Arsip Kategori: DPRD KOTA SURABAYA

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya Berharap Surabaya Siap Menjadi Gerbang Utama IKN

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Surabaya diharapkan dapat mempersiapkan menjadi gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), seiring dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal ini yang disampaikan ketua fraksi Golkar DPRD kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna.

Pertiwi Ayu Krishna mengatakan keputusan pemindahan ibu kota ini berpotensi memindahkan pusat ekonomi dari Jakarta ke Surabaya. Mengingat lokasi geografis antara IKN dengan Surabaya terpantau dekat jika dibanding dengan Jakarta.

“Ya, ini karena letak Surabaya lebih dekat dengan Kalimantan, terutama dari segi transportasi. Hal ini akan memudahkan pergerakan ekonomi. Jika sudah siap menjadi gerbang IKN dan dikelola dengan baik, Insya Allah bisa menghadirkan kesejahteraan bagi warga Surabaya,” kata Pertiwi Ayu Krishna yang akrab dipanggil Bunda Ayu, Senin (10/06/2024).

Bunda Ayu, yang juga duduk di Komisi B DPRD Surabaya Bidang Perekonomian ini juga berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat memanfaatkan peluang ini dengan membangun infrastruktur yang menjadikan Surabaya sebagai kota kelas dunia. Selain itu, ia menekankan pentingnya penyiapan doktrin birokrasi melayani agar ramah investasi.

“Sebagai etalase Provinsi Jawa Timur, saat ini belum memiliki proyek strategis nasional (PSN) atau kawasan ekonomi khusus. Oleh karena itu, Kota Surabaya menekankan perlunya mengambil kesempatan ini, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM),” ungkapnya.

Ia juga turut mencontohkan sektor bisnis sebagai salah satu peluang besar. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya, diharapkan warga Surabaya dapat terlibat secara konkret terhadap dunia bisnis yang ada dan merubah merubah pola pikir awalnya hanya ingin menjadi pegawai namun kini menjadi pengusaha.

“Dengan segala potensi dan persiapan yang dilakukan, Surabaya diharapkan dapat bertransformasi menjadi kota yang siap menyambut perubahan besar ini, menjadikannya gerbang utama menuju IKN dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya,” pungkasnya. (B4M)

SOTH, Pemahaman Bagi Orang Tua Terhadap Pertumbuhan Anak

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Program “Sekolah Orang Tua Hebat” atau SOTH, Adalah sebuah inisiatif baru yang menarik perhatian.Hal ini muncul sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan bagi orang tua untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan anak. SOTH merupakan program yang digagas Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Program SOTH menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, tidak hanya dalam hal pendidikan formal di sekolah, tetapi juga dalam aspek-aspek penting lainnya seperti kesehatan, nutrisi, dan perkembangan sosial-emosional.

Zurotul Mar’ah, Ketua Puan PAN Surabaya yang berprofesi seorang dokter menjelaskan, bila salah satu aspek yang menjadi fokus utama Sekolah. Orang Tua Hebat adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya nutrisi dan kesehatan anak. Sehingga penting untuk semua orang tua, bahkan bagi calon pengantin baru.

“Program ini memberikan pengetahuan tentang makanan bergizi dan pola makan yang sehat, serta memberikan informasi tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan anak untuk mencegah masalah kesehatan seperti stunting. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa manfaat dari Sekolah Orang Tua Hebat seharusnya tidak terbatas hanya pada orang tua anak-anak kategori stunting, tetapi untuk semua orang tua,” jelasnya, saat ditemui awak media, Jumat (31/05/2024).

Zuhrotul Mar’ah yang juga duduk sebagai anggota Komisi B DPRD kota Surabaya menambahkan, jika Sekolah Orang Tua Hebat juga memberikan pembekalan kepada orang tua dalam mengembangkan keterampilan parenting yang efektif. Ini meliputi keterampilan komunikasi yang baik dengan anak-anak, manajemen emosi, serta strategi pengasuhan yang positif dan mendukung perkembangan anak secara holistik.

“Dengan memperkuat keterampilan parenting ini, diharapkan orang tua dapat menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan anak-anak mereka, baik di rumah maupun di sekolah,” ungkapnya.

Menurutnya, Sekolah Orang Tua Hebat turut memberikan ruang bagi orang tua untuk saling bertukar pengalaman dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan parenting mereka. Ini menciptakan komunitas yang solid dan berdaya, di mana orang tua dapat saling mendukung, belajar satu sama lain, dan memperkuat ikatan keluarga.

“Meskipun program Sekolah Orang Tua Hebat telah menunjukkan manfaat yang signifikan dalam mendukung perkembangan anak-anak, tantangan yang masih dihadapi adalah aksesibilitas dan keberlanjutan.
Program ini sangat penting bagi semua orang tua,” tuturnya.

Program SOTH penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa semua orang tua memiliki akses ke program-program seperti ini,

“Sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan dukungan yang kuat dari keluarga mereka,” pungkasnya. (B4M)

Sekwan Gelar Peragaan Busana Jawa di Zebra Cross, Peringati HUT Surabaya ke-731

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke-731 yang jatuh pada 31 Mei, Sekretariat DPRD Surabaya (Sekwan) menggelar beragam kegiatan sebagai wujud syukur, Jumat (31/5/2024).

Salah satu kegiatan yang cukup menarik adalah peragaan busana jawa. Tak berhenti sampai di situ, para staf dan karyawan yang pada hari ini (31/5/2024) mengenakan busana adat lengkap dengan beskap, kebaya dan blankon tersebut, melenggang di atas zebra cross (penyeberangan) yang terletak persis di depan gedung DPRD Surabaya, Jl Yos Sudarso.

Tak pelak, aksi peragaan busana para staf dan karyawan dengan memanfaatkan jalur penyeberangan tersebut banyak menarik perhatian para pengguna jalan.

Terlebih, kegiatan yang juga dilombakan tersebut kerap diselingi canda tawa para peserta lantaran cara berjalan yang harus menyesuaikan layaknya peragawan menimbulkan adegan adegan kocak. Hal ini membuat para pengguna jalan ikut menahan senyum.

“Ayu-ayu, ganteng-ganteng, iki Suroboyo bos ha ha…,’ ujar Riza, pengguna jalan yang sempat menepikan mobilnya sekadar menyaksikan para karyawan berlaga di atas catwalk aspal tersebut.

“Mlakune kok kesusu, koyok lagek dikongkon kirim berkas bose sih,.(jalanya kok terburu-buru, seperti sedang disuruh kirim berkas atasanya),” sambungnya sembari tertawa.

Meski santai, semua peserta berusaha tampil habis-habisan. Sebab, selain peragaan busana tersebut jadi salah satu even untuk memilih Cak dan Ning Dewan Surabaya sebagai refresentasi Cak dan Ning Surabaya, para peserta juga mengaku bangga bisa memberikan kontribusi selama bekerja untuk Surabaya.

“Kota kebanggan, kami sangat bersyukur bisa memberikan tenaga dan pikiran untuk Surabaya,” ujar Imam Ma’ruf staf bagian informasi dan protokol di lingkungan DPRD Surabaya.

Sementara Sekretaris DPRD Surabaya, Ir. Musdiq Ali Mashudi, MT mengatakan, peringatan HUT Kota Surabaya ke-731 di lingkungan DPRD Surabaya rutin digelar setiap tahun.

Untuk tahun ini, ujar dia, pihaknya menggelar kegiatan peragaan busana Cak dan Ning untuk staf dan karyawan.

“Acaranya dibuat tidak terlalu formal
yang penting bagaimana acara itu bisa memberikan inspirasi bagi peserta bahwa semua masyarakat mempunyai kewajiban yang sama dalam memberikan kontribusi untuk membangun Kota Surabaya yg memasuki usia ke 731,” jelasnya.

Menurutnya, kontribusi tidak hanya pembangunan fisik semata, tetapi juga dalam membangun seni budaya dan karakter masyarakatnya.

“Cak dan Ning Surabaya adalah salah satu bentuk kekayaan kearifan lokal yang mesti dipertahankan dan dimasyarakatkan,” ujar dia.

Sementara dalam lomba tersebut tepilih kategori Cak dan Ning masing-masing;

Kategori Cak
Juara 1 Cak Yanuar, Bagian Informasi dan Protokol
Juara 2 Cak Pur, Bagian Umum
Juara 3 Cak Joko, Staf Fraksi
Favorit Cak Gusti, Bagian Informasi dan Protokol

Kategori Ning
Juara 1 Ning Lia, Bagian Informasi dan Protokol
Juara 2 Ning Lili, Bagian Umum
Juara 3 Ning Bila, Bagian Informasi Protokol
Favorit Ning Indah, Bagian Rapat dan Perundang Undangan. (B4M)

Hadiri Musrenbang Perempuan Kota Surabaya, Reni Astuti : Peran Perempuan Tidak Hanya Untuk Masa Kini, Namun Juga Masa Depan

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025, Senin (27/5), di Ruang Majapahit, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti yang juga memberikan sambutan terkait upaya meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif bagi Kota Pahlawan.

Reni sapaan akrab pimpinan dewan itu menyebutkan forum tersebut begitu penting sebagaimana tertuang pada UU 23/2014, PP No.8/2008, dan Permendagri No. 87/2017, sebab, Musrenbang adalah forum para pelaku pembangunan yang secara kolektif merumuskan rencana pembangunan daerah.

“Di (aturan) sana juga dikatakan ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di dalam musyawarah perencanaan pembangunan ada transparan, responsif, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, terukur, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan,” paparnya.

“Kemudian ada pendekatan yang dilakukan di dalam musrenbang ini. Diantaranya adalah pendekatan teknokratik, kemudian politik dan partisipatif. Nah, musrenbang perempuan merupakan bagian dari bagaimana melibatkan partisipasi utamanya kaum perempuan di dalam turut serta membangun Kota Surabaya yang kita cintai ini,” tambahnya.

Secara demografi menurut data kependudukan setempat, Kota Surabaya merupakan daerah dengan tiga juta populasi itu memiliki tingkat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Persentase keduanya adalah 51% berbanding 49%.

Legislator Kota Surabaya itu menyampaikan bahwa perempuan mempunyai kewajiban utama sebagai ibu sekaligus istri yang memiliki tugas utama mendidik generasi masa depan. Selain itu, Perempuan juga punya kewajiban memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya tercatat mengalami tren positif dengan 94,99 poin pada 2021 dan menjadi dan 95,29 pada 2022. Terlebih secara indeks ketimpangan gender Kota Surabaya (0,128) telah melampaui capaian provinsi (0,423) bahkan nasional (0,447)

“Ini menunjukkan bahwa perhatian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya didukung oleh DPRD Kota Surabaya memberikan ruang yang besar. Bagaimana kemudian perempuan mendapatkan tempat yang mulia sebagaimana peran perempuan yang memang sesungguhnya mulia,” ungkap dia.

Ia berharap forum musrenbang itu menghasilkan kebijakan dan program yang akan membawa Surabaya dan Indonesia lebih hebat melalui peran perempuan. Baginya, ketika pemerintah memberi perhatian pada sisi kebijakan di bidang perempuan, maka tidak hanya bicara tentang masa kini namun juga masa depan.

Pihaknya mencontohkan terkait prestasi Kota Surabaya dalam capaian stunting terendah se-Indonesia. Terjadi penurunan signifikan angka prevalensi stunting dari 28% pada tahun 2021 menjadi tingkat terendah di Indonesia saat ini yaitu 1,6%.

“Ini sesungguhnya kita tengah menyiapkan kualitas SDM masa depan, kita tidak hanya bicara untuk masa kini, begitu juga di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan atau mungkin ekonomi terkait geliat ekonomi yang dibangun oleh perempuan perempuan yang ada di Surabaya,” terangnya.

“Kemudian juga yang tidak kalah penting. Sektor tentang bagaimana anti kekerasan perempuan juga harus tetap menjadi perhatian buat kita semuanya,” imbuhnya.

Sebagai Informasi, tema pembangunan Kota Pahlawan yang diusung Pemkot Surabaya pada Musrenbang kali ini adalah Penguatan Kapasitas Surabaya Menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis.

Kota Surabaya memiliki tujuh tujuan pembangunan antara lain mengurangi kemiskinan, pengangguran, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, mengurangi angka stunting, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menurunkan rasio gini.

Hadir pula dalam kesempatan ini seluruh perangkat daerah tingkat kecamatan dan kelurahan, civitas akademika, organisasi wanita, LSM pemerhati perempuan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, perwakilan RT/RW dan LPMK perempuan hingga Forum Anak Surabaya. (B4M)

Satpol PP Surabaya Tertibkan PKL di Jalan Kertomenanggal

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satpol PP Kota Surabaya kembali menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Jalan Kertomenanggal Kota Surabaya, Kamis (23/5/2024). Sebab, mereka berdagang di pedestrian, bahu jalan, hingga badan jalan yang mengganggu lalu lintas hingga menimbulkan kemacetan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, penertiban ini dilakukan karena para pedagang mengganggu pengguna pengguna jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

“Pada dasarnya Pemerintah Kota Surabaya tidak melarang orang berjualan. Tetapi silahkan mencari tempat yang tidak dilarang, agar tidak mengganggu pengguna jalan,” kata Irna Pawanti.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Operasional Satpol PP Kota Surabaya, Mudita Dhira menerangkan  bahwa penertiban ini bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, para pedagang dilarang berjualan di bahu jalan dan pedestrian karena mengganggu ketertiban.

“Para PKL ini menimbulkan kemacetan. Apalagi jalur ini cukup vital, jalur ini juga menjadi akses menuju bandara, serta menjadi jalan alternatif jika Jalan Ahmad Yani macet maka pengguna jalan bisa menggunakan jalur ini,” kata Mudita.

Sebelum melakukan penertiban, para PKL telah mendapat sosialisasi serta surat peringatan dari Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

“Penertiban ini merupakan penertiban yang kesekian kalinya. Secara prosedur, kami juga sudah melayangkan surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga. Jadi hari ini kita lakukan eksekusi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Satpol PP Surabaya mengamankan sejumlah barang milik pedagang yang terdapat di bahu jalan. Seperti kabel, terpal, bangku kayu, hingga bambu penyangga.

“Kami bersihkan alat-alat peraga milik PKL itu, kami amankan. Termasuk jembatan-jembatan buatan yang menghubungkan dari bahu jalan ke lahan KAI, ini kita bongkar semua,” terangnya.

Dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Surabaya, Mudita berharap para pengguna jalan bisa berkendara dengan lancar, serta tidak kembali terjebak kemacetan.

“Saya berharap para PKL tidak kembali lagi, supaya jalur frontage sisi timur Jalan Kertomenanggal ini bisa difungsikan kembali oleh warga Surabaya dan sekitarnya,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Satpol PP Kota Surabaya akan melakukan patroli dan pengamanan di beberapa titik di sekitar wilayah tersebut. Hal itu dilakukan agar mengantisipasi para pedagang tidak mengganggu para pengguna jalan.

“Setelah ini (penertiban), kami lakukan patroli dan pengamanan di wilayah ini, supaya para PKL tidak kembali lagi,” pungkasnya. (B4M)

DPRD Surabaya Apresiasi Kinerja Wali Kota Eri, Raih Dua Penghargaan di Hari Otoda 2024

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
DPRD Kota Surabaya mengapresiasi atas penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024 yang diperoleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII.

Selain itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga mendapatkan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengucapkan selamat atas capaian yang diraih oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam Peringatan Hari Otoda ke XXVIII tahun ini.

Diraihnya penghargaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan di Kota Surabaya.

“Selamat atas penghargaan yang diraih Wali Kota Eri Cahyadi. Selamat kepada Kota Surabaya. Berkat otonomi, pemerintahan daerah berhasil memacu berbagai perkembangan yang positif, dengan berbagai kebijakan pro-rakyat yang tidak meninggalkan karakteristik lokalnya. Kota Surabaya berkembang pesat menjadi kota metropolitan yang humanis, setelah diterapkan otonomi daerah 28 tahun silam,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Di Peringatan Hari Otoda ke-28, Adi berharap kinerja pemerintahan daerah di Kota Surabaya terus diditingkatka, bahkan digenjot. Pun antar berbagai unit pemerintahan dapat memperkuat sinergitas.

Kata Adi, otonomi daerah memberi ruang lebar dan leluasa untuk merancang dan menjalankan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Pun bagi masyarakat, semakin menikmati berbagai kemajuan pembangunan oleh pemerintah.

“Bagi Wali Kota Eri Cahyadi, sebagai kepala pemerintahan di Surabaya, penghargaan ini momentum untuk momentum untuk peningkatan kinerja, momentum peningkatan prestasi, dan momentum baik untuk terus memperkuat pelayanan masyarakat,” kata Adi.

Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufida mengaku turut bangga atas diraihnya penghargaan tersebut oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Laila optimis, dengan diraihnya penghargaan ini, Kota Surabaya akan semakin baik lagi ke depannya.

“Kita ikut bangga, mudah-mudahan Surabaya ke depan bisa semakin maju, kondusif, dan juga mudah-mudahan Surabaya dijauhkan dari bala dan musibah. Dan mudah-mudahan Pak Wali Kota senantiasa diberi kesehatan dan sukses terus Surabaya dipimpin oleh Pak Wali Kota Eri Cahyadi,” aku Laila.

Alasan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha itu diberikan kepada Wali Kota Eri karena mampu mengentaskan berbagai permasalahan sosial di Surabaya.  Mulai dari menekan angka kemiskinan ekstrim, pengangguran, hingga angka kematian ibu dan anak. Nah, salah satunya, Wali Kota Eri dinilai mampu mengentaskan masalah stunting di Surabaya.

Dalam hal penanganan stunting, menurutnya Wali Kota Eri serta jajarannya tidak hanya bekerja sendiri, akan tetapi juga turut serta melibatkan DPRD, RT, RW, LPMK, Kader Surabaya Hebat (KSH), hingga masyarakat berjibaku mengatasi permasalahan tersebut. “Dengan bergotong royong bersama masyarakat itu, akhirnya mampu mengurangi stunting. Dan alhamdulillah, Pak Wali Kota juga eksis dan semangat, kita (DPRD) bersama masyarakat juga ikut semangat mengurangi itu,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, Wali Kota Eri saat ini juga konsen memerangi kemiskinan di Surabaya. Salah satu caranya, yakni dengan menggerakkan program Padat Karya untuk keluarga miskin yang dijaring melalui Kampung Madani.

“Kita sudah mulai berproses untuk mengurangi kemiskinan melalui Padat Karya dan UMKM. Jadi, upaya-upaya itu lah yang dijalani, yang penting itu kerjasama, guyub rukun, karena Pak Wali ini orangnya mengayomi, melindungi, dan juga enak untuk diajak rembuk bersama,” tambahnya.

Tidak hanya Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan Wakil Ketua DRPD Ketua DPRD Laila Mufida saja yang mengapresiasi capaian kinerja tersebut. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni turut mengacungi jempol dua penghargaan yang diraih oleh Wali Kota Eri Cahyadi serta jajarannya itu.

Arif Fathoni mengungkapkan, penghargaan itu memang layak diberikan kepada Wali Kota Eri Cahyadi, karena masyarakat dan pemerintah pusat dapat menilai kerja keras yang selama ini dilakukan orang nomor satu di lingkungan pemkot tersebut. Karena menurutnya, Wali Kota Eri serta jajarannya di Pemkot Surabaya mampu menggerakkan semua stakeholder untuk terlibat ke dalam setiap kebijakan pemerintahan.

“Saya tidak kaget, mengingat segala landscape  kebijakan yang dibuat oleh Mas Eri selama ini. Kenapa saya tidak kaget? Karena masyarakat dan pemerintah pusat itu bisa menilai, sehingga wajar ketika Presiden memberikan penghargaan tertinggi itu,” ungkapnya.

Menurutnya, diraihnya dua penghargaan ini bisa mewujudkan harapan Wali Kota Eri untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang baldatun toyyibatun warabbun gafur. Ia yakin, karena partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan pemerintahan di masa kepemimpinan Wali Kota Eri saat ini terus meningkat.

“Itu menunjukkan bahwa, Mas Eri mampu mengamalkan dan mengaplikasikan dengan sukses pesan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir.Soekarno, bahwa gotong royong adalah kunci. Jadi itu tidak hanya slogan di Kota Surabaya, di masanya Mas Eri, sehingga seluruh masyarakat juga terlibat di seluruh aspek pemerintahan,” katanya.

Ia menambahkan, meskipun periode kepemimpinan Wali Kota Eri hanya berlangsung selama 3,5 tahun, tetapi mampu menggunakan dua kali APBD secara efektif di dalam setiap kebijakannya. “Tidak bersifat parsial, tetapi selalu komprehensif, penanganannya juga dari hulu ke hilir. Salahnya adalah penanganan stunting. Penanganan stunting yang dulunya itu ego sektoral, sekarang tidak, akan tetapi menjadi gotong royong lintas OPD sehingga penanganan stunting di Surabaya bisa membaik,” tambahnya.

Bukan hanya penanganan stunting, lanjut dia, penanganan banjir yang dilakukan oleh Wali Kota Eri saat tidak dilakukan secara parsial, akan tetapi terkoneksi satu sama lain. Dirinya berharap, setelah pembangunan di tahun ini selesai dilakukan, jumlah genangan di Surabaya bisa terus menurun di tahun mendatang.

“Nah, ini yang menurut kami gagasan besar visi Mas Eri terhadap Kota Surabaya ini wajar, kalau kemudian diganjar oleh Presiden dan Mendagri. Mudah-mudahan ini kado yang manis untuk masyarakat Surabaya, kepala daerahnya berprestasi di kancah nasional, sehingga kualitas layanan dan pengabdian terhadap masyarakat juga bisa semakin meningkat,” tandasnya. (B4M)

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Bantah Siapkan Bentuk AKD 2024-2029

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Isu politik yang mulai memanas di DPRD Kota Surabaya terkait memperebutkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2024-2029, bahwa isu yang beredar Arif Fathoni melakukan manuver dalam membentuk AKD secara tidak profesional.

Arif Fathoni, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya membantah adanya isu bahwa Komisi A DPRD Kota Surabaya tengah mempersiapkan perihal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa jabatan DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029. Ini sekaligus mematahkan bahwa Partai Golkar Kota Surabaya berencana membentuk AKD secara tidak proporsional.

“Kami dari Partai Golkar sadar diri bahwa Partai Golkar berada pada urutan keempat, sehingga rumor Partai Golkar ingin membentuk AKD secara tidak proporsional itu tidak benar,” jelasnya saat ditemui awak media, Jumat (19/4/2024).

Toni, sapaan akrabnya mengungkapkan, secara prosesur, proses pembentukan AKD masih harus menunggu pelantikan anggota DPRD. Selain itu, kewenangan membentuk AKD perlu melibatkan seluruh partai khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh jumlah kursi anggota legislatif terbanyak dalam Pileg 2024.

“Tidak ada partai Golkar merancang AKD secara tidak proporsional, kami taat dengan aturan yang berlaku, dan itu nanti melibatkan pimpinan partai untuk siapa saja yang akan menempati posisi AKD,” katanya.

Untuk diketahui, AKD di DPRD Kota Surabaya terdiri dari Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Pembentukan AKD juga nantinya akan disusun setelah anggota legislatif terpilih membuat tata tertib DPRD Kota Surabaya.

Toni kembali menegaskan untuk saat ini masih terlalu dini untuk menentukan posisi AKD di DPRD Kota Surabaya.

“Masih belum lah, kami di partai Golkar tidak melakukan manuver itu,” pungkasnya. (B4M)

Halal Bihalal Hari Pertama Masuk Kerja, DPRD Surabaya Optimalkan Kinerja

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA, Hari pertama masuk kerja, DPRD Kota Surabaya menggelar halal bihalal, Selasa (16/4/2024). Kegiatan itu diikuti pimpinan dan para legislator, sekretariat DPRD Kota Surabaya, semua karyawan dan awak media.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan khilaf, baik yang disengaja maupun tidak disengaja,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya dalam sambutan.

Pimpinan DPRD Surabaya hadir lengkap. Selain Adi Sutarwijono, juga Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah, AH Thony dan Reni Astuti. Juga hadir pimpinan dan anggota semua komisi.

“Setelah kita menikmati libur Lebaran, hari ini kita mulai bekerja lagi melayani warga masyarakat secara optimal. Sehingga kinerja DPRD Kota Surabaya dapat terus mendorong pertumbuhan masyarakat,” kata Adi.

Dalam acara halal bihalal ditandai dengan saling bersalam-salaman antar semua pimpinan dan anggota DPRD Surabaya, pimpinan sekretariat DPRD, semua ASN dan karyawan, dan wartawan yang hadir. Juga ditandai doa yang dipimpin oleh H. Minun Latief, anggota DPRD Kota Surabaya.

Setelah halal bihalal, semua pimpinan dan anggota komisi melakukan rapat internal, membahas surat-surat yang masuk.

“Besok kami menggelar rapat Badan Musyawarah, membahas laporan sejumlah panitia khusus. Diantaranya yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Surabaya tahun anggaran 2023,” kata Adi.

Dikatakan, DPRD Kota Surabaya terus mengoptimalkan kinerja. Pada fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah, para legislator dengan berupaya merampungkan pembahasan sejumlah Raperda, memaksimalkan fungsi budgeting atau anggaran, serta mengintensifkan fungsi pengawasan pembangunan dan pemerintahan.

“Kami pergunakan waktu yang tersedia untuk memacu kinerja sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, sebelum masa bakti DPRD Kota Surabaya 2019-2024 berakhir. Di tahun ini akan ada pelantikan para legislator baru,” kata Adi Sutarwijono. (B4M)

Pokja Judes Berbagi Ratusan Takjil di Bulan Ramadan, Bulan Penuh Berkah

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Bulan Ramadhan dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Hal ini yang dilakukan Pokja Jurnalis Dewan Kota Surabaya (Judes), Kamis, 4 April 2024.

Persiapan Takjil yang akan dibagikan ratusan snack kecil, kurma, dan minuman. Kegiatan ini didukung Antara Jatim, Patriot Group, Swis bell Hotel, TS Art Hotel, PWI Jatim, DPRD Surabaya, Java Paragon, Pop Hotel dan Surabaya Suites Hotel.

Menebar kebaikan selama bulan Ramadan melalui kegiatan berbagi makanan berbuka puasa bisa menjadikan pengurus dan anggota Pokja Judes kota Surabaya meningkatkan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, khususnya sesama umat muslim.

Kegiatan digelar rutin tiap tahun ini, merupakan program khusus Pokja Judes Surabaya setiap bulan Ramadan.

Ketua Pokja Judes Maulana berharap, kegiatan rutin yang digelar setiap bulan ramadan ini selalu berjalan lancar dan semoga mendapatkan berkah di bulan suci untuk para jurnalis kota Surabaya, tutupnya.(B4M)

Pimpinan DPRD Takziah ke Rumah Duka Ketua KPPS 42 Ngagel Rejo, Bantu Perhatikan Nasib Pendidikan Anak Almarhum

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, melayat ke lokasi rumah duka almarhum Joko Budiono (52), Sabtu (17/2). Ketua KPPS Ngagel Rejo ini dinyatakan meninggal dunia setelah bertugas di TPS 42 pada pemilu 2024.

Pimpinan dewan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kabar duka Ketua KPPS Ngagelrejo di TPS 42 tersebut usai mengalami kelelahan dari pernyataan Dinas Kesehatan.

Saat takziah, kedatangan tokoh perempuan Kota Surabaya ini diterima langsung oleh keluarga almarhum dari pihak istri dan anak sulungnya. Tampak ia pun merasakan momen berkabung dan kesedihan yang dialami oleh pihak keluarga.

“Kami atas nama DPRD Surabaya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Pak Joko Budiono. Semoga almarhum khusnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran dan ketabahan.” ucapnya pelan.

Reni, sapaan akrab legislator Kota Pahlawan ini pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi almarhum dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas KPPS.

“Almarhum telah berjasa besar sebagai pejuang demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. Dedikasi almarhum akan selalu teringat dan terkenang bagi kita semua,” lirih dia.

Sempat berbincang dengan pihak keluarga, diketahui bahwa keluarga almarhum memiliki tiga orang anak, satu di antaranya tengah mengenyam pendidikan tinggi.

Sementara itu, dua anak lainnya, saat ini juga sedang mengenyam sekolah menengah atas dan sekolah dasar.

Reni yang juga dikenal memiliki perhatian besar pada dunia pendidikan pun mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat membantu urusan biaya pendidikan.

Dirinya juga berharap agar pihak kampus dapat memberikan kemudahan bagi anak almarhum yang saat ini kuliah semester 4 di Universitas Wijaya Kusuma tersebut.

“Semoga juga pihak kampus nanti bisa memberikan kelonggaran, keringanan untuk pembiayaan putra almarhum,” tuturnya.

Diketahui bahwa almarhum Joko Budiono sebelumnya bekerja sebagai servis elektronik dan menjadi tumpuan keluarga, sementara istrinya merupakan kader surabaya hebat.

Meninggalnya almarhum ini menjadi pengingat bagi semua pihak agar lebih memperhatikan kesehatan para petugas KPPS yang bertugas di Pemilu 2024.

Lebih lanjut perihal informasi terkait banyak petugas KPPS yang mengalami sakit, Reni juga menyampaikan agar Dinas Kesehatan dapat memberikan perhatian pada kondisi itu.

“Saya juga mendorong agar Dinas Kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada para pejuang demokrasi yang menjaga suara-suara rakyat di pemilu 2024 ini,” Pungkasnya.(B4M)