LENSA PARLEMEN – SURABAYA
13 Oktober 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widiyatmoko, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, menjadi perwakilan pertama yang menyampaikan pandangan umum fraksinya.
“Agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pemandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah. Fraksi Gerindra mendapat giliran pertama,” ujar Yona membuka penyampaiannya.
Pemandangan Umum Fraksi Gerindra atas Raperda APBD 2026
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan jajaran eksekutif atas penyusunan Raperda APBD 2026 yang dinilai telah berbasis hasil Musrenbang dan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas SDM, serta pengendalian kemiskinan.
Namun demikian, Fraksi Gerindra juga menyampaikan sejumlah catatan penting dan permintaan tanggapan, sebagai berikut:
1. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MPK)
Fraksi Gerindra mengapresiasi pembentukan gugus tugas pengawasan program MPK. Namun, diminta adanya transparansi dan keseriusan pelaksanaan. Fraksi ingin mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan ini dijalankan di lapangan.
2. Dukungan terhadap Program Prioritas Nasional
Beberapa program nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, sekolah rakyat, pembangunan 3 juta rumah, swasembada pangan, dan koperasi Merah Putih harus diintegrasikan dengan kebijakan lokal. Fraksi menanyakan strategi konkret Pemkot Surabaya dalam mendukung program tersebut.
3. Pinjaman Daerah
Ditekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengambilan dan penggunaan pinjaman. Fraksi meminta kejelasan agar pinjaman diarahkan pada pembiayaan produktif, bukan konsumtif.
4. Optimalisasi Aset Daerah
Fraksi meminta pengelolaan aset daerah tidak hanya untuk memperkuat fiskal, tapi juga memberi dampak ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi dengan sektor swasta harus selektif dan tetap pro-rakyat.
5. Penguatan Kebijakan Pro Rakyat
Fraksi mendesak agar segera dibahas dan disahkan Raperda tentang Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Perempuan untuk menghadapi tantangan pengangguran dan ketimpangan peran gender dalam pembangunan.
6. Efektivitas Penggunaan Anggaran
Setiap rupiah yang dianggarkan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pokok-pokok pikiran hasil serap aspirasi masyarakat juga harus segera direalisasikan.
7. Kepatuhan pada Jadwal Pembahasan
Fraksi meminta agar proses pembahasan APBD tidak dilakukan secara terburu-buru. Dengan nilai anggaran yang besar, waktu pembahasan harus cukup demi menghasilkan keputusan yang maksimal dan berpihak pada rakyat.
Mengakhiri penyampaian, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya APBD sebagai wujud gotong royong warga Surabaya dalam membangun kota.
“APBD iki dadi wujud gotong-royong Arek Surabaya kanggo nguripi kutha lan nyenengke wargane,” tutup Yona Bagus dalam penyampaian fraksi.
B4M/Lensa Parlemen
