LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya politisi Partai Amanat Nasional (PAN), dr. Zuhrotul Mar’ah, menilai pelayanan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya sepanjang tahun 2025 sudah berjalan cukup optimal, khususnya dalam penerapan Universal Health Coverage (UHC). Namun, ia menekankan masih adanya sejumlah catatan penting yang perlu dibenahi pada tahun 2026 mendatang.
Hal tersebut disampaikan dr. Zuhrotul Mar’ah kepada lensaparlemen.id, Selasa (23/12/2025), saat memberikan evaluasi sektor kesehatan di Kota Surabaya.
“Kalau saya melihat di bidang kesehatan, pemerintah kota sudah optimal, terutama dalam hal UHC. Sekarang UHC itu dipermudah, masyarakat yang tidak punya BPJS PBI cukup memiliki KTP Surabaya, ketika sakit di puskesmas atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, otomatis langsung bisa dibukakan BPJS PBI, termasuk yang punya tunggakan,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian, ia menyoroti persoalan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama yang dinilai masih belum fleksibel bagi masyarakat.
“Yang kita sayangkan, faskes pertamanya belum bisa dipilih. Ketika masyarakat dari BPJS mandiri berubah ke PBI karena tidak mampu membayar, otomatis faskesnya langsung pindah ke FKTP pemerintah, yaitu puskesmas. Akibatnya, ada beberapa klinik swasta yang kepesertaan BPJS-nya berkurang, dan itu tentu berpengaruh pada operasional mereka,” jelasnya.
Selain itu, dr. Zuhrotul juga menekankan masalah kekurangan tenaga kesehatan (nakes), baik dokter, perawat, maupun bidan, yang hingga kini belum memenuhi rasio ideal.
“Kita menginginkan satu dokter melayani sekitar 5.000 peserta. Tapi kenyataannya masih ada puskesmas yang jumlah dokter dan kapitasinya belum seimbang,” katanya.
Ia mencontohkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD pada tahun 2024 di Puskesmas Sidotopo Wetan, yang memiliki sekitar 50 ribu peserta BPJS namun hanya didukung tujuh dokter.
“Itu jelas kurang, dan kondisi serupa juga terjadi di beberapa puskesmas lain. Harapan kita di tahun 2026 jumlah nakes bisa ditambah, supaya beban kerja tidak terlalu berat dan tidak memunculkan masalah pelayanan,” tegasnya.
Lebih lanjut, dr. Zuhrotul juga menyoroti pentingnya peningkatan deteksi dan penanganan penyakit menular seperti TBC, HIV, dan AIDS.
“Cakupan skrining harus ditingkatkan agar target penurunan TBC, bahkan zero TB pada 2030, bisa tercapai. Deteksi penyakit menular ini harus diaktifkan, baik melalui kunjungan door to door, kader Surabaya Hebat, maupun kolaborasi dengan stakeholder lainnya,” paparnya.
Di akhir pernyataannya, ia berharap pada tahun 2026 pelayanan kesehatan di Surabaya semakin menyentuh kelompok rentan, khususnya lansia dengan keterbatasan mobilitas.
“Layanan home visit atau home care harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas tulisan. Untuk lansia atau pasien dengan penyakit kronis yang tidak bisa datang ke puskesmas, layanan ini sangat dibutuhkan agar mereka tetap mendapatkan perawatan yang layak,” pungkasnya.
B4M/Lensa Parlemen
