Arsip Kategori: DAERAH

Polres Sumenep Amankan Puluhan Dos Berisi Miras Dari Dua Cafe, 34 Pengunjung Ditest Urine

LENSA PARLEMEN – SUMENEP,
Razia tempat hiburan malam, Polres Sumenep, Madura Jawa Timur, amankan 34 orang dan puluhan dos berisi minuman keras (miras).

Kegiatan razia dipimpin langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Henri Noveri Santoso, S.H., S.I.K., M.M bersama tim gabungan yakni Reskrim, Intel, Narkoba, Sat Samapta dan PM (Polisi Militer)

Sasaran razia yakni Caffe Mr. Ball Jl. Arya Wiraraja Desa Gedungan Kecamatan Batuan dan Caffe Lotus Jl. K.H. Mansur Desa Pabian Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep.

Kapolres Sumenep AKBP Henri Noveri Santoso melalui Kasi Humas AKP Widiarti, S.H mengatakan bahwa kegiatan razia di gelar sekitar pukul 23.30 Wib sampai 04.30 Wib dini hari. Minggu (9/6/2024)

“Dalam razia tersebut, petugas mengamankan 34 orang pengunjung dari tempat hiburan malam diantaranya 18 laki-laki dan 16 wanita, ” tuturnya

Akp Widiarti menjelaskan bahwa dari 34 orang pengunjung tempat hiburan malam didapat dari dua Caffe di Sumenep dan dilakukan test urine.

“Untuk hasil test urine ke 34 pengunjung tersebut negative, dan hanya kita beri pembinaan, “ ujarnya

Akp Widiarti menegaskan bahwa tujuan dari razia tempat hiburan malam yaitu antisipasi Kriminalitas dan gangguan 3C dimana di indikasikan ada minuman keras, sajam, dan Obat-obatan.

“Sementara barang bukti puluhan botol Miras diamankan,”pungkasnya. (Red)

Satgassus Pencegahan Polri Lakukan Pengawasan Pupuk Subsidi di Dua Kabupaten

LENSA PARLEMEN – JAWA TENGAH,
Satgassus Pencegahan Korupsi Polri melakukan pemantauan penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 28-31 Mei 2024.

Hotman selaku ketua tim menuturkan, kunjungan ke Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Magelang untuk melihat bagaimana penebusan pupuk bersubsidi secara hybrid, yaitu gabungan penebusan dengan kartu tani dan aplikasi I-Pubers secara bersamaan. Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Magelang, ujarnya, dipilih karena masyarakatnya sangat guyub dengan berbagai kearifan lokal.

“Dengan kearifan itu diasumsikan kerumitan penebusan pupuk bersubsidi secara hybrid akan lancar di kedua kabupaten ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5/24).

Hotman menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan tim, sampai saat ini serapan pupuk masih rendah, yakni sekitar 20% di kedua kabupaten tersebut. Untuk Kabupaten Gunung Kidul biasanya memang serapan akan tinggi pada Agustus atau September tiap tahunnnya.

Sedangkan untuk Kabupaten Magelang, biasanya serapan hanya sekitar 70% tiap tahunnya. Oleh karenanya, Satgassus meminta kepada Kepala Dinas Pertanian untuk mencermati sampai dengan bulan September dan apabila memang tidak terserap, tetap terbuka pupuk bersubsidinya di realokasi ke kabupaten lain dalam lingkup propinsi Jawa Tengah, sehingga penggunaan pupuk bersubsidi menjadi optimum.

Temuan kedua bahwa Kabupaten Magelang yang memiliki sekitar 4000 petani terdaftar di E-RDKK belum mendapatkan kartu tani, sehingga para petani ini tidak bisa menebus pupuk bersubsidinya. Untuk itu Satgassus meminta agar Kadis Pertanian Kabupaten Magelang berkoordinasi intens dengan BRI Cab Kabupaten Magelang untuk memastikan petani bisa mendapatkan kartu taninya, sehingga petani tersebut bisa menebus pupuk subsidinya.

Ketiga, para petani di kedua kabupaten yang mendapatkan alokasi kecil (di bawah 1 sak/50 kg), enggan menebus pupuknya mengingat dengan kartu tani petani harus datang sendiri ke kios untuk melakukan penebusan. Untuk itu Satgassus meminta agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dalam waktu tertentu, terutama saat musim tanam, memfasilitasi penebusan bersama di kantor/balai desa, sehingga petani bisa menghemat biaya dalam penebusan pupuk subsidi ini.

“Alternatif yang lain, Satgassus menyarankan jika sekiranya untuk petani-petani yang alokasinya kecil agar menggunakan penebusan I-Pubers saja sehingga dapat dilakukan penebusan secara berkelompok,” ungkap dia.

Tidak hanya itu, Satgassus juga menemukan masih kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan pada kedua kabupaten tersebut, terutama untuk pengawasan ketersediaan stok pupuk di kios. Hal ini terjadi karena dinas perdagangan sama sekali belum mampu secara cepat untuk mengakses informasi stok di kios.

“Untuk itu Satgassus meminta agar PIHC secara online menyediakan informasi stok di kios dan dinas perdagangan dan dinas pertanian mempunyai akses atas informasi tersebut,” ujar dia.

Dalam kesempatan ini, ujarnya, Satgassus memberikan apresiasi kepada PIHC yang dalam waktu tidak terlalu lama akan mengintegrasikan transaksi penebusan dengan kartu tani dan melalui aplikasi I-Pubers. Sehingga, dengan integrasi kedua metode penebusan ini, dapat dihindari kelebihan salur dan membebaskan petugas kios dari kerepotan laporan dan kontrol-kontrol yang masih manual berbasis kertas.

Dalam kesempatan ini, petugas kios meminta agar pemeriksaan-pemeriksaan transaksi di kios dapat dilakukan secara digital saja, mengingat segala transaksi telah dilakukan secara elektronik dengan kartu tani atau aplikasi I-Pubers. Satgassus pun menyatakan mendukung hal tersebut mengingat hal itu akan lebih meningkatkan efisiensi dan akan sangat membantu petugas kios dalam pelaporannya.

Yudi Purnomo Harahap selaku Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri menambahkan, pemantauan ini penting untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi. Sebab, jika terjadi kelangkaan dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

“Pemantauan ini untuk memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar-benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi,” tutur Yudi.

Herbert Nababan selaku Wakil Ketua Tim menambahkan, kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Bupati Gunung Kidul, Pj Bupati Magelang, serta pihak PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk, dan Kelompok Petani. Dalam pertemuan tersebut ia pun menekankan kembali agar tidak ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan memastikan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak.

“Selain itu Satgassus juga memonitoring tindak lanjut pemkab dalam melakukan perubahan alokasi pascapenambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 juta ton sehingga Pemda diharapkan bekerja sama dengan segenap unsur forkompimda,” ungkapnya.

Kerja sama itu, lanjutnya, untuk mensosialisasikan dan menyampaikan informasi langsung kepada para petani di wilayahnya bahwa alokasi pupuk petani bersubsidi telah bertambah. Kemudian, petani sudah bisa melakukan penebusan, sehingga penambahan alokasi pupuk yang diberikan pemerintah memberi dampak kepada petani.

“Tim juga melakukan kunjungan ke Kios Pupuk untuk memastikan ketersediaan stok pupuk dan penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. (Red)

UKW di Jatim, Lutfil Hakim Berharap Ekosistem Pers Lebih Baik

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim mengatakan, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di wilayahnya diharapkan akan menjadikan kehidupan dan ekosistem pers menjadi lebih baik.

“Karena UKW dan sertifikasi yang mengiringinya ini bukan alat untuk menaikkan kelas, bukan untuk naik pangkat tetapi justru alat untuk mengukur apakah anda itu layak disebut sebagai jurnalis,” kata Cak Item panggilan Lutfil Hakim saat memberikan sambutan pada UKW ke-57 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (28/5/2024).

UKW ke-57 PWI Jawa Timur dibuka oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, diikuti 36 peserta yang terbagi ke dalam tiga jenjang, yakni muda sebanyak 18 orang, madya sebanyak 12 orang, dan utama sebanyak 6 orang.

Menurut Cak Item, peserta UKW setelah lulus dan disebut sebagai wartawan yang kompeten harus menunjukkan konsistensi dari sisi kejurnalistikan mulai dari perencanaan, proses peliputan sampai pemuatan.

Namun yang lebih diharapkan lagi, menurut Cak Item, peserta yang lulus UKW menunjukkan kompetensi etika dan moral yang jauh lebih penting dari kompetensi teknis.

“Tidak ada kemudian jurnalis itu mengintimidasi, tidak sopan,” ujar Cak Item.

Kompetensi ketiga yang jauh lebih penting, menurut Cak Item, adalah kapasitas keilmuan. Sejauh mana memiliki skil dalam kejurnalistikan.

Kalau pengetahuan dan skil nol, sedangkan tugas jurnalis sangat berat karena harus mengedukasi, mencerdaskan, maka bagaimana publik bisa cerdas kalau jurnalis tidak kompeten?

Lutfil meminta peserta UKW untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuan, karena hal itu merupakan suatu keniscayaan. Jika semua itu diniatkan dengan baik akan dicatat sebagai amal baik.

Peserta UKW Bersama Tim Penguji, Foto PWI

Sementara, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun menyampaikan, khusus PWI Jawa Timur, bisa mendapatkan jatah kembali untuk menyelenggarakan UKW jika bekerja keras dan ada uangnya, karena anggota PWI di daerah ini jumlahnya paling banyak.

Hendry menegaskan, program UKW gratis ini memang menjadi janji kampanyenya di Kongres PWI.

“Ini UKW yang ke-18 dari 38 provinsi, ditambah Solo sebagai daerah khusus. Kita terdepan dan diharapkan September program selesai,” ujarnya.

Hendry mengaku, melanjutkan kebijakan Ketua Umum PWI Pusat Margiono sebelumnya yang menekankan pada program pendidikan. “Kalau ada 10 program, maka 9-nya harus pendidikan dan peningkatan kompetensi,” tambah Hendry. (B4M*)

PBVSI Jatim Gelar Kejurprov Antar Klub U – 17 di Bojonegoro

LENSA PARLEMEN – BOJONEGORO,
Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jawa Timur (Jatim) menyelenggarakan event kejuaraan provinsi (Kejurprov) bola voli antar klub se Jatim usia 17 di Kabupaten Bojonegoro.

Event kejurprov bola voli antar klub se Jatim diselenggarakan pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2024 di Gelanggang Olah Raga(GOR) Polres Bojonegoro dan GOR Ngumpakdalem Bojonegoro.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Pengprop PBVSI Jatim Irjen Pol Drs Imam Sugianto Msi yang juga Kapolda Jawa Timur, melalui Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto selaku Ketua Harian PBVSI Pengprov Jatim saat menghadiri pertandingan bola voli di Bojonegoro,Minggu (26/5).

Kombes Pol Dirmanto mengatakan bahwa kejuaraan ini bertujuan untuk meningkatkan iklim pembinaan di Pengprov PBVSI Jatim.

“Ini merupakan program jangka panjang mulai usia dini dan pengkaderan atlet bola voli Jatim,”ujar Kombes Pol Dirmanto.

Menurut Kabidhumas Polda Jatim ini, Kejurprov junior tersebut juga dijadikan sebagai ajang untuk persiapan Kejuaraan Nasional (kejurnas) antar klub dan sukses prestasi serta sukses pembinaan.

“Kejurprov ini untuk mencari bibit-bibit atlit atau klub yang bagus dan berprestasi yang nantinya akan mewakili Jawa Timur dalam event kejuaraan bola voli tingkat Nasional,” kata Kabidhumas Polda Jatim selaku Ketua Harian PBVSI Pengprov Jatim.

Menurut Kombes Dirmanto, kejurprov antar klub U-17 se Jatim diikuti 43 klub (Putra) dan 39 klub (Putri).

Peserta kejurprov bola voli ini adalah klub bola voli yang terdaftar pada Pengkot/Pengkab setempat, dan direkomendasi oleh Pengurus PBVSI Kota/Kabupaten.

“Klub Putra dan Putri yang masuk grand final akan mewakili Jawa Timur pada kejurnas bola voli U-17 antar klub bulan Juli mendatang di Jogyakarta,” pungkasnya. (Red)

Sekda Adi Arnawa Apresiasi Gerakan Koperasi di Kabupaten Badung

LENSA PARLEMEN – KAB. BADUNG,
Sekda Adi Arnawa Komit Dukung Gerakan Koperasi di Kabupaten Badung
Mewakili Bupati Badung, Sekretaris Daerah (Sekda) I Wayan Adi Arnawa membuka acara Rapat Kerja Daerah Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda), Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Jumat (24/05/2024).

Acara ini merupakan rutin dilaksanakan setiap tahun, dimana untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan program-program kerja Dekopinda Badung kedepan.

Pada kesempatan ini, turut hadir pula Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Kabupaten Badung I Made Widiana, Ketua KSP. Pusat Koperasi Jagadhita Kabupaten Badung I Putu Alit Suarsawan, perwakilan Dekopinda Provinsi Bali, dan perwakilan Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mangupura.

Sekda Adi Arnawa, dalam sambutannya menyampaikan sangat menghargai dan mengapresiasi gerakan koperasi di Kabupaten Badung sebagai mitra dari pemerintah dalam berbagai hal, dimana gerakan koperasi telah memperingan beban dari pemerintah dalam hal menampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kedepannya.

Pemkab Badung melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan akan mendorong pertumbuhan koperasi dengan membuat kebijakan-kebijakan dan memfasilitasi kebutuhan- kebutuhan koperasi sehingga dapat membuat koperasi lebih siap untuk mengembangkan usaha-usaha dari koperasi itu sendiri. Selain itu juga, ia mengajak seluruh insan koperasi untuk menjaga kesinambungan agar koperasi tetap eksis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Badung.

“Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen akan terus mendukung gerakan koperasi ini dan saya akan pasang badan untuk bapak-ibu sekalian,” ungkapnya.

Ketua Panitia Rakerda Dekopinda Kabupaten Badung Made Sudiana menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi serta merancang strategi dan program kerja yang lebih baik untuk memajukan gerakan koperasi di Kabupaten Badung. Selain itu, untuk memaksimalkan gerakan koperasi, membahas sumber dana yang dapat dioptimalkan baik dari anggota koperasi, bantuan pemerintah, maupun kerjasama dari pihak swasta guna mensejahterakan anggota koperasi itu sendiri.

“Saya harap para peserta menjaga semangat kerja sama dan kekompakan selama acara ini berlangsung, saya berharap melalui rapat ini dapat melahirkan keputusan-keputusan yang bermanfaat dan berdampak positif bagi koperasi di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Sementara Ketua Dekopinda Kabupaten Badung I Made Sutarma mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Wayan Adi Arnawa karena telah menyempatkan diri untuk hadir ditengah kesibukannya, dan telah mendukung penuh kegiatan Dekopinda selama ini, bukan hanya pada Rakerda kali ini saja.

Dijelaskan bahwa dengan semboyan Inovasi, Kolaborasi, dan pendampingan, Dekopinda berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung serta Pusat Koperasi Jagadhita Kabupaten Badung yang menjembatani gerakan koperasi di Kabupaten Badung untuk menggerakan roda perekonomian di tingkat masyarakat ekonomi menengah kebawah, baik meningkatkan sumber daya manusia, koperasi, dan juga memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh gerakan koperasi.

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, sebagai komitmen Dekopinda, kedepannya diharapkan seluruh insan koperasi di Kabupaten Badung harus kompeten, dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang dananya bersumber dari anggaran pemerintah, secara mandiri melalui dana pendidikan di masing-masing koperasi.

”Dengan adanya 600 Koperasi yang ada di Kabupaten Badung, diperkirakan bisa menampung 2.500 tenaga kerja, ini mencirikan bahwa gerakan koperasi juga meringankan beban Pemerintah Kabupaten Badung dari segi tenaga kerja, selain itu juga, dengan membayar pajak ke negara dan meningkatkan roda perekonomian daerah, dengan simpan-pinjamnya,” jelasnya. (Red)

DPD PKS Surabaya Buka Posko Mudik di Terminal Bungurasih, Tunggu Surat Ijin Kementerian Perhubungan

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Menjelang  Idul fitri 1445 H/2024 M, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Surabaya akan mendirikan Posko Mudik Lebaran di Terminal Bungurasih Surabaya. Posko Mudik yang akan didirikan DPD PKS Surabaya untuk membantu dan memberikan Informasi serta Pemeriksaan kesehatan Gratis bagi para Masyarakat yang mau pulang ke kampung halaman melalui Terminal Bungurasih Surabaya.

Ketua DPPD PKS Surabaya Johari Mustawan akrab dipanggil Bang Jo, saat ditemui media lensaparlemen.id usai buka puasa bersama dengan para media di hotel Bisanta Surabaya, Kamis, 4/4/23, menyatakan, “Posko mudik akan didirikannya sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya para pemudik yang akan bertemu keluarga di kampung halaman,” ujarnya.

Menurut Bang Jo, Posko mudik yang akan didirikan menyediakan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan juga menyediakan berbuka puasa bagi yang masih berpuasa.

“Pertama yang paling penting kita ada tenaga kesehatan memastikan yang akan berangkat itu sehat, kedua kita juga menyiapkan obat-obatan emergency yang urgent kalau diperlukan sebelum dibawah ke fasilitas kesehatan yang lain, ketiga, biasanya kita siapkan juga pijat gratis kadang kadang kita siapkan buka puasa bagi yang masih puasa di bulan ramadan,” jelasnya.

Rencana bukanya sebelum lebaran, kita buka posko, imbuhnya.

Posko mudik rencananya akan didirikan DPD PKS Surabaya hari Sabtu sore tanggal 6 April 2023, jelang idul Fitri, akan tetapi masih menunggu surat ijin dari Kementerian Perhubungan.

“Rencana awal kita harapannya Sabtu sore, semoga ini kita sedang diskusikan, yang penting dari kementerian perhubungan mengijinkan buka posko, kita buka posko di hari Sabtu sore,” pungkasnya. (B4M)

Warga Tabanan di Panggil Polisi Diduga Robek Banner, Kuasa Hukum Ajukan Restorative Justice

LENSA PARLEMEN I TABANAN
Miris sekali kisah I Wayan Sumeratha warga Banjar Dauh Pala Desa Dauh Peken Tabanan Bali ini sempat di panggil atas dugaan merobek banner milik kejaksaan. I Wayan merasa geram atas timbulnya tulisan “Tanah ini milik Kejaksaan”. Sebagai pemilik tanah leluhur yang sah I Wayan dan keluarganya melawan agar dapat mempertahankan hak nya atas kepemilikan tanah dengan pipil No 287 Persil II yang mana di dalam pipil tersebut di jelaskan milik Men Ngales sebagai Buyut I Wayan Sumeratha dengan luasan kurang lebih 33,5 are

Pihak kejaksaan dalam hal ini juga merasa memiliki sertifikat Hak Pakai. Akan tetapi asal usul sertifikat tersebut bernama I Gusti Cekeg dengan nomer pipil No 633 Persil No 9 yang luasnya hanya 90m2. Tentu saja sangat berbeda jauh dengan kode yang di keluarkan oleh agraria. Bahkan pajak yang di bayar oleh I Wayan Sumeratha hingga kini masih bernama Men Ngales dengan petunjuk bahwa pajak yang mereka bayar mulai 1944 hingga sekarang.

Adanya pengaduan yang di terima oleh Ir I Nyoman Partana SH, MH bahwa I Wayan Sumeratha agar perkara yang di alaminya dapat mendapatkan jalan keluar yang baik.

Menurut I Nyoman Partana, bahwa perkara ini belum sebanding jika I Wayan Sumeratha harus meringkuk di dalam penjara cuma gara gara merobek banner.

“Supaya orang yang sakit ini tidak lagi ada urusan hukum di polres tabanan. Karena ceritanya dulu sudah pernah di tahan selama 2 bulan 10 hari oleh kejaksaan. Pernah dilidik hanya satu malam. Sekarang mau di sidik lagi,” kata I Nyoman Partana kepada awak media, usai menyerahkan surat Restorative Justice (RJ) ke Kapolres Tabanan, Kamis, 28/3/2024.

Sedangkan orang ini sakit habis opname. Bahkan kakinya memborok akibat Diabetes, untuk itu orang ini perlu adanya perawatan secara serius, tambahnya.

“Maka dari itu kami mohon dengan perhitungan secara Pri Kemanusiaan agar kita dapat menerapkan ideologi Pancasila dengan menempuh jalan pengampunan melalui RJ,” pungkasnya. (Red)

Kongres Aliansi Wartawan Surabaya (AWS), Kadiskominfo Jatim : Pentingnya Kemerdekaan Pers di Jatim

LENSA PARLEMEN – SURABAYA Kemerdakaan Pers di Jawa Timur 2023 sangat penting untuk mendapat perhatian semua pihak terutama indikator ekonomi yang mempengaruhi Kemerdekaan Pers, Karena hal tersebut erat kaitanya dengan keberlangsungan menajemen industri media. Hal ini yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

Sherlita mengatakan, pada tahun 2023 Dewan Pers mencatat bahwa Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur naik cukup signifikan yaitu dari 72.88 persen, naik menjadi 76,55 persen. Naiknya Indeks Kemerdekaan Pers tentu didukung oleh peran serta semuanya termasuk indikatornya peran fisik politik,77,38 persen, lingkungan ekonomi 75,64 dan lingkungan hukum 76, 32.

“Beberpa indikator tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut terutama indikator ekonomi, sebab erat kaitannya dengan tata kelola perusahaan dam manajemen industri media,” katanya, saat pembukaan Kongres Aliansi Wartawan Surabaya (AWS) di Hotel Sahid Surabaya, Sabtu (2/3/2024).

Selain itu, Sherlita juga berharap semua media cetak juga memiliki berita versi online dan juga memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan pendapatan selain dari iklan.

“Hasil survei Kementerian Kominfo, bahwa masyarakat kalau ingin mencari informasi ternyata paling banyak di media sosial dengan angka 72 persen dan 40 persen di televisi dan Radio, sementra website pemerintah hanya 14 persen, karena itu kami di pemerintah Provinsi Jawa Timur beralih ke media sosial, Dan saya pikir ini juga dilakukan oleh teman-teman media, semua bahwa versi cetaknya tetap ada tapi versi cybernya juga harus ada,” jelasnya. (B4M)

Pemilu 2024 System SIREKAP KPU dengan C, Hasil-DPD Tidak Sesuai

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Menindaklanjuti perbedaan perbedaan C.HASIL-DPD dengan Sistem Informasi Rekapitulasi yang ditampilkan melalui https://infosemilu.ksu.go.id/.
Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Satu, Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitufasi hasil penghitungan suara Pemilu,

Dua, Bahwa, KPU adalah Badan Publik yang memiliki kewajiban sebagaimana tegas disebutkan pada pasal 7 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.”

Tiga, Bahwa, seluruh informasi tentang Perolehan Suara pada Pemilu tahun 2024 di www.infosemilu.ksu.co.id sejak tanggal 14 februari 2024, telah dapat dikonsumsi publik. Seluruh Masyarakat berharap, informasi perolehan suara yang disampaikan KPU adalah informasi yang akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun alangkah disayangkan, ternyata informasi dalam website tersebut tidak sesuai dengan perolehan sebenarnya sebagaimana tercatat dan terdokumentasi pada C.HASIL-DPD. Kami khawatir, informasi yang tidak benar tersebut akan menjadi alat calon tertentu untuk menjustifikasi perolehan suara pada Pemilu 2024,

Empat, Bahwa benar C.HASIL-DPD telah diunggah melalui Sirekap oleh KPPS dan ditampilkan pada www.infopemilu.kpu.go.id, namun angka-angka yang tercatat pada website tersebut tidak sesuai dengan C.HASIL-DPD yang telah diunggah. Atas ketidaksesuaian tersebut, Ketua KPU, dalam Konferensi Pers di Media Massa, menyatakan bersyukur karena Sirekap bekerja sesuai, sehingga publik dapat memonitor kesalahan-kesalahan, jadi tidak ada yang sembunyi-sembunyi dan tidak ada yang diam-diam. Pernyataan tersebut jelas tidak sejalan dengan kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Penggunaan Sirekap pada Pemilu tahun 2024 seharusnya tidak sekedar transparan, melainkan informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas KPU lah yang seharusnya melakukan pekerjaan dan menjalankan kewenangan dengan benar, tidak membebankan koreksi kesalahan kepada Masyarakat sedang dirinya abai dan lalai terhadap kesalahan yang telah diperbuat. MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur menilai pernyataan Ketua KPU RI tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi ketatanegaraan maupun dari sisi yuridis,

Lima, Bahwa, KPU juga telah menyampaikan terjadi kesalahan pembacaan oleh system. Kami menilai KPU belum maksimal dalam melakukan koreksi terhadap kesalahan system tersebut. Temuan tentang ketidaksesuaian C.HASIL-DPD dengan Sirekap telah diajukan sejak tanggal 18 Februari 2024, namun hingga release ini disampaikan, tidak terjadi perubahan yang siginifikan. Hal demikian tentu miris, karena anggaran besar untuk membangun system Sirekap tentunya jauh dari sepadan dengan sajian Sirekap yang tidak akurat dan menyesatkan,

Enam, Bahwa, MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur menduga adanya oknum yang menyebabkan perbedaan antara C.HASIL-DPD dengan Sirekap, karena kesalahan system tersebut hanya terjadi pada beberapa calon, tidak merata untuk seluruh 13 Calon DPD. Tindakan peretasan dan merubah data dengan cara melawan hukum tersebut harus segera ditindaklanjuti. Kami meminta agar KPU, Bawaslu, bergandeng tangan dengan Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas tindak kejahatan tersebut,

Tujuh, Bahwa, MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur meminta kepada KPU untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap tidak terbatas pada perbaikan angka perolehan pada Sirekap dan tidak melanjutkan pada tahap Rekapitulasi di Tingkat PPK/Kecamatan sepanjang belum terselesaikannya seluruh kesalahan pemasukan data di www.infopemilu.kpu.go.id,

Delapan, Bahwa, kami sangat berharap kredibilitas dan kehormatan Penyelenggara dapat tetap terjaga demi terjaganya Marwah Demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (red)

Media Pro Legal Jatim Berikan Bantuan Bahan Bangunan ke MI Miftahul Ulum Driyorejo, Gresik

LENSA PARLEMEN – GRESIK
Dalam rangka memperingati Isra Miraj, Kaperwil Jatim Media Pro Legal, Bagus Kuncir membagikan bantuan kepada sekolah MI Miftahul Ulum, Kamis, 08/02/2024.

Bagus mengatakan, “Bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan untuk pembangunan gedung baru agar semua guru dan siswa lebih nyaman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, bantuan ini akan diberikan kepada sekolah yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

“Untuk kedepannya, pembagian bantuan ini akan kami bagikan ke sekolah yang memang membutuhkan sesuai dengan data yang sudah kami terima,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah MI Miftahul Ulum Bapak Sulistyono mengatakan, “Pihaknya sangat berterimakasih untuk bantuan yang diberikan kepada sekolahan kami,” ungkapnya. (red)