sirekap fungsinya sebagai alat bantu, namun KPU RI perlu segera membenahi agar dapat menampilkan data yang lebih mendekati potret data riil nya. Kami masih percaya KPU RI mampu menyelesaikan masalah ini,” pungkas Rico Marbun. (Rul)

Harunya Nelayan dari Serang Terima Sertipikat Tanah Langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN

 

LENSA PARLEMEN – KAB. SERANG

“Burung Belibis Ikan Sepat, Pak Menteri Berkumis Datang Bawa Sertipikat,” sorak warga Desa Grogol Indah, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten saat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto datang untuk menyerahkan sertipikat di wilayah tersebut pada Selasa (13/02/2024). Siaran Pers

Teriakan pantun tersebut, menandakan bahagianya masyarakat Desa Grogol Indah yang akhirnya menerima kepastian hukum hak atas tanahnya. Dalam kesempatan ini, Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara ngariung bersama warga setempat.

Satu persatu warga dipanggil untuk menerima sertipikatnya. Senyum tawa menyelimuti mereka. Namun, ketika Sapri, seorang yang diketahui berprofesi sebagai nelayan dipanggil, ia pun tak kuasa untuk menahan tangisnya.

Sapri mengaku ia yang berprofesi sebagai nelayan tak menyangka bahwa dirinya kini memiliki sertipikat. Terlebih, sertipikatnya dihantarkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN sambil berkumpul bersama warga. “Terharu pak, tidak biasanya begini kumpul bareng warga karena sudah 11 tahun di rumah aja karena stroke,” kata Sapri.

Ia bercerita, tanah yang ia beli dari sekitar tahun 1984/1985 ini dibeli dari hasil ia menjadi nelayan semasa hidupnya. Sapri pun amat bersyukur karena tanah yang kini bersertipikat dirasa tidak sulit dalam pengurusannya. “Tidak lama urusnya, kalau tidak salah baru bulan lalu saya mengurus. Alhamdulillah senang, saya bisa kasih anak saya warisan,” tutur Sapri.

Dalam kesempatan penyerahan sertipikat ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar; Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah; serta jajaran Forkopimda setempat. (LS/PHAL)(B4M*)

Malah Coblos Calon Lain, LaNyalla Terapkan Ilmu Hakikat-Teologis

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Mengagetkan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024 justru mencoblos calon lain. Tidak mencoblos dirinya sendiri. Hal itu terekam wartawan saat LaNyalla diminta awak media menunjukkan kertas suara DPD RI yang hendak ia masukkan ke kotak suara.

Karena diminta wartawan, LaNyalla spontan membuka kertas suara DPD RI. Anehnya bukan fotonya sendiri yang ia coblos. Melainkan calon anggota DPD RI, yakni Lia Istifhama, yang merupakan keponakan mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sontak wartawan dan para juru foto kaget. “Lho kok coblos orang lain pak,” tanya sejumlah wartawan, Rabu (14/2/2024).

LaNyalla pun menjelaskan, bahwa dirinya sengaja melakukan itu, karena malu sama Allah SWT jika ia memilih diri sendiri. Karena itu artinya nafsu dan kepentingan pribadi untuk menjadi pejabat. “Padahal niat saya sudah saya tetapkan untuk mengabdi dan membela kepentingan masyarakat, terutama masyarakat daerah melalui pintu DPD RI, jadi saya serahkan kepada Allah atas niat tersebut. Kalau Allah ridlo, Insya Allah saya jadi membawa kebaikan dan kemaslahatan,” tandas LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur yang menyalurkan hak pilihnya di TPS Nomor 19, Desa/Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, itu menambahkan bahwa sikapnya itu adalah penerapan dari ilmu hakikat yang ia pelajari selama ini. “Jadi saya gak mau ditertawakan oleh Tuhan, karena nafsu pribadi, sampai lupa niat sesungguhnya, yang seharusnya itu yang menjadi tolok ukur. Jadi semoga ini menjadi ilmu dan tauladan bagi negarawan,” imbuhnya.

Sebelum menyalurkan hak pilihnya, LaNyalla melaksanakan salat Dhuha terlebih dahulu. Usai melaksanakan salat sunnah tersebut, LaNyalla kemudian berangkat menuju lokasi pemungutan suara di TPS yang diikuti total calon pemilih 294 suara dengan komposisi 143 laki-laki dan 151 perempuan.

Tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB, LaNyalla yang mengenakan baju putih dan celana krem langsung menyerahkan kertas panggilan memilih dan duduk antre. Sesekali, ia berbincang bersama warga yang juga mengantre untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Hari ini saya menyalurkan hak politik saya. Tentu kita berharap agar penyelenggaraan pemilu kali ini berjalan LUBER dan Jurdil, tanpa adanya kendala. Kalau pun ada kecurangan, semoga bisa diatasi dan dipulihkan. Karena dunia internasional juga melihat proses pemilu ini. Sejauh yang saya lihat di TPS saya ini, semua berjalan dengan baik,” kata LaNyalla.

LaNyalla sendiri kembali maju menjadi anggota DPD RI dari Jawa Timur. LaNyalla ingin kembali mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya memperjuangkan kepentingan daerah. “Niat saya cuma satu, menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di daerah-daerah, seperti yang kemarin selama di DPD RI saya kerjakan,” jelas LaNyalla.

Mengusung tagline ‘Pancasila Berdaulat, Bangsa Selamat’ LaNyalla betul-betul memperjuangkan kepentingan bangsa dan daerah. Ya, Senator asal Jawa Timur itu memang tengah berjuang membangun konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada kepada sistem bernegara sesuai konsep yang dirumuskan para pendiri bangsa.

“Kita harus berani melakukan koreksi terhadap arah perjalanan bangsa. Kita harus berani menjadi generasi pelurus bangsa. Ingat, kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kita harus menggunakan akal, pikir dan dzikir dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegas LaNyalla.(*)

Kerjasama Diputus BPJS, LaNyalla Langsung Datangi RSU Anwar Medika Sidoarjo

LENSA PARLEMEN – SIDOARJO
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Rumah Sakit Umum (RSU) Anwar Medika Sidoarjo. Kedatangan LaNyalla untuk menindaklanjuti informasi mengenai pemutusan kerja sama oleh BPJS Kesehatan dengan RSU Anwar Medika. LaNyalla datang didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Kadin Jatim, Fitradjaja Purnama dan Ketua Kadin Kota Surabaya M Ali Affandi LNM.

Sementara dari RSU Anwar Medika hadir di antaranya dr Farida Anwari (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Abdul Kohar Mudzakir (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Achmad Yudi Arifiyanto (Direktur RSU Anwar Medika), Dina Hiedana (Wakil Direktur Umum RSU Anwar Medika) dan Nia Arizona (Humas RSU Anwar Medika).

Kepada Ketua DPD RI, Direktur RSU Anwar Medika, dr Achmad Yudi Arifiyanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, di antaranya perbaikan dari sisi administrasi maupun keuangan sebagaimana direkomendasikan oleh BPJS Kesehatan. Dikatakannya, dari hasil audit tim TKMKB BPJS Kesehatan ada kekeliruan pembayaran yang menyebabkan kerja sama dihentikan sementara.

“Pada tanggal 28 Desember 2023 sudah dilakukan mediasi pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lalu pada tanggal 8 Januari 2024 kembali dilakukan mediasi tahap kedua,” kata Yudi, Senin (12/2/2024).

Selanjutnya untuk kelebihan pembayaran, Yudi menjelaskan jika RSU Anwar Medika sudah mengembalikannya sebesar Rp7.097.535.700. “Kelebihan pembayaran sudah kami kembalikan kepada BPJS Kesehatan dengan kompensasi klaim di bulan pelayanan Desember 2023 yang akan masuk di bulan Januari 2024,” jelas Yudi.

Yudi menegaskan jika pihaknya berkomitmen penuh melakukan upaya perubahan dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan, khususnya peserta BPJS Kesehatan, struktur manajemen, SOP keperawatan, update Panduan Praktik Klinik (PPK) sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan sejumlah hal lainnya.

“Kami juga sudah memenuhi persyaratan di antaranya mendapatkan rekomendasi positif dari beberapa stakeholder di antaranya Bupati Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, PERNEFRI, PERSI Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Sidoarjo,” jelas dia.

Yudi berharap segala hal yang telah dilakukannya dapat membuka lagi kesempatan agar RSU Anwar Medika bisa kembali menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. “90 persen pasien kami adalah peserta BPJS Kesehatan. Kami memiliki pasien rawat jalan setiap harinya sebanyak 800 pasien dan rawat inap setiap harinya 300 pasien. Kami berkomitmen dan sungguh-sungguh agar bisa bekerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan,” tutur Yudi.

Mendapati aspirasi itu, Ketua DPD RI meminta segala hal upaya yang telah dilakukan RSU Anwar Medika diserahkan kepadanya untuk dipelajari dan diteruskan kepada pihak terkait. LaNyalla meminta agar RSU Anwar Medika memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh BPJS Kesehatan, agar kerja sama bisa dilakukan kembali.

“Saya kira, sepanjang segala persyaratan dipenuhi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dilakukan. Apalagi ini adalah program pemerintah untuk masyarakat dan memang masyarakat membutuhkan program ini, utamanya di RSU Anwar Medika ini,” terang LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu akan meneruskan aspirasi ini agar segera ditindaklanjuti dan segera mendapatkan solusi. “Saya akan teruskan hal ini ke Komite III DPD RI. Saya pribadi akan kawal penuh kasus ini sampai kerja sama kembali bisa dilakukan RSU Anwar Medika dan BPJS Kesehatan. Saya berharap kerja sama ini dapat kembali terjalin secepatnya,” demikian LaNyalla.(***)

Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik

 

LENSA PARLEMEN – DENPASAR 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan transformasi digital tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) Kementerian ATR/BPN yang berkualitas di kantor-kantor pertanahan. Tak hanya itu, dibutuhkan juga kantor pertanahan yang dijadikan percontohan untuk mengimplementasikan layanan elektronik. (Siaran Pers, Kementerian ATR/BPN).

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam kunjungan kerjanya di Kota Denpasar menyampaikan bahwa Bali akan segera menjadi provinsi yang secara utuh menyelenggarakan layanan elektronik. Hal ini sejalan dengan Kota Denpasar yang telah ditetapkan sebagai Kota Lengkap pertama serta sebagai kantor pertanahan pertama yang mengimplementasikan layanan elektronik.

“Dengan Bali merupakan etalase dari Indonesia, maka Kementerian ATR/BPN memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Bali untuk dapat mewujudkan Provinsi Lengkap. Tak hanya itu, Bali ditargetkan menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik,” ujar Suyus Windayana pada Selasa (06/02/2024).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Andri Novijandry menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan transformasi digital di seluruh kantor pertanahan Provinsi Bali.

“Dengan belajar dari implementasi layanan elektronik Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Provinsi Bali siap mewujudkan Provinsi Lengkap dan provinsi yang dalam implementasi layanan elektronik,” ungkapnya.

Adapun dalam kunjungan kerjanya kali ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN hadir bersama jajaran Kedeputian Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Fajar Nugroho Adi pada kesempatan ini menunjukkan kondisi front office dan back office Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang sudah melaksanakan layanan pertanahan elektronik.

Selain peninjauan, Tim Kementerian PAN-RB melangsungkan Pembinaan dan Sosialisasi Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali yang diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, seluruh Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Pengawas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Analis SDM Aparatur Pertama serta seluruh Pejabat Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali yang dilakukan secara hybrid. (YS/YZ)(B4M*)

Wali Kota Eri Cahyadi Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf di Ponpes An-Najiyah Sidosermo

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah wakaf di Pondok Pesantren An-Najiyah Sidosermo, Surabaya, Rabu (31/1/2024). Kala itu, Menteri Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah wakaf sebanyak 11 sertifikat.

“Hari ini saya menyerahkan sertifikat tanah wakaf sebanyak 11 sertifikat,” kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto seusai menyerahkan sertifikat tanah wakaf itu.

Menurutnya, program sertifikat tanah wakaf ini sudah dilakukan di seluruh Indonesia. Bahkan, sampai saat ini yang sudah diselesaikan sebanyak 242 ribu. “Yang paling banyak adalah di Jawa Timur, Surabaya, ada 10 ribu,” tegasnya.

Ia juga memastikan sertifikasi tanah wakaf ini akan terus dilakukan ke depannya. Bahkan, ia juga memastikan sudah meminta seluruh jajarannya di ATR/BPN agar proaktif berkoordinasi untuk menyelesaikan tanah-tanah wakaf. “Dan 2024 permasalahan tanah wakaf ini sudah harus selesai, tidak ada lagi,” katanya.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto juga mengakui bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama karena datanya dari mereka. Kalau ada data diserahkan kepada ATR/BPN, ia memastikan akan langsung menyelesaikannya.

“Jadi, sinergi antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN sangat perlu. Kalau ada data lagi, kita selesaikan dan kita serahkan, karena selama ini justru kita sudah mendatangi tempat-tempat yang memang ada informasi tanah wakaf, dan langsung kita sertifikatkan,” kata dia.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta kepada Wali Kota Eri untuk segera melaporkan apabila masih ada tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memastikan siap membantu untuk menyelesaikannya, bahkan kalau ada permasalahan-permasalahan terkait dengan tanah wakaf itu, pihaknya juga siap membantu.

“Sekarang kami serahkan tanah wakaf ini. Mohon dijaga dengan baik. Apabila masih ada tanah wakaf yang belum disertifikatkan segera dilaporkan untuk disertifikatkan. Anggota kami, staf kami akan jemput bola untuk membantu menyelesaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Annajiyah Surabaya H Mas Muhammad Yusuf sangat bersyukur karena akhirnya tanah wakaf di pondoknya itu sudah mengantongi sertifikat tanah wakaf. Ia mengakui sudah lama menunggu sertifikat tanah wakaf itu.

“Jadi, tempat ini dulu adalah markas perang pada saat 10 November, makanya di sini 80 persen masyarakatnya veteran. Dari zaman kemerdekaan itu, kami terus menunggu dan alhamdulillah sekarang sudah keluar sertifikatnya. Kami mewakili kiai yang ada di sini menyampaikan terimakasih banyak,” pungkasnya. (B4M)

Kontrak PPPK Banyuwangi Berakhir, LaNyalla Berharap Bupati Akomodatif

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali memperlihatkan sikap tegasnya dalam membantu daerah. Itu setelah, senator asal Jawa Timur itu meminta kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani agar akomodatif dengan memaksimalkan perpanjangan kerja 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut.

Kendati demikian, LaNyalla menghormati kriteria perpanjangan yang diberikan Bupati Banyuwangi, yaitu penilaian atas kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Itu karena memang kriteria penilaian bisa diberlakukan oleh Bupati.

“Tetapi sebagai bagian dari penyanggah ekonomi dan pendukung daya beli masyarakat, sebaiknya memang dilakukan akomodasi terhadap mereka, untuk diperpanjang. Sebab, tingkat daya beli masyarakat belum membaik. Sehingga mereka yang masih bekerja dan berpenghasilan, sangat menolong indeks konsumsi masyarakat,” tandas LaNyalla, Minggu (7/1/2024).

Selama ini LaNyalla memang dikenal peduli dengan rekruitmen PPPK, terutama dari kalangan tenaga pendidik atau guru honorer. Di level Pemprov Jawa Timur, sekitar 6.000 lebih guru honorer telah diperjuangkan oleh pria asli Bugis itu, melalui Pemerintah Provinsi Jatim. Bahkan LaNyalla mengawal langsung penyerahan berkas mereka ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Seperti diketahui, kontrak ribuan PPPK Banyuwangi selesai di awal tahun 2024 ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah evaluasi terhadap keberadaan mereka. Salah satunya, peran serta dalam penanganan kemiskinan menjadi salah satu penilaian evaluasi.

Tenaga PPPK yang habis masa kontraknya terdiri dari 55 orang formasi tenaga kesehatan, 14 orang dari formasi teknis dan 2.062 orang formasi guru. Mereka tengah menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), untuk menentukan apakah diperpanjang kontraknya atau tidak.

Salah satu kriteria penilaian adalah peran serta dan keterlibatan mereka dalam pengentasan kemiskinan daerah. Karena selama menjalani kontrak, mereka dilibatkan dalam beberapa program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan identifikasi dan pendampingan warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga PPPK.

Hal itu menjadi kebijakan, karena Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa. Di antaranya adalah penuntasan anak miskin tidak/ putus sekolah, penanganan bumil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni.(*)