Arsip Kategori: NASIONAL

Kapolri dan Ketum PSSI Bertemu, Pastikan Penyelenggaraan Piala Presiden Berjalan Aman dan Lancar

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024). Dalam audiensi ini dibahas beberapa hal salah satunya persiapan pengamanan Piala Presiden 2024 yang akan dimulai pada 19 Juli mendatang.

Kapolri mengatakan, pertemuan dengan Ketum PSSI Erick Thohir merupakan langkah agar persepakbolaan Indonesia dapat berjalan lebih baik, dari sisi penyelenggaraan, pemain, wasit dan suporter.

“Kita sepakat mendukung apa yang menjadi kebijakan FIFA untuk mempersiapkan sepak bola Indonesia agar betul-betul mengikuti standar FIFA. Hari ini kita melaksanakan rapat untuk mempersiapkan bagian dari event yang sudah disiapkan pramusim yaitu Piala Presiden,” kata Sigit.

Sigit menuturkan, Polri pada event ini akan ikut mengawal proses pengamanan penyelenggaraannya. Adapun izin penyelenggaraan pun sudah dikeluarkan oleh Polri.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, proses pengamanan pada Piala Presiden 2024 akan menggunakan standar FIFA. Dimana polisi akan tetap berada di sekitaran stadion dan di dalam pengamanan akan dilakukan oleh Steward.

“Tentunya ada kepolisian namun polisi akan masuk manakala ada permintaan untuk masuk. Itu standarnya. Namun di tempat lain kita berkoordinasi dengan model yang terbaik. Namun saat ini model yang ada kita laksanakan karena ini standarnya FIFA,” ujarnya.

Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan, kunjungannya kali ini juga dilakukan untuk memastikan kalender liga dan tim nasional selama tiga tahun ke depan dapat teratur dan berjalan dengan baik.

“Karena memang ini tujuan utama dimana kerja sama dan kesepakatan FIFA dan RI kita ingin menciptakan sepak bola yang transparan, dan juga sepak bola mempersatukan bangsa bukan sepak bola yang memecah belah bangsa,” ujarnya.

Kemudian, untuk pelaksanaan Piala Presiden 2024, menteri BUMN ini menyampaikan dari pihak kepolisian menyatakan siap mengawal agar berjalan lancar dan aman.

“Hari ini yang bisa kita sampaikan bapak Kapolri dan kita memastikan piala presiden akan kita kawal dengan baik. Tentu mohon semua pihak bisa mendukung Piala Presiden ini yang pembukaannya di Bandung pada tanggal 19 Juli pukul 3 sore,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Erick pun menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajarannya yang ikut mendukung pesepakbolaan Indonesia menjadi lebih baik. Ia pun mencontohkan bagaimana pengamanan agenda tim nasional yang dilakukan Polri.

“Coba kita lihat kerja sama PSSI dan kepolisian di tim nasional sekarang sudah rapi. Bagaimana aman, nyaman, nah yang ini kita cita-citakan untuk liga dalam 2 tahun mendatang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Steering Comitee Piala Presiden 2024 Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Piala Presiden diharapkan menjadi role model dalam transparansi. Maka dari itu semua penyelenggarannya diaudit pihak yang memang berkompeten.

“Bapak presiden Jokowi ingin membangun industri olahraga, pembiayaannya swasta jadi tidak ada dari BUMN dan APBN. Visi presiden Jokowi dan pak Erick pada akhirnya menjadi industri olahraga jadi pembiayaannya dari swasta. Kita berharap ratingnya harus tinggi sehingga menarik sponsor dan iklan,” katanya.

Ara, sapaan Maruarar menyampaikan dengan bantuan Kapolri dan jajarannya yang memastikan tidak ada pengaturan skor dalam penyelenggaraan Piala Presiden sangat penting untuk menjadi value dan role model.

“Ini hadiahnya tinggi juara 1 itu Rp 5 miliar. Belum ada turnamen dengan bermain 2 minggu hadiah Rp 5 miliar,” katanya.(Red)

Tinjau Pemusatan Atlet Muaythai PON Aceh-Sumut, Ketua DPD RI Optimis Kontingen Jatim Pertahankan Predikat Juara Umum

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi camp Muaythai Jawa Timur yang terletak di Kota Surabaya. Dalam kunjungan itu, Ketua DPD RI yang didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin itu optimistis jika kontingen Muaythai Jawa Timur mampu mempertahankan predikat juara umum, seperti diraih pada ajang Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) XXI Aceh-Sumut 2024 yang digelar pada Agustus tahun lalu.

“Kalau kita melihat bagaimana atlet-atlet kita berlatih, termasuk kesiapan segala hal yang berkaitan dengan keperluan mereka menghadapi PON Aceh-Sumut, saya optimistis predikat juara umum dapat dipertahankan,” kata Ketua DPD RI saat melakukan kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil), Minggu (14/2024).

Seluruh atlet, LaNyalla melanjutkan, berlatih dengan serius dan dalam kondisi prima. Mereka juga memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi lawan tandingnya nanti. Sehingga, kata Senator asal Jawa Timur itu, nyaris tak ada kendala yang dihadapi oleh para atlet Muaythai Jawa Timur.

“Semua keperluan dan kebutuhan mereka dalam berlatih terpenuhi dengan baik. Dukungan dari semua pihak juga cukup baik. Hal ini tentu menambah semangat para atlet dalam memberikan prestasi terbaik untuk Jawa Timur,” ujar LaNyalla yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia itu.

Sekretaris Umum Muaythai Indonesia Provinsi Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Manager Tim Puslatda 100 Muaythai Jawa Timur, Wahyu Tri Hartanto menjelaskan, saat ini semua atlet tengah menjalani latihan rutin di Puslatda. Mereka juga telah menjalani tryout selama 1 bulan di Thailand.

“Tim Muaythai Jawa Timur akan berlaga di 20 nomor dari 22 nomor yang dipertandingkan. Sejauh ini, persiapan kami cukup baik dan berjalan sesuai rencana,” kata Wahyu.

Wahyu optimistis target tujuh emas yang pada akhirnya mengantarkan kontingen Muaythai Jawa Timur sebagai juara umum pada ajang Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) XXI Aceh-Sumut 2024 akan kembali diraih.

Bahkan, jika melihat performa atlet-atlet Muaythai Jawa Timur, Wahyu optimistis target tujuh emas dapat terlampaui. “Target kami tujuh emas dan mempertahankan predikat juara umum. Tetapi, kami optimistis target tersebut bisa terlampaui. Kami amat optimistis akan hal tersebut,” ujar Wahyu.(Red)

Sidang Paripurna DPD RI Sempat Ricuh, Ternyata Ini Penyebabnya

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono akhirnya mengungkap beberapa penyebab sidang paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024, yang berlangsung Jumat (12/7/2024) kemarin sempat diwarnai kericuhan.

Dikatakan Nono, salah satu pemicunya diduga karena ada pasal di dalam Tata Tertib (Tatib) yang menyatakan bahwa calon pimpinan harus orang yang tidak pernah mendapat sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPD RI. Sehingga calon pimpinan DPD diharapkan benar-benar orang yang tidak pernah punya masalah dan disanksi oleh lembaga.

“Ini kan sangat wajar dan normal. Bahkan bagus sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga marwah dan kredibilitas lembaga di mata publik. Apalagi DPD RI dalam survei Litbang Kompas kemarin, berhasil mendapat kepercayaan publik di atas beberapa lembaga negara lain, termasuk DPR dan KPK,” tandas Nono, Sabtu (13/7/2024).

Ditambahkan Nono, bahwa aturan tersebut sebenarnya sudah ada sejak dulu di Tatib DPD RI menyangkut syarat menjadi pimpinan. Menurut dia, pasal tersebut bukan barang baru. Sudah ada dari dulu, dan pernah sebentar hilang, dan ada lagi. Menurut Nono, aturan tersebut sebagai hal yang sangat wajar. Sehingga, lanjutnya, kalau ada beberapa anggota yang kemarin menolak pasal itu, mungkin karena calon yang akan diusung mereka pernah mendapat sanksi dari BK DPD RI.

“Kemarin saat Ketua DPD Pak LaNyalla mulai membacakan pasal demi pasal Tatib, saya melihat beberapa orang anggota mulai interupsi dan membuat gaduh sidang. Bahkan akhirnya maju ke depan dan berusaha menghentikan materi yang sedang dibaca Pimpinan Sidang. Saya lihat siapa-siapa yang maju mendekati meja pimpinan,” urai purnawirawan berpangkat Letnan Jenderal itu.

Pasal yang dimaksud Nono memang tertulis di dalam Tatib DPD RI yang telah difinalisasi oleh Tim Kerja yang dibentuk setelah masa kerja Pansus Tatib DPD RI berakhir. Yakni Pasal 91 Ayat (5) huruf b, yang menyatakan bahwa calon pimpinan DPD RI tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan (BK).

“Saya menduga anggota yang kemarin ingin menghentikan sidang paripurna, dengan tujuan agar Tatib tidak disahkan, karena ada pasal itu. Mungkin mereka punya calon pimpinan yang akan diusung, tapi pernah memiliki catatan sebagai pelanggar etik di Badan Kehormatan DPD. Jadi mereka berusaha agar Tatib itu dibahas ulang. Terutama pasal 91 Ayat (5) huruf b itu,” imbuhnya.

Penyebab lain, lanjutnya, sejumlah anggota menolak pengesahan Tatib tersebut di Sidang Paripurna, karena Pansus Tatib belum menyampaikan laporan tugasnya di depan sidang. Karena menurut mereka seharusnya Pansus Tatib melaporkan dulu hasil kerja mereka di dalam sidang paripurna. Meskipun masa kerja Pansus Tatib sudah berakhir. Bukan mengesahkan hasil Timja Tatib yang merupakan kelanjutan dari Pansus Tatib yang sudah berakhir masa tugasnya.

Sebagai informasi, Pansus Tatib yang dibentuk DPD RI memang telah berakhir masa tugasnya, setelah diberi waktu 6 bulan dan tambahan 3 bulan untuk menyusun draft tatib. Namun selama 9 bulan Pansus tersebut tidak kunjung menuntaskan tugasnya. Sehingga dalam Sidang Paripurna sebelumnya, lembaga tersebut menyerahkan kepada pimpinan untuk memutuskan, dimana akhirnya pimpinan sepakat membentuk Timja Tatib untuk menuntaskan.

Seperti diketahui, beberapa anggota yang memulai interupsi, bahkan akhirnya maju ke meja pimpinan sidang di antaranya Filep Wamafma (Papua Barat), Ahmad Nawardi (Jawa Timur), Angelius Wake Kako (NTT), Yorrys Raweyai (Papua), Hasan Basri (Kaltara) dan Zuhri M. Syazali (Babel). Bahkan Nawardi terekam kamera sempat merebut mic pimpinan sidang dan berupaya mengambil palu sidang. Sementara sejumlah anggota lainnya terlihat juga melakukan interupsi dari meja masing-masing.

Kericuhan di depan meja pimpinan tersebut membuat beberapa anggota yang mendukung agar Tatib disahkan ikut maju untuk membentengi meja pimpinan sidang. Seperti Habib Ali Alwi (Banten), Andi M. Iksan (Sulsel), Ja’far Alkatiri (Sulut), Sukiryanto (Kalbar), Tgh. Ibnu Halil (NTB) dan Fachrul Razi (Aceh).

Sidang Paripurna DPD RI akhirnya memutuskan untuk menugaskan Panita Perancang Undang-Undang (PPUU) untuk melakukan harmonisasi terhadap materi Tatib tersebut. Sidang pun berakhir dengan tertib, bahkan sejumlah anggota yang sempat bersitegang dengan pimpinan terlihat saling bersalaman dan bermaafan.(Red)

Kolaborasi KPK, Kemendagri, BPKP Awasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
(Siaran Pers – 8 Juli 2024) – Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Agenda ini diselenggarakan sebagai bagian dari agenda prioritas pencegahan korupsi di daerah.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan bahwa APIP memiliki peran sentral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karenanya, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mengoptimalkan peran APIP melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi pencegahan korupsi.

“Pemerintah telah mendorong evolusi dan penguatan peran APIP, agar secara dini dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud, tindak pidana korupsi, dan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelas Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/7).

Hal tersebut sejalan dengan evolusi peran APIP dari yang sebelumnya hanya sekedar watchdog, menjadi fungsi penjaminan kualitas (quality assurance) dan menjadi bagian dalam penyelesaian masalah. Melalui peran tersebut, APIP diharapkan dapat proaktif dalam memberikan saran dan langkah preventif saat terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, Nawawi menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan perannya, APIP seringkali menemukan permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering disampaikan oleh Inspektorat maupun Pemda, antara lain jumlah dan kompetensi APIP yang belum memadai, kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas APIP, serta objektivitas dan independensi APIP. “Permasalahan ini semakin kompleks karena peran APIP sering kali dianggap kurang penting oleh Kepala Daerah.
Oleh karena itu, KPK menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, agar senantiasa konsisten dalam menjalankan komitmen pencegahan tindak pidana korupsi termasuk penguatan APIP,” ujar Nawawi.

Sebagai bukti komitmen dalam Penguatan APIP, di agenda Rakornas ini, KPK, Kemendagri, dan BPKP turut menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama tentang Penguatan APIP Daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa dengan penyelenggaraan Rakornas dan juga penerbitan Surat Edaran Bersama, diharapkan dapat memperkuat komitmen dan menjadi landasan ketiga lembaga untuk bergerak lebih maju dalam mengawal penguatan APIP.

“Setelah Rakornas ini, kami berharap kerjasama antara KPK, BPKP, dan Kemendagri untuk mengawal agenda pengawasan dari hulu, yaitu mulai dari penyusunan postur anggaran dalam APBD. Kalau dari hulu, banyak sekali potensi penyimpangan yang bisa ditekan,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga menyampaikan bahwa untuk mendukung keberhasilan APIP, kepala daerah juga memiliki peran. Menurutnya, kunci terpenting dalam menghidupkan APIP adalah melalui political will, yang merupakan keinginan politik kepala daerah untuk dapat memanfaatkan APIP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Senada, Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan KPK dan Kemendagri atas kolaborasi dan kerja sama yang telah dijalin dengan BPKP dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Pada hari ini, komitmen sinergitas kembali ditunjukkan melalui dorongan penguatan APIP Daerah dan pembinaan pencegahan korupsi di daerah. Melalui penerbitan Surat Edaran Bersama ini, saya berharap penyelesaian isu-isu persisten yang menghambat efektivitas peran APIP daerah tersebut dapat dituntaskan,” ujar Agustina.

Bersamaan dengan agenda ini, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan MCP oleh Ketua KPK, Mendagri, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Penandatanganan ini menjadi simbol ketiga lembaga dalam meneguhkan komitmen pengelolaan MCP sebagai upaya mendukung pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di daerah.(Red)

KPK Tetapkan Tersangka Pemberi Gratifikasi Jual Beli Jabatan

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
(Siaran Pers – 4 Juli 2024) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan IJ selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Maluku Utara sebagai Tersangka atas dugaan pemberiaan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan Provinsi Maluku Utara kepada AGK, yang merupakan mantan Gubernur Maluku Utara tahun 2019 – 2024.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Tersangka IJ untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2024 s.d 23 Juli 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK.

Perkara ini merupakan pengembangan penyidikan yang bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK terhadap AGK yang diduga menerima sejumlah uang dan/atau barang terkait pengadaan barang/jasa, pengurusan perizinan, dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam konstruksi perkaranya, Tersangka IJ diduga memberikan uang kepada AGK dengan beberapa transaksi rekening melalui RA atas perintah AGK sejumlah sekitar Rp1,2 Miliar. Pemberian tersebut diduga dalam rangka pengisian jabatan Kadisdik Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dimana penerimaan uangnya dilakukan dalam dua periode, yaitu sebelum IJ dilantik menjadi Kadisdik sebesar Rp210 juta, dan sejumlah Rp1,02 Miliar setelah IJ menjabat Kadisdik.

Atas perbuatannya, Tersangka IJ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Red)

Buka APA 2024, Wapres Ajak Kembangkan Budi Daya Perikanan Berbasis Ekonomi Biru

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Ma’ruf Amin menekankan pentingnya pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan global.

Hal tersebut disampaikan pada opening ceremony Asian-Pacific Aquaculture (APA) 2024 di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (4/7).

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa kawasan Asia-Pasifik memiliki keanekaragaman hayati laut yang berpotensi besar memenuhi kebutuhan pangan dan menyumbang 5% dari ekonomi global. Hal tersebut menjadikan kawasan Asia Pasifik bukan hanya menjadi pasar namun juga produsen perikanan global.

“Indonesia dan negara kepulauan lainnya di Asia Pasifik juga melihat kekayaan laut ini sebagai peluang bagi perekonomian,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

 

Setelah membuka kegiatan Asian-Pasific Aquaculture (APA) 2024, Wakil Presiden Bapak K.H Ma’ruf Amin didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi sejumlah booth perikanan budi daya pada pameran akuakultur APA 2024 di Surabaya, Jawa Timur (4/7), Foto Humas KKP

Wapres juga menekankan pentingnya pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Beberapa langkah yang perlu dilakukan ke depan diantaranya: pengembangan inovasi teknologi, penguatan riset dan perekayasaan teknologi, dan pertukaran informasi serta berbagi hasil penelitian dan inovasi.

“Untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu penguatan kerja sama antar negara Asia Pasifik”, ujar Wapres.

Senada dengan Wapres Ma’ruf Amin, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan harapannya agar kegiatan APA 2024 ini dapat mendorong penguatan usaha perikanan budi daya di Indonesia dan Negara Asia Pasifik. Trenggono juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek ekologi dalam pengembangan perikanan budi daya.

“Untuk itu kita mendorong berbagai inovasi teknologi dalam mengembangkan perikanan budi daya yang mandiri dan berkelanjutan”.

Trenggono juga menekankan pentingnya menjadikan APA 2024 sebagai momentum penguatan peran perikanan budi daya Indonesia sebagai bagian penting dalam ekosistem bisnis perikanan budi daya global. Selain itu, Trenggono juga berharap forum ini menjadi kesempatan penguatan investasi di sektor perikanan budi daya.

“Forum menjadi kesempatan bagi stakeholder baik dalam dan luar negeri untuk bekerja sama dan berkolaborasi membangun jejaring bisnis perikanan budi daya”, pungkasnya.

Sebagai informasi, KKP bekerja sama dengan World Aquaculture Society dan PT. Tirta Anugrah Abadi. Tahun ini APA 2024 mengangkat tema Aquaculture – Driving The Blue Economy. Rangkaian kegiatan APA 2024 yang didalamnya berupa seminar dan pameran, diikuti perwakilan 26 negara yang tersebar di lima benua yakni Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia.(Red)

Peretasan Sistem PDN Akibat Perang Modern atau Perlawanan Bandar Judi Online?

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Sudah hampir dua pekan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Indonesia diretas hacker menggunakan ransomware hingga sistem lumpuh.

Menurut pengamat militer dan pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) Wibisono, menyatakan peretasan ini akan menimbulkan kerugian keamanan nasional dan berdampak pada ekonomi dan sosial bagi negara dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lanjutnya, kerugian keamanan pasti akan menimbulkan kekacauan data intelijen dan secara ekonomi dari serangan ransomware terhadap PDNS bisa mencapai Rp6,3 triliun. Bahkan, terdapat surplus usaha yang hilang dari lumpuhnya PDNS sebesar Rp2,7 triliun.

“Ada “biaya” yang harus ditanggung oleh pemerintah sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi (baik langsung maupun tidak langsung). Lumpuhnya PDNS ini menghambat aktivitas ekonomi dan menjadikan lebih lambat. Iklim bisnis dan usaha bisa terdampak lesu,” ujar Wibisono, saat ditemui wartawan, Senin (01/06/2024).

“Jika kita hubungkan dengan kerugian negara, maka ini bisa kita katakan sebagai kerugian negara dari hilangnya potensi penerimaan negara, dan yang lebih kacau data kependudukan dan imigrasi akan menimbulkan kepercayaan masyarakat dan dunia menurun,” terang Wibi

“Dalam sektor pajak, DJP Akui Serangan Ransomware ke PDN Ganggu Layanan Pajak Sebagai contoh, pelayanan paspor yang lumpuh menjadikan layanan lebih lambat dan dapat membuat pembuatan paspor lebih lama. Ada potensi kehilangan pengurusan paspor ketika sistem lumpuh,” imbuhnya

“Kerugian dari berbagai sisi tersebut, jika menggunakan asumsi dari anggaran pelayanan umum sebesar Rp721 triliun di APBN 2023. Klaim pemerintah, penggunaan teknologi digital bisa hemat 50 persen dari anggaran pelayanan umum. Artinya, ada manfaat yang hilang hampir Rp 1 triliun per hari ketika sistem PDNS kita lumpuh,” jelasnya

Sementara Ketua umum DPP LPKAN INDONESIA Mohammad Ali mengatakan sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Juni 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah kepemimpinan Budi Arie Setiadi telah memblokir lebih dari 2,2 juta konten judi online, sementara Otoritas Jasa Keuangan memblokir lebih dari 6.600 rekening bank dan dompet elektronik yang terkait dengan transaksi judi online.

Lebih dari 20.433 keyword terkait konten judi online ditemukan di Google, dan 3.073 keyword di Meta. Penanganan situs judi di lembaga pendidikan mencapai 17.891 temuan dengan 17.103 yang diturunkan, sementara di lembaga pemerintahan ada 19.905 temuan dengan 19.348 yang diturunkan.

“Teguran keras juga telah diberikan kepada platform seperti Google dan Meta, dengan hasil penghapusan lebih dari 436 ribu konten oleh Meta, serta lebih dari 22 ribu konten yang ditargetkan di Indonesia dihapus oleh TikTok, Twitter, dan platform lainnya”, ujar Muhammad Ali.

Lanjut M. Ali, Menkominfo Budi Arie Setiadi telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam memberantas judi online, termasuk kerja sama dengan penegak hukum dan penyelenggara sistem elektronik untuk memblokir seluruh konten dan akun terkait judi online.

“Saatnya kita bersama- sama lawan pelaku judi online saya yakin rakyat Indonesia punya mata hati. Kebenaran pasti menemukan rumahnya sendiri”, tandas M. Ali. (Red)

Jaksa Agung: Hari Bhayangkara ke-78, Sinergisitas Penegakan Hukum Semakin Kuat

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Jaksa Agung ST. Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat kepada Polri atas perjalanan 78 tahun yang sudah dilalui.

“Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024,” ujar Jaksa Agung, Minggu (30/6/24).

Jaksa Agung berharap, di usia yang semakin matang ini, Polri dan Kejaksaan semakin diperkuat dalam menjalin seinergisitas penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang berkeadilan, maka dapat tercipta situasi perekonomian yang stabil.

Hal itu sangat dibutuhkan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Dengan mengusung tema Polri Presisi Mendukung Percepatan Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan Mendukung Indonesia Emas, terus bersinergi dengan penegakan hukum yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, serta aktif mendukung percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ungkap Jaksa Agung.(Red)

Pemberantasan Judi Online Butuh Keseriusan Pemerintah dan Aparat Penegakan Hukum

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Kabareskrim Polri 2008-2009 Susno Duadji menegaskan, upaya memberantas praktik judi online di Indonesia itu sebenarnya sangat mudah, tinggal kemauan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, apakah serius atau tidak.

“Praktik judi online itu sudah bertahun-tahun, Presiden baru terkaget-kaget setelah ada polisi yang dibakar, melibatkan anak SD dan orang tua dari segala kelompok umur. Tapi ini lebih bagus terlambat daripada tidak,” kata Susno Duadji dalam Gelora Talks dengan tema ‘Jeratan Pinjol + Judol = Duet Maut Pembawa Nahas, Rabu (26/6/2024).

Menurut Susno, praktik judi online telah berkembang sedemikian rupa, karena dianggap biasa-biasa saja, sehingga tidak ada upaya diberantas secara serius.

Padahal aturan hukumnya sudah jelas, termasuk bagaimana cara memberantasnya, karena jejak digital transaksinya ada, sehingga mudah ditelusuri.

“Memberantas judi online itu jauh lebih gampang daripada memberantas judi offline di kamar-kamar hotel atau di rumah-rumah yang pesertanya tidak sampai jutaan, itu lebih susah ditangkap karena harus ada buktinya. Tapi kalau judi online itu semua terdaftar, termasuk soal pinjaman online,” ujarnya.

Susno mengatakan, semua akses judi online bisa ditelusuri, meskipun bandarnya berada di Vietnam, Kamboja dan Filipina, karena semua transaksinya diawali dari Indonesia.

“Tinggal kerjasama dengan bank dan provider, kemudian diawasi oleh Kemenko Polhukam dan Polri lakukan penindakan. Permasalahannya itu satu, tinggal kemauan, mau memberantas atau tidak, itu saja, ” katanya.

Namun, ia tidak yakin praktik judi online di Indonesia akan bisa diberantas sama seperti praktik pungli di setiap kementerian/lembaga pemerintah.

Sebab, praktik itu tetap ada meski presiden sudah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menghentikannya seperti pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini.

“Saya tidak yakin ini akan terberantas kalau melihat kemauan. Kenapa? Mari kita lihat yang namanya satgas, sampai sekarang satgas pungli dibentuk oleh Presiden juga belum bubar, tapi mana punglinya yang ditangkap? Apakah punglinya habis? Tidak,” katanya.

Memberantas judi online yang sudah membawa dampak buruk di masyarakat, kata Susno, memerlukan kemauan dari pihak-pihak terkait. Susno ragu pemerintah mampu memberantas judi online.

“Satgas (judi online) ini bagaimana? Ya saya pikir setali tiga uang (dengan satgas pungli). Ya saya bicara seperti ini supaya terdengar, dan ini tantangan. Artinya saya selaku rakyat, bukan lagi anggota Polri, meragukan ini akan berhasil,” beber dia.

Menurutnya, keraguan ini harus dijawab melalui keseriusan sejumlah pihak. Bukan hanya aparat penegak hukum, keseriusan juga harus ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), maupun Satgas yang terdiri dari beberapa unsur.

“Kemudian karena ini pakai bank, untuk melacaknya tidak sesulit judi offline karena jejak elektronik ada. PPATK kan bisa melacak rekening siapa transfer ke mana. Berapa banyak. Dan bisa juga kerja sama internasional kan, melalui interpol dan lain-lain,” tutur Susno.

Susno mengapresiasi langkah Partai Gelora yang menaruh perhatian besar dalam upaya memberatas praktik judi online dan pinjaman online dengan menggelar diskusi ini.

“Saya bersyukur Partai Gelora menaruh perhatian besar, partai lain tidak ada. Memberantas judi online dan pinjaman online sangat penting, karena membawa dampak buruk kepada masyarakat kita,” pungkas Susno.

Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim mengatakan, Partai Gelora akan terus membangun kesadaran literasi digital dan literasi keuangan.

Sebab, permasalahan judi online dan pinjaman online menjadi problem nasional yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya dibebankan ke pundak pemerintah saja untuk memberantasnya.

‘Ini kita anggap sebagal problem nasional. Kalau kita mau maju ke depannya, bagaimana kita akan menempatkan masalah ini. Kita harus mencari solusi bersama,” kata Henwira Halim.

Henwira berpandangan, praktik judi online dan pinjaman online yang marak akhir-akhir ini dilatar belakangi banyak hal seperti masalah kemiskinan, pendidikan, tantangan, kejahatan transaksional dan internasional crime .

“Jadi ini tidak sekedar masalah kecil, tapi sudah kategori krisis, masif di segala lapisan masyarakat, dan itu masalahnya ada di hulu dan hilir. Artinya pemerintah sebagai ujung tombak mesti melakukan tindakan represif, sementara kita (masyarakat) sebagai perisainya harus ikut membangun kesadaran bersama literasi digital dan literasi keuangan,” tandasnya.

Tidak Boleh Jadi Devisa

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menganggap segala sesuatu yang bersumber dari hal yang dilarang agama tetap dinyatakan haram dipergunakan, termasuk mencari pendapatan negara yang berasal dari judi online.

“Kalau sesuatu yang sumbernya haram maka akan tetap haram. Namun, hal itu berbeda jika uang hasil praktik judi online telah disita negara. Uang yang disita itu, merupakan tanggung jawab negara untuk dikelola sebagai kepentingan seluruh masyarakat luas,” kata Marsudi Syuhud.

Sehingga kedua hal ini, kata Marsudi, jelas berbeda dalam memaknai dan memahami di dalam agama. Sebab, menyita uang hasil kejahatan judi online bukanlah hal yang dilarang. Yang tidak diperbolehkan yakni secara sengaja negara mencari devisa melalui judi online.

“Namun negara seharusnya juga tidak boleh mencari devisa dan APBN dari hal yang tidak diperbolehkan,” jelas Marsudi.

Menurutnya, untuk memberantas praktik judi online di Indonesia, sangatlah mudah yakni dengan cara pengawasan yang super ketat dari pemerintah.

“Mulai dari rekening, iklan, ngeblok IT server. Itu tugas pemerintah karena sudah ada lembaganya yang bisa melakukan itu,” katanya.

Selain itu, cara lainnya adalah adanya penyuluhan kepada masyarakat melalui digital, guru dan orang tua di rumah. “Tapi kalau sudah diberikan literasi tanpa menutup kesempatan itu (judi online), juga percuma,” pungkasnya.

Pakar Cyber Security dan IT Vaksincom Alfons Tanujaya menyarankan motede _follow the money_ efektif untuk memberantas judi online.

Menurutnya, metode follow the money dapat menekan angka perjudian. Namun harus ada kerjasama antara pihak kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK.

“Kami sarankan yang efektif itu, follow the ads, follow the money, tetapi syaratnya perlu ada yang memiliki akses dan memiliki wewenang, Kepolisian, PPATK dan OJK,” kata Alfons Tanujaya.

“Apa fungsinya? Jadi tiap kali dia pasang iklan ga usah di blokir iklannya, walaupun dia masuk ke situs pemerintah, dia akan meminta pemainnya untuk memasukkan nomor whatsapp (WA), harus setor uang ke rekeningnya, kalau udah setor akan di kasih tau servernya nah tiga ini kuncinya,” sambungnya.

Alfons juga menjelaskan, bahwa setelah nomer WA tersebut telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian dapat bergerak untuk melacak nomer tersebut dan menagkapnya.

“Polisi meminta ke provider kalau nomer whatsapp ini siapa, provider bisa ngasih data dan Polisi bisa tangkap orang itu,” jelasnya.

Selain itu, Alfons mengungkapkan, bahwa OJK dan PPATK dapat melacak transaksi antara pemain dengan bandar judi online.

Sehingga keduanya dapat mengetahui siapa pemilik rekening tersebut dan langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk segera diproses.

“Disamperin banknya, disini ada OJK ada PPATK kan, PPATK telusuri, alur uangnya kemana, terus kasih ke Polisi,” ungkapnya.

Alfons pun mengapresiasi langkah dari Kominfo yang telah melakukan pemblokiran terhada IP berbagai negara seperti Filipina dan Kamboja untuk dapat menutup akses judi online di Indonesia. “Hal ini sangat efektif untuk menekan itu (judi online),” tandasnya. (Rul)

Kapolri Mutasi Ratusan Anggota Polri, Irjen Syahardiantono Jadi Kabaintelkam

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi dan memutasi ratusan anggota Polri. Berdasarkan 4 Surat Telegram (ST), sebanyak 745 personel baik perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) dimutasi dan dirotasi jabatannya.

Adapun keempat surat telegram itu bernomor
ST/1236/VI/KEP./2024,
ST/1237/VI/KEP./2024,
ST/1238/VI/KEP./2024, dan
ST/1239/VI/KEP./2024.
Telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo pada tanggal 26 Juni 2024.

“Promosi dan mutasi di internal Polri adalah hal biasa dalam rangka kebutuhan organisasi, pembinaan karir, tour of duty, tour of area dan pergantian anggota yang memasuki masa pensiun,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Salah satu jabatan yang berganti yakni Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri bakal diisi oleh Irjen Pol Syahardiantono. Ia menggantikan Komjen Pol Suntana yang memasuki masa pensiun.

Nantinya pangkat Irjen Syahar yang kini menjabat Kadiv Propam Polri akan menjadi jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen).

Sebagai pengganti Irjen Syahar, ditunjuk Irjen Pol Abdul Karim sebagai Kadiv Propam. Irjen Abdul Karim kini menjabat sebagai Kapolda Banten. Nantinya Kapolda Banten akan diemban oleh Brigjen Pol Suyudi Ario Seto yang saat ini sebagai Wakapolda Metro Jaya.

Kemudian Wakapolda Metro Jaya akan ditempati oleh Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy yang kini menjadi Wakapolda Kalimantan Timur.

Selain itu, ada juga pergantian pimpinan Kapolda Sumatera Utara. Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri (Persiapan Penugasan di Luar Struktur). Penggantinya adalah Brigjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang kini menjabat sebagai Dirtipideksus Bareskrim Polri. (Red)