LENSAPARLEMEN.ID – Surabaya
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kota Surabaya pada tahun anggaran 2026.
Fokus utama diarahkan pada penyiapan wajib belajar 13 tahun, pemerataan pendidikan, serta optimalisasi anggaran yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Johari Mustawan yang akrab disapa Bang Jo kepada media lensaparlemen.id, Selasa (6/1/2026).
Menurut Bang Jo, wajib belajar 13 tahun yang dimaksud bukanlah penambahan masa sekolah setelah SMA, melainkan dimulai sejak satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar, yakni melalui pendidikan PAUD.
“Yang paling penting pertama adalah penyiapan wajib belajar 13 tahun. Ini dimulai dari satu tahun sebelum SD di tingkat PAUD, bukan setelah SMA,” ujar Bang Jo, Selasa (6/1).
Selain itu, Johari menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan di seluruh kelurahan di Kota Surabaya. Ia menilai, pemerataan pendidikan menjadi kunci agar kualitas pendidikan tidak terpusat di wilayah tertentu saja.
“Pemerataan pendidikan sangat penting untuk semua kelurahan yang ada di Kota Surabaya,” katanya.
Fokus kedua yang menjadi perhatian DPRD adalah pengelolaan anggaran pendidikan agar benar-benar dialokasikan secara tepat sasaran, baik kepada sekolah, siswa, guru, maupun tenaga pendidik lainnya, termasuk dalam penguatan digitalisasi pendidikan.
Bang Jo berharap reformasi struktur di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang baru dapat membawa perubahan nyata dalam implementasi kebijakan pendidikan.
“Anggaran pendidikan harus benar-benar tepat sasaran, termasuk untuk digitalisasi. Dengan adanya perubahan struktur di Dinas Pendidikan, kami harap implementasinya juga berubah menjadi lebih baik,” jelasnya.
Restrukturisasi Dinas Pendidikan
Ia menjelaskan, saat ini terjadi penyatuan bidang pendidikan dasar dan menengah yang sebelumnya terpisah.
Kurikulum siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Daerah (BOPDA) kini berada dalam satu bidang, sementara pengadaan sarana dan prasarana serta pembangunan sekolah ditangani bidang tersendiri.
Dalam waktu dekat, Komisi D yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan juga akan menggelar hearing terkait pembangunan SMP di Tambak Wedi serta Puskesmas di Menur Kulon, yang menjadi bagian dari pembangunan strategis tahun 2026.
Bang Jo juga menegaskan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak boleh luput dari perhatian. Ia meminta agar SPMB dilaksanakan secara transparan, sesuai prosedur, dan mudah diakses oleh siswa serta orang tua melalui sistem digital.
“SPMB harus dilaksanakan secara transparan, prosedural, dan memudahkan siswa serta orang tua dalam mengakses sistem digitalnya,” tegasnya.
Harapan untuk Kepala Dinas Pendidikan Baru
Menanggapi pergantian Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bang Jo berharap pejabat baru mampu memahami dan menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya peran strategis pendidikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing global.
Dengan fokus tersebut, DPRD berharap pendidikan di Kota Surabaya pada tahun 2026 dapat berjalan lebih merata, berkualitas, dan mampu mendukung visi Surabaya sebagai kota humanis dan mendunia.
“Surabaya sebagai kota dunia harus menyiapkan tenaga-tenaga yang siap go internasional. Pendidikan harus menjadi pusat peningkatan kualitas SDM,” pungkasnya.
Reporter: B4M
Editor: Redaksi Lensa Parlemen
