Surabaya — Lensaparlemen.id
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025, Cahyo Siswo Utomo, menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya.
Hal tersebut disampaikannya kepada Lensaparlemen.id pada Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, secara umum capaian program Pemerintah Kota Surabaya tergolong cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi, terutama dalam aspek optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas pelaksanaan program.
“Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir, pajak, serta pengelolaan aset dan BUMD masih belum tergarap maksimal. Bahkan, beberapa BUMD belum memberikan kontribusi dividen yang optimal bagi daerah,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya penguatan tata kelola pendapatan dan manajemen aset daerah. Upaya perbaikan, kata dia, tidak hanya harus difokuskan pada perencanaan program, tetapi juga pada pengawasan yang lebih ketat dan terukur.
Di sektor pelayanan publik, Cahyo juga menyoroti sejumlah persoalan yang hingga kini masih terjadi. Di antaranya adalah belum meratanya layanan transportasi publik serta pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.
Selain itu, kualitas pelayanan di tingkat kelurahan juga dinilai masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal konsistensi layanan dan pengawasan.
“Masalah lain yang perlu menjadi perhatian serius adalah belum sinkronnya data kemiskinan dan bantuan sosial. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran program, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan sistem data yang terintegrasi serta peningkatan pengawasan pelayanan publik berbasis wilayah guna memastikan program pemerintah tepat sasaran.
Lebih lanjut, Cahyo mengungkapkan bahwa Surabaya memiliki potensi besar dalam pembangunan, baik dari sisi investasi, program, maupun sumber daya yang dimiliki. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya berfokus pada capaian administratif semata.
“Ke depan, seluruh program dan kebijakan harus benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang terpenting adalah hasil nyata, seperti peningkatan pendapatan warga, pemerataan layanan, dan kualitas hidup masyarakat Surabaya,” pungkasnya.
Reporter: Bambang
Editor: Redaksi
