Arsip Kategori: POLITICS

Gugat UU Pilkada, Partai Gelora: Partai yang Tidak Dapat Kursi di DPRD Harus Diberikan Hak Ajukan Calon Seperti di Pilpres

LENSA PARLEMEN – JAKARTA,
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi telah mengajukan gugatan uji materi Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahuh 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi tersebut telah didaftarkan ke MK pada Selasa (21/5/2024) lalu.

Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal itu dianggap bertentangan dengan pasal Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan threshold dalam pilkada tersebut juga dinilai tidak konsisten dalam penerapan basis threshold, antara ketentuan di Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), padahal masih dalam satu rezim Pemilihan Umum.

Dalam ketentuan presidential threshold tersebut, ditegaskan bahwa”Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

“Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada ini kita gugat, karena pengusulan pasangan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Coba kita perbandingkan dengan penerapan di presidential threshold yang basisnya tegas yaitu hitungan kursi atau suara, tidak ditambahi embel-embel suara partai yang memperoleh kursi di DPR seperti dalam UU Pilkada tersebut,” kata Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

Karena itu, apabila partai politik yang memperoleh suara pada Pemilu 2024 tetapi tidak memperoleh kursi DPRD, tidak diberikan hak untuk ikut mengusulkan pasangan calon.

“Saya kira ini perlu dicek kembali dlm risalah sidang revisi uu pilkada 2016 mengapa memasukkan unsur suara partai harus memiliki kursi,” katanya.

Amin menilai, aturan pengusungan pasangan calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tersebut merupakan dugaan penyelundupan pasal yang dilakukan oleh DPR sebagai Lembaga legislasi karena bertentangan dengan Putusan-Putusan MK sebelumnya dan sudah menjadi yurisprudensi.

Bahwa substansi norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 a quo pada dasarnya sama dengan rumusan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD”.

Di mana Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor No. 5/PUU-V/2007.

Sehingga, dengan diberlakukannya kembali substansi norma yang jelas-jelas telah terjadi penyelundupan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait konstitusionalitasnya.

Adapun dalam Putusan itu, pada pokoknya MK menyatakan, parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD, sepanjang memperoleh suara pada Pemilu DPRD, harus diberikan hak untuk ikut mengusulkan pasangan calon di Pilkada.

“Oleh karena MK sudah pernah menyatakan inkonstitusional aturan tentang pengusulan paslon yang hanya dikhususkan untuk parpol yang mempunyai kursi DPRD saja, maka logisnya MK juga bisa dengan mudah membatalkan kembali aturan tersebut,” katanya.

Menurut Amin, basis threshold dalam Pemilu adalah suara rakyat sebagai penghargaan terhadap sistem demokrasi, baik yang memperoleh kursi di DPRD maupun tidak memperoleh kursi.

“Apakah kemudian partai memperoleh kursi atau tidak, hal tersebut, tetap tidak bisa menghilangkan suara rakyat,” tegas Amin.

Partai Gelora berharap ada konsistensi penggunaan basis penggunaan threshold berdasarkan kursi atau suara harus diterapkan secara konsisten untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum.

“Calon independen saja boleh yang mengumpulkan dukungan tidak lewat pemilu, mengapa suara sah partai dalam pemilu diabaikan,” kritik Amin.

Amin menambahkan, Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan setidaknya enam prinsip yang diatur dalam konstitusi, dalam hal ini UUD 1945.

Di antaranya, prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan Pasal 1 ayat (2), prinsip Negara Hukum diamanatkan Pasal 1 ayat (3), prinsip demokrasi pilkada diamanatkanbPasal 18 ayat (4), prinsip persamaan dimuka hukum diamanatkan Pasal 27 ayat (1), prinsip atas hak kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara pada Pasal 28C ayat (2), serta prinsip kepastian hukum yang adil yang diatur Pasal 28D ayat (1).

“Kami sangat yakin permohonan ini akan dikabulkan dan diputus secara cepat oleh MK sebelum masuknya tahap pendaftaran pasangan calon tanggal 27 Agustus 2024,” ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Gelora dan Partai Buruh bersama-sama mengajukan permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Gelora dan Partai Buruh, Said Salahudin menyampaikan pihaknya menggugat norma pasal tersebut karena dinilai tidak adil.

“Sebab, Pasal 40 ayat (3) menentukan pencalonan di pilkada hanya bisa dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol yang mempunyai kursi DPRD saja. Sedangkan parpol yang memperoleh suara di Pemilu 2024 tetapi tidak memperoleh kursi DPRD, tidak diberikan hak untuk ikut mengusulkan paslon,”kata Said di Gedung MKRI, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024).  (Rul*)

 

Partai Golkar Surabaya Usung Eri Cahyadi Maju Pilwali Surabaya 2024

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA, Pilkada Surabaya tahun ini rencananya digelar pada 27 November 2024. Penetapan itu dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Partai Golkar Kota Surabaya merekomendasikan Eri Cahyadi maju sebagai Calon Walikota Surabaya pada Pilkada 2024 ini.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, hubungan Golkar dengan PDI Perjuangan Kota Surabaya dan Walikota Eri Cahyadi saat ini sudah terjalin dengan baik, sudah ada chamistry dan frekuensinya sudah ketemu. Namun, kami menyadari untuk rekomendasi itu terletak di Jakarta atau DPP Partai Golkar.

“ Untuk itu kami harap Pak Blegur dan Pak Adis Kadir membantu Golkar Surabaya untuk meyakinkan Ketum Partai Golkar agar rekomendasi Pilkada Surabaya jatuh kepada Eri Cahyadi,” ujar Arif Fathoni di hotel Wyndam Surabaya, Minggu (07/04/2024) sore.

Ia menjelaskan, setelah mendapat rekomendasi lalu tugas DPC Partai Golkar Surabaya mulai tingkat Kelurahan hingga Kecamatan memenangkan hati masyarakat Surabaya, agar berduyun-duyun ke TPS untuk mengingat hanya satu nama yaitu, Eri Cahyadi.

Toni sapaan Arif Fathoni kembali mengatakan, soal siapa calon Wakil Walikota itu nanti bagaimana negosiasi politik.

Terpenting, kata Toni, mas Eri Cahyadi meskipun KTA nya PDIP namun insya Allah hatinya beringin.

Arif Fathoni menerangkan, kolaborasi antara Golkar dengan Eri Cahyadi selama ini sudah terjalin dengan baik sehingga tidak ada dusta diantara kita. Jadi semangat perjuangan bersama ini semata-mata hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga kota Surabaya.

Nanti, lanjut Toni, jika Eri Cahyadi terpilih kembali menjadi Walikota Surabaya, dan Golkar sebagai partai pengusung bukan pendukung, saya ingatkan pengusung karena pengusung dan pendukung itu bisa bikin kapal retak.

“ Jadi kami ingin meski Golkar mengusung Eri Cahyadi tapi equel dengan parpol-parpol lain,” ungkap Toni.

Sementara itu Eri Cahyadi mengatakan, kolaborasi dengan Golkar sangat bagus, begitu juga kami di PDI Perjuangan selama memimpin Kota Surabaya sangat baik, dimana di legislatif ada Syaifuddin Zuhri dari PDIP dan di Golkar ada Mas Arif Fathoni.

Eri Cahyadi juga mengatakan, Terbukti di Surabaya angka kemiskinan dari 11% turun jadi 6%, dan angka stunting turun 4,3% ini karena kerja Golkar.

“ Saya juga berterimakasih kepada Golkar Surabaya yang masih mempercayai saya untuk memimpin di Surabaya. Dan ini akan menjadi kekuatan untuk kemajuan kota Surabaya,” pungkas Eri Cahyadi. (B4M)

Pemilu 2024, Dugaan Penggelembungan Suara di Beberapa TPS di Dua Kecamatan

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Dugaan pelanggaran pemilu berupa penggelembungan suara secara sistemik dan massif kembali terjadi di Kota Surabaya. Jika sebelumnya ditemukan di beberapa TPS Kecamatan Bulak, kali ini temuan penggelembungan suara ke partai maupun caleg ini terjadi di sejumlah TPS di dua kelurahan di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya.

Kecurangan pemilu 2024 berupa penggelembungan suara ke partai dan caleg tertentu ini kembali diungkap Tim Relawan Prabowo Mania Jawa Timur. Temuan penggelembungan suara di Kecamatan Gununganyar yang diduga dilakukan secara massif dan sistemik ini kemudian dilaporkan oleh Relawan Prabowo Mania Jatim ke pihak Bawaslu, Surabaya. Sekretaris Relawan Prabowo Mania, Edy Sucipto yang datang bersama sejumlah tim relawan lainnya ini kembali mendatangi kantor Bawaslu, di Jalan Tenggilis, Surabaya.

Kali ini Edy dan timnya yang membawa berkas-berkas tersebut melaporkan adanya penggelembungan suara di beberapa TPS di dua kelurahan di Kecamatan Gunung Anyar. Menurut Edy Sucipto, penggelembungan suara yang terjadi di banyak TPS di kecamatan Gunung Anyar ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di TPS Kecamatan Bulak.

Penggelembungan suara yang masuk partai dan caleg tertentu yang terjadi Gununganyar ini sama dengan yang di TPS Bulak.

“Jadi, adanya kecurangan penggelembungan suara ini setelah kami mencermati adanya ketidaksingkronan data yang kami miliki. Kami temukan ketidaksingkrongan data perolehan suara di TPS-TPS Gununganyar ini dimana formulir C1 dengan formulir DA 1. Ada perbedaan angka yang sangat signifikan dalam penggelembungan suara ini,” ungkap Edy Sucipto Sekretaris Relawan Prabowo Mania Jawa Timur

“Tidak main-main ini, selisih angka di kedua formulir tersebut antra 10 suara sampai 20 suara setiap TPS. Misalnya, di satu TPS di Kelurahan Rungkut Tengah itu di formulir C1 tertulis 1 namun di formulir DA 1 malah tertulis 11 Surabaya,” papar Edy.

“Begitu juga di TPS – TPS lainnya itu sebelum di formulir C1 nya terpampang angka 10 namun di formulir lainnya tertulis 20. Ini artinya terjadi penggelembungan suara, antara 10 hingg 20 suara per TPSnya. Pengelembungan suara ini masuk ke partai dan sejumlah caleg tertentu,” sesal Edy.

Edy Sucipto dan relawan lainnya yang datang ke Bawaslu Surabaya meyakini, penggelembungan suara ini dilakukan secara sengaja, seistemik dan massif, yang dilakukan oleh oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panwascam di Kecamatan Gunung Anyar.

“Karena itu, kami mendesak Bawaslu untuk mengusut tuntas kasus penggelembungan suara tersebut lantaran ini sangat merugikan partai dan caleg lain. Tapi yang lebih terpenting itu, penggelembungan suara ini jauh dari azas Jurdil,” imbuhnya.

Tim Relawan Prabowo Mania berharap, Bawaslu menindaklanjuti laporan ini dengan megusut tuntas, memanggil pihak-pihak yang diduga melakukan penggelembungan suara di dua kelurahan di Gunung Anyar tersebut.(red)

Golkar Berhak Duduk Kursi Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Pemilu 2024 Perolehan Suara Meningkat

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Partai Golkar Surabaya pecah telur pada Pemilu 2024 ini. Perolehan suaranya meningkat, sehingga berhak untuk mendapatkan kursi pimpinan, dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Surabaya.

“Golkar pada Pemilu kali ini urutan ke-4. Dibanding 2019 lalu mengalami peningkatan 21 ribu suara,” ujar Ketua Bappilu Golkar Surabaya, M. Khlaid Asyadullah saat konpers di Surabaya, Minggu (10/3/2024).

Data yang didapatkan dari Golkar Surabaya, partai dengan lambang pohon beringin ini total mendapatkan 136.614 suara. Sementara peringkat pertama PDIP sebesar 336.698 suara, Gerindra 241.231 suara, PKB 159.362 suara.

Lebih lanjut, perolehan suara keempat ini, kata Khalid, sangatlah penting. “Menurut Undang-undang ada kedudukan ketua dan wakil ketua. Wakilnya ada tiga. Hari ini Golkar giliran menggusur PKS. Selisihnya sedikit, 881 suara,” kata dia. Diketahui PKS urutan kelima dengan 135.733 suara.

Tingginya hasil suara Golkar kali ini ternyata disumbang oleh Dapil II sebesar 34.945 suara. Nah, suara terbanyak di sana dari pendatang baru, yaitu Achmad Nurdjayanto yang berada pada urutan 1 sebesar 11.960 suara.

“Ini pendatang baru, suaranya kalahkan incumbent. Memang sejarah sejak 2019, pendatang baru suaranya terbanyak. Suara Achmad 11.960,” kata Khalid.

Selain pecah telur kursi pimpinan, Khalid membeberkan kalau ada satu Caleg Golkar Surabaya yang menang tiga kali beruntun alias hatrick. Yakni Agoeng Prasodjo yang memperoleh 11.678 suara di Dapil 4.

“Sejarah istimewanya, sejak refornasi tidak ada anggota dewan dari Partai Golkar Surabaya yang lebih dari dua kali terpilih. Pak Agoeng memecahkan kutukan itu. Jadi tiga kali,” katanya.

Atas capaian ini, Khalid mewakili DPD Partai Golkar Surabaya menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan arahan dalam kontestasi Pemilu 2024. Mulai dari DPP hingga DPD Partai Golkar Jawa Timur.

“Berterima kasih kepada Wakil Ketua Umum DPP PG Dr Adies Kadir, Ketua PG Jatim Sarmudji dan Bendahara DPD PG Jatim Blegur Prijanggono yg telah memberikan petunjuk kepada Partai Golkar Surabaya dalam melakukan kerja-kerja politik kemanusiaan di Kota Surabaya,” ungkapnya.

Sementara itu, Achmad Nurdjayanto sangat bersyukur dengan perolehan suara yant diraihnya. Ia mengaku tidak menyangka bakal menjadi penyumbang suara terbanyak untuk partainya di Pileg Surabaya 2024 ini.

“Saya gak menyangka suara saya bisa 10 ribu lebih. Di dapil 2 ini juga suara golkar tinggi, sampai 35 ribu kurang,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini Agoeng Prasodjo juga membuktikan kalau urutan tidak menjadi kendala saat kontestasi Pileg. Ia mengaku pernah di urutan ke-10 ketika pertama kali nyaleg, namun tetap bisa jadi anggota DPRD Surabaya.

“Saya bisa buktikan, nomor itu tidak pengaruh ketika berjuang di bawah. Saya pertama nomor 10, kedua nomor 4 dan sekarang nomor 1,” ungkapnya.

“Perolehan suara saya alhamdulillah, dulu awal 1.600. Periode kedua gak sampai 5 ribu. Hari ini sekitar 11 ribu,” pungkas Agoeng. (B4M/*)

Berdasarkan Salinan C-Hasil, Partai Gelora Berpeluang Lolos Ke Senayan

LENSA PARLEMEN – JAKARTA
Berdasarkan hasil pemantauan salinan C-Hasil dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), terbuka peluang bagi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk lolos ke Senayan, meskipun beberapa lembaga survei melalui hasil hitung cepat (quick count) memprediksi tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Demikian disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora Rico Marbun dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

“Sudah terkumpul data dari hampir 54% PPS. Ternyata tren perolehan suara Partai Gelora cukup menggembirakan di sekitar 4,1%,” kata Rico Marbun.

Menurut Rico, sejak Kamis (15/2/2024), Partai Gelora telah mengerahkan petugas pencatat salinan data C-Hasil dari PPS di tingkat kelurahan dan desa.

“Karena kami tidak memiliki saksi TPS yang cukup, maka kami mencatat salinan data C-Hasil dari TPS yang ditempel pada PPS,” katanya.

Karena itu, berdasarkan hasil pencatatan salinan data C-Hasil dari TPS tersebut, maka Partai Gelora berkeyakinan akan masuk ke Senayan dan memenuhi PT 4%, serta akan menempatkan wakilnya di DPR.

“Kami masih berkeyakinan berpeluang masuk Senayan. Kami masih berupaya menghimpun sisa data dari PPS lainnya,” ungkap Rico.

Rico mempertanyakan akurasi hasil hitung cepat untuk Pemilu Legislatif yang dilakukan sejumlah lembaga survei, dimana perolehan suara Partai Gelora ditempatkan pada kisaran 1,7%.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan angka elektabilitas Partai Gelora di beberapa survei terakhir. Misalnya yang dilakukan lembaga survei Median dan SPIN yang dirilis pada awal Februari, empat hari menjelang menjelang pencoblosan.

Dalam survei lembaga survei Media Survei Nasional, misalnya, elektabilitas Partai Gelora tercatat sebesar 4 % dari sebelumnya 2,8% dan survei lembaga Survey and Polling Indonesia (SPIN) mencatatkan elektabalitas sebesar 4,1% dari sebelumnya 3,6 %.

“Kami memang mempertanyakan akurasi hasil hitung cepat untuk pileg, karena ada banyak anomali. Makanya kami mengejar betul salinan data dari C-Hasil dari PPS untuk mengetahui lebih pasti tren perolehan suara riil Partai Gelora,” ujar Rico.

Rico mengatakan, jika semua PPS komitmen mengumumkan salinan C-Hasil sesuai perintah Undang-undang, akan lebih mudah dan cepat mengetahui proyeksi perolehan suara riil. Namun, di sebagian PPS masih ditemukan tidak melakukan tugas mengumumkan salinan C-Hasil.

“Sejak hari minggu kemarin, pengurus DPD Partai Gelora sudah bersurat ke KPUD Kota/Kabupaten meminta menunda proses rekapitulasi suara di PPK dimana masih banyak PPS yang belum mengumumkan salinan C-Hasil. Kebetulan juga dari pihak KPU RI masih melakukan perbaikan dan pembersihan Sirekap yang datanya banyak tidak sesuai,” jelas Rico.

Sementara mengenai Sirekap, Partai Gelora berharap KPU RI bisa segera menuntaskan pembenahannya karena telah banyak membingungkan.

“Meskipun Sirekap fungsinya sebagai alat bantu, namun KPU RI perlu segera membenahi agar dapat menampilkan data yang lebih mendekati potret data riil nya. Kami masih percaya KPU RI mampu menyelesaikan masalah ini,” pungkas Rico Marbun. (Rul)

Pemilu 2024 System SIREKAP KPU dengan C, Hasil-DPD Tidak Sesuai

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Menindaklanjuti perbedaan perbedaan C.HASIL-DPD dengan Sistem Informasi Rekapitulasi yang ditampilkan melalui https://infosemilu.ksu.go.id/.
Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Satu, Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitufasi hasil penghitungan suara Pemilu,

Dua, Bahwa, KPU adalah Badan Publik yang memiliki kewajiban sebagaimana tegas disebutkan pada pasal 7 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.”

Tiga, Bahwa, seluruh informasi tentang Perolehan Suara pada Pemilu tahun 2024 di www.infosemilu.ksu.co.id sejak tanggal 14 februari 2024, telah dapat dikonsumsi publik. Seluruh Masyarakat berharap, informasi perolehan suara yang disampaikan KPU adalah informasi yang akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun alangkah disayangkan, ternyata informasi dalam website tersebut tidak sesuai dengan perolehan sebenarnya sebagaimana tercatat dan terdokumentasi pada C.HASIL-DPD. Kami khawatir, informasi yang tidak benar tersebut akan menjadi alat calon tertentu untuk menjustifikasi perolehan suara pada Pemilu 2024,

Empat, Bahwa benar C.HASIL-DPD telah diunggah melalui Sirekap oleh KPPS dan ditampilkan pada www.infopemilu.kpu.go.id, namun angka-angka yang tercatat pada website tersebut tidak sesuai dengan C.HASIL-DPD yang telah diunggah. Atas ketidaksesuaian tersebut, Ketua KPU, dalam Konferensi Pers di Media Massa, menyatakan bersyukur karena Sirekap bekerja sesuai, sehingga publik dapat memonitor kesalahan-kesalahan, jadi tidak ada yang sembunyi-sembunyi dan tidak ada yang diam-diam. Pernyataan tersebut jelas tidak sejalan dengan kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Penggunaan Sirekap pada Pemilu tahun 2024 seharusnya tidak sekedar transparan, melainkan informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas KPU lah yang seharusnya melakukan pekerjaan dan menjalankan kewenangan dengan benar, tidak membebankan koreksi kesalahan kepada Masyarakat sedang dirinya abai dan lalai terhadap kesalahan yang telah diperbuat. MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur menilai pernyataan Ketua KPU RI tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi ketatanegaraan maupun dari sisi yuridis,

Lima, Bahwa, KPU juga telah menyampaikan terjadi kesalahan pembacaan oleh system. Kami menilai KPU belum maksimal dalam melakukan koreksi terhadap kesalahan system tersebut. Temuan tentang ketidaksesuaian C.HASIL-DPD dengan Sirekap telah diajukan sejak tanggal 18 Februari 2024, namun hingga release ini disampaikan, tidak terjadi perubahan yang siginifikan. Hal demikian tentu miris, karena anggaran besar untuk membangun system Sirekap tentunya jauh dari sepadan dengan sajian Sirekap yang tidak akurat dan menyesatkan,

Enam, Bahwa, MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur menduga adanya oknum yang menyebabkan perbedaan antara C.HASIL-DPD dengan Sirekap, karena kesalahan system tersebut hanya terjadi pada beberapa calon, tidak merata untuk seluruh 13 Calon DPD. Tindakan peretasan dan merubah data dengan cara melawan hukum tersebut harus segera ditindaklanjuti. Kami meminta agar KPU, Bawaslu, bergandeng tangan dengan Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas tindak kejahatan tersebut,

Tujuh, Bahwa, MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur meminta kepada KPU untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap tidak terbatas pada perbaikan angka perolehan pada Sirekap dan tidak melanjutkan pada tahap Rekapitulasi di Tingkat PPK/Kecamatan sepanjang belum terselesaikannya seluruh kesalahan pemasukan data di www.infopemilu.kpu.go.id,

Delapan, Bahwa, kami sangat berharap kredibilitas dan kehormatan Penyelenggara dapat tetap terjaga demi terjaganya Marwah Demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (red)

Pemilu 2024, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Siapkan 2 Saksi per TPS

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya, menjelang pencoblosan surat suara pemilu, Pileg dan Pilpres, DPC PDIP telah menyiapkan 2 saksi per TPS (Tempat Pemungutan Suara), Hal ini yang diungkapkan oleh Baktiono Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Baktiono menyatakan, Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Surabaya ada 8.167 TPS tinggal kalikan 2 itu saja.

“Jadi total ada 16.334 saksi yang akan mengawal jalannya pemilu yang tinggal hitungan hari yaitu, pencoblosan surat suara tanggal 14 Februari 2024,” ujar Baktiono di Surabaya, Selasa (06/02/2024).

Ia menjelaskan, para saksi jauh-jauh hari sudah direkrut PDI Perjuangan dan diberi pelatihan maupun Bimtek agar fokus saat di TPS.

Artinya, lanjut Baktiono yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini, para saksi saat di TPS tetap semangat, tidak boleh lengah, tidak boleh meninggalkan tempat, dan konsentrasi penuh kertas suara sampai perhitungan.

“Dan juga amati terus kertas suara baik pilpres, partai, maupun caleg, jangan sampai sedikitpun ada kecurangan,” tegasnya.

Baktiono berharap pemilu 2024 ini berjalan dengan baik dan damai, meskipun rakyat tahu pemilu dan pilpres tahun ini sedang tidak baik-baik saja.

“ Mari kita jaga pemilu bermartabat dan jurdil, demi rakyat Indonesia dimasa yang akan datang,” tutupnya (B4M*)

Kampanye dan Sosialisasi Caleg PDI-P Dapil 1 Ciputat Dernius Harefa, di sambut Antusias Warga RW 20 Vila Dago Tol

LENSA PARLEMEN – TANGERANG
Dalam rangka penguatan dukungan dan pemantapan kemenangan, Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 Ciputat, Dernius Harefa menggelar sosialisasi kampanye dan menyerahkan sumbangsih kepada warga RW 20 vila dago tol berupa tandon air.

Acara serah terima ini dilaksanakan di lapangan merak wilayah RW 20 Vila dago tol kecamatan Ciputat pada Jumat (5/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Caleg yang akrab disapa Bang Dernius membentuk relawan dan tim pemenangan di wilayah vila dago tol kecamatan Ciputat.

Kegiatan tersebut dihadiri puluhan warga. Mereka diberi pembekalan cara mencoblos Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan dari PDI Perjuangan nomor urut 5 Dernius Harefa dan Caleg DPR RI dapil Banten 3 nomor urut 2 Marinus Gea.

Kedatangan Caleg yang akrab disapa bang Dernius itu disambut antusias warga RW 20 Vila dago tol Kecamatan Ciputat.

Pada kesempatan itu, caleg PDI perjuangan Dernius Harefa menerangkan maksud dan tujuan kegiatan hari ini.

” Yang pertama Menyapa warga vila Dago tol untuk penguatan dukungan dan pemantapan kemenangan, kedua amanah partai bahwa seluruh pengurus partai, caleg, dan simpatisan turun ke masyarakat, dan ketiga menyerahkan sumbangsih berupa tandon air untuk kepentingan warga RW 20 vila Dago tol ” ujarnya.

Sementara itu ketua tim pemenangan wilayah RW 20 Vila dago tol kecamatan Ciputat, Agus Banudoyo mengatakan,

“Strategi yang akan kami gunakan untuk memenangkan Pak Dernius Harefa akan bergerak secara massive, gotong royong, dan berkerja sama dengan komunitas yang ada di wilayah vila dago tol di karenakan vila dago tol ini adalah kampung olahraga jadi kami dengan sangat optimis akan memperoleh suara yang ditargetkan di sini ” tutup nya.(*)

Anis Matta Ngevlog Bareng Ridwan Kamil, Partai Gelora Didoakan Kang Emil Lolos ke Senayan

LENSA PARLEMEN I JAKARTA
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menggelar acara ngevlong bareng bersama mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil di sebuah kafe di Jalan Braga, Bandung pada Minggu (17/12/2023) malam.

Ngevlog bareng bertajuk ‘Face to Face Bersama Ridwan Kamil’ ini dilakukan usai keduanya menggelar rapat bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jawa Barat dengan jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Jabar.

Rapat tersebut, membicarakan evaluasi dan pematangan strategi pemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat.

Dalam rapat ini, Anis Matta bertindak sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, sementara Ridwan Kamil sebagai Ketua TKD Jabar.

Sebelumya, Anis Matta menyempatkan diri menggelar Dialog Keumatan dengan para tokoh dan ulama Jabar bertempat di Gedung Bikasoga, Buah Batu, Bandung. Kehadirannya untuk memastikan umat Islam tidak terpecah belah akibat kontestasi politik 2024.

“Sahabat Gelora, saya sedang berada di Bandung bersama Kang emil di kafe beliau, nama kafenya, Jabarano. Ini kafe baru berdiri dua bulan, tapi ramai betul. Kita sudah duduk lama dan tidak sepi-sepi, penuh terus,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023).

Anis Matta mengatakan, persahabatannya dengan kang Emil sudah terjalin lama sejak tahun 1998. Tidak hanya itu, ketika maju sebagai Wali Kota Bandung beberapa waktu silam, ia juga mendukungnya. Karena itu, pertemuannya dengan Kang Emil saat ini adalah ajang nostalgia.

“Saya pertama kali kenal beliau tahun 1998, kita bertemu di New York ketika saya sedang keliling Amerika, waktu beliau masih kerja di sana. Kemarin waktu beliau maju sebagai Wali Kota pertama kali, saya juga mendukung beliau. Sekarang kita ada di satu barisan yang sama di tim pendukung Pak Prabowo. Jadi sekarang kita ingin nostalgia saja,” katanya.

Kepada Anis Matta, Kang Emil menjelaskan, soal pemberian nama kafenya, yang baru didirikan dua bulan lalu itu, dengan nama Jabarano. Jabarano, kata Kang Emil, artinya Jawa Barat menuju nomor satu sedunia urusan kopi.

“Revolusi datang dari secangkir kopi. Paling enak ngomong politik sambil minum kopi. Makanya saya suka sedih nolakin tamu, karena kafenya ramai terus tidak pernah sepi,” ungkap Kang Emil.

Terlepas dari hal itu, Kang Emil bersyukur sepanjang hidupnya banyak dipertemukan dengan orang-orang hebat yang mewarnai perjalanan bangsa ini, salah satu diantaranya, adalah Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta

“Salah satu orang yang saya kagumi, adalah Ustad Anis Matta. Saya ketemu beliau tahun 1998 saat kerja di New York, Amerika. Di sana, saya juga jadi pengurus DKM, ngurusi majalah, sementara istri saya guru ngaji,” ujarnya.

Kang Emil menilai Anis Matta adalah sosok pemimpin yang konsisten sejak menjadi aktivis 1998 hingga sekarang, tidak pernah berubah dalam pola pikirnya.

“Ustad Anis Matta ini punya pola pikir yang mampu membahasakan sesuatu yang rumit, filosofis ke dalam bahasa yang muda dicerna semua orang. Itulah kelebihan beliau,” katanya.

Alumnus Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) dan College of Environmental Design, University of California yang telah merancang banyak karya bangunan ikonik yang mendunia ini, berharap agar Anis Matta dapat terus memberikan edukasi perjalanan demokrasi di Indonesia kepada masyarakat.

“Perjalanan demokrasi kita ini masih muda, butuh ada pemikiran-pemikiran yang tidak melulu soal politik praktis, tapi refleksi. Dan itu, menurut saya adalah strength (kekuatan)-nya Ustad Anis Matta di situ,” kata Kang Emil.

Karena sekarang berada dalam satu gerbong tim pemenangan Prabowo-Gibran dengan Anis Matta, Kang Emil berharap dapat diberikan kemenangan dalam Pilpres 2024.

“Kami sudah sepakat, kami harus menang terhormat. Kita berlomba-lomba menjual gagasan, misi dan menyerahkan kepada rakyat. Secara matematis, Insya Allah kemenangan ada hilalnya, tapi kita tetap ikhtiar, istiqomah, fastabiqul khairat, serta menunggu takdir Allah SWT , ” katanya.

Dalam kesempatan ini, Kang Emil juga mendoakan Partai Gelora lolos ke Senayan, sehingga dapat ikut serta menyempurnakan sistem demokrasi Indonesia lebih baik lagi.

“Saya doakan Ustad Anis Matta dan partainya, Partai Gelora bagian dari perjalanan menyempurnakan sistem bangsa kita, yaitu demokrasi. Siapa tahu dengan kehadiran Partai Gelora, adil dan makmur akan datang lebih cepat,” pungkasnya mengakhiri.

Malam itu, Anis Matta terlihat mengenakan t-shirt abu-abu lengan panjang dikombinasikan rompi berwarna krem, sedangkan Kang Emil mengenakan t-sirt hitam dibalut dengan jas biru tua.

Diharapkan persahabatan yang telah terjalin lama, antara Anis Matta dan Ridwan Kamil akan memperkokoh kerjasama dalam memenangkan Prabowo Gibran dan membuka peluang Partai Gelora sebagai partai besar di Jawa Barat khususnya dan Indonesia nantinya.(Rul)

Kampanye Perdana, Fahri Hamzah ‘Ngamen’ Cari Mandat Rakyat NTB

LENSA PARLEMEN I JAKARTA
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, mulai melakukan kampanye perdana di dunia nyata, yang dia sebut ‘ngamen’ sebagai calon anggota Legislatif (Caleg) DPR RI nomor urut 1 di Daerah Pemilihannya atau Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I, sejak tanggal 7 November 2023, kemarin.

“Hujan deras dan atap berbunyi keras. Itulah perjuangan saya (Ngamen, mencari mandat rakyat,” ucap Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2023), terkait kampanye perdananya sebagai seorang caleg.

Dia menuturkan, setelah bikin partai (Gelora Indonesia), dan memastikan menjadi peserta Pemilu 2024, lalu saatnya seperti orang ‘Ngamen’ dari cafe ke cafe, minta suara dari rakyat tidak lah mudah.

“Tapi, semoga amal usaha kita jadi pahala di sisiNya. Amin YRA,” ujar mantan Wakil Ketua DPR RI yang juga menyatakan siap menyampaikan visi dan misi, program-program, serta narasi dan gagasannya untuk Dapil jika dipercaya kembali menjadi wakil rakyat NTB dari partai yang baru dibentuknya bersama Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta tersebut.

Fahri mengatakan, di hari pertama kampanye adalah datang untuk mendukung seorang ibu penyandang disabiltas yang maju sebagai caleg dari Partai Gelora di Kabupaten Lombok Barat-NTB, Fitri Nugrahaningrum.

“Saya terharu dengan pasukan Ibu Fitri yang hampir semuanya difabel,” kata Fahri yang tak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim lapangannya yang terus bekerja.(Rul)