Arsip Kategori: DAERAH

DPD PKS Surabaya Buka Posko Mudik di Terminal Bungurasih, Tunggu Surat Ijin Kementerian Perhubungan

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Menjelang  Idul fitri 1445 H/2024 M, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Surabaya akan mendirikan Posko Mudik Lebaran di Terminal Bungurasih Surabaya. Posko Mudik yang akan didirikan DPD PKS Surabaya untuk membantu dan memberikan Informasi serta Pemeriksaan kesehatan Gratis bagi para Masyarakat yang mau pulang ke kampung halaman melalui Terminal Bungurasih Surabaya.

Ketua DPPD PKS Surabaya Johari Mustawan akrab dipanggil Bang Jo, saat ditemui media lensaparlemen.id usai buka puasa bersama dengan para media di hotel Bisanta Surabaya, Kamis, 4/4/23, menyatakan, “Posko mudik akan didirikannya sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya para pemudik yang akan bertemu keluarga di kampung halaman,” ujarnya.

Menurut Bang Jo, Posko mudik yang akan didirikan menyediakan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan juga menyediakan berbuka puasa bagi yang masih berpuasa.

“Pertama yang paling penting kita ada tenaga kesehatan memastikan yang akan berangkat itu sehat, kedua kita juga menyiapkan obat-obatan emergency yang urgent kalau diperlukan sebelum dibawah ke fasilitas kesehatan yang lain, ketiga, biasanya kita siapkan juga pijat gratis kadang kadang kita siapkan buka puasa bagi yang masih puasa di bulan ramadan,” jelasnya.

Rencana bukanya sebelum lebaran, kita buka posko, imbuhnya.

Posko mudik rencananya akan didirikan DPD PKS Surabaya hari Sabtu sore tanggal 6 April 2023, jelang idul Fitri, akan tetapi masih menunggu surat ijin dari Kementerian Perhubungan.

“Rencana awal kita harapannya Sabtu sore, semoga ini kita sedang diskusikan, yang penting dari kementerian perhubungan mengijinkan buka posko, kita buka posko di hari Sabtu sore,” pungkasnya. (B4M)

Warga Tabanan di Panggil Polisi Diduga Robek Banner, Kuasa Hukum Ajukan Restorative Justice

LENSA PARLEMEN I TABANAN
Miris sekali kisah I Wayan Sumeratha warga Banjar Dauh Pala Desa Dauh Peken Tabanan Bali ini sempat di panggil atas dugaan merobek banner milik kejaksaan. I Wayan merasa geram atas timbulnya tulisan “Tanah ini milik Kejaksaan”. Sebagai pemilik tanah leluhur yang sah I Wayan dan keluarganya melawan agar dapat mempertahankan hak nya atas kepemilikan tanah dengan pipil No 287 Persil II yang mana di dalam pipil tersebut di jelaskan milik Men Ngales sebagai Buyut I Wayan Sumeratha dengan luasan kurang lebih 33,5 are

Pihak kejaksaan dalam hal ini juga merasa memiliki sertifikat Hak Pakai. Akan tetapi asal usul sertifikat tersebut bernama I Gusti Cekeg dengan nomer pipil No 633 Persil No 9 yang luasnya hanya 90m2. Tentu saja sangat berbeda jauh dengan kode yang di keluarkan oleh agraria. Bahkan pajak yang di bayar oleh I Wayan Sumeratha hingga kini masih bernama Men Ngales dengan petunjuk bahwa pajak yang mereka bayar mulai 1944 hingga sekarang.

Adanya pengaduan yang di terima oleh Ir I Nyoman Partana SH, MH bahwa I Wayan Sumeratha agar perkara yang di alaminya dapat mendapatkan jalan keluar yang baik.

Menurut I Nyoman Partana, bahwa perkara ini belum sebanding jika I Wayan Sumeratha harus meringkuk di dalam penjara cuma gara gara merobek banner.

“Supaya orang yang sakit ini tidak lagi ada urusan hukum di polres tabanan. Karena ceritanya dulu sudah pernah di tahan selama 2 bulan 10 hari oleh kejaksaan. Pernah dilidik hanya satu malam. Sekarang mau di sidik lagi,” kata I Nyoman Partana kepada awak media, usai menyerahkan surat Restorative Justice (RJ) ke Kapolres Tabanan, Kamis, 28/3/2024.

Sedangkan orang ini sakit habis opname. Bahkan kakinya memborok akibat Diabetes, untuk itu orang ini perlu adanya perawatan secara serius, tambahnya.

“Maka dari itu kami mohon dengan perhitungan secara Pri Kemanusiaan agar kita dapat menerapkan ideologi Pancasila dengan menempuh jalan pengampunan melalui RJ,” pungkasnya. (Red)

Kongres Aliansi Wartawan Surabaya (AWS), Kadiskominfo Jatim : Pentingnya Kemerdekaan Pers di Jatim

LENSA PARLEMEN – SURABAYA Kemerdakaan Pers di Jawa Timur 2023 sangat penting untuk mendapat perhatian semua pihak terutama indikator ekonomi yang mempengaruhi Kemerdekaan Pers, Karena hal tersebut erat kaitanya dengan keberlangsungan menajemen industri media. Hal ini yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

Sherlita mengatakan, pada tahun 2023 Dewan Pers mencatat bahwa Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur naik cukup signifikan yaitu dari 72.88 persen, naik menjadi 76,55 persen. Naiknya Indeks Kemerdekaan Pers tentu didukung oleh peran serta semuanya termasuk indikatornya peran fisik politik,77,38 persen, lingkungan ekonomi 75,64 dan lingkungan hukum 76, 32.

“Beberpa indikator tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut terutama indikator ekonomi, sebab erat kaitannya dengan tata kelola perusahaan dam manajemen industri media,” katanya, saat pembukaan Kongres Aliansi Wartawan Surabaya (AWS) di Hotel Sahid Surabaya, Sabtu (2/3/2024).

Selain itu, Sherlita juga berharap semua media cetak juga memiliki berita versi online dan juga memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan pendapatan selain dari iklan.

“Hasil survei Kementerian Kominfo, bahwa masyarakat kalau ingin mencari informasi ternyata paling banyak di media sosial dengan angka 72 persen dan 40 persen di televisi dan Radio, sementra website pemerintah hanya 14 persen, karena itu kami di pemerintah Provinsi Jawa Timur beralih ke media sosial, Dan saya pikir ini juga dilakukan oleh teman-teman media, semua bahwa versi cetaknya tetap ada tapi versi cybernya juga harus ada,” jelasnya. (B4M)

Pemilu 2024 System SIREKAP KPU dengan C, Hasil-DPD Tidak Sesuai

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Menindaklanjuti perbedaan perbedaan C.HASIL-DPD dengan Sistem Informasi Rekapitulasi yang ditampilkan melalui https://infosemilu.ksu.go.id/.
Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Satu, Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitufasi hasil penghitungan suara Pemilu,

Dua, Bahwa, KPU adalah Badan Publik yang memiliki kewajiban sebagaimana tegas disebutkan pada pasal 7 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.”

Tiga, Bahwa, seluruh informasi tentang Perolehan Suara pada Pemilu tahun 2024 di www.infosemilu.ksu.co.id sejak tanggal 14 februari 2024, telah dapat dikonsumsi publik. Seluruh Masyarakat berharap, informasi perolehan suara yang disampaikan KPU adalah informasi yang akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun alangkah disayangkan, ternyata informasi dalam website tersebut tidak sesuai dengan perolehan sebenarnya sebagaimana tercatat dan terdokumentasi pada C.HASIL-DPD. Kami khawatir, informasi yang tidak benar tersebut akan menjadi alat calon tertentu untuk menjustifikasi perolehan suara pada Pemilu 2024,

Empat, Bahwa benar C.HASIL-DPD telah diunggah melalui Sirekap oleh KPPS dan ditampilkan pada www.infopemilu.kpu.go.id, namun angka-angka yang tercatat pada website tersebut tidak sesuai dengan C.HASIL-DPD yang telah diunggah. Atas ketidaksesuaian tersebut, Ketua KPU, dalam Konferensi Pers di Media Massa, menyatakan bersyukur karena Sirekap bekerja sesuai, sehingga publik dapat memonitor kesalahan-kesalahan, jadi tidak ada yang sembunyi-sembunyi dan tidak ada yang diam-diam. Pernyataan tersebut jelas tidak sejalan dengan kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Penggunaan Sirekap pada Pemilu tahun 2024 seharusnya tidak sekedar transparan, melainkan informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas KPU lah yang seharusnya melakukan pekerjaan dan menjalankan kewenangan dengan benar, tidak membebankan koreksi kesalahan kepada Masyarakat sedang dirinya abai dan lalai terhadap kesalahan yang telah diperbuat. MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur menilai pernyataan Ketua KPU RI tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi ketatanegaraan maupun dari sisi yuridis,

Lima, Bahwa, KPU juga telah menyampaikan terjadi kesalahan pembacaan oleh system. Kami menilai KPU belum maksimal dalam melakukan koreksi terhadap kesalahan system tersebut. Temuan tentang ketidaksesuaian C.HASIL-DPD dengan Sirekap telah diajukan sejak tanggal 18 Februari 2024, namun hingga release ini disampaikan, tidak terjadi perubahan yang siginifikan. Hal demikian tentu miris, karena anggaran besar untuk membangun system Sirekap tentunya jauh dari sepadan dengan sajian Sirekap yang tidak akurat dan menyesatkan,

Enam, Bahwa, MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur menduga adanya oknum yang menyebabkan perbedaan antara C.HASIL-DPD dengan Sirekap, karena kesalahan system tersebut hanya terjadi pada beberapa calon, tidak merata untuk seluruh 13 Calon DPD. Tindakan peretasan dan merubah data dengan cara melawan hukum tersebut harus segera ditindaklanjuti. Kami meminta agar KPU, Bawaslu, bergandeng tangan dengan Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas tindak kejahatan tersebut,

Tujuh, Bahwa, MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur meminta kepada KPU untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap tidak terbatas pada perbaikan angka perolehan pada Sirekap dan tidak melanjutkan pada tahap Rekapitulasi di Tingkat PPK/Kecamatan sepanjang belum terselesaikannya seluruh kesalahan pemasukan data di www.infopemilu.kpu.go.id,

Delapan, Bahwa, kami sangat berharap kredibilitas dan kehormatan Penyelenggara dapat tetap terjaga demi terjaganya Marwah Demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (red)

Media Pro Legal Jatim Berikan Bantuan Bahan Bangunan ke MI Miftahul Ulum Driyorejo, Gresik

LENSA PARLEMEN – GRESIK
Dalam rangka memperingati Isra Miraj, Kaperwil Jatim Media Pro Legal, Bagus Kuncir membagikan bantuan kepada sekolah MI Miftahul Ulum, Kamis, 08/02/2024.

Bagus mengatakan, “Bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan untuk pembangunan gedung baru agar semua guru dan siswa lebih nyaman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, bantuan ini akan diberikan kepada sekolah yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

“Untuk kedepannya, pembagian bantuan ini akan kami bagikan ke sekolah yang memang membutuhkan sesuai dengan data yang sudah kami terima,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah MI Miftahul Ulum Bapak Sulistyono mengatakan, “Pihaknya sangat berterimakasih untuk bantuan yang diberikan kepada sekolahan kami,” ungkapnya. (red)

Siapkan Nakes Mobile dan Hotline 24 Jam untuk Support Pemilu 2024, Wali Kota Eri: Semua Pelayanan Gratis

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Salah satunya dengan menyediakan dukungan tenaga kesehatan (nakes) dan hotline 24 jam untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya para petugas Pemilu.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan screening kesehatan terhadap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Termasuk juga kepada orang-orang yang terlibat dalam persiapan Pemilu 2024.

“Jadi kita seperti KPPS dan orang-orang yang menyiapkan, membantu Pemilu ini, kita lakukan screening, kita berikan bantuan kesehatan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (7/2/2024).

“Jadi kita seperti KPPS dan orang-orang yang menyiapkan, membantu Pemilu ini, kita lakukan screening, kita berikan bantuan kesehatan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (7/2/2024).

Selain itu, bagi anggota KPPS yang memiliki risiko tinggi, pihaknya juga akan terus memantau kesehatannya selama proses Pemilu berlangsung.

Bahkan, Dinkes juga menurunkan nakes yang akan bergerak dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke TPS lain untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Nanti Dinkes juga mobile tidak menetap di 1 TPS, 24 jam yang namanya puskemas akan buka lebar untuk support pelaksanaan Pemilu ini,” jelas Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri mengapresiasi dukungan warga Surabaya yang menjadi petugas Pemilu 2024. Menurutnya, mereka adalah warga yang berjuang untuk negara. Oleh karena itu, ia berkomitmen memberikan yang terbaik bagi mereka, termasuk dalam hal kesehatan.

“Petugas TPS itu adalah warga saya, saudara saya. Karena itu saya harus berjuang bersama-sama pemerintah kota, menjaga kesehatan mereka, memberikan yang terbaik buat mereka, karena mereka berjuang untuk negara,” tutur Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

Cak Eri menegaskan bahwa semua pelayanan kesehatan yang diberikan Dinkes Surabaya kepada petugas Pemilu dan masyarakat adalah gratis. Ia berharap, melalui langkah ini, Pemilu 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan sehat.

“Semua pelayanan gratis kita lakukan, karena ini untuk warga Surabaya yang berjuang membantu negara. Maka tugas kami adalah memberikan yang terbaik bagi warga kami,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengimbau kepada seluruh jajaran puskesmas untuk siaga pada saat hari H pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami turut mencantumkan nomor hotline 24 jam aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga (ketika ada sakit) dapat menentukan rujukan tingkat pertama di puskesmas dan tingkat kedua di RSUD,” kata Nanik.

Nanik memastikan, nakes di setiap puskesmas bisa melayani dengan baik dan siap siaga selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga, ketika ada petugas TPS yang sakit atau kelelahan, bisa segera dilakukan tindakan medis. “Jadi, Nakes di setiap puskesmas terdiri dari dokter dan perawat,” tuturnya.

Sebelum pelaksanaan Pemilu berlangsung, Dinkes Surabaya juga turut melakukan skrining kesehatan bagi para petugas KPPS. Diketahui, di Kota Surabaya ada 57.169 petugas KPPS. Puluhan ribu petugas KPPS itu akan bertugas melayani 8.167 TPS se-Kota Surabaya. (B4M)

Satpol PP Surabaya Selama Sebulan Gelar Operasi Rutin Mihol, Amankan 146 Botol Mihol

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya rutin menggelar pengawasan minuman beralkohol (mihol) tanpa izin yang dijual di beberapa toko minuman beralkohol. Dari hasil pengawasan tersebut selama satu bulan, masih ditemukan banyak toko yang menjual minuman beralkohol tak sesuai izin, bahkan ada yang tak berizin.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser menyampaikan, Satpol PP Surabaya terus melakukan pengawasan ke beberapa tempat yang menjual minuman beralkohol tanpa izin secara rutin. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Surabaya.

“Sebelumnya kami lakukan monitoring pada toko-toko yang akan kami datangi, kami juga disini tidak bergerak sendiri, ada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan dinas terkait lainnya,” kata Fikser, Selasa (6/2/2024).

Hasilnya, Satpol PP Kota Surabaya berhasil mengamankan sebanyak 146 botol minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merk dari 9 toko berbeda selama bulan Januari dan awal Februari ini.

“Kami akan terus lakukan pengawasan ini, tadi malam kami juga mendatangi 2 toko dan mengamankan 30 botol minuman beralkohol,” terangnya.

Minuman beralkohol yang sudah diamankan langsung dilakukan pendataan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). “Para pemilik toko yang melanggar akan dilakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring),” ujarnya.

Fikser menjelaskan, Satpol PP Surabaya akan terus menegakkan terkait Perda yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Dan Perindustrian, serta Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan.

“Tiap toko akan kami cek izinnya, minuman beralkohol golongan apa saja yang mereka jual, sesuai tidaknya dengan izin yang mereka miliki, kami juga menggandeng dinas-dinas yang berkaitan dengan hal ini. Karena perihal izin itu juga sudah diatur pada Perwali Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan Di Kota Surabaya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Fikser juga menegaskan pihaknya akan rutin lakukan pengawasan untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol di Kota Surabaya yang tak sesuai izin. Sebab, Satpol PP Surabaya akan menindak tegas jika mendapati toko yang melanggar aturan.

“Kami terus lakukan pengawasan itu, kami tidak hanya menyasar kepada toko yang menjual minuman beralkohol saja, tetapi tempat hiburan umum juga kami lakukan pengawasan untuk mengecek pengunjung dibawah umur, atau juga kami gandeng BNN Kota Surabaya untuk cek terkait penyalahgunaan narkoba,” pungkas. (B4M)

Pemilu 2024 Dinkes Surabaya Siagakan Nakes dan Hotline 24 Jam, Antisipasi Petugas KPPS Sakit

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempersiapkan tenaga kesehatan (nakes) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Nakes itu dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sakit atau kelelahan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, Pemkot Surabaya melalui Dinkes Surabaya akan memfasilitasi tim mobile nakes untuk memantau warga yang bertugas di TPS. Tak hanya itu, Dinkes Surabaya juga menghimbau kepada jajaran puskesmas untuk siaga, pada saat hari H pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami turut mencantumkan nomor hotline 24 jam aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga (ketika sakit) dapat menentukan rujukan tingkat pertama di puskesmas dan tingkat kedua di RSUD,” kata Nanik, Minggu (4/2/2024).

Nanik mengungkapkan, sebelum pelaksanaan pemilu dimulai, Dinkes Surabaya turut melakukan skrining kesehatan untuk petugas KPPS. Diketahui, di Kota Surabaya ada 57.169 petugas KPPS. Nantinya, puluhan ribuan petugas KPPS itu akan bertugas melayani 8.167 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kota Surabaya.

Ia memastikan, nakes di masing-masing wilayah puskesmas bisa melayani dengan baik dan siap siaga selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga, ketika ada petugas TPS yang mengalami sakit atau kelelahan, bisa segera dilakukan tindakan medis. “Jadi, nakes di setiap puskesmas terdiri dari dokter dan perawat,” pungkasnya. (B4M)

Ratusan Pelanggar Buang Sampah Sembarangan di Surabaya Didenda

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menjaring ratusan pelanggar pembuang sampah sembarangan dalam operasi yustisi. Sepanjang tahun 2023, ada sebanyak 334 KTP yang disita dan didenda oleh Tim Yustisi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa operasi yustisi dilakukan di berbagai lokasi, baik berdasarkan pengaduan masyarakat maupun pengintaian.

“Ada yang juga kita mengintai di lokasi-lokasi yang dikeluhkan masyarakat karena ada orang membuang sampah liar. Itu setiap bulan juga selalu ada kurang lebih 20-30 kejadian yang berhasil kita OTT (operasi tangkap tangan),” kata Dedik Irianto, Sabtu (3/2/2024).

Penindakan pelanggaran sampah itu merupakan upaya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Data DLH Surabaya selama tiga bulan terakhir tahun 2023 mencatat, pada bulan Oktober ada 37 KTP yang dilakukan penindakan. Kemudian bulan November ada 48 KTP dan Desember ada 29 KTP. Sementara data total di tahun 2023, ada sebanyak 334 KTP yang disita dan didenda oleh Tim Yustisi.

Dedik menyebut, para pelanggar yang tertangkap tangan kemudian ditindak dengan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya. Rata-rata, mereka didenda minimal Rp 75 ribu per orang. “Kalau itu untuk membuat unsur jera bagi masyarakat,” ujar Dedik.

Dedik mengungkap bahwa pelanggar yang terjaring yustisi berasal dari berbagai daerah, baik yang ber-KTP Surabaya maupun non-Surabaya. Kebanyakan mereka membuang sampah di jalan atau di tepi jalan. “Jadi, denda melihat jenis sampah yang dibuang (volume). Paling sedikit denda Rp 75 ribu,” tuturnya.

Menurut Dedik, operasi yustisi merupakan salah satu upaya DLH Surabaya untuk meningkatkan kesadaran warga agar tidak buang sampah sembarangan. Selain itu, DLH Surabaya juga melakukan sosialisasi secara intens sebagai upaya mencegah warga membuang sampah sembarangan.

“Operasi yustisi setiap bulan rata-rata 30 kali. Kita juga lakukan sosialisasi baik yang langsung menggunakan pengeras suara di keramaian maupun di taman-taman kita sosialisasikan,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya itu juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi produksi sampah, terutama plastik. Ia menyebut, bahwa sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Surabaya mencapai 1500-1600 ton per hari.

“Untuk itu, jangan nyampah, bukan hanya membuang, tapi menahan, kalau memasak ya secukupnya saja, jangan banyak-banyak, kalau bisa makan habis, jangan menyisakan, jangan menyampah terlalu banyak,” pesan dia.

Di samping itu, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah. Seperti mengikuti peraturan Wali Kota Surabaya yang melarang penggunaan tas kresek. “Di toko ritel modern sudah dilakukan, dan itu pengurangan cukup lumayan, kurang lebih 2 ton per hari, 2 ton dibandingkan 1.500 masih jauh,” katanya.

Dedik mengungkapkan bahwa DLH Surabaya berencana mengusulkan perubahan Perda tentang pengelolaan sampah. Ia berharap, dengan perubahan Perda tersebut, bisa ada sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar buang sampah sembarangan. “Untuk total pendapatan 1 tahun (2023) dari Operasi Yustisi sebesar Rp 29 juta,” pungkas dia. (B4M)

Pemkot Surabaya Resmi Berlakukan Bayar Parkir dengan Qris, Mulai Hari Ini

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya resmi memberlakukan pembayaran parkir non tunai dengan Qris mulai hari ini, Kamis (1/2/2024).

Secara simbolis, peresmian pembayaran non tunai itu ditandai dengan pengalungan kode Qris oleh Kepala Dishub  Kota Surabaya  Tundjung Iswandaru kepada juru parkir di Jalan Tunjungan Surabaya.

“Alhamdulillah hari ini kita memulai pembayaran parkir non tunai dengan Qris. Harapannya berjalan lancar,” kata Tundjung seusai meresmikan pembayaran parkir melalui Qris itu.

Menurutnya, saat ini pihaknya menerapkan pembayaran parkir via Qris itu di 10 kawasan dengan 36 ruas jalan. Adapun 36 ruas jalan itu di antaranya adalah Jalan Tunjungan, Embong Malang, Bubutan, Jalan Semarang, Genteng, Blauran, Tanjunganom, Jalan Kedungdoro, Tidar, dan tempat lainnya.

“Jadi, sekarang masih kita berlakukan di 36 ruas jalan. Sambil ini bertahap dan kita evaluasi terus. Targetnya seluruh jalan se Surabaya pakai Qris,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini baru 378 juru parkir (jukir) yang menerapkan pembayaran via Qris ini. Mereka ini adalah jukir-jukir yang sudah melengkapi administrasinya dalam pengurusan kode Qris. “Total ada 2.300 jukir dan semuanya ini bertahap, mereka tinggal melengkapi administrasinya lalu bisa menerapkan ini,” tegasnya.

Sejauh ini, lanjut dia, memang masih ada beberapa pengguna yang belum paham tentang bayar parkir menggunakan Qris. Makanya, dalam rangka transisi dari pembayaran tunai ke pembayaran non tunai, Dishub Surabaya masih menfasilitasi warga dengan pembayaran tunai dan harus dengan karcis.

“Jadi, di masa transisi ini masih bisa bayar tunai dan ada karcisnya. Tetapi selanjutnya sambil kita lakukan evaluasi untuk menggunakan Qris ini,” kata dia.

Tundjung juga memastikan bahwa program pembayaran parkir dengan Qris ini sudah didukung oleh semua juru parkir se Kota Surabaya. Bahkan, ia juga memastikan bahwa program ini juga untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Surabaya dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan jukir.

Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) Izul Fiqri memastikan seluruh jukir se Kota Surabaya sudah menyetujui penerapan pembayaran parkir melalui Qris itu. Meski begitu, persetujuannya itu dengan sejumlah catatan.

“Catatan yang paling utama adalah kesejahteraan juru parkir Surabaya,” kata Izul saat ikut peresmian di Jalan Tunjungan.

Ia juga memastikan bahwa paguyuban juru parkir itu sudah berkomitmen untuk mendukung program tersebut. Bahkan, ia juga mengakui sudah memberikan arahannya kepada seluruh juru parkir se Kota Surabaya untuk terus berkalung kode Qris.

“Seluruh jukir se Surabaya kami pastikan berkalungkan Qris, sehingga masyarakat diberikan pilihan. Yang mau pakai Qris silahkan dan yang tidak siap dengan Qris silahkan pakai tunai dengan karcis. Ini tentu akan menjadi evaluasi kita ke depannya,” pungkasnya. (B4M)