LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjalani prosesi wisuda gelar doktor Program Studi S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C, Minggu (22/12/2024). Ia dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude lewat karya disertasi berjudul “Kesehatan Organisasi Publik untuk Pengembangan Kapabilitas Perubahan dan Peningkatan Kinerja”.

Dalam prosesi wisuda tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi hadir didampingi oleh istri, Rini Indriyani beserta putra putrinya, Alfanana Putri dan Rahmat Haidar Pasha.

Cak Eri sapaan lekat Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, momentum wisudanya kali ini sangat spesial karena bertepatan dengan Hari Ibu. Selain itu, ia juga melakukan prosesi wisuda bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY.

“Perasaan saya campur aduk saat dinyatakan lulus, ada rasa senang, bahagia dan terharu. Akhirnya bisa lulus bersama teman-teman setelah tiga tahun lebih berjuang bersama,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi usai prosesi wisuda.

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, ilmunya akan diterapkan untuk memimpin Kota Surabaya saat ini dan di masa yang akan datang. Baginya, dengan mengedepankan Excellence with Morality yang merupakan motto Unair, maka permasalahan stunting hingga kemiskinan bisa semakin ditekan.

“Sebenarnya pada waktu mengambil disertasi sudah saya terapkan pada pola organisasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Dengan ilmu yang pelajari dan moral InsyaAllah banyak perubahan di Surabaya ke depannya dan manfaatnya bisa dirasakan oleh umat,” paparnya.

Lewat bidang keilmuan yang dimiliki, Wali Kota Eri Cahyadi telah menerapkan kesetaraan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas. Artinya, tidak ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi karena semuanya harus saling bersinergi.

“Dalam penelitian yang saya lakukan, sebuah organisasi tidak akan sehat ketika hanya melakukan perkembangan tanpa adanya persamaan. Dengan persamaan antara hukum dan haknya, maka lompatan atau capaian yang dihasilkan akan sangat luar biasa. Saya yakin 5 tahun ke depan Kota Surabaya akan jauh lebih baik,” imbuhnya.

Tak ketinggalan, Wali Kota Eri Cahyadi juga mengajak seluruh lulusan Unair, termasuk yang hari ini diwisuda bersamanya untuk bersinergi dengan Pemkot Surabaya. Sehingga, ilmu yang didapatkan dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat luas.”Untuk seluruh mahasiswa Unair teruslah menjadi berguna dan berbakti dengan menjunjung Excellence with Morality,” harapnya.

Berkaitan dengan momentum Hari Ibu, Wali Kota Eri Cahyadi mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan di Kota Surabaya. Menurutnya, kesuksesannya dalam mendapatkan gelar doktor atau S3 juga tak terlepas dari peran penting seorang ibu.

“Peran ibu sangat luar biasa, salah satunya adalah membangun moral anak. Ibu merupakan perantara manusia karena mengandung dan melahirkan, untuk itu moral anak akan sangat dipengaruhi oleh ibunya,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Wali Kota Eri Cahyadi telah menjalani ujian doktor terbuka di Program Studi S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Sekolah Pascasarjana Unair pada Senin, (28/10/2024).

Disertasi tersebut menyoroti pentingnya kesehatan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mendukung peningkatan kinerja dan kapabilitas perubahan. Motivasi dari penelitian tersebut adalah keinginannya untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan bahagia di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurut Wali Kota Eri Cahyadi dalam penjelasannya, kesehatan organisasi yang baik harus dilandasi oleh prinsip keadilan.(B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait adanya rencana penghapusan sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi. Rencana penghapusan PPDB zonasi, sebelumnya juga disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.

Menanggapi adanya rencana tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pemkot masih menunggu arahan petunjuk teknis (Juknis) pemerintah pusat terkait adanya rencana penghapusan PPDB zonasi. Menurutnya, rencana penghapusan PPDB zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun begitu, ia yakin, rencana pemerintah pusat itu akan memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan ke depannya.

Wali Kota Eri mencontohkan plus minus adanya PPDB zonasi di Surabaya. Adanya jalur zonasi, setiap tahunnya terjadi fenomena perubahan kartu keluarga (KK) besar-besaran, tujuan para orang tua siswa melakukan hal itu agar anaknya bisa mendaftar ke sekolah yang dekat dengan domisili sesuai KK.

Selain itu, dengan adanya zonasi, tidak ada persaingan akademis untuk mengejar nilai tertinggi agar bisa bersekolah di tempat favorit. “Di sini maka tidak ada persaingan. Akhirnya pintar nggak pintar, nggak mau belajar, nah akhirnya ada image seperti itu, yang penting rumahnya dekat itu (siswa) bisa masuk,” kata Wali Kota Eri, Rabu, (4/12/2024).

Bahkan, Wali Kota Eri menyebutkan, sempat ada wali murid yang mengeluh kepadanya karena ada siswa yang nilainya hasil akhirnya pas-pasan, namun bisa masuk ke sekolah negeri favorit. “Bahkan kemarin ada yang menyampaikan itu, nah itu plus minus yang saya sampaikan. Kemudian ada juga siswa yang sudah merasa belajar dengan baik tapi tidak bisa masuk,” sebutnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, sebelumnya pemkot bersama PGRI Kota Surabaya telah menyepakati adanya pengurangan kuota PPDB zonasi, yang tadinya sebanyak 50 persen, menjadi 35 persen. Dirinya menyebutkan, pengurangan kuota tersebut bertujuan untuk menghindari adanya perubahan KK besar-besaran dan agar ada persaingan dari segi akademis antar siswa.

“Kita berharapnya sekolah itu tidak lagi diisi anak yang wis pokoknya dekat sama sekolah pasti aku masuk, tidak. Dan juga orang berlomba-lomba ingin masuk ke sekolah itu dengan memindah KK, nah itu yang dihindarkan oleh PGRI sebenarnya. Jadi kalau itu ada zonasi, lakukanlah dengan jujur begitu loh, jangan sampai memindah KK dan tetap ada persaingan nilai, nah ini lah yang lagi dibahas, apakah dihapus zonanya, apakah zonasi tetap per kecamatan, atau per wilayah,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menerangkan, pemkot saat ini telah menyiapkan kombinasi dua cara dalam menerapkan sistem PPDB zonasi di Kota Pahlawan. “Kalau kita sudah melakukan hal itu adalah dengan cara dikombinasi, (kuota) zonasinya turun tapi masuknya dengan nilai. Ada dua pilihan kita, atau satunya tetap zonasi, tapi (siswa) yang masuk itu tidak jejeran (berdekatan jarak) dengan rumah, tapi bagus-bagusan nilai akan tetapi tetap zonasi,” terangnya.

Meskipun telah menerapkan itu, hingga saat ini ia serta jajarannya di Pemkot Surabaya masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. “Jadi kita tunggu dulu lah, yang sabar. Jadi kalau kita sudah disiapkan kayak apapun kan nanti (melihat) juknisnya kayak apa, kan haru mengikuti,” pungkasnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – JAKARTA
Polri mempersiapkan SMA Taruna Kemala Bhayangkara sebagai SMA unggulan. Polri menargetkan SMA dengan kurikulum International Baccalaureate (IB) ini beroperasi pada 2026.

“2025 Kami harapkan sudah mulai progress, semua fasilitas sudah dibangun. 2026 Januari insyaAllah semuanya bisa terlihat dan operasional full. Sebenarnya tahun 2025 kita akan sudah coba merekrut dosen dan siswa,” kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Irjen Dedi menyampaikan paparan ini kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit dan jajaran pejabat Utama Polri serta pengurus pusat Bhayangkari di Ruang Perjamuan Kapolri, Mabes Polri sore ini. Dalam kegiatan ini mewakili Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI), Dirgayuza Setiawan juga nampak hadir.

“Harapan target kami di 2024 seluruh legalitas dan persiapan-persiapan dalam angka pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara ini bisa kami wujudkan,” ucap dia.

Irjen Dedi mengatakan pembangunan SMA Taruna Kemala Bhayangkara mengutamakan empat dimensi keberhasilan yakni teknologi, kualitas pengajar, penerapan kurikulum hingga ketersediaan sarana dan prasarana. Pada struktur organisasi sekolah, Kapolri sebagai pendiri dan Wakapolri sebagai Pembina.

“Hal yang paling fundamental selain legalitas yang kami persiapkan tahun ini ada empat dimensi keberhasilan Pendidikan, yaitu TIK, pengajar, kurikulum dan sarpras. Ini suatu keharusan apabila SMA Taruna Kemala Bhayangkara menjadi SMA unggulan yang bertaraf internasional,” terang Irjen Dedi.

“Untuk pendiri Bapak Kapolri, Asisten, kemudian Aslog. Pembinanya adalah Kapolri, Wakapolri, Kabik, Kabareskrim, Aslog. Pengawas Irwasum, Asrena, Kadiv Propam dan Kadivkum,” tambah dia.

Irjen Dedi menekankan SMA Taruna Kemala Bhayangkara beroperasi dengan menjadikan kebhayangkaraan sebagai ciri khas. Dia menekankan meski diproyeksi untuk bertaraf internasional, namun SMA tersebut harus tetap menjaga kearifan lokal.

“Keunggulan dari SMA Taruna Kemala Bhayangkara sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolri dan Ibu Ketum adalah khas’an kebhayangkaraan, ini terus kita tanamkan dari mulai rekrutmen, selama pendidikan dan setelah pendidikan. Ini kekhasan daripada seluruh SMA atau sekolah-sekolah yang di bawah naungan Yayasan kemala Bhayangkari, yang tidak dimiliki SMA unggulan lainnya. Meski bertaraf internasional, tetap menjaga kearifan local,” pungkas Irjen Dedi.

Pada kesempatan yang sama, Dirgayuza menjelaskan IB adalah kurikulum terbaik untuk mencetak seorang pemimpin. Dan kurikulum ini digunakan oleh SMA-SMA internasional unggulan di Indonesia, karena metode belajarnya membuat anak berpikir kritis dan menjadi seorang pembelajar.

“Kurikulum terbaik untuk mencetak pemimpin adalah IB. Itulah sebabnya semua SMA unggulan di Indonesia seperti JIS, BIS, Singapore International School menggunakan kurikulumnya IB. Karena IB membuat anak-anak menjadi pemikir kritis, pembelajar, dan seorang yang mampu memecahkan masalah dengan baik,” jelas Dirgayuza.

Dia mengungkapkan kendala yang dihadapi kini adalah sekolah yang berkurikulum IB di Indonesia hanya tersedia 5.000 kursi. Sementara tiap tahunnya 4 juta anak lahir.

“Masalah saat ini ada 4 juta anak yang lahir di Indonesia, namun hanya ada sekolah IB cukup untuk 5.000 orang setiap tahunnya. Dan kita perlu sekolah IB yang berasrama, karena IB sangat menuntut anak belajar setelah pulang dari sekolah,” kata Dirgayuza.

“Mayoritas anak-anak kita di kelas menengah ke bawah tidak memiliki sarana prasarana di rumah atau ruang belajar khusus di rumah untuk bisa menjadi siswa IB yang berprestasi,” lanjut dia. (Red)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Guru memiliki berbagai cara dalam menanamkan pendidikan karakter bagi peserta didik. Prosesnya bisa dilakukan secara kreatif dan tidak memberatkan orang tua serta peserta didik.

Hal inilah yang dilakukan oleh salah satu guru SD Negeri di Surabaya yang videonya viral di media sosial karena meminta siswanya menggunakan aneka topeng saat penilaian harian mata pelajaran Matematika berlangsung.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan, dalam proses kegiatan belajar mengajar yang inovatif dan kreatif, para guru sudah dibekali dengan berbagai strategi pembelajaran.

“Strategi-strategi ini sudah jelas standar dan ukurannya, jadi guru bisa menilainya,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2024).

Yusuf menjelaskan, penggunaan topeng saat penilaian harian mata pelajaran Matematika itu bertujuan untuk menanamkan karakter kejujuran bagi peserta didik. Selain itu, guru tersebut juga ingin membuat pelajaran Matematika yang biasanya ditakuti peserta didik, menjadi pelajaran yang menyenangkan.

“Guru tersebut tidak mewajibkan membawa topeng. Topeng yang ada di rumah bisa dipakai. Kalau tidak punya, ya, tetap boleh mengikuti penilaian harian,” terangnya.

Yusuf menjelaskan, topeng tersebut dipakai di awal sebelum penilaian untuk memotivasi siswa memahami bagaimana karakter orang yang bermuka dua atau tidak jujur saat penilaian harian. Ternyata respons siswa beragam. Ada yang merasa senang, lucu, dan menambah semangat mengerjakan soal-soal. Terbukti nilai Matematika siswa tersebut rata-rata bagus.

Topeng itu juga tidak dipakai terus menerus selama penilaian harian Matematika berlangsung. Digunakan hanya di awal dan di akhir sekitar 10 menitan. Penggunaan topeng itu, lanjut Yusuf, niatnya sangat bagus karena memiliki muatan karakter melatih kejujuran anak. Karakter ini bukan hanya ditanamkan saat proses ujian berlangsung, namun juga saat kegiatan belajar mengajar.

“Media pembelajaran yang digunakan guru untuk mengajar itu memang bervariatif. Ada yang menggunakan topeng seperti ini, ada yang menggunakan boneka, kemudian wayang, audio-visual, dan lain-lain. Pada intinya para guru ingin membuat suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan,” pungkasnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – KUDUS
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) menyelenggarakan kegiatan Festival Literasi 2024 di Kabupaten Kudus, pada Sabtu (14/9), siaran pers.

Kegiatan yang bertajuk “Literasi, Media Sosial, dan Antikekerasan” diselenggarakan untuk lebih memahami pentingnya bijak dalam bermedia sosial dan menolak segala bentuk kekerasan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP).

Pelaksana harian (Plh.) Kepala BKHM, Anang Ristanto, menyampaikan bahwa di era digital saat ini, literasi menjadi semakin penting, karena informasi tersebar luas melalui berbagai saluran atau platform, termasuk media sosial. Ia menambahkan, kemampuan literasi seseorang akan membentuk perilaku sebagai pengguna media sosial.

“Tanpa literasi yang memadai, pengguna media sosial rentan terjebak dalam penyebaran hoaks, misinformasi, atau berita yang tidak valid. Oleh karena itu, literasi digital yang baik akan membantu pengguna media sosial untuk lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mempertimbangkan dampak dari apa yang mereka unggah,” ucap Anang dalam sambutannya pada kegiatan Festival Literasi 2024 yang diselenggarakan di Kabupaten Kudus.

Selain itu, kata Anang, literasi berperan dalam membentuk etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Pengguna yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih bijak dalam berkomunikasi, memahami konteks, dan menjaga interaksi yang positif di platform digital.

Di sisi lain, lanjut Anang, jika media sosial digunakan secara tidak bijak, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Seperti penyebaran berita bohong atau hoaks, perundungan melalui dunia maya atau cyberbullying, hingga aksi kekerasan yang berawal dari konflik di dunia maya.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, terutama para generasi muda, untuk bisa bersikap bijak dalam menggunakan media sosial serta menggunakan media sosial sebagai sarana untuk hal-hal yang positif. Selain itu kita juga harus menanamkan sikap anti kekerasan dalam diri kita. Kekerasan, baik dalam bentuk fisik, maupun verbal tidak pernah menjadi solusi dari sebuah masalah,” ujar Plh. Kepala BKHM.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj.) Bupati Kudus, Muhamad Hasan Chabibie, mengatakan bahwa pada saat ini, tradisi literasi Indonesia terbilang cukup rendah. Menurut data UNESCO, kata Hasan, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. “Itu berarti hanya ada 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Data tersebut menempatkan Indonesia di peringkat terendah kedua versi UNESCO,” tutur Hasan.

Hasan mengungkapkan bahwa, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa salah satu tantangan negara Indonesia saat ini ialah membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih terdidik dan memiliki kecintaan terhadap dunia literasi. Ia menambahkan, pada era 4.0 yang memiliki kemajuan dalam bidang teknologi dan pengetahuan bahan literasi bacaan pun sudah tersedia dalam platform media elektronik seperti gawai dan televisi.

“Hal tersebut memudahkan kita untuk mengakses bacaan di manapun dan kapanpun. Kebutuhan akan literasi berbasis media elektronik saat ini sudah menjadi kebiasaan bagi semua kalangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ucap Hasan, kesadaran akan pentingnya literasi perlu ditumbuhkan agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa lain. “Dengan demikian, diperlukan pendidikan mengenai literasi. Untuk itu, kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kudus sangat mengapresiasi adanya Festival Literasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek,” katanya.

Pada Kegiatan Festival Literasi 2024, turut diselenggarakan gelar wicara bertajuk “Bijak bermedia sosial dalam mencegah kekerasan di satuan pendidikan” dengan pembicara Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Siti Malaiha Dewi, dan penulis buku dan influencer, Iwan Setiawan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari siswa, guru, dosen, mahasiswa, pengasuh pesantren, organisasi masyarakat, dan pegiat sosial. (Red)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menindaklanjuti permasalahan terkait adanya dugaan tunggakan uang pembelian buku pelajaran tiga orang siswa SDN Ketabang Kali, yang dibeli melalui koordinator kelas (Korlas).

Adanya dugaan tersebut, pemkot melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memberikan pendampingan kepada tiga orang siswa tersebut.

Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan, selain melakukan pendampingan, juga memanggil Kepala SDN Ketabang Kali untuk menyelesaikan permasalah tersebut.

“Kami sudah memanggil kepala sekolah dan pihak orang tua kemarin. Kita pertemukan di sekolah,” kata Yusuf, Sabtu (3/8/2024).

Yusuf menerangkan, sebenarnya permasalahan ini bermula dari adanya pembelian buku mata pelajaran pendamping agama untuk siswa kelas 6 SDN Ketabang Kali. Buku pendamping mata pelajaran agama tersebut, kemudian dibeli melalui Korlas orang tua murid.

“Nah, ketika ada pengadaan buku pendamping agama, ada tiga orang siswa yang tidak membeli buku. Karena ketiga siswa tersebut tidak membeli buku, akhirnya Korlas tidak memberikan buku itu,” terang Yusuf.

Sebenarnya, lanjut Yusuf, ketiga orang tua ketiga siswa tersebut mau untuk membeli buku tersebut. Akan tetapi, ketiga orang tua siswa itu merasa tersinggung karena anaknya tidak kebagian buku, padahal sudah membayar uang tunggakan Korlas senilai Rp100 ribu.

Oleh sebab itu, akhirnya orang tua murid tersebut memviralkan masalah ini melalui media sosial (medsos). Meskipun orang tua tersebut telah me-takedown postingan, namun konten tersebut sudah terlanjur viral di medsos.

“Kemungkinan, ada ketersinggungan antara orang tua murid dengan Korlas, karena anaknya tidak kebagian buku pendamping tersebut, padahal sudah membayar. Jadi bukan ada masalah dengan pihak sekolah,” ujarnya.

Yusuf menegaskan, jangan sampai permasalahan antara orang tua murid dengan Korlas, menjadi penghambat siswa untuk belajar di sekolah. Maka dari itu, ia meminta kepada kepala sekolah dan Korlas untuk memberikan buku pendamping itu pada pertemuan kemarin (2/8/2024).

“Jadi itu buku pendamping, bukan buku yang diwajibkan. Nah, maka dari itu sekolah juga harus tahu program-programnya apa saja, dan ketika penganggaran sekolah juga harus tahu, mana (siswa) yang mampu dan tidak mampu. Misal, ketika ada (siswa) yang tidak mampu, itu dimasukkan ke program BOS,” tegasnya.

Agar kejadian ini tidak terulang kembali, ia menambahkan, telah memanggil seluruh kepala sekolah negeri di Surabaya untuk diberi pembinaan lebih lanjut. “Tidak hanya soal itu, kami juga memberikan pengarahan terkait penyusunan program tahun ajaran baru, dan sebagainya,” pungkasnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi peringatkan sekolah negeri dan swasta di Surabaya untuk tidak membeda-bedakan siswanya di Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin (15/7/2024). Selain itu, ia juga meminta setiap sekolah untuk segera memberikan seragam baru kepada siswa baru yang mulai masuk sekolah, terutama kepada siswa tidak mampu di Surabaya.

Wali Kota Eri tidak ingin jika nanti ada perbedaan di sekolah sehingga menyebabkan adanya rasa minder antara siswa satu dengan lainnya. “Kemarin yang keluarga miskin sudah mendapatkan seragam, ojo sampai telat, lek telat ojo suwi-suwi (jangan sampai telat, walaupun telat jangan terlalu lama), dua hari maksimal tiga hari lah,” kata Wali Kota Eri, Senin (15/7/2024).

Selain seragam, Wali Kota Eri menjelaskan, pemkot juga menyediakan tas baru untuk siswa kurang mampu. Tujuannya, agar para siswa yang menjalani MPLS hari tidak merasa minder di sekolah.

Selain itu, ia juga menyampaikan pesan kepada para orang tua agar tidak memaksakan diri ketika anaknya tidak bisa masuk sekolah negeri. Menurutnya, sekolah negeri dan swasta tidak ada bedanya.

“Saya pastikan kalau hari ini sudah ditutup, sudah tidak ada lagi kuota di negeri. Kecuali, memang di negeri ada yang kosong dan itu berdasarkan zona yang ditentukan. Karena sebelumnya sudah dirapatkan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sekolah swasta se-Surabaya,” sampainya.

Maka dari itu, Wali Kota Eri menegaskan, kepada para orang tua untuk selalu memberikan semangat kepada anaknya meskipun harus mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Pemkot melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya saat ini juga sedang menggodok aturan agar tidak ada perbedaan materi pembelajaran di sekolah negeri maupun swasta.

“Karena negeri dan swasta insyaallah akan kita atur bersama tidak ada perbedaan. Ayo dikuatkan, disiapkan anak-anaknya untuk menjadi pemimpin di masa mendatang tanpa ada perbedaan negeri dan swasta, merasa paling pandai atau tidak,” tegasnya.

Ia menambahkan, agar para siswa tidak melakukan bullying ketika MPLS berlangsung di Kota Surabaya. Sebab, menurutnya, MPLS bukanlah ajang untuk saling membully, akan tetapi masa pengenalan siswa baru dengan lingkungannya.

“Jadi dikenalkan, kalau di Surabaya ini nggak ada bully-bullyan. Nah, Osis itu adalah nantinya mengkader anak-anak untuk menjadi bagian mengenalkan budaya arek Suroboyo, saling menghormati, sehingga tidak ada bully-bully-an,” tandasnya. (B4M)