LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya seorang anak yang terperosok ke dalam saluran air pada Minggu, 24 Desember 2024. Anak tersebut dilaporkan hanyut dan ditemukan pada Jumat, 27 Desember 2024. Tragedi ini menggugah perhatian serius masyarakat Surabaya, khususnya terkait dengan kondisi saluran air yang membahayakan keselamatan anak-anak.

Johari Mustawan, yang akrab disapa Bang Jo, mengungkapkan bahwa kejadian ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar anak-anak. Ia menekankan pentingnya pengawasan orang tua, terutama di area-area yang rawan, seperti saluran-saluran air yang tidak terawat dengan baik.

“Kejadian ini harus menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan mengawasi anak-anak, agar mereka tidak terjebak dalam bahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka,” ujar Bang Jo, menyesalkan insiden tersebut.

Lebih lanjut, Johari Mustawan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera mengambil langkah konkret guna memperbaiki saluran air yang rusak, berlubang, atau berpotensi membahayakan. Ia menegaskan bahwa saluran air yang tidak terawat dengan baik dapat menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak yang tidak menyadari adanya bahaya tersebut.

“Saluran yang rusak atau berlubang dapat sangat membahayakan, khususnya bagi anak-anak yang mungkin tidak tahu akan risiko tersebut. Pemkot Surabaya harus segera melakukan perbaikan dan pengecekan rutin untuk memastikan saluran air aman dan tidak membahayakan keselamatan warganya,” jelas Bang Jo, Sabtu, (28/12/2024).

Sebagai anggota DPRD dan juga anggota Komisi D yang membidangi infrastruktur dan pelayanan publik, Johari Mustawan berkomitmen untuk terus mengawal isu keselamatan anak-anak dan memastikan kebijakan pemerintah kota dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Tragedi ini mendapat sorotan publik dan diharapkan dapat mendorong pihak-pihak terkait untuk segera mengambil langkah preventif guna menghindari kejadian serupa di masa depan.

“Pemkot Surabaya diharapkan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur kota, termasuk saluran-saluran air yang tidak terawat dengan baik, guna menghindari kecelakaan serupa,” pungkas Bang Jo.

Duka Mendalam dari Reni Astuti, Anggota DPR RI Komisi V

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, Reni Astuti, turut menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, saya turut berduka cita atas tragedi ini. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan,” ujar Reni Astuti, dalam pernyataan resminya.

Reni Astuti juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian korban, termasuk tim SAR, BPBD Kota Surabaya, Tagana, Kepolisian, Koramil, Jurnalis, dan masyarakat setempat.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua tim gabungan yang telah berusaha dengan sangat luar biasa. Ini adalah hasil kerja bersama dan doa dari seluruh pihak,” ujarnya dengan penuh haru.

Tragedi ini, meskipun menyedihkan, juga menunjukkan sinergi yang kuat antara berbagai pihak yang berusaha keras untuk mencari korban, serta menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan anak-anak dan infrastruktur kota. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota DPRD Surabaya, Johari Mustawan, bersama Anggota DPR RI Komisi V, Reni Astuti, mengunjungi tim pencari balita yang terseret arus gorong-gorong pada Kamis (26/12). Kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan dukungan langsung terhadap upaya pencarian korban yang terus dilakukan oleh tim gabungan.

Johari memberikan apresiasi tinggi terhadap respons cepat Tim Basarnas yang bekerja sama dengan BPBD Kota Surabaya serta Dinas Pekerjaan Umum (PU). Tim ini telah mempersiapkan alat berat untuk membersihkan kotoran di sungai dan tanaman eceng gondok yang menghambat pencarian korban.

Dalam kesempatan tersebut, Johari Mustawan, yang akrab disapa Bang Jo, juga mendorong Basarnas, BPBD, Tagana, serta seluruh pihak terkait untuk terus melanjutkan pencarian hingga korban ditemukan. “Pencarian harus dilanjutkan sampai ditemukan, atau setidaknya hingga hari ketujuh sejak kejadian,” tegas Bang Jo.

Lebih lanjut, Bang Jo menekankan pentingnya langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa. Ia mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera menutup saluran-saluran air yang berpotensi membahayakan warga, terutama saluran gorong-gorong yang terbuka dan tidak terawasi. “Saluran air yang berpotensi membahayakan warga di seluruh kota Surabaya harus segera ditutup. Ini demi keselamatan bersama agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Bang Jo dengan tegas.

Johari juga mengimbau warga Surabaya untuk lebih berhati-hati, terutama selama musim penghujan dan cuaca ekstrem. Ia mengingatkan orang tua untuk menjaga anak-anak mereka, khususnya balita, serta seluruh anggota keluarga yang tinggal di area sekitar sungai atau saluran yang berpotensi membahayakan. “Keamanan keluarga harus menjadi prioritas, terutama bagi mereka yang tinggal dekat dengan saluran air yang rawan bahaya,” tambahnya.

Selain itu, Bang Jo mengapresiasi kerja keras pejabat setempat, seperti Camat, Lurah, Polsek, Koramil, LPMK, serta seluruh relawan masyarakat yang turut membantu dalam pencarian korban dan memberikan dukungan psikologis kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia juga berterima kasih kepada Tim Tagana yang telah memberikan bantuan baik dalam pencarian maupun dalam proses pemulihan mental keluarga korban.

Pencarian terus berlanjut, dan masyarakat diminta untuk ikut mendoakan agar anak tersebut cepat ditemukan, serta tetap waspada terhadap potensi bahaya di sekitar saluran air.

Terakhir, Johari Mustawan mengucapkan terima kasih kepada Reni Astuti, Anggota DPR RI Komisi V, atas perhatian dan dukungannya terhadap tim yang bertugas serta kepada keluarga korban. “Perhatian dan dukungan dari Ibu Reni sangat berarti dalam meringankan beban keluarga yang sedang berduka,” tutupnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pengembang perumahan Bukit Mas diminta untuk segera merealisasikan rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Proyek ini dianggap sangat penting untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah Surabaya Barat.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyampaikan hal tersebut saat meninjau salah satu lokasi yang akan menjadi bagian dari JLLB, yaitu di kawasan Lakarsantri, Senin (16/12/2024).

Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, khususnya di kawasan yang sering mengalami kemacetan. Keberadaan JLLB juga dipandang sebagai upaya strategis dalam mendukung pengembangan wilayah Surabaya Barat yang semakin pesat

Arif Fathoni, yang biasa disapa Toni didampingi anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Achmad Nurdjayanto, saat meninjau lokasi menyatakan, “Pengembang yang akan membangun perumahan disana (kawasan Lakarsantri) diwajibkan untuk membangun jalan yang menjadi satu kesatuan (terintegrasi.red) dengan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Pengembang perumahan Bukit Mas harus segera melaksanakan progres pembangunannya,” kata Toni.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menyebut Pemkot Surabaya sudah berkorban dengan memindahkan kantor Kelurahan dan Kecamatan Lakarsantri. Lantaran lahan kantor itu masuk area penentuan lokasi (penlok) JLLB. Hanya saja, pengembang tidak kunjung melaksanakan komitmennya.

Menurut Toni, tentu ini bukan semata-mata satu perusahaan. Tapi kalau kemudian Pemkot Surabaya sudah berkorban, maka dia berharap agar pengembang juga ikut berkorban agar bisa mengurai problem kemacetan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat yang sedemikian akut.

“Tadi kami perjalanan dari Kantor DPRD hingga Kecamatan Lakarsantri ini memakan waktu hampir dua jam. Ini tentu tidak efisien.Apalagi kawasan Surabaya Barat ini sudah padat permukiman penduduk,” ungkap Toni.

Untuk itu, lanjut Toni, kewajiban pemerintah untuk segera merealisasikan JLLB. Ini butuh gotong royong semua pihak. Ketika Pemkot Surabaya sudah berkorban, maka dirinya berharap Bukit Mas, sebagai pemilik lahan di kawasan ini, segera merealisasikan pembangunan JLLB, sehingga bisa merangsang pengembang yang lain, yang memiliki kewajiban mensukseskan JLLB untuk segera dapat dilaksanakan, sehingga problem kemacetan di Surabaya sedikit dapat terurai, meskipun ini tidak akan pernah bisa menghapus kemacetan. Karena problem perkotaan itu kalau tidak kemacetan, ya banjir.

“Tugas pemerintah itu kan meminimalisasi yang macet diurai kemacetannya, yang banjir dikurangi genangan airnya, ” ujarnya..

Toni, mantan jurnalis ini juga menyatakan, lahan yang masih berupa hutan-hutan itu sebenarnya nanti yang akan dibangun JLLB. Tapi sudah bertahun-tahun tidak dibangun.

“Seharusnya sejak 2021, Bukit Mas sudah harus membangun, ” tegas dia

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto menambahkan, perkembangan perumahan di Surabaya paling banyak ada di Surabaya Barat. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan volume kendaraan yang ada di jalan. Apalagi pembangunan di wilayah perbatasan Surabaya-Gresik juga tinggi, sehingga keluar masuk kendaraan akan tertumpuk di wilayah Lakarsantri ini.

Achmad menilai, konsep JLLB ini cukup bagus. Hanya saja, realisasinya memang lambat. Apalagi yang menjadi tanggung jawab pengembang.

“Ya, sampai sekarang JLLB ini kok belum terealisasi. Ini nanti akan menjadi kajian di Komisi C dan dalam waktu dekat kami akan memanggil manajemen Bukit Mas untuk meminta penjelasan terkait proyek ini,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Lakarsantri Yongky Kuspriyanto Wibowo menambahkan, pengembang Bukit Mas seharusnya membangun JLLB selebar 35 meter. Titiknya mulai simpang tiga Lakarsantri hingga ke selatan di titik Kali Makmur, perbatasan Surabaya-Gresik. Panjangnya kurang lebih 3 kilometer.

“Karena Bukit Mas juga akan mengembangkan perumahan di kawasan tersebut, ” tutur dia.

Hanya saja, masa berlakunya penlok itu telah habis. Pemkot Surabaya, menurut Yongky, perlu memperbaharui lagi dan kemudian membuat MoU (nota kesepahaman) dengan pengembang.

“Di wilayah kami hampir setiap saat macet. Kalau JLLB ini terealisasi, ya sangat luar biasa. Jadi, orang masuk ke Surabaya karena memang di Surabaya Barat banyak perumahan yang tinggalnya di sana, kerjanya di sini, ” pungkasnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – MOJOKERTO
Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung khidmat meskipun hujan deras mengguyur lokasi acara di Obis Camp Jatijejer, Trawas, Mojokerto, Jumat sore, 13 Desember 2024.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 40 anggota Pokja Judes, yang antusias menyimak paparan dari sejumlah pembicara berkompeten, di antaranya Drs. H. Imam Syafi’i, SH, MH, wartawan senior sekaligus Ketua Badan Kehormatan DPRD Surabaya, Eko Widodo, Reporter Arek TV yang juga Wakil Sekretaris II PWI Jatim, serta Inyong Maulana dari Harian Bangsa, ketua pokja Judes.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta Bimtek juga diajak untuk berdialog langsung dengan pembicara melalui sesi tanya jawab. Salah satu pertanyaan  dari media lensaparlemen.id yang menanyakan soal kunjungan kerja (kunker) Dewan di Surabaya.

“Mengapa dalam setiap kunjungan kerja Dewan, tidak ada informasi yang disediakan atau akses yang diberikan kepada wartawan Dewan untuk mempublikasikan kegiatan tersebut? Mengingat wartawan juga memiliki hak untuk mengetahui dan menyampaikan kepada publik apa yang telah dilakukan dalam kunker tersebut,” ujar jurnalis lensaparlemen.id

Menanggapi semua pertanyaan dari awak media untuk pertanyaan ini, Imam Syafi’i menjelaskan secara komprehensif, memberikan penjelasan yang memadai terkait keterbukaan informasi dalam setiap kegiatan Dewan.

“Bahwa kunjungan kerja (kunker) Dewan benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, agar tujuan dan manfaatnya dapat tercapai dengan maksimal,” jelasnya.

Imam Syafi’i juga menegaskan bahwa wawancara yang tepat dan akurat adalah kunci untuk memperoleh informasi yang valid. Menurutnya, seorang wartawan harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, gemar membaca, dan terus belajar guna meningkatkan kemampuan profesionalnya.

“Sebagai jurnalis, tugas kita adalah mencari dan melaporkan kebenaran, meskipun itu tidak mudah,” kata Imam.

Ia juga menitikberatkan pentingnya memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja anggota dewan. Imam berharap agar Pokja Judes dapat memberikan semacam “nilai rapot” bagi anggota DPRD Surabaya, yang dapat menjadi alat ukur transparansi kinerja mereka.

“Kami sebagai anggota dewan juga ingin diawasi. Jika ada rapot, itu bisa lebih menarik dan memastikan transparansi,” tambahnya.

Sementara itu, Inyong Maulana, selaku Ketua Pokja Judes, dalam sambutannya mengutamakan pentingnya kebersamaan di kalangan jurnalis Dewan. Meskipun sering kali terjadi perbedaan pendapat, ide, dan gagasan, ia menjelaskan, bahwa perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk menciptakan sinergi yang kuat.

Ia menggambarkan dinamika tersebut layaknya permainan airsoft gun, di mana meskipun setiap individu saling berhadapan sebagai lawan, pada akhirnya semua kembali bersatu dalam suasana yang harmonis, saling menghargai, dan bekerja sama demi tujuan bersama yang lebih besar.

“Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah. Yang terpenting adalah tetap bersatu dalam misi dan visi sebagai jurnalis Dewan Surabaya,” ujar Inyong.

Bimtek ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi anggota Pokja Judes dalam meningkatkan kualitas pemberitaan di DPRD Surabaya, serta memperkuat profesionalisme jurnalis Dewan Surabaya dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan terpercaya kepada publik.

Di sisi lain, Eko Widodo Wakil Sekretaris II PWI Jatim, Soroti Maraknya Wartawan Tanpa Latar Belakang Jurnalistik, Dewan Pers Terus Berupaya Meningkatkan Profesionalisme. Eko mengingatkan tentang fenomena yang kian marak, yakni banyaknya individu yang mengaku sebagai wartawan meskipun tidak memiliki latar belakang jurnalisme yang memadai.

Fenomena ini, menurutnya, telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam dunia pers. Meskipun Indonesia telah memiliki pedoman yang jelas seperti Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, permasalahan ini masih terus berlanjut.

“Fenomena ini sangat merugikan profesi jurnalistik. Tanpa pemahaman yang benar tentang kode etik dan standar jurnalisme, informasi yang disebarkan bisa menyesatkan dan merusak kredibilitas media,” jelas Eko Widodo.

Eko juga menyatakan, bahwa pengembangan kompetensi wartawan sangat penting, dan ini bisa dicapai melalui pendidikan serta uji kompetensi seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Sejak peluncuran Piagam Palembang pada HPN 2010 dan pendirian Sekolah Jurnalistik Indonesia, Dewan Pers terus mendorong profesionalisme wartawan dengan UKW,” pungkas Eko.(B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda penting, antara lain penyampaian tanggapan Walikota atas pandangan fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2024-2054, Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rabu, 20/11/2024.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah mewakili Pj. Walikota Surabaya, pimpinan dewan, Forkopimda, OPD, anggota dewan, serta undangan.

Setelah rapat paripurna dibuka secara resmi oleh pimpinan sidang, seluruh fraksi di DPRD diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, termasuk mengenai urgensi dan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Surabaya.

PDI Perjuangan-PAN: Ekonomi Kreatif sebagai Pilar Kesejahteraan

Juru bicara fraksi PDI Perjuangan-PAN, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, menyoroti pentingnya optimalisasi sektor ekonomi kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya. Ia berharap pemerintah daerah dapat memiliki peran aktif dalam merumuskan kebijakan, payung hukum, dan skema pembangunan ekonomi kreatif.

“Ekonomi kreatif berpotensi besar untuk memotivasi kalangan muda untuk berinovasi, dan menjadikan Surabaya sebagai mercusuar ekonomi kreatif di Indonesia Timur,” kata Arjuna. Ia juga menegaskan pentingnya upaya pengembangan ekonomi kreatif yang terencana, terarah, dan berkelanjutan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif di kota ini.

Gerindra: Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Kreatif

Sementara itu, juru bicara fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Alif Iman Waluyo, menyatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan wujud pembangunan berkelanjutan berbasis kreativitas yang tidak hanya mendukung ketahanan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja.

“Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan industri kreatif melalui fasilitas, pendampingan, dan bantuan yang bisa meningkatkan daya saing,” ujar Alif. Ia juga menyoroti membanjirnya produk impor yang mempengaruhi pasar lokal, dan mengusulkan agar Pemkot Surabaya menyediakan media promosi untuk memperkenalkan produk industri kreatif Surabaya ke pasar nasional dan internasional.

Terkait dengan permodalan, Alif mengungkapkan tantangan yang dihadapi pelaku industri kreatif, mengingat sifat produk yang intangible (tidak bisa dirasakan sebelum produk dibeli), sehingga sulit bagi mereka untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Pemkot Surabaya diminta untuk menjelaskan strategi menghadapi persoalan ini dan mengelola persaingan yang sehat dengan e-commerce.

Di akhir tanggapannya, Alif juga menyinggung pentingnya pemberdayaan Kampung Kreatif, yang banyak kali kurang mendapat perhatian, terutama dalam hal pemasaran produk. Ia berharap Raperda ini dapat memberikan pemahaman kepada kampung-kampung industri kreatif tentang pemasaran, perlindungan karya, serta pentingnya kemitraan dan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Kesepakatan Fraksi-Fraksi: Ekonomi Kreatif sebagai Potensi Besar

Secara keseluruhan, fraksi-fraksi di DPRD Surabaya sepakat bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing Surabaya di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, Raperda tentang Ekonomi Kreatif diharapkan dapat memperkuat posisi Kota Surabaya sebagai pusat kreativitas dan inovasi di Indonesia Timur.

Rapat paripurna ini menunjukkan komitmen kuat DPRD Surabaya untuk terus mengembangkan sektor-sektor strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kota, serta menciptakan lapangan kerja bagi warganya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong pemerintah kota untuk merumuskan regulasi tambahan yang mengatur keberadaan pengunjung di tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) yang menjual minuman beralkohol. Hal ini seiring dengan meningkatnya insiden yang melibatkan pengunjung RHU yang mengonsumsi alkohol, kemudian mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk.

Herlina Harsono Njoto, legislator Partai Demokrat yang akrab disapa Cece, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara yang mengonsumsi alkohol. Ia menilai, pengendara dalam kondisi mabuk memiliki kesadaran yang jauh di bawah normal, sehingga sangat membahayakan nyawa pengendara itu sendiri maupun orang lain di jalan raya.

“Berkendara dalam keadaan mabuk sangat berbahaya karena kesadaran pengemudi menurun. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang mengatur soal pengunjung RHU yang mengonsumsi alkohol. Jika pengunjung sudah melebihi ambang batas, pengelola RHU harus menyiapkan ‘Jokey’ atau sopir pengganti untuk membawa kendaraan pengunjung tersebut,” ujar Cece saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (7/11/2024).

Menurut Cece, tujuan dari regulasi ini adalah untuk mengurangi risiko insiden yang disebabkan oleh pengunjung yang mengonsumsi alkohol, terutama yang sudah dalam kondisi berlebihan. Ia mencontohkan insiden kecelakaan yang dapat merenggut nyawa akibat kelalaian pengendara mabuk, yang bisa dicegah dengan adanya pengawasan di tempat RHU.

“Tentu ini akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Kita sudah melihat banyak contoh insiden yang terjadi. Maka perlu ada upaya penyelamatan dini, yakni ketika pengunjung tersebut masih berada di dalam area RHU,” jelas Cece.

Cece juga menegaskan bahwa meskipun Pemkot Surabaya membutuhkan kontribusi dari sektor RHU untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia tidak mendukung kebijakan untuk melarang usaha tersebut. Sebaliknya, ia mendesak agar ada pengaturan yang lebih baik untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi sektor hiburan tidak merugikan masyarakat lain.

“Regulasi yang diusulkan bertujuan agar sektor RHU tumbuh secara sehat tanpa mengganggu masyarakat lainnya. Kami ingin agar tidak ada lagi insiden seperti yang terjadi di Kedungdoro dan Taman Apsara yang melibatkan pengendara mabuk,” imbuhnya.

Cece juga menyoroti kenyamanan warga yang beraktivitas di pagi hari, seperti mereka yang bekerja atau berolahraga, yang sering kali terganggu oleh pengendara mabuk yang baru pulang dari RHU.

“Warga yang mencari nafkah atau berolahraga di pagi hari tidak seharusnya terganggu oleh pengendara mabuk. Kita tidak melarang orang bersenang-senang, tetapi mereka harus sadar untuk tidak mengganggu kenyamanan orang lain,” tambahnya.

Dengan adanya regulasi ini, Cece berharap dapat tercipta keseimbangan antara perkembangan sektor hiburan dan kepentingan masyarakat yang mengutamakan keselamatan di jalan raya.

Lebih lanjut, Cece menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan memberikan kepastian perlindungan bagi semua pihak. Selain keberlangsungan usaha RHU, regulasi ini juga penting untuk melindungi masyarakat yang ingin menjalani aktivitas mereka dengan aman.

“Keamanan masyarakat adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya Pemkot, tetapi juga aparat keamanan dan pengelola RHU. Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua,” pungkasnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
DPRD Surabaya menyatakan siap mendukung program nasional (pronas) Prabowo-Gibran, yakni pemberian makan siang bergizi gratis untuk siswa sekolah negeri dan swasta. Program ini akan diimplementasikan di seluruh daerah, meski membutuhkan re-alokasi anggaran dalam APBD 2024.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengatakan bahwa pelaksanaan program ini masih dalam pembahasan informal antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Bahtiyar, DPRD Surabaya siap mendukung pelaksanaan program tersebut, meskipun harus melakukan penggeseran anggaran melalui mekanisme MPAK (Mendahului Perubahan Anggaran Kota). Namun, ada informasi bahwa akan ada mekanisme sharing anggaran dari pemerintah pusat.

“Kami menunggu perintah dari pusat. Intinya kami siap mendukung, meski harus melakukan penggeseran anggaran melalui MPAK. Namun kabarnya akan ada sharing anggaran,” ujar Bahtiyar kepada awak media pada Rabu, 6 November 2024.

Bahtiyar menambahkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, MPAK diperbolehkan apabila program tersebut mendesak dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. MPAK, lanjutnya, dapat dilaksanakan pada triwulan pertama dan kedua tahun anggaran, namun tidak bisa dilakukan pada triwulan ketiga karena sudah memasuki periode perubahan anggaran (PAK).

“MPAK bisa dilaksanakan pada triwulan pertama dan kedua, tapi tidak di triwulan ketiga karena itu sudah masuk PAK. Namun, pastinya kami juga masih belum tahu perkembangan lebih lanjut,” jelas Bahtiyar.

Politisi muda dari Partai Gerindra ini juga mengungkapkan informasi terbaru yang diterimanya bahwa Presiden akan mengadakan pertemuan dengan seluruh pimpinan DPRD, kepala daerah (gubernur, bupati, walikota), serta TNI dan POLRI terkait pelaksanaan program ini. Pertemuan tersebut akan difasilitasi oleh Kemendagri, dan direncanakan akan berlangsung pada Kamis, 7 November 2024, di Sentul.

Kesiapan Pemkot Surabaya untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut juga terlihat dari telah dilakukannya pembahasan antara Pemkot dan tim anggaran DPRD Surabaya. Pembahasan tersebut, menurut Bahtiyar, masih dalam tahap saran dan masukan, termasuk soal nominal harga per paket makan siang dan mekanisme pengelolaannya.

“Pembahasan sudah dimulai, meskipun masih berupa saran dan masukan. Kami bahkan sempat membahas soal nominal harga per paket makan siang, yang kabarnya berada di kisaran 15 ribu. Namun masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti wadah makanan dan pengelolaan sampahnya. Jangan sampai ini menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” ujarnya.

Bahtiyar juga mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dari program ini, mengingat distribusi makan siang bergizi gratis akan dilakukan setiap hari, dan jumlah sampah yang dihasilkan tentu sangat besar. Ada wacana untuk menggunakan wadah atau kotak makanan yang dapat dipakai ulang dan dilengkapi dengan stempel nama siswa, untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai.

“Akan ada banyak sampah setiap harinya. Jika dipotong dengan hari libur, itu tetap jumlah yang besar. Oleh karena itu, ada wacana untuk menggunakan wadah khusus yang bisa digunakan ulang dengan stempel nama siswa. Ini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut,” terang Bahtiyar.

Di akhir penjelasannya, Bahtiyar menegaskan bahwa pembahasan mengenai program ini masih berada dalam tahap wacana di internal Pemkot Surabaya dan DPRD, karena kepastian pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan (juklak/juknis) program ini masih belum ada.

“Semua ini masih dalam wacana dan pembahasan internal Pemkot dan DPRD. Kami masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat tentang pelaksanaan program dan petunjuk teknisnya,” tutup Bahtiyar.(B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Setelah rapat paripurna DPRD Kota Surabaya pada 17 Oktober 2024, yang membahas pengucapan sumpah/janji serta pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) berencana minggu depan mengadakan silaturahmi dengan pimpinan DPRD, fraksi-fraksi, dan komisi-komisi yang baru terpilih.

Ketua Pokja Judes, Maulana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri kepada anggota dewan yang baru dilantik.

“Kami ingin membangun hubungan yang baik dan saling memahami antara jurnalis dan wakil rakyat,” ujar Maulana di ruang Pokja Judes, Lantai I Gedung kantor DPRD Surabaya, Rabu, 23/10/2024.

Silaturahmi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam penyampaian informasi kepada publik. Dengan menjalin komunikasi yang erat, diharapkan proses pengawasan dan pelaporan kegiatan dewan dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

Maulana menambahkan bahwa pertemuan ini juga akan menjadi kesempatan bagi jurnalis untuk mendalami program dan agenda yang akan dijalankan oleh DPRD Kota Surabaya.

“Kami percaya informasi yang akurat dan cepat akan membantu masyarakat memahami kinerja dewan dan kebijakan yang diambil,” katanya.

Kegiatan silaturahmi direncanakan berlangsung minggu depan, di mana pengurus Judes sebagai perwakilan dari berbagai media akan bertemu dengan pimpinan dan anggota dewan di ruang pimpinan, fraksi-fraksi, serta komisi-komisi.

Melalui acara ini, Pokja Judes berharap dapat memperkuat peran media dalam mendukung keterbukaan informasi dan menjadikan DPRD sebagai lembaga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah ini, Pokja Judes menunjukkan komitmennya dalam mendukung demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan warga Surabaya. (B4M)

LENSA PARLEMEN TV – SURABAYA 
Rabu, 17 Oktober 2024 – Aning Rahmawati, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kota Surabaya untuk masa jabatan 2024-2029. Dalam periode ini, Aning mendapatkan kepercayaan dari partainya untuk menduduki kembali kursi di Komisi c sebagai wakil ketua yang menangani bidang pembangunan.

Salah satu fokus utama Aning adalah memastikan anggaran berjalan sesuai rencana dan mengawal perubahan APBD 2024 yang telah disepakati atau disetujui.

Berita selengkapnya klik disini…