LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota Surabaya telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 dengan berbagai program kerakyatan yang dinilai strategis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun, DPRD Surabaya mengingatkan agar pemerintah kota berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, mengingat adanya risiko defisit yang dapat mengancam pelaksanaan program-program tersebut.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, dari Fraksi PKS, menyampaikan peringatan tersebut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/9/2025).
“APBD Perubahan sudah diketok. Banyak program kerakyatan yang disentuh, seperti penambahan rute transportasi publik, pengadaan PJU, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga beasiswa. Tapi semua itu bisa tinggal program di atas kertas jika defisit kembali terjadi seperti tahun 2024,” kata Aning.
Program Prioritas APBD Perubahan 2025: Transportasi, PJU, Rutilahu, dan Beasiswa
Beberapa program prioritas yang masuk dalam APBD Perubahan 2025 antara lain:
Penambahan Rute dan Layanan Transportasi Publik sebesar Rp3,2 miliar, sebagai respons atas lonjakan harga BBM dan meningkatnya kemacetan di kota Surabaya.
Pengadaan 3.000 Penerangan Jalan Umum (PJU) di daerah rawan kejahatan dan kecelakaan, untuk meningkatkan keamanan warga.
Perbaikan 110 Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), sebagai tambahan dari alokasi sebelumnya sebanyak 2.069 unit, agar semakin banyak warga tinggal di rumah yang layak dan aman.
Penambahan 2.000 Beasiswa untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Pahlawan.
Penanganan Banjir Jadi Fokus Serius
Di sektor infrastruktur, penanggulangan banjir juga menjadi perhatian utama dalam APBD Perubahan 2025.
Anggaran Rp252 miliar digelontorkan untuk pengendalian banjir di saluran utama kota, belum termasuk saluran lingkungan di kawasan permukiman.
Kawasan langganan banjir Rungkut-Menanggal mendapatkan alokasi Rp18 miliar untuk pembangunan rumah pompa dan sistem pengendalian genangan.
Di hilir Surabaya, rumah pompa dan sistem kendali banjir akan dibangun dengan anggaran Rp19,7 miliar.
Sistem pengendalian banjir juga ditingkatkan di hulu Surabaya Selatan, seperti di rumah pompa Ahmad Yani dan Dukuh Menanggal, serta di titik-titik kritis lainnya di wilayah Surabaya Barat dan Utara.
“Semua adalah program kerakyatan yang harus dikawal. Ini bukan proyek biasa, tapi menyangkut kesejahteraan dan kenyamanan warga Surabaya,” tegas Aning.
Pembiayaan Alternatif: Utang Bank Jatim Rp452 Miliar
Namun, di balik deretan program ambisius tersebut, terdapat kekhawatiran terkait pembiayaan. APBD 2025 mengalami defisit akibat proyeksi pendapatan yang belum mencapai target.
Dari target pendapatan sebesar Rp12,3 triliun, Pemkot Surabaya optimistis dapat mencapai Rp11,6 triliun. Untuk menutup kekurangan, Pemkot sepakat menggunakan pembiayaan alternatif melalui pinjaman Bank Jatim sebesar Rp452 miliar.
“Kalau pendapatan Rp11,6 triliun ini tidak tercapai, maka utang pun tidak cukup untuk menutup defisit. Itu artinya, program kerakyatan terancam tidak bisa berjalan,” ujar Aning.
Dorongan untuk Pemkot: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
Aning menegaskan pentingnya langkah konkret dari Pemkot Surabaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi (peningkatan pengelolaan sumber pendapatan yang sudah ada) maupun ekstensifikasi (penambahan sumber pendapatan baru).
“Pemkot harus mampu mencapai target pendapatan, agar tidak terjadi lagi rasionalisasi atau pemangkasan program-program yang pro-rakyat,” tutupnya.
B4M/LENSA PARLEMEN
