LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Situasi fiskal daerah yang saat ini penuh tantangan dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat pengendalian banjir melalui pendekatan berbasis alam. Pendekatan ini dinilai lebih terjangkau dan berkelanjutan dibandingkan dengan hanya mengandalkan solusi teknis infrastruktur semata. Tanpa integrasi solusi berbasis alam, pengendalian banjir dikhawatirkan tidak akan berjalan optimal.
“Kita berkejaran dengan dampak perubahan iklim yang membuat pengendalian banjir semakin kompleks. Dampak perubahan iklim ibarat deret ukur alias eksponensial, sedangkan kemampuan kita membangun teknis saluran bak deret hitung, salah satunya karena situasi fiskal yang penuh tantangan. Kapasitas fiskal yang penuh tantangan tidak hanya dialami Surabaya, tapi juga hampir seluruh daerah,” tegas Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, pada Senin (26/5/2025).
Eri Irawan menekankan pentingnya optimalisasi pendekatan berbasis alam dalam mengatasi banjir. Menurutnya, pengendalian banjir tidak cukup hanya dengan mempercepat aliran air ke hilir melalui pembangunan saluran atau rumah pompa.
“Kita perlu memadukan upaya membangun drainase modern seperti box culvert dengan paradigma berbasis alam. Pengembangan sistem drainase harus punya prinsip berkelanjutan. Para kepala dinas harus mampu menerjemahkan visi kota berkelanjutan yang terus digerakkan oleh wali kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eri menguraikan lima langkah utama yang perlu dilakukan untuk memperkuat solusi berbasis alam:
Pemulihan fungsi alami sungai dan Lanskap
Ia menekankan bahwa sungai harus dipahami sebagai bagian dari ekosistem yang berperan penting dalam mitigasi banjir.
“Artinya kita tidak hanya bicara normalisasi sungai dalam skala sempit. Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya pada saluran Kalianak maupun sempadan Kali Lamong perlu terus diperluas pada aliran-aliran sungai lainnya. Tentu dengan pendekatan humanis dan tidak merugikan warga, serta perlu diiringi langkah lanjutan memperkuat vegetasinya,” jelasnya.
Penambahan instrumen penampungan air
Eri menyarankan penambahan waduk, bozem, dan resapan air skala rumah tangga seperti biopori.
“Kapasitas saluran kesulitan menampung curah hujan tinggi akibat cuaca ekstrem, apalagi karena ada potensi hambatan seperti sampah dan sebagainya. Sehingga kita perlu tampungan air lebih banyak. Lahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pengembang yang sudah diserahkan ke Pemkot Surabaya bisa dimanfaatkan sebagai bozem. Aset Pemkot yang idle juga perlu secara bertahap ditingkatkan fungsinya menjadi kawasan hijau dan tangkapan air,” ujarnya.
Penguatan kolaborasi dengan daerah hulu
Sebagai wilayah hilir, Surabaya sangat bergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah hulu. “Maka kolaborasi antar-daerah yang dikoordinasikan Pemprov Jatim menjadi hal penting,” tutur Eri. Ia menambahkan, pengelolaan air hujan dan vegetasi di hulu dapat mengurangi risiko banjir di hilir.
Pengendalian ruang secara ketat
Eri menyoroti fenomena perluasan kota yang tidak terkendali, termasuk suburbanisasi, yang mengancam daerah tangkapan air. “Konsep compact city dengan pencampuran guna lahan yang diusung Pemkot Surabaya perlu diterapkan serius agar kita bisa mengendalikan ruang secara efektif,” jelasnya.
Revolusi dalam pengelolaan sampah
Sampah yang menyumbat saluran masih menjadi penyebab utama banjir.
“Kita perlu serius menangani sampah sejak dari hulu di tingkat rumah tangga di kampung-kampung. Partisipasi publik diperlukan. Pemerintah juga harus hadir mendorong prasarana persampahan di tingkat hulu dengan memperbanyak bank sampah, TPS3R, maupun TPS terpadu,” pungkasnya.
Dengan kombinasi pendekatan teknis dan solusi berbasis alam, Eri Irawan yakin bahwa pengendalian banjir di Surabaya dapat lebih efektif dan berkelanjutan. (B4M)
