LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satunya dalam pengelolaan parkir di Perusahan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya.

Hal ini disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi menanggapi dugaan korupsi dalam pengelolaan parkir PD Pasar Surya yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp725 juta.

Ia mengungkapkan bahwa upaya pengungkapan kasus ini berawal dari ketidaksesuaian laporan pendapatan parkir yang diterima PD Pasar Surya “Dari laporan yang ada, kita sudah bisa lihat, tidak mungkin ada pemasukan segini. Makanya saya minta pertanggungjawaban dari direkturnya,” kata Wali Kota Eri, Rabu (11/12/2024).

Sebagai langkah awal, ia meminta Direktur PD Pasar Surya untuk menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. “Kalau ada kejanggalan, saya bilang bongkar. Kalau salah ya seleh (bereskan), kalau benar lanjutkan,” tegasnya.

Hasil pendampingan dengan Kejari Tanjung Perak mengungkap adanya kerugian negara Rp725 juta akibat dugaan korupsi dalam pengelolaan parkir PD Pasar Surya. “Ternyata hasilnya seperti ini, karena permintaan saya untuk pendampingan. Saya tidak ingin mengorbankan orang, tapi kalau salah ya seleh (diselesaikan),” ujarnya.

Untuk itu, Wali Kota Eri menggarisbawahi pentingnya BUMD Surabaya menjalin MoU serupa dengan kejaksaan atau kepolisian. Hal ini untuk mencegah potensi penyimpangan. “Insyaallah nanti ada MoU dengan lainnya termasuk PDAM. Sehingga saya ingin betul-betul Surabaya mendapat hasil nyata, mendapat hasil perubahan yang luar biasa di lima tahun ke depan,” tegas dia.

Selain dugaan korupsi parkir, Wali Kota Eri juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sewa lapak pasar. Ia mengungkapkan adanya praktik lapak yang disewa namun tidak ditempati. “Kalau yang sewa lapak lagi dalam proses. Kalau saya kemarin lihat, jadi sewa lapak itu disewa, dibayar, tapi tidak ditempati,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini penting untuk memastikan tidak ada kerugian yang dialami pedagang maupun BUMD Kota Surabaya. “Saya bilang ke Pak Direktur kalau seperti ini ya selesaikan. Kalau dia bayar tidak ditempati, ya jangan diperbolehkan, tapi kasihkan kepada (pedagang) yang mau menempati,” tambahnya.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri juga memberikan instruksi khusus kepada PD Pasar Surya untuk meningkatkan pengelolaan pasar secara keseluruhan. Salah satu targetnya adalah memperbaiki seluruh pasar di bawah PD Pasar Surya pada tahun 2026.

“Saya minta di tahun 2026 semua pasar sudah terbangun bagus. Tidak ada lagi pasar yang stannya dibayar tapi tidak ditempati. Semua pedagang harus berjualan di dalam pasar, tidak di luar,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta jarak 500 meter dari pasar tidak lagi digunakan untuk aktivitas berjualan. Hal ini dilakukan untuk melindungi pedagang pasar dari persaingan yang tidak sehat.

“Maka dalam jarak 500 meter, tidak ada lagi yang jualan di luar pasar. Kasihan yang jualan di dalam pasar, dan itu juga menjadi kontrak kinerja (PD Pasar Surya) dengan saya,” ungkap dia.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga menyoroti peran Dewan Pengawas (Dewas) PD Pasar Surya. Menurutnya, ke depan Dewas PD Pasar Surya juga harus lebih proaktif untuk mencegah adanya praktik-praktik kecurangan.

“Dewas ini sebenarnya fungsinya dengan pemerintah kota. Jadi apa yang sudah ditemukan oleh Dewas, itu akan dikerjakan bersama dengan pemerintah kota. Dan Dewas ini bisa memberikan teguran,” katanya.

Nah, untuk mencegah praktik kecurangan ke depan, Wali Kota Eri meminta Dewas dan direksi PD Pasar Surya membuat perencanaan kerja tahunan yang jelas. Ia menegaskan, jika target tidak tercapai, maka direksi harus diganti, sebagaimana berlaku bagi kepala perangkat daerah (PD). “Insyaallah pasarnya harus berubah. Dan (masa kerja) ini juga sedang kita tata, karena jangka waktu Dewas terpilih tidak sama dengan Direksi,” pungkasnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kota Surabaya, menggelar acara “Santri Ngaji Korupsi” dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024, yang dilaksanakan di kantor PCNU Surabaya pada Senin malam, (09/12/2024). Acara ini menghadirkan berbagai narasumber, baik praktisi maupun akademisi, dengan tema “Komitmen Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Emas 2045.”

Oktavianto Prasongko, Ketua LPBHNU Surabaya, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen LPBHNU untuk memberikan pemahaman kepada warga Nahdliyyin tentang bahaya korupsi yang terus meningkat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

“Prilaku korupsi bisa dikurangi jika ada keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RAPBD,” ujar Oktavianto.

Selain itu, Camelia Habibah, salah satu pemateri yang juga merupakan anggota DPRD Surabaya 2019-2024, menjelaskan pentingnya keterlibatan organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dalam penyusunan dan pengawasan RAPBD. Dengan struktur organisasi yang luas, mulai dari anak ranting hingga kecamatan, NU diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Pengurus dari berbagai tingkatan, mulai dari Anak Ranting hingga MWC, harus terlibat dalam penyusunan dan pengawasan RAPBD,” ujar Camelia, yang juga merupakan Ketua PC Fatayat NU Surabaya.

Moh Taufik, pemateri akademisi, menjelaskan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa kegiatan seperti Santri Ngaji Korupsi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk korupsi.

Sebagai penutupan, Taufik mengajak seluruh peserta untuk membacakan Deklarasi Anti-Korupsi sebagai komitmen bersama menanggulangi praktik korupsi di Surabaya. Deklarasi tersebut menegaskan beberapa poin penting, antara lain menolak segala bentuk korupsi, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang, serta berkomitmen untuk transparansi, akuntabilitas, dan mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Dengan penuh semangat, para peserta bersama-sama mengikrarkan komitmen tersebut untuk menciptakan Indonesia yang bersih, jujur, dan berkeadilan, sebagai bagian dari gerakan pemberantasan korupsi menuju Indonesia Emas 2045. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat melakukan penanganan akibat cuaca ekstrim yang melanda Kota Surabaya pada Selasa, (10/12/2024) sore hingga petang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun terjun langsung memantau dan memberi arahan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu masyarakat terdampak.

Akibat kejadian itu, beberapa titik di Kota Pahlawan mengalami genangan dan banjir. Bahkan plengsengan bozem di wilayah Simo Hilir X, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal jebol akibat curah hujan tinggi.

Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan, curah hujan tinggi dan kontur tanah berbukit di kawasan tersebut, menjadi salah satu penyebab jebolnya bozem di Simo Hilir X.

“Curah hujan tinggi yang terjadi di seluruh kota, lalu wilayah Surabaya Barat yang punya kontur tanah berbukit seperti di Kupang Jaya dan sekitarnya mengakibatkan air turun ke arah Simo sampai ke bozem. Akhirnya, bozemnya tidak kuat menampung air dan meluber ke sisi kanan dan kiri sampai jebol tanggulnya. Sekarang sedang dilakukan penanganan darurat agar kerusakan tidak meluber,” terang Syamsul saat dihubungi.

Syamsul menjelaskan, pihaknya telah melakukan penanganan dengan penutup bozem yang jebol dengan tumpukan karung berisi pasir (sandbag). Hal ini dilakukan sebagai upaya darurat agar genangan atau banjir tidak semakin meluas di wilayah tersebut.”Sementara kita tangani darurat dulu agar tidak meluas atau melebar,” terangnya.

Lanjutnya, setelah hujan mulai reda akan dilakukan perbaikan permanen pada bozem supaya lebih kuat untuk menahan air akibat curah hujan tinggi. “Kalau sudah tidak hujan kita akan perbaiki sampai pondasi paling bawahnya,”imbuhnya.

Sementara itu, Syamsul menjelaskan bahwa genangan dan banjir di beberapa titik di Kota Surabaya juga diakibatkan adanya tumpukan sampah yang mengganggu kinerja pompa air.

“Semua rumah pompa sudah diaktifkan dan dimaksimalkan, tetapi tidak bisa mengatasi karena adanya tumpukan sampah yang menggantung sekitar 50 sampai 60 centimeter. Untuk pusat kota di handle pompa air Dinoyo dan Darmo sehingga terjadi genangan di Jalan Imam Bonjol, Ciliwung dan sekitarnya, karena sampah itu jadi menghambat pompa,” jelas Syamsul.

Sampah-sampah tersebut, ujar Syamsul segera dibersihkan untuk memaksimalkan kinerja pompa air. Alhasil, meskipun terjadi genangan bisa langsung surut dalam kurun waktu 15 sampai 30 menit setelah hujan reda.

“Setelah hujan reda kalau wilayah pusat kota, sekitar 15 sampai 30 menit, Insyaallah sudah habis genangan airnya. Catatanya hujan berhenti, kalau hujannya  datang terus masih imbang debit airnya,” tambahnya.

Syamsul menambahkan, penanganan banjir dan genangan terus dilakukan meskipun hujan sudah reda. Sesuai Standar Operasional (SOP), elevasi air harus mencapai nilai 0 supaya tidak menumpuk pada saluran dan mengakibatkan genangan atau banjir susulan.

“Total ada 77 rumah pompa yang aktif untuk penanganan genangan dan banjir hari ini. Meskipun hujan sudah reda tapi penanganan tetap berjalan sesuai SOP. Airnya dihabiskan sampai elevasi 0 agar tidak menumpuk di saluran dan menimbulkan genangan baru,” pungkasnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Kota Surabaya dilanda hujan deras disertai angin kencang pada Selasa (10/12/2024) sore. Kondisi ini mengharuskan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya untuk siaga penuh menghadapi situasi tersebut.

Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani menjelaskan bahwa lebih dari 20 armada dikerahkan untuk membantu menyedot genangan air di beberapa wilayah.

“Kami terjun sejak pukul 15.00 WIB, saat hujan mulai turun. Saat hujan semakin deras sekitar pukul 15.30 WIB, kami langsung bergerak ke sejumlah titik lokasi genangan,” kata Laksita Rini saat dihubungi Selasa (10/12/2024).

Laksita Rini menyebut bahwa armada DPKP tersebar di berbagai lokasi yang terdampak. Seperti Jalan Wisma Tengger, Jalan Buntaran, Jalan Demak, Jalan Imam Bonjol, Jalan Cokroaminoto, Jalan Kartini, Jalan Mulyorejo hingga kawasan Tambaksari.

“Setelah genangan di satu lokasi surut, tim segera bergeser ke wilayah lain yang masih membutuhkan bantuan. Misalnya, setelah genangan di Jalan Wisma Tengger surut, armada langsung digeser ke Jalan Buntaran,” jelas Laksita Rini.

Ia menegaskan bahwa DPKP Surabaya mengerahkan lebih dari 20 unit armada yang memiliki kemampuan menyedot air dari genangan. “Dari total 60 unit armada yang kami miliki, ada 25 unit yang bisa difungsikan untuk menyedot air. Beberapa unit, seperti bronto skylift, tetap siaga,” ungkap dia.

Selain menerjunkan armada, Pemkot Surabaya juga memiliki puluhan pos siaga yang tersebar di seluruh wilayah. Terdiri dari 17 pos utama, 15 rayon dan 1 pos komando taktis (Kotis) yang berlokasi di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). “Pos-pos ini menjadi pusat kesiapsiagaan untuk merespons cepat situasi darurat,” imbuhnya.

Menurut Rini, beberapa titik yang biasanya tidak mengalami genangan kini terdampak. Hal ini dikarenakan intensitas hujan yang tinggi dengan disertai angin kencang. “Kami sudah siaga di lokasi-lokasi yang biasanya tergenang, tetapi hujan deras kali ini menambah titik baru yang tidak terduga,” pungkasnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak lama lagi segera meresmikan sekaligus membuka operasional pelayanan kesehatan RSUD Eka Candrarini. Rumah sakit baru yang terletak di Jalan Medokan Asri Tengah, Kecamatan Rungkut ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi Ibu dan Anak, di wilayah Surabaya Timur.

Selain itu, adanya RSUD Eka Candrarini juga bisa mempercepat penanganan, ketika ada pasien yang membutuhkan pelayanan kedaruratan atau rujukan. Dengan begitu, maka pasien bisa segera tertangani dan terlayani dengan baik.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, persiapan operasional RSUD Eka Candrarini telah mencapai 99 persen. Kini, hanya tinggal menunggu waktu pembersihan, setelah itu RSUD yang dikelola oleh Pemkot Surabaya itu bisa segera dibuka untuk melayani masyarakat.

Di RSUD Eka Candrarini, ada berbagai pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya untuk ibu dan anak. Diantaranya, ada layanan Radiologi, Dapur Gizi, IGD, IGD Infeksius, Laboratorium, dan Klinik Infeksius.

Tidak hanya itu, RSUD ini juga ada layanan Klinik Bedah, Klinik Saraf, Medical Chek Up, Rehab Medik Anak, Klinik Jantung, Klinik Reproduksi Berbantu, ruang ICU, ICCU, NICU, dan PICU. Selain itu juga ada Klinik Obgyn, Klinik Anak, Klinik Risiko Tinggi (Risti), Klinik Nifas & KB, Klinik Onkologi, Klinik Tumbuh Kembang, Klinik Gigi Anak, dan Klinik Bedah Anak.

“Alhamdulilah persiapan untuk rumah sakit ini sudah 99 persen ya, tinggal nanti kebersihannya. Insya Allah segera kami buka dan segera kami resmikan karena ternyata sudah siap,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyampaikan, total kapasitas tempat tidur di RSUD Eka Candrarini ada sebanyak 327 bed. Namun, ketika telah diresmikan nanti tempat tidur yang disediakan sementara ada 155, karena pelayanan operasional RSUD Eka Candrarini ini masih  akan dibuka secara bertahap.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) RSUD Eka Candrarini, drg. Bisukma Kurniawati menyebutkan, bahwa layanan unggulan di rumah sakit ini adalah berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Pelayanan khusus ibu dan anak itu, terletak di Lantai 4 RSUD Eka Candrarini.

Tidak hanya itu saja, RSUD Eka Candrarini juga akan menyediakan layanan ruang senam bagi ibu hamil. Bahkan, RSUD Eka Candrarini juga akan menyediakan layanan khusus atau bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Kita tidak meninggalkan layanan yang lain, total semua poli kalau sudah beroperasional ada 32, saat ini ada 27. Sedangkan untuk penanganan KDRT ada di IGD, ada privasi dan ruangan khusus. Jadi kita akan kerjasama dengan DP3APPKB dan lintas sektor lainnya,” ujar drg. Bisukma Kuniawati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati menyampaikan, adanya pelayanan khusus korban KDRT di RSUD Eka Candrarini justru akan mempermudah DP3APPKB dalam menangani dan memberikan rujukan bagi korban KDRT, khususnya di wilayah Surabaya Timur.

Selama ini, DP3APPKB sudah berkolaborasi dengan berbagai rumah sakit besar di Surabaya, seperti di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, RSUD BDH, RS Jiwa Menur, hingga RS Bhayangkara Surabaya. Bahkan, Ida mengungkapkan, DP3APPKB juga berkolaborasi dengan beberapa rumah sakit lain di Kota Surabaya.

“RSUD Soewandhie sudah, RSUD BDH pun sudah, itu kan tergantung lokasi kejadiannya (kekerasan) juga, selama ini sudah berjalan. Nah, mungkin nanti untuk yang wilayah timur akan (ada) layanannya di RSUD Eka Candrarini, karena kan pelayanan seperti itu tidak bisa ditunda-tunda,” kata Ida, Senin, (9/12/2024).

Ida menjelaskan, selama ini DP3APPKB memiliki 15 volunteer psikolog profesional yang menangani kasus KDRT, baik terhadap korban perempuan maupun anak. Volunteer tersebut tersebar di berbagai pelayanan, seperti di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Siola, Puspaga Balai RW, hingga UPTD DP3APPKB.

“Jadi bukan kita ikut memberikan pelayanan di sana (RSUD Eka Candrarini) karena itu ranahnya kesehatan, adanya rumah sakit itu, kita menjadi memiliki fasilitas baru jika ada korban yang kita tangani. Jadi kalau ada korban langsung dirujuk ke sana, nah tergantung wilayahnya,” pungkasnya. (B4M)