LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, H. Buchori Imron, yang membidangi sektor pembangunan, memberikan tanggapan positif terhadap pesan dan harapan Wali Kota Eri Cahyadi untuk masyarakat Kota Surabaya dalam menyambut tahun baru 2025. Menurut H. Buchori, ajakan Wali Kota untuk menjadikan tahun baru sebagai momen introspeksi diri sangat relevan dalam konteks pembangunan kota yang lebih baik.

“Pernyataan Wali Kota (Rabu, 1/1/25) yang mengajak masyarakat untuk introspeksi diri sangat tepat. Pembangunan yang berkelanjutan harus diawali dengan kesadaran kita semua untuk lebih bijak dalam menjaga lingkungan, infrastruktur, dan kualitas hidup di Surabaya,” ujar H. Buchori, Kamis, (2/1/2025), kepada media lensaparlemen.id melalui telepon selular.

H. Buchori legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyoroti berbagai target prioritas Pemkot Surabaya yang disampaikan oleh Wali Kota Eri, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), rumah sakit di wilayah selatan dan utara, serta pembangunan underpass di Bundaran Taman Pelangi.

“Kami di Komisi C DPRD Surabaya sangat mendukung rencana pembangunan infrastruktur tersebut. Jalan Lingkar Luar Barat dan pembangunan underpass merupakan langkah strategis untuk mengurai kemacetan dan mendukung kelancaran transportasi di kota ini. Kami akan terus mendorong agar proyek-proyek ini dapat terlaksana tepat waktu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, H. Buchori juga mengapresiasi komitmen Pemkot Surabaya dalam meningkatkan pelayanan publik. Sebagai anggota DPRD, ia berjanji akan terus bekerja sama dengan pemerintah kota untuk memastikan bahwa pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami akan terus mengawasi dan mendukung agar anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik benar-benar efektif dan tepat sasaran. Semoga dengan kerja keras bersama, Surabaya akan menjadi kota yang lebih maju, nyaman, dan layak huni,” tutupnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atas upaya serius dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Apartemen Bale Hinggil. Permasalahan yang dihadapi oleh penghuni apartemen tersebut meliputi pemutusan akses ke fasilitas dasar, termasuk lift, karena perselisihan terkait besaran iuran pengelolaan, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta ketidakselesaian pertelaan yang menyebabkan penghuni belum memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah susun.

Dalam upaya penyelesaian masalah ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama dengan Komisi C DPRD Surabaya, turun langsung ke lokasi untuk mengurai permasalahan yang ada. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi C, Eri Irawan, serta anggota Komisi C, Sukadar dan Herlina Harsono Njoto.

“Alhamdulillah, kami bersama-sama Komisi C menjalankan fungsi pengawasan untuk menyelesaikan masalah ini. Kami mengapresiasi Pemkot Surabaya yang hadir langsung, dan beberapa permasalahan sudah diselesaikan dengan kesepakatan bersama. Kami mendukung penyelesaian masalah ini dengan memisahkan antara yang menjadi domain pemerintah daerah dan yang seharusnya diselesaikan secara perdata, apabila ada aspek perjanjian yang belum disepakati antara pengembang dan penghuni,” ujar Eri Irawan. Senin, (16/12).

Masalah pertama yang dibahas adalah pembatasan akses fasilitas dasar, termasuk lift, yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan penghuni. Menurut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 19/2023, pemutusan fasilitas dasar tidak diperbolehkan. Eri Irawan memastikan bahwa akses lift tidak akan diputus lagi, meskipun masih ada proses musyawarah terkait kenaikan iuran pengelolaan dan transparansi laporan keuangan.

Masalah kedua yang diangkat adalah tunggakan pembayaran PBB. Eri Irawan mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak.

Eri Irawan menegaskan bahwa pengembang dapat melakukan skema cicilan terhadap tunggakan, namun pajak tersebut tidak boleh dihapuskan. Pembayaran pajak harus dilakukan dengan itikad baik dan keterbukaan melalui pernyataan komitmen untuk mencicil.

Masalah ketiga terkait dengan pertelaan apartemen yang belum tuntas, sehingga penyerahan SHM rumah susun belum dapat dilaksanakan. Eri Irawan berharap pertelaan segera diselesaikan dan mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang terus mendorong pengembang untuk menyelesaikan proses ini agar penghuni dapat menerima SHM mereka.

Pengembang dan penghuni berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan mengenai iuran pengelolaan, transparansi laporan keuangan, dan masalah lainnya dalam musyawarah yang dijadwalkan pada 23 Desember 2024, dengan mediasi Pemkot Surabaya.

Eri Irawan berharap musyawarah tersebut dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, dengan menghormati hak warga sekaligus mendukung kelancaran aktivitas usaha pengembang.

“Semoga musyawarah ini bisa menjadi langkah awal untuk menuntaskan seluruh masalah. Hak warga terpenuhi, dan pengembang juga dapat menjalankan usahanya dengan lancar. Kami berharap ini menjadi win-win solution,” pungkas Eri Irawan. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Komisi C DPRD Surabaya yang diberikan tanggung jawab untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perseroda Yekape, berharap proses perubahan PT Yekape menjadi Perseroda dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perseroda Yekape, Aning Rahmawati, menjelaskan bahwa dengan perubahan status PT Yekape menjadi Perseroda, diharapkan dapat membawa harapan baru untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Hal ini dimungkinkan dengan adanya struktur yang lebih kuat, sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta regulasi yang mendukung tata kelola yang lebih baik terhadap Perseroda Yekape.

Menurut Aning, setelah seluruh saham PT Yekape sepenuhnya dimiliki oleh Pemkot Surabaya, Yekape bisa memberikan kontribusi terhadap PAD melalui dividen kisaran 17,3 M. Namun, Aning menilai potensi tersebut masih dapat lebih ditingkatkan lagi.

“Rasanya potensi masih terlalu besar untuk bisa didongkrak. Mengingat bisnis properti saat ini mengalami pertumbuhan positif dan akan terus berkembang. Bahkan banyak ahli yang memprediksi bisnis properti bangkit pada 2025/2029,” ujar Aning kepada awak media. Sabtu (7/12/2024)

Politisi perempuan lulusan institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga sangat optimis bahwa pendapatan dari Perseroda Yekape bisa meningkat secara signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini didorong oleh besarnya aset yang dimiliki oleh Yekape, yang mencapai luas 200 hektar, sebagian besar masih dalam kondisi lahan kosong yang belum dikembangkan.

“Dengan nilai total aset mencapai Rp 364 miliar yang diperoleh pada tahun 1990-an, tentunya jika dilakukan penilaian kembali dengan harga pasar saat ini, nilainya akan jauh lebih tinggi,” jelasnya.

Dengan harapan tersebut, Pansus terus mengupayakan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan potensi Yekape demi mendongkrak PAD Kota Surabaya.

Aning menambahkan bahwa Pansus Yekape mendorong agar Rencana Bisnis (Renbis) Yekape periode 2022-2027 direvisi secara signifikan, karena menurut Renbis yang ada saat ini, proyeksi dividen pada tahun 2027 hanya sebesar Rp 45 miliar.

“Angka ini terlalu kecil untuk ukuran Perseroda Yekape yang seharusnya lebih mampu memberikan kontribusi besar. Terlebih lagi, Raperda Perseroda yang sedang dalam proses penyusunan saat ini memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan pesat Yekape ke depan,” pungkasnya.(B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, melalui Wali Kota Eri Cahyadi dan Dinas Perhubungan (Dishub), terus berkomitmen mengembangkan sistem transportasi umum yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Rencana besar ini diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2029 dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron.

Buchori Imron, anggota DPRD Surabaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang berfokus pada pengembangan transportasi publik. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap tahap implementasi.

Menurut Buchori, pengembangan transportasi umum yang terintegrasi bukan hanya soal memperbanyak rute, tetapi juga harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti halte yang nyaman dan aman, armada yang terawat, dan pelayanan yang merata.

“Saya sangat mengapresiasi rencana Pemkot Surabaya untuk menambah rute-rute baru transportasi umum. Ini akan mempermudah mobilitas warga dan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. Namun, perlu diingat bahwa penambahan rute saja tidak cukup. Pemkot harus memastikan kualitas armada dan kenyamanan penumpang tetap terjaga,” ujar Buchori, saat dihubungi media lensaparlemen.id, Sabtu, (30/11/2024).

Buchori juga menyoroti perlunya kajian mendalam terkait kebutuhan masyarakat pada setiap rute yang akan dihadirkan. Ia berharap Pemkot Surabaya melibatkan berbagai pihak terkait, seperti komunitas pengguna transportasi umum, dalam perencanaan dan evaluasi setiap rute baru.

“Ke depan, kami juga akan mendorong uji coba dan pengumpulan data untuk mengukur efektivitas rute baru ini. Melibatkan masyarakat dalam evaluasi sangat penting agar kita tahu apakah rute tersebut benar-benar bermanfaat dan diterima dengan baik,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Buchori juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini dengan memastikan anggaran yang dialokasikan untuk transportasi umum digunakan secara efisien. Ia berharap Pemkot tidak hanya fokus pada penambahan jumlah armada, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, Buchori Imron mendukung penuh pengembangan sistem transportasi umum yang terintegrasi dan berkelanjutan. Namun, ia mengingatkan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pemantauan yang cermat, dan jaminan keberlanjutan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat.

Selain itu, Buchori juga mengungkapkan pentingnya pembenahan sistem pembayaran yang lebih efisien serta peningkatan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

“Transportasi publik harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa sistem ini inklusif dan ramah bagi semua,” tegasnya.

Buchori juga mencermati pentingnya kenyamanan dan keamanan dalam transportasi publik. Salah satunya adalah pembangunan halte yang dilengkapi denah rute, dan perlindungan terhadap cuaca buruk seperti hujan dan angin kencang. Halte-halte ini akan dirancang secara modern dengan fasilitas yang mendukung kenyamanan penumpang. Bahkan, desain halte yang menarik ini juga dapat dimanfaatkan untuk pemasangan iklan yang akan mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.

Tak kalah penting, Buchori menekankan bahwa pelayanan ramah dan profesional dari sopir dan kondektur sangat berpengaruh terhadap kualitas transportasi umum. Dengan memastikan pengemudi bersikap sopan, santun, dan berpakaian rapi, diharapkan hubungan antara pengemudi dan penumpang menjadi lebih harmonis, yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan transportasi.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Surabaya juga berencana untuk menambah rute yang terintegrasi dengan sistem transportasi Trans Jawa Timur. Dengan penambahan rute baru yang menghubungkan daerah padat penduduk, diharapkan mobilitas warga Surabaya akan semakin lancar dan efisien.

“Melalui berbagai langkah ini, Pemkot Surabaya menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas transportasi publik, menjadikannya lebih aman, nyaman, dan efisien bagi warganya,” pungkas Buchori. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Komisi C DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persiapan Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadapi musim hujan. RDP yang berlangsung pada Jumat, 22 November 2024, ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya (DSDABM) Kota Surabaya, serta Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB). Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencegah terjadinya banjir dan genangan di kota Surabaya.

Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya (DSDABM) Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo, menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah banjir. Salah satu pencapaian yang disampaikan adalah penyelesaian pembangunan drainase yang rampung pada bulan November 2024. Selain itu, pemeliharaan saluran juga telah dilakukan, termasuk normalisasi di 217 titik yang tersebar di seluruh kota.

“Kami telah menyelesaikan pembangunan drainase pada bulan November. Selain itu, pemeliharaan saluran juga sudah dilakukan, termasuk normalisasi di 217 titik,” ujar Windo Gusman Prasetyo.

Windo juga menambahkan bahwa Pemkot Surabaya telah menyiapkan 84 titik alat berat yang akan mendukung kinerja Satuan Tugas (Satgas) dalam menangani masalah banjir. Selain itu, Pemkot juga telah membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) untuk penanganan darurat yang akan segera turun ke lapangan jika dibutuhkan untuk mengatasi genangan di jalan-jalan utama.

“Dua mobil pompa juga sudah kami siapkan sebagai langkah antisipasi jika terjadi genangan yang tidak diharapkan di jalan,” tambahnya.

Dalam strategi penanganan banjir ini, Pemkot Surabaya juga menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk membantu menyedot aliran air yang tidak diinginkan dengan dukungan mobil pompa yang tersedia selama musim hujan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penanganan genangan yang mungkin terjadi.

Komisi C DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah disiapkan oleh Pemkot, namun mereka juga meminta agar Pemkot terus memantau pelaksanaan di lapangan untuk menghindari hambatan dalam penanganan banjir. RDP ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara DPRD dan Pemkot Surabaya dalam melindungi warga dari dampak buruk musim hujan.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sukadar, yang juga merupakan legislator dari PDI Perjuangan, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa ada empat faktor utama yang mempengaruhi terjadinya hujan dan banjir di Surabaya.

Menurut Sukadar, tiga faktor utama penyebab banjir adalah: pertama, adanya banjir kiriman dari wilayah selatan yang menyebabkan aliran air mengalir ke Surabaya meskipun di kota ini tidak ada hujan. Kedua, pembukaan dan penutupan saluran air di Bendungan Mlirit yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS). Ketiga, pengelolaan sungai yang juga harus diperhatikan.

“Namun, pengelolaan saluran air di Surabaya, seperti Sungai Wonokromo, dikelola oleh Jasa Tirta yang bekerja sama dengan BBWS. Kami berharap kerjasama ini bisa mengurangi genangan dan banjir yang sering terjadi di kota ini,” jelas Sukadar.

Sukadar juga menambahkan bahwa Pemkot Surabaya sudah melakukan langkah strategis dengan membangun cebung atau bozem sebagai penampungan sementara sebelum air dialirkan ke laut. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran APBD menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan proyek-proyek penanganan banjir ini secara cepat.

“Harapan kami, masalah ini bisa segera terselesaikan tahun depan. Selain itu, kami juga perlu solusi untuk mengatasi ancaman rob di sepanjang tepi pantai Surabaya yang juga memerlukan perhatian serius,” imbuhnya.

Terkait solusi jangka panjang, Sukadar mengusulkan pembangunan bendungan laut atau sea wall untuk melindungi wilayah pesisir Surabaya dari ancaman rob yang semakin meningkat. Di sisi timur kota, pengembangan hutan mangrove juga dinilai dapat membantu meminimalisir dampak rob dan banjir.

“Namun, kami menilai Pemkot Surabaya belum maksimal dalam mengimplementasikan langkah ini,” katanya.

Selain itu, untuk mendukung pembangunan tanggul dan perluasan mangrove, Sukadar juga menyebutkan bahwa rencana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung upaya tersebut tengah dipertimbangkan.

Dengan langkah-langkah yang telah dipersiapkan dan berbagai strategi yang terus disempurnakan, diharapkan Surabaya dapat menghadapi musim hujan tahun ini dengan lebih baik dan mengurangi dampak banjir yang sering mengganggu aktivitas warga kota.

“Langkah ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan menangani penyebab banjir secara lebih efektif,” pungkasnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Menjelang musim penghujan, anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi C, Sukadar, menyampaikan harapannya agar proses penyelesaian gorong-gorong di wilayah Kecamatan Sawahan segera dipercepat. Pernyataan ini disampaikan pada 14 November 2024, seiring dengan pentingnya kesiapan infrastruktur drainase menghadapi potensi banjir akibat curah hujan yang tinggi.

Saat ini, beberapa proyek box culvert atau saluran air besar telah selesai dibangun, namun sejumlah titik lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Sukadar, yang bertugas mengawasi pembangunan ini sebagai bagian dari fungsi legislatif, mengungkapkan bahwa progress pekerjaan harus terus dipantau.

“Kami berharap, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, seluruh pekerjaan box culvert di Kecamatan Sawahan dapat selesai pada bulan November ini,” ujar Sukadar.

Namun, ada beberapa lokasi, terutama di Jalan Petemon 1, 3, dan 4, yang pengerjaannya belum sepenuhnya selesai. Di beberapa titik, masih terlihat adanya perbaikan pada saluran air.

Sukadar menyoroti masalah teknis terkait desain saluran yang berpotensi menyebabkan masalah aliran air. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara ukuran saluran air utama dan lubang tempat keluarnya air, yang lebih kecil. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan penyumbatan atau penumpukan air saat terjadi hujan deras.

“Kami khawatir jika masalah ini tidak segera diatasi, akan terjadi penumpukan air di jalan. Ketika air memasuki saluran besar, namun lubang keluar airnya kecil, bisa menyebabkan antrian air yang berisiko menimbulkan genangan atau banjir,” kata Sukadar.

Politisi dari PDIP ini pun menekankan pentingnya pengawasan yang lebih intensif dari Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan kualitas dan kesesuaian desain saluran air.

“Saya berharap agar pihak dinas segera melakukan evaluasi dan perbaikan pada saluran tersebut, terutama di jalan-jalan seperti Petemon 1, 3, dan 4, agar aliran air dapat berjalan lancar sesuai dengan kapasitas saluran,” tambahnya.

Dalam harapannya, Sukadar menegaskan pentingnya koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif untuk memastikan tidak ada hambatan dalam upaya penyelesaian proyek- proyek penting ini.

Dengan perhatian lebih terhadap kualitas konstruksi saluran dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan infrastruktur drainase di Surabaya dapat lebih siap menghadapi musim hujan yang akan datang, mengurangi potensi banjir, dan melindungi masyarakat dari dampak buruk cuaca ekstrem.

“Kami ingin memastikan, agar di musim hujan nanti, air bisa mengalir dengan baik tanpa menyebabkan kerusakan atau banjir di jalan-jalan utama,” pungkasnya. (B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Komisi C DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas dampak proyek pembangunan terowongan penghubung Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) menuju Kebun Binatang Surabaya (KBS). Proyek infrastruktur besar yang sedang berlangsung ini dilaporkan menyebabkan beberapa masalah serius, termasuk keretakan pada bangunan rumah dan kekeringan sumur milik warga di sekitar Kecamatan Wonokromo.

Rapat yang berlangsung pada Selasa, 12 November 2024, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Di antaranya, perwakilan warga yang terdampak, PT. Jaya Etika Teknin selaku kontraktor pelaksana proyek TIJ, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, PDAM Surya Sembada, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya.

Dalam rapat tersebut, Aning Rahmawati menyampaikan bahwa keluhan yang diterima dari warga terbagi dalam dua masalah utama: keretakan pada rumah warga akibat getaran proyek, dan sumur yang mengering. Ia menekankan bahwa kedua masalah tersebut harus segera ditangani, karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar proyek terowongan TIJ.

“Menurut penjelasan Dishub, jika nantinya konstruksi Steel Sheet Pile (SSP) yang digunakan dalam proyek ini dicabut, sumur-sumur warga yang saat ini kering diharapkan bisa kembali normal. Namun, jika tidak ada perubahan yang signifikan, Dishub juga menjamin akan membantu proses normalisasi air sumur tersebut,” jelas Aning Rahmawati dalam rapat tersebut.

Tindak Lanjut Terhadap Rumah Retak dan Sumur Kering

Aning Rahmawati juga menyampaikan bahwa kontraktor pelaksana proyek, PT. Jaya Etika Teknin, telah merespons keluhan terkait rumah retak. Menurutnya, kontraktor tidak hanya menangani keluhan dari warga yang berada dalam radius 50 meter dari proyek, tetapi juga memperhatikan rumah-rumah yang berada di luar radius tersebut. “Semua keluhan warga telah diakomodir oleh kontraktor. Kami pastikan bahwa rumah yang berada lebih dari 50 meter dari proyek tetap mendapatkan perhatian yang sama,” tegasnya.

Selain itu, Aning yang juga alumni ITS ini menambahkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya telah meminta kontraktor untuk memperhatikan kualitas air sumur setelah dilakukan normalisasi. “Kualitas air sumur harus dipastikan baik, tidak berwarna keruh atau berbau, karena ini menyangkut kesehatan warga,” ujarnya.

Penyediaan Air Bersih Sementara untuk Warga

Anggota Komisi C, Buchori, turut menyoroti masalah lain yang dihadapi warga, yakni kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak pekerjaan proyek tersebut. Beberapa warga, kata Buchori, terpaksa mengambil air di mushola karena sumur mereka mengering. “Pihak PDAM Surya Sembada seharusnya memberikan suplai air bersih dengan menggunakan tangki selama pekerjaan ini berlangsung, agar warga tidak kesulitan,” ucap Buchori usai rapat.

Buchori menambahkan, pengadaan air bersih sementara ini penting untuk menjaga kenyamanan warga yang terdampak, sekaligus memastikan bahwa mereka tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka selama proyek berlangsung.

Surat Kesepakatan Antara Kontraktor dan OPD Terkait

Dari informasi yang diperoleh, PT. Jaya Etika Teknin sebagai kontraktor pelaksana proyek telah menandatangani surat kesepakatan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Surat tersebut memuat kesepakatan untuk segera mengatasi keluhan warga. Aning Rahmawati mengungkapkan bahwa langkah-langkah konkret dari kesepakatan tersebut diharapkan bisa dilaksanakan dalam minggu ini, termasuk perbaikan rumah yang retak dan normalisasi air sumur warga.

Keluhan Warga yang Terdampak Proyek

Sejumlah warga yang hadir dalam rapat juga mengungkapkan keluhan mereka terkait dampak proyek ini. Salah satu warga, yang tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa rumahnya mengalami keretakan akibat getaran yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan tunnel. Selain itu, sumur miliknya kini kering, dan kebisingan dari proyek mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. “Kami mengeluhkan soal rumah yang retak, sumur yang kini mengering, dan kebisingan yang sangat mengganggu kami,” ujar salah satu warga tersebut.

Pentingnya Keseimbangan antara Pembangunan dan Kesejahteraan Warga

Proyek pembangunan tunnel penghubung TIJ dan KBS memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas di Surabaya, yang tentunya akan berdampak positif pada perekonomian dan kehidupan masyarakat. Namun, Komisi C DPRD Surabaya menegaskan bahwa dampak negatif yang dirasakan oleh warga sekitar harus segera diatasi. Aning Rahmawati menekankan bahwa keberlanjutan proyek harus seimbang dengan perhatian terhadap kesejahteraan warga yang terdampak.

Komisi C DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan proyek ini dan memastikan bahwa semua solusi yang dijanjikan oleh kontraktor dan pihak terkait dapat segera terealisasi.

“Kami akan terus memantau pelaksanaan perbaikan ini, agar proyek dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan hak-hak warga yang terdampak,” tutup Aning Rahmawati.(B4M)

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota DPRD Kota Surabaya, Faris Abidin, S.Pi., melaksanakan agenda reses di wilayah RT 01 RW 01, Kelurahan Krembangan Utara, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, yang digelar di Jalan Sampoerna, Mas Faris—sapaan akrabnya—kembali menyapa dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga setempat.

Reses yang dilaksanakan dengan penuh antusias ini dihadiri oleh ratusan warga, yang berharap dapat bertemu dengan wakil rakyat mereka sekaligus menyampaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan di lingkungan sekitar. Mas Faris yang juga menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Surabaya (Bidang Pembangunan) membuka acara dengan sambutan hangat.

“Alhamdulillah saya bisa kembali bertemu dan menyapa warga Krembangan Utara. Terakhir kali bertemu ya saat masa-masa kampanye kemarin. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak/ibu sekalian yang hadir dalam acara reses ini. Ini adalah forum jaring aspirasi masyarakat, di mana warga bisa menyampaikan keluh kesah dan aspirasi untuk kemanfaatan dan kebaikan bersama,” ujar Mas Faris.

Sambutan hangat dari Mas Faris ini disambut baik oleh warga yang hadir, yang berharap bisa memperoleh solusi nyata atas keluhan yang mereka hadapi sehari-hari. Dalam sesi dialog yang berlangsung, beberapa permasalahan yang telah lama menjadi perhatian warga berhasil disampaikan langsung kepada Mas Faris.

Keluhan dan Aspirasi Warga Krembangan Utara

Ketua RT 01, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan keluhan terkait fasilitas umum di wilayahnya. “Kami sangat berharap kepada Pak Faris untuk dapat memperjuangkan agar kampung kami memiliki tenda atau terop. Selama ini, jika ada kegiatan seperti hajatan atau kematian, kami selalu harus menyewa dari tempat lain, dan ini tentu saja memberatkan kami,” ungkap Ketua RT 01 yang meminta perhatian khusus untuk kebutuhan tersebut.

Selain itu, salah satu warga yang bernama Pak Yanto turut menyampaikan aspirasinya. “Kami ingin meminta dukungan dari Pak Faris untuk kegiatan anak-anak muda di kampung ini, terutama untuk pengadaan sarana olahraga seperti tenis meja. Kami juga berharap dapat diberikan bantuan berupa box culvert dan paving untuk memperbaiki jalan dan saluran pembuangan air yang mulai rusak dan tidak berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Komitmen Mas Faris untuk Menindaklanjuti

Menanggapi keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh warga, Mas Faris menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Krembangan Utara.

“Insya Allah, apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan warga RT 01 RW 01 akan kami tindaklanjuti. Kami akan bekerja keras untuk memastikan agar apa yang menjadi aspirasi warga dapat diwujudkan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk selalu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta melayani dengan sepenuh hati,” tutup Mas Faris.

Acara reses ini diharapkan dapat menjadi langkah positif bagi hubungan antara warga dengan wakil rakyat mereka, serta menjadi ajang untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Krembangan Utara.

Edito: B4M

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota DPRD Kota Surabaya, Faris Abidin, yang akrab disapa Mas Faris, melaksanakan reses tahun sidang ke-1 2024 di Kecamatan Tambaksari. Kegiatan ini bertujuan untuk menjemput aspirasi masyarakat Kota Surabaya, khususnya terkait pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya di Komisi C (Pembangunan).

Reses tersebut diadakan di RW 01 Kelurahan Kapas Madya Baru dan dihadiri oleh ratusan warga. Kehadiran masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk berinteraksi langsung dengan Mas Faris. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah hadir dan memberikan dukungan selama kontestasi Pemilu Legislatif (Pileg) yang lalu.

“Sekarang saatnya saya melayani dan bekerja untuk rakyat, khususnya di daerah pemilihan (dapil) 2 yang mencakup Kecamatan Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan. Alhamdulillah, saya mendapatkan amanah untuk berada di Komisi C. Setiap keluh kesah warga akan kami tampung dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan aspirasi tersebut agar bermanfaat bagi semua,” ungkap Mas Faris dengan semangat.

Selama agenda reses, berbagai permasalahan disampaikan oleh warga. Banyak yang mengeluhkan masalah banjir yang sering terjadi dan kebutuhan akan pemerataan pembangunan di wilayah mereka.

Anton, Ketua RW 01 KMB, juga menyampaikan aspirasinya. “Di wilayah kami, masih ada beberapa RT yang menghadapi masalah dengan paving yang rusak dan saluran yang perlu diperbaiki. Selain itu, RW 01 tidak memiliki tempat untuk menyimpan alat sinoman, seperti keranda dan tempat pemandian jenazah. Kami berharap Bapak Dewan dapat membantu mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan di wilayah kami,” harapnya.

Mas Faris berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ia berharap melalui reses ini, berbagai permasalahan yang ada dapat teridentifikasi dan diupayakan solusinya, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di dapilnya. Dengan semangat melayani, Mas Faris siap menjadi jembatan antara warga dan pemerintah dalam upaya pembangunan yang lebih baik. (B4M)