LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Michael Leksodimuyo, MBA, M.Kes, menilai masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama di tingkat Puskesmas, namun mengapresiasi respons cepat Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam melakukan pembenahan.
Dr. Michael menjelaskan, sejak mulai bertugas pada akhir 2024 hingga memasuki 2025, Komisi D menemukan berbagai persoalan mendasar. “Kekurangan tenaga medis, terutama dokter dan perawat, masih menjadi masalah utama di Puskesmas. Selain itu, ketersediaan peralatan medis juga belum sepenuhnya memadai,” ujarnya.
Kondisi tersebut diperberat dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada 2025 yang berdampak pada pengurangan sejumlah program layanan kesehatan. Salah satunya adalah terhentinya sementara program makanan bergizi bagi lansia di awal 2025. “Itu kabar yang cukup memprihatinkan. Secara pribadi, saya berinisiatif membantu lansia miskin dan keluarga kurang mampu, meski tidak setiap hari,” kata Michael, Legislator Partai Solidaritas Sosial (PSI).
Sidak Puskesmas 24 Jam dan Respons Cepat Dinkes
Memasuki triwulan kedua 2025, Komisi D menggelar serangkaian pertemuan dengan kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Salah satu fokus utama adalah hasil inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas 24 jam.
“Banyak temuan saat itu, mulai dari dokter yang tidak standby di lokasi, ketiadaan apoteker, hingga keterbatasan tenaga medis jaga malam,” ungkapnya. Temuan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi dan langsung ditindaklanjuti.
Menurut Michael, Dinas Kesehatan menunjukkan respons yang cepat dengan menambah tenaga medis serta menyusun jadwal jaga yang jelas dan tertulis. “Sekarang bukan hanya sekadar label 24 jam, tapi memang ada tenaga medis yang benar-benar standby,” tegasnya.
Namun demikian, Komisi D masih mendorong penambahan jumlah dokter di Puskesmas. Pasalnya, beban kerja yang tinggi membuat sebagian tenaga medis harus bertugas pagi hingga malam dengan waktu istirahat terbatas.
Pembatasan Rujukan dan Penanganan Kasus Kritis
Evaluasi juga dilakukan terhadap kebijakan pembatasan rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit yang sempat diterapkan pada pertengahan 2025 untuk 144 jenis penyakit. Kebijakan ini menuai perhatian karena tidak semua Puskesmas siap menangani kasus tersebut.
“Kami langsung berdiskusi dengan BPJS dan pihak terkait. Akhirnya disepakati bahwa kasus kritis, termasuk demam berdarah yang saat itu meningkat, tidak boleh ditolak dan harus bisa dirujuk ke rumah sakit,” jelas Michael.
Hasilnya, pembenahan sistem rujukan dan pelayanan kesehatan dinilai semakin baik. Sejumlah program pun kembali digulirkan, termasuk Program Keluarga Sehat dan program gizi untuk lansia. “Alhamdulillah, di 2026 program makanan untuk lansia akan dijalankan kembali,” tambahnya.
Fokus 2026: Pertahankan Prestasi dan Tingkatkan Kualitas
Menjelang akhir 2025, Komisi D kembali melakukan sidak ke sejumlah Puskesmas dan menemukan beberapa ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan dan realisasi di lapangan. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi dan monitoring lanjutan.
“Komisi D sangat konsen agar apa yang direncanakan sesuai dengan anggaran dan benar-benar mendukung pelayanan pasien, termasuk aksesibilitas bagi masyarakat,” tegas Michael.
Untuk tahun 2026, Komisi D menargetkan beberapa fokus utama, di antaranya:
Penguatan Program Keluarga Sehat, termasuk pemenuhan gizi lansia, Pengawasan ketat agar angka stunting yang telah menurun drastis tidak kembali meningkat, Peningkatan kualitas rumah sakit milik Pemkot Surabaya.
Michael juga menyoroti kemajuan signifikan di sejumlah rumah sakit daerah, seperti RSUD Dr. Soewandhie, RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), dan RSUD Eka Candrarini. Digitalisasi layanan, perbaikan sistem triase, serta penurunan waktu tunggu pasien dinilai berhasil mengurangi keluhan masyarakat.
“RS Soewandhie yang dulu sempat banyak keluhan, sekarang jauh lebih tertata dan pelayanannya cepat. Begitu juga BDH dan Eka Candrarini yang terus berkembang,” katanya.
Ke depan, Komisi D mendorong penambahan alat medis, pengembangan rumah sakit pendidikan, serta solusi atas keterbatasan lahan parkir, khususnya di RS Soewandhie.
“Saya sebagai praktisi kesehatan mengapresiasi kinerja Pemkot Surabaya. Tahun 2025 kita sebut sukses, dan harapannya di 2026 pelayanan kesehatan semakin meningkat,” pungkas Dr. Michael.
B4M/Lensa Parlemen
