Semua tulisan dari Lensa Parlemen

Polresta Malang Kota Gelar Simulasi Sispamkota untuk Pilkada Damai 2024

LENSA PARLEMEN – KOTA MALANG,
Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) 2024, Polresta Malang Kota menggelar simulasi pengamanan di Jl Bundaran Tugu depan Balai Kota Malang, Jawa Timur.

Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) melibatkan gabungan unsur TNI, Polri, dan jajaran lainnya untuk memastikan kesiapan pengamanan selama proses Pilkada.

Seluruh skenario pengamanan pemungutan suara diterapkan dalam simulasi ini mulai dari kampanye, pendistribusian kotak suara, pemungutan suara, hingga penanganan gangguan seperti rekapitulasi perhitungan suara, unjuk rasa yang berujung huru-hara dan penjarahan.

Tampak pada adegan simulasi, massa yang tidak puas berhasil dipukul mundur oleh Pasukan Pengendali Massa (Dalmas) Polresta Malang Kota.

Namun, kelompok massa lainnya melakukan tindakan brutal dengan merusak fasilitas dan menyandera anggota KPU.

Situasi yang semakin mengkhawatirkan membuat Polresta Malang Kota meminta bantuan pasukan anti-teror Brimob. Akhirnya, sandera berhasil dibebaskan dan pelaku penyanderaan ditangkap.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan mengatakan Simulasi Sispamkota berjalan sesuai prosedur tehapan Pemilu.

“Simulasi ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa sistem pengamanan kota atau Sispamkota berjalan sesuai prosedur,”ungkap Kombes Budi Hermanto, Rabu (12/6).

Kapolresta Malang Kota juga mengungkapkan bahwa telah dilakukan pemetaan titik-titik yang berpotensi menimbulkan kerawanan selama Pilkada 2024 di Kota Malang.

Tim Pengamaman Pilkada Kota Malang berupa antisipasi dan mencegah adanya perusakan kantor KPU dan Bawaslu, serta objek-objek vital lainnya seperti ATM dan pertokoan, harus dipersiapkan secara matang.

“Dalam simulasi Sispamkota ini, kami menunjukkan kesiapan pengamanan dan melakukan penyekatan di wilayah perbatasan Kota Malang, seperti di wilayah Dau, Pakisaji, dan Singosari,” tambah Kombes Budi Hermanto.

Penyekatan akan melibatkan personel TNI, Polri, Satpol PP, dan Lanal Kota Malang yang siap diterjunkan dalam pengamanan Pilkada pada November 2024 mendatang.

Kombes Budi Hermanto juga menambahkan pentingnya komunikasi yang kuat antara stakeholder, termasuk masyarakat, untuk menjaga Kota Malang tetap aman dan kondusif.

“Ini yang perlu kami jaga. Pemkot Malang bersama TNI, Polri, dan seluruh stakeholder membangun komunikasi untuk sama-sama menjaga Kota Malang agar tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Masih di lokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riana saat apel Konsolidasi menyatakan bahwa simulasi ini menunjukkan kesiapan semua pihak, Khususnya Polresta Malang Kota dalam menghadapi Pilkada.

“Kita sudah siap, semoga simulasi ini menjadi cerminan pada hari H pelaksanaan Pemilukada nanti,”ujarnya.

Menurut I Made Riana membangun komunikasi sosial dan publik memang tidak mudah, namun kerjasama antara Pemkot, TNI, kepolisian, dan seluruh stakeholder sangat penting untuk menjaga Kota Malang aman, kondusif, dan terkendali.

Simulasi pengamanan Pilkada 2024 ini melibatkan 500 personel dari berbagai unsur, termasuk Polresta Malang Kota, Kodim 0833/Kota Malang, Dishub Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, Brimob Batalyon B Satbrimob Polda Jatim.

Tak ketinggalan Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Malang, Linmas, relawan ambulans, dan Dinkes yang standby di beberapa rumah sakit beserta dokter gawat darurat serta komunitas masyarakat. (Red)

Perkuat Pengawasan, Polres Kediri Kota Mendadak Periksa Hp Anggota

LENSA PARLEMEN – KEDIRI KOTA,
Polres Kediri Kota Polda Jatim dalam upaya menegakkan disiplin anggota Polri, terus berupaya mencegah keterlibatan anggota atau jajarannya dalam perjudian online dan pinjaman online yang marak.

Untuk itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. melalui Waka Polres Kediri Kota, Kompol Dodik Tri Hendro Siswoyo, S.H., S.I.K., M.I.K. memeriksa handphone (HP) semua Personel Sat Samapta usai apel pagi di Mako Polres setempat, Kamis (13/6/2024).

Pemeriksaan juga didampingi Kasi Propam Polres Kediri Kota, IPTU Didik Suryono, S.H. Kasat Samapta IPTU Priyo Hadistyo, S.H.

Kegiatan ini merujuk arahan dan perintah pimpinan untuk penindakan dan penegakan hukum (gakkum) terhadap segala bentuk perjudian di masyarakat serta pencegahan keterlibatan anggota Polri dalam giat perjudian di wilayah hukum Polres Kediri Kota

Waka Polres Kompol Dodik mengatakan, pemeriksaan ini sebagai tindak lanjut maraknya pemakaian aplikasi di ponsel sebagai ajang pertaruhan dan perjudian.

“Pemeriksaan dan pengecekan terhadap HP milik personel ini sebagai tindak lanjut perintah pimpinan, bertujuan untuk memastikan para anggota Polisi yang menjadi teladan dan penegak hukum tidak ikut bermain judi online,” jelas Kompol Dodik

Menurut dia, pemberantasan judi online tak hanya menyasar pada masyarakat namun juga internal kepolisian.

“Sebelum kita melakukan penindakan kepada masyarakat, kami sudah melakukan pengecekan terhadap anggota kami secara internal,” ungkapnya.

Pengecekan hp seluruh personel Sat Samapta itu, kata Kompol Dodik akan terus dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres Kediri Kota

Apabila kedapatan ada anggota yang menginstal aplikasi perjudian online, pihaknya berkomitmen akan langsung menindak tegas.

Sementara itu, dari hasil pengecekan hp keselurahan milik personel, tidak ditemukan satupun anggota yang bermain judi online maupun pelanggaran bentuk lainnya.(Red)

Dishub Surabaya Tertibkan 7 Jukir Liar di Kawasan Kota Tua Zona Eropa

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar razia gabungan penertiban parkir liar di kawasan Kota Tua Zona Eropa atau sekitaran Taman Sejarah pada Rabu (12/6/2024) malam. Dalam giat penertiban tersebut, petugas berhasil menjaring tujuh orang Juru Parkir (Jukir) liar.

Penertiban ini dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya bersama petugas gabungan dari sejumlah instansi terkait. Yakni, Satpol PP Surabaya, Komando Garnisun Tetap (Kogartap) III/Surabaya, Sat Sabhara Polrestabes Surabaya serta jajaran Kecamatan Krembangan.

Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dishub Kota Surabaya, Jeane Mariane Taroreh mengatakan, bahwa giat penertiban parkir kali ini difokuskan di kawasan Kota Tua Zona Eropa atau sekitaran Taman Sejarah.

“Harapan kami penertiban ini menjadi yang terakhir. Kami menertibkan tujuh orang Jukir yang sudah satu minggu kemarin kita melakukan penertiban, terjadi kucing-kucingan. Ditertibkan, kita geser, mereka datang kembali,” kata Jeane usai giat penertiban.

Ketujuh orang Juru Parkir liar tersebut, terjaring petugas gabungan di beberapa titik lokasi kawasan Kota Tua Zona Eropa Surabaya. Yakni, di Jalan Rajawali, Jalan Garuda, Jalan Kasuari, Jalan Glatik dan Jalan Veteran.

Usai terjaring razia, tujuh orang Jukir liar tersebut, oleh petugas gabungan kemudian dikumpulkan di depan Taman Sejarah. Mereka lantas dilakukan pendataan identitas, pembinaan dan teguran oleh petugas gabungan. “Kita sudah mendata identitas mereka, dengan harapan mereka tidak akan (lagi) melakukan hal tersebut,” ujar Jeane.

Namun demikian, Jeane memastikan, apabila ke depan ketujuh orang itu kembali membuka kantong parkir liar, pihaknya tak segan untuk memberikan sanksi tegas. “Hari ini teguran. Untuk berikutnya, apabila mereka masih melakukan, akan ada penindakan dari pihak terkait,” tegas dia.

Ia juga memastikan bahwa giat pengawasan dan penertiban parkir liar akan rutin dilakukan jajaran Dishub Surabaya di kawasan Kota Tua. Sementara untuk giat penertiban bersama petugas gabungan, akan dilaksanakan secara berkala.

“Kalau penertiban setiap hari. Untuk penertiban gabungan kami secara berkala akan terus melakukan dengan jajaran samping, Gartap, juga jajaran kewilayahan dan Satpol PP,” ungkap dia.

Menurut dia, keberadaan parkir liar ini akan menghambat kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi. Selain itu, parkir liar juga akan merusak estetika kawasan Kota Tua Zona Eropa Surabaya. “Tentunya akan sangat merusak estetika yang ada, wisata. Orang yang berfoto akan terganggu dengan adanya parkir-parkir di tepi jalan umum ini,” terangnya.

Karena itu, pihaknya mengimbau wisatawan atau pengunjung Kota Tua untuk dapat memanfaatkan kantong-kantong parkir resmi yang tersedia di sekitar lokasi. Yakni, di Jembatan Merah Plaza (JMP) dan Terminal Kasuari Surabaya.

Kapasitas parkir di JMP ini mampu menampung sebanyak 1000 unit kendaraan roda dua (R2) dan 800 unit roda empat (R4). Sedangkan parkir di Terminal Kasuari, mampu menampung 30 unit R4 dan 40 unit R2. “Sangat cukup untuk menampung wisatawan yang akan menikmati Kota Lama Eropa,” pungkasnya. (B4M)

 

Penjelasan Pemerintah soal Tapera Dinilai Kurang Intensif dan Menyeluruh, Sehingga Timbulkan Polemik

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditolak pengusaha dan buruh.

Partai Gelora akan menyampaikan pemikiran terkait skema Tapera yang bisa diterima semua pihak berdasarkan literasi di beberapa negara.

“Menyediakan perumahan bagi rakyat memang kewajiban dan menjadi tugas pemerintah. Tapi skemanya ini yang memang harus dipikirkan. Yang ditolak ini sebenarnya soal skemanya, bukan Tapera-nya,” kata Ratu Ratna Damayani, Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga (Jasama) DPN Partai Gelora, Rabu (12/6/2024) sore.

Hal itu disampaikan Ratu Ratna Damayani dalam Gelora Talks dengan tema ‘Tapera: Gaji Sudah Tipis Hidup Makin Miris, Kemana Mengadu?, yang ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (12/6/2024).

Berdasarkan literasi di beberapa negara, menurut dia, memang ada pelibatan dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan oleh negara bagi warganya.

Namun, hal itu dapat diterima karena pemerintahannya bisa menkomunikasikan secara intensif mengenai tujuan penyediaan perumahan tersebut bagi warganya, dengan sangat baik.

“Sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik secara komprehensif dan intensif. Libatkan DPR dan stakeholder lainnya untuk membahas soal Tapera ini,” kata Mia, sapaan akrab Ratu Ratna Damayani ini.

Bagi buruh, kata Mia, pungutan Tapera ini semakin membebani kemampuan ekonomi mereka, dan berdampak terhadap daya beli masyarakat pada umumnya.

“Ini menjadi catatan Partai Gelora, bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah dirasa tidak intensif, kurang menyeluruh, sehingga menjadi polemik dan kontraksi luar biasa di masyarakat,” katanya.

Mia mengatakan, polemik soal Tapera ini, menjadi pembahasan khusus di internal Partai Gelora. Rekomendasi dari pembahasan ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini tentu saja menjadi PR besar kita bersama. Kita akan menyusun pemikiran-pemikiran dari Partai Gelora. Kita banyak membaca literasi di banyak negara, kita akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pak Prabowo untuk satu skema yang tepat, untuk menjawab kebutuhan penyediaan perumahan rakyat kita,” pungkas Mia.

Kurang Sosialisasi

Sementara itu, Ekonomi CORE Indonesia Etika Karyani mengatakan, penolakan ramai-ramai terhadap program Tapera ini, akibat sosialisasi program tersebut belum dilakukan dengan baik.

“Kementerian Keuangan bersama BP Tapera harus menjelaskan secara aktif kepada masyarakat, terutama pengusaha dan asosiasi pekerja. Mereka harus dilibatkan, karena mereka yang kena aturan ini,” kata Etika.

Akibat tidak adanya sosialisasi ini, lanjut Etika, menyebababkan program Tapera menjadi polemik dan kontroversi di masyarakat Indonesia.

“Ini pengelolaan dananya bagaimana? Karena OJK juga meminta BP Tapera untuk menindaklanjuti temuan BPK yang menyebut124.960 pensiunan belum menerima pengembalian dana total sebesar Rp 567,5 miliar pada 2021. Jadi dananya tidak bisa diambil, rumahnya tidak ada, lokasinya juga tidak jelas dimana,” katanya.

Ekonom Core Indonesia ini mengatakan, pasca pengesahan UU CIpta Kerja, kenaikan upah buruh sangat rendah, bahkan tak bisa mengimbangi inflasi dengan daya beli dan kesejahteraan yang semakin menurun, ditambah kondisi global yang tidak menentu.

“Pak Jokowi (Jokowi) harus melihat kondisi ini. Kita berharap agar program Tapera ini tidak menjadi ladang korupsi baru seperti yang terjadi pada kasus Asabri, Jiwasraya dan Taspen atau digunakan untuk pembiayaan lain,” tegas Etika Karyani.

Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia Gunawan Tjokro mengatakan, kenaikan gaji buruh di Indonesia sangat lamban dibanding dengan kenaikan harga properti, sehingga hal ini menimbulkan gap atau kesenjangan.

“Makanya sekarang jarang ada karyawan, kalau ada pameran perumahan berduyung-duyung meminta brosur. Ini masalahnya, apalagi kalau kita melihat karyawan di level bawah,” kata Gunawan Tjokro.

Sebagai pengusaha, Gunawan bisa memahami upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi pekerja tersebut.

“Tapi dengan Tapera ini, banyak asosiasi-asosiasi pengusaha dan serikat pekerja menolak, karena pembuatannya kurang teliti, sehingga banyak dipertanyakan,” katanya.

Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Riden Hatam Aziz meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dicabut.

“Kita sudah banyak dipotong untuk BPJS Kesehatan, JHT, belum PPh. Itu potongan pajaknya saja bisa 1 jutaan, sementara gaji hanya upah kita sekitar 3,4, 5 jutaan. Jadi gaji kita bukan hanya tipis, tapi sudah habis dipotong, potong-potong lagi. Makanya buruh akan demo Kemenkeu agar pemerintah mencabut PP tersebut,” kata Riden Hatam Aziz. (Rul)

12.000 Warga Surabaya Ikuti Kelas Sekolah Orang Tua Hebat Angkatan ke-2

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) angkatan ke-2 sukses meraih antusiasme masyarakat di Kota Surabaya. Pada angkatan ke-2 ini, sebanyak 12.000 warga Kota Pahlawan ikut memanfaatkan program tersebut.

Program SOTH besutan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama BKKBN Jawa Timur ini, merupakan sekolah pengasuhan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh balita. Hal ini juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas hubungan keluarga sehingga diharapkan dapat menekan angka stunting di Kota Pahlawan.

Oleh karena itu, Pemkot Surabaya memberikan pembekalan kepada para pengelola SOTH di tingkat RW atau yang kini dikenal sebagai Balai Orang Tua Hebat, di Graha YKP Surabaya, Selasa (11/6/2024). Dalam kesempatan ini, materi pembekalan itu diberikan kepada pengelola SOTH dan para penyuluh KB (Keluarga Berencana).

Mewakili Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani, Ketua Bidang Pokja 1 TP PKK Kota Surabaya Shinta Setia mengatakan, kehadiran SOTH diharapkan agar para orang tua bisa mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi cerdas secara spiritual dan sosial, serta kuat secara emosional.

“Kami berharap pembekalan ini tidak menjadi ajang menimba ilmu saja, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan inspirasi,” kata Shinta Setia.

Ia melanjutkan, pembekalan kali ini adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan, agar para pengelola SOTH dapat mendampingi orang tua di lingkungan RW masing-masing dengan lebih baik. “Selesai acara ini, juga harus tetap mengupgrade pengetahuan dalam hal parenting karena teknologi terus berkembang,” imbuhnya.

Shinta Setia menerangkan, terdapat beberapa materi yang diberikan kepada para pengelola SOTH. Antara lain, Perlindungan Anak, dan Memahami Konsep Diri yang Positif dan Konsep Pengasuhan.

Karenanya, pelaksanaan SOTH di Kota Surabaya telah dilengkapi dengan kurikulum pendidikan, silabus, pemetaan instruktur, rencana kegiatan pembelajaran, perangkat monitoring, jurnal, absensi peserta, hingga absensi pengelola.

“Jadi orang tua bisa memberikan lingkungan yang kondusif bagi anak-anaknya untuk berkembang. Sebab, kita ingin menghasilkan generasi yang tangguh,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Ida Widyawati mengatakan, pembekalan ini adalah gelombang kedua. Pada gelombang pertama, telah diberikan kepada para pengelola SOTH dengan sasaran 500 titik Balai Orang Tua Hebat. Dan saat ini menyasar para pengelola SOTH di 500 titik Balai Orang Tua Hebat berikutnya.

“Peserta antara pembekalan gelombang pertama dan kedua berbeda. Kita menyasar 1.000 Balai Orang Tua Hebat. Dan kalau di total, orang tua yang mengikuti SOTH tahun 2024 ini ada 12.000 orang lebih,” kata Ida.

Ida menjelaskan, dalam setiap kelas SOTH, terdiri dari 30 peserta dimasing-masing Balai Orang Tua Hebat. Dari hasil pelaksanaan SOTH angkatan ke-1, banyak testimoni positif dari peserta. Yakni, hasil dari pemberian materi dapat diaplikasikan dengan baik di lingkungan keluarga.

“Setelah mengikuti SOTH, peserta mengaku banyak melakukan perubahan pola asuh di keluarganya. Tidak hanya kepada anaknya, tetapi cara berkomunikasi dan bersikap kepada suaminya pun ada perubahan yang lebih baik,” pungkas Ida. (B4M)

Capai Rangking Sepuluh Besar Pengisian Aplikasi SPIT dan Peringkat 5 Manjemen Media , Tiga Personel Humas Polres Kediri Kota Diganjar Penghargaan Dari Kapolres Kediri Kota

LENSA PARLEMEN – KEDIRI KOTA,
Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastya Priaji S.H., S.I.K., M.Si memberi penghargaan kepada tiga anggota Humas atas keberhasilan dalam managemen media serta mendapat prestasi Rangking 10 besar dalam pengisian Aplikasi SPIT (System Pengolahan Informasi Terpadu) Humas Mabes Polri, Selasa (11/06).

Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Kediri Kota saat Apel pemberian penghargaan Personel Polres Kediri Kota yang berprestasi.

Dalam amantanya Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastya Priaji S.H., S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa pemberian reward ini adalah salah satu wujud penghargaan kepada anggota yang berprestasi, dimana pimpinan pasti memperhatikan kinerja anggotanya.

Salah satu penghargaan yang diberikan kepada anggota Humas Polres Kediri Kota atas didikasi dan pencapaian yang patut kita banggakan bersama yaitu dapat meraih rangking 10 besar dalam pengisian Aplikasi SPIT (System Pengolahan Informasi Terpadu) Humas Mabes Polri.

Selain itu Humas Polres Kediri Kota juga dapat meraih peringkat ke 5 dalam managemen media tingkat Polda Jatim berdasarkan Anev Kamtibmas Bulan Mei 2024.

Ini sebagai bukti bahwa Humas Polres Kediri Kota betul-betul all out dalam mengimplementasikan program prioritas Kapolri. Salah satunya adalah program ke empat, yaitu pemantapan managemen media.

Kapolres Kediri Kota mengungkapkan bahwa, “Jika anggota berprestasi tentunya akan mendapat penghargaan, dan Personel Humas telah berhasil baik dalam pengisian Aplikasi SPT dan managemen media,” ucap Kapolres.

Selain meberikan penghargaan kepada Personel Humas, Kapolres Kediri Kota juga memeberikan penghargaan kepada Kasatresnarkoba Iptu Bowo Tri Kuncoro, S.H., M.H keberhasilan Ungkap Kasus Narkoba, Iptu Heri Setyawan SH (Kanitreskrim Polsek Mojoroto) keberhasilan Ungkap Kasus Curanmor dan pencurian Modul BTS, Ipda Iwan Sulaiman (Kanitreskrim Polres Kediri Kota) beserta 15 personil atas keberhasilan Ungkap Kasus Tindak Pidana Curanmor dan Pencurian Modul BTS di wilayah hukum Polres Kediri Kota.

“Penghargaan ini bukanlah akhir dari pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini, namun jadikanlah penghargaan ini untuk motivasi dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini agar lebih baik daripada tahun yang kemarin,” Pungkas Kapolres Kediri Kota.

Seperti kita ketahui bersama aplikasi Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu (SPIT) merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, analisa, pemrosesan termasuk produksi, penyimpanan, distribusi yang dikembangkan khusus oleh Divisi Humas Polri.

SPIT juga dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme penyampaian atau penyajian informasi dan dokumentasi dari penyelenggara kepada pengguna internal dan eksternal atau sebaliknya dalam bentuk teks, foto, gambar, audio dan audio visual, yang disajikan secara manual ataupun elektronik.

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan responsivitas dalam menyediakan informasi kepada publik.(Red)

Kisah Polwan Bantu Jemaah Haji saat Cuaca Panas di Arab Saudi

LENSA – PARLEMEN, Polri mengirimkan sebanyak 7 polisi wanita (Polwan) menjadi Petugas Pelayanan Ibadah Haji (PPIH). Ketujuh Polwan ini bernaung di bawah Kementerian Agama (Kemenag) guna melayani dan mendampingi jemaah haji asal Indonesia.

Salah satu Polwan yang bertugas bernama AKP Niswah Wara Pratidina menceritakan pengalamannya saat bertugas. Salah satunya yakni membantu jemaah haji yang mengalami kendala cuaca yang panas.

AKP Niswah menceritakan pada saat itu dirinya tengah bertugas di Masjid Nabawi. Cuaca di sana sekitar pukul 45-46 derajat. Guna mendinginkan cuaca, para petugas menyemprotkan air ke antrean masuk Raudah.

“Hal tersebut dilakukan agar jemaah tetap dingin dan tidak kepanasan,” kata Niswah.

Pada saat itu, ada seorang pria lansia yang terjatuh. Dirinya pun bersama petugas lainnya dengan sigap mengevakuasi menggunakan kursi roda.

Diduga, kata Niswah, lansia tersebut mengalami gejala suhu tubuh yang tinggi. Para petugas langsung menyiram tubuh sang kakek dengan air.

“Tim petugas langsung mengecek tensi, saturasi oksigen, dan diberi minum larutan oralit,” katanya.

Dirinya bersama tim kesehatan lainnya pun berusaha membuat pria tersebut tetap sadar dengan memindahkannya ke tempat yang lebih teduh.

“Saya tutupin bapak itu pakai tubuh saya biar tidak kena sinar matahari langsung. Sampai badan saya juga basah keringat. Lalu saya payungin sambil semprotin air,” ucapnya.

Akhirnya setelah kesadaran lansia berangsur membaik, petugas meminta untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Namun, lansia tersebut bersikukuh untuk tetap masuk ke dalam Raudah.

“Akhirnya kita minta istirahat dulu sambil kita pijat-pijat dulu. Sudah segar terus tim kesehatan Saudi datang dan bilang keadaan bapaknya sudah segar dan bisa masuk Raudah,” katanya.

Ia pun menyebut mayoritas kasus yang melanda jemaah haji adalah gejala suhu tubuh tinggi hingga membuat lemas. Untuk itu, ia mengimbau jemaah untuk selalu mencukupi asupan makanan dan rutin menghidrasi tubuh dengan cara rajin minum air putih, tidak memaksakan diri beribadah di Masjid ketika kurang fit atau kelelahan

“Banyak gejala suhu tubuh tinggi akibat cuaca panas. Alhamdulilah semuanya ditangani dengan baik dan cepat pada saat itu juga,” katanya. (Red)

Komisi A Gelar RDP Terkait Fasum Perumahan Western Village, Lahan Makam

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Surabaya, Josiah Michael menilai, bahwa serah terima Fasilitas Umum ( Fasum ) yang berada di wilayah Perumahan Western Village masih belum menemukan titik terang.Pasalnya, hingga saat ini dari Developer lahan tersebut belum menyerahkan lahan makam.

Oleh karena itu, kata Josiah Michael, dalam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) kedua yang sebelum digelar pada tahun 2022 ini, Komisi A kembali menggelar Rapat dengar pendapat susulan pada hari Senin,(10/6/2024).

Menurut Josiah, sapaan akrabnya, meminta agar masalah tersebut diperjelas. Sebab, dari pengakuan Developer tersebut telah terjadi tawar menawar harga lahan. Namun, ketika dilakukan rapat, ternyata tidak ada tawar – menawar bersama warga setempat.

“Disini nanti butuh ketegasan jangan sampai developer – developer ini bisa merugikan warga kita,” kata Josiah.

Diungkapkan Josiah, terkait tahapan tanah Fasum tersebut harus dimulai dengan penyerahan lahan makam, Namun, ketika penyerahan lahan makam tidak bisa dilakukan.Maka, kata Josiah, bisa digantikan dengan kompensasi.

Tapi, menurut Josiah, nilai angka kompensasi yang diberikan warga ini ditentukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda ), tapi, juga ada aturan yang mengacu berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ) tertinggi.

Sebetulnya, lanjutnya, Developer ini memiliki sebuah lahan yang diserahkan ke warga untuk fasiltas makam.Namun, warga tidak menghendaki lahan tersebut. Pasalnya, lahan yang diperuntukan untuk makam warga ini kondisinya bersebelahan dengan pemukiman warga.

“Intinya disini adalah PSU yang tidak diserahkan oleh developer ke pemkot, ini yang membuat warga tidak bisa menikmati fasiltas sebagai warga kota Surabaya,” bebernya.

Sementara ditempat yang sama, General Manager PT. Integritas, Kris Widyad Praswanto mengatakan, bahwa dalam rapat tadi menyebutkan, jika ada kesalahan dalam perhitungan yang tidak sesuai dengan pihak developer akan segera dilakukan secepatnya sesuai dengan arahan rapat pimpinan yang digelar.

“Komitmen kami untuk menyerahkan Fasum ini tidak berlarut – larut dari tahun lalu, meskipun ada permasalahan yang krusial tentang nilai yang segitu dengan waktu 30 hari cukup berat dan kami pertimbangkan dulu,” ungkapnya.(B4M)

Curanmor Resahkan Warga, Wali Kota Eri Bahas Upaya Penanganan Bersama Forkopimda dan RT/RW

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan perhatian serius terhadap maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Karenanya, pemkot berencana menggelar pertemuan bersama Kepolisian, RT/RW dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya untuk membahas solusi komprehensif dalam mengatasi curanmor.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pihaknya berkoordinasi dengan jajaran kepolisian terkait rencana pertemuan dengan perwakilan RT/RW dan Forkopimda. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif dalam mengatasi curanmor di Kota Pahlawan.

“Jadi nanti insyaallah kita akan membuat pertemuan dengan seluruh perwakilan RT/RW, juga dengan kepolisian, sama Forkopimda untuk bagaimana penyelesaiannya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (11/6/2024).

Namun, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut dia, kemiskinan dan kurangnya rasa empati antar warga, bisa menjadi faktor pendorong terjadinya aksi curanmor.

“Karena apa, semakin banyak kemiskinan, maka akan terjadi hal itu. Ini kota besar, ada (warga) yang dari luar-luar itu masuk,” ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2023-2025 tersebut.

Wali Kota Eri menyadari, untuk mencegah aksi pencurian kendaraan bermotor, tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan dari jajaran kepolisian. Namun, kepedulian antar warga terhadap lingkungan, juga berperan penting dalam mencegah aksi kejahatan jalanan.

“Contoh di kampung, masa kita suruh masuk kampung. Berarti maksudnya itu di kampung tetap kita jaga bersama, tapi empati orang kampung juga harus dijaga. Sudah tahu di kampung ada (orang) yang uglak-uglik (jebol) pagar, dibiarkan. Itu berarti kan Pancasila kita tidak berjalan,” jelas dia.

Wali Kota Eri pun meyakini, dengan menerapkan konsep Kampung Madani, maka angka kejahatan jalanan seperti curanmor dapat dicegah atau ditekan. Sebab, di dalam Kampung Madani, warga mengedepankan gotong-royong untuk menciptakan lingkungan yang aman.

“Inilah yang saya hidupkan dengan Kampung Madani. Kampung Madani itu bukan hanya memberi bantuan kepada yang tidak mampu di kampung tersebut, tapi bagaimana menciptakan lingkungan aman dan nyaman,” terangnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa koordinasi dengan jajaran kepolisian juga akan dilakukan untuk memperkuat pengamanan di luar kawasan perkampungan.

“Selain itu kami juga koordinasi dengan kepolisian untuk jaga yg di luar perkampungan. Jadi beban kita terbagi, insyaallah begitu,” tandasnya. (B4M)

Kadin Surabaya Soroti Minimnya Sosialisasi Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Surabaya menyampaikan keprihatinannya terkait implementasi sertifikasi halal yang dinilai masih belum optimal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Namun, hingga saat ini, sosialisasi mengenai kewajiban ini masih dirasa belum maksimal di kalangan pelaku usaha.

Ketua Kadin Surabaya H. M. Ali Affandi La Nyalla M. Mattalitti menegaskan bahwa sebagai organisasi yang menaungi dunia usaha, Kadin Surabaya berkomitmen untuk mengadvokasi dan membantu pelaku usaha dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. “Kami menyadari bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk di pasar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mas Andi, sapaan akrab Ali Affandi, menyorot sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal belum dilakukan secara maksimal. “Banyak pelaku usaha yang masih kurang memahami proses, persyaratan, dan manfaat dari sertifikasi halal. Untuk itu, Kadin Surabaya siap memberikan dukungan penuh melalui program advokasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Langkah-langkah konkret yang akan diambil meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, hingga bantuan administrasi untuk memudahkan proses sertifikasi halal,” ungkapnya.

Di samping kurangnya sosialisasi kewajiban sertifikasi halal, rendahnya implementasi sertifikasi halal juga diakibatkan pelaku usaha yang tidak menyadari banyak keuntungan lain dari produk yang sudah tersertifikasi halal. “Sertifikasi halal membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Produk bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim,” tambah Mas Andi.

Tidak hanya berjalan sendiri, Kadin Surabaya akan menggandeng pihak-pihak terkait agar sertifikasi halal bisa dilakukan secara lebih intensif, ekstensif, dan komprehensif. “Kami akan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan instansi pemerintah terkait untuk memastikan proses sertifikasi berjalan efisien dan transparan,” tegas Ali Affandi.

Kadin Surabaya juga memberikan perhatian khusus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan fasilitas dan pendampingan khusus agar UMKM dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal dengan lebih mudah.

Implementasinya, Kadin Surabaya telah membentuk posko yang membantu UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Mulai dari awal menyusun persyaratan administrasi hingga verifikasi oleh LPH. Ke depan, jika animo semakin bagus, UMKM Halal Center perlu segera dibentuk disebagai wujud keseriusan pencanangan implementasi sertifikasi halal untuk UMKM.

Sosialisasi, lanjutnya, harus terus dilakukan, bisa dengan mengadakan penyuluhan atau workshop. Jika perlu diadakan semacam studi banding atau factory visit ke perusahaan yang sudah tersertifikasi halal, agar UMKM bisa lebih mengerti tentang penilaian dalam proses sertifikasi.

“Dengan langkah-langkah ini, Kadin Surabaya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat implementasi sertifikasi halal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Surabaya,” pungkas Ali Affandi. (B4M)