LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan keseriusannya dalam membangun infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Tahun 2025 ini, infrastruktur menjadi fokus utama Pemkot, tidak hanya pada proyek-proyek berskala besar, tetapi juga pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat kampung.
Dalam struktur anggaran tahun ini, belanja infrastruktur mendapat porsi besar dengan proyeksi kemampuan belanja daerah mencapai Rp 12,3 triliun. Sebagian dari dana tersebut diperoleh melalui skema pembiayaan alternatif, yaitu pinjaman dari Bank Jatim senilai Rp 450,2 miliar yang sepenuhnya dialokasikan untuk infrastruktur mendesak.
Beberapa proyek strategis telah disiapkan, antara lain:
Pengerjaan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB): Rp 42,1 miliar
Pelebaran Jalan Wiyung–Lakarsantri: Rp 130,2 miliar
Penanganan banjir: Rp 179,3 miliar
Pembangunan drainase diversi Gunungsari: Rp 50,1 miliar
Penerangan jalan umum: Rp 50,3 miliar
Proyek-proyek ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik perkotaan seperti kemacetan dan banjir, sekaligus mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Komitmen pembangunan tersebut mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Surabaya, khususnya setelah penetapan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar seluruh program berjalan tepat sasaran.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, H. Buchori Imron, menilai bahwa infrastruktur adalah elemen vital dalam mempercepat pertumbuhan kota.
“Kota Surabaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat karena didukung infrastruktur yang memadai. Jadi wajar kalau DPRD Surabaya mendukung dan mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (16/9/2025).
Ia juga menekankan pentingnya infrastruktur dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akses yang mudah, distribusi barang yang lancar, dan efisiensi logistik menjadi efek langsung dari infrastruktur yang terbangun dengan baik.
“Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana infrastruktur yang terawat baik dapat memberi nilai tambah dalam mengatasi persoalan banjir,” tegasnya.
Lebih lanjut, H. Buchori berharap pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan kampung, bisa tuntas pada tahun 2026 sesuai target. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tak hanya dinilai dari sisi fisik semata, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
“Fokus pembangunan infrastruktur tahun ini bukan sekadar mempercantik wajah kota. Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi kerugian akibat kemacetan dan banjir, memperlancar mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan dukungan DPRD, diharapkan program pembangunan berjalan optimal dan menjadikan Surabaya sebagai kota modern yang nyaman dihuni semua lapisan masyarakat.
B4M/Lensa Parlemen
