Satukan 50 Anggota Lintas Partai, Dorong Kebijakan Pro-Rakyat dan Pembangunan Berdampak Ekonomi
Surabaya — Lensaparlemen.id
6 Mei 2026, Saifuddin Zuhri resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya masa jabatan 2024–2029, menggantikan almarhum Adi Sutarwijono, Rabu (6/5). Usai pelantikan, ia langsung menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas internal legislatif serta meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Langkah awal yang akan dilakukan Saifuddin adalah menyatukan seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 orang, meski berasal dari berbagai latar belakang partai politik.
“Yang utama adalah bagaimana mensinergikan dan mengkompakkan seluruh anggota DPRD. Kita memang berbeda partai, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya saat ditemui jurnalis.
Saifuddin menekankan pentingnya kerja sama erat antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, kondusif, dan berpihak pada masyarakat.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.
“Ke depan, kami akan terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Bangun Komunikasi dengan Forkopimda dan Masyarakat
Dalam waktu dekat, Saifuddin juga akan memperkuat komunikasi dengan seluruh anggota DPRD serta menjalin silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan (LSM).
Ia menilai, masukan dari berbagai pihak sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.
“Kita butuh banyak saran dan pendapat agar bisa membaca kondisi Surabaya secara utuh. Kuncinya adalah kerja sama dan keterbukaan terhadap berbagai aspirasi,” jelasnya.
Terkait program prioritas, DPRD Surabaya di bawah kepemimpinannya akan mendukung pembiayaan pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, menjadi salah satu fokus utama yang dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Saifuddin juga menyoroti dinamika ekonomi global, khususnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang berpotensi memengaruhi biaya pembangunan jika proyek ditunda.
“Kalau pembangunan ditunda 3 sampai 5 tahun, belum tentu harga tetap sama. Justru bisa jauh lebih mahal. Maka kami akan mendukung pembiayaan yang benar-benar memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi rakyat,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, DPRD juga akan memberi perhatian khusus pada penataan pasar tradisional agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
Penertiban aktivitas pemotongan unggas di area pasar juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pasar yang lebih higienis dan tertata.
Terkait sejumlah anggaran yang masih belum jelas, Saifuddin mengakui pihaknya belum melakukan evaluasi secara menyeluruh. Namun, ia memastikan pembahasan detail akan segera dilakukan bersama seluruh anggota DPRD.
“Kami belum masuk pembahasan detail. Nanti setelah ada pembahasan dan koordinasi lebih lanjut, baru bisa kami sampaikan secara lengkap,” pungkasnya.
Reporter: Bambang
Editor: Redaksi
