LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti tumpang tindih pemberian bantuan sosial antara Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan Pemerintah Kota Surabaya. Persoalan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar Senin (6/10) bersama sejumlah OPD dan Baznas Kota Surabaya.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat komisi D, Gedung DPRD Kota Surabaya tersebut dihadiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra (Bapemkesra), Bappeda, serta Baznas Kota Surabaya.
Dalam pembahasan, terungkap adanya tumpang tindih bantuan sosial, khususnya dalam hal bantuan pendidikan untuk tebus ijazah, bantuan kesehatan melalui BPJS, serta program sosial seperti bedah rumah.
Menanggapi hal itu, Johari Mustawan, Anggota Komisi D dari Fraksi PKS yang akrab disapa Bang Jo, menegaskan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara Baznas dan Pemkot Surabaya.
“Perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya agar bantuan yang diberikan bisa saling melengkapi satu dengan yang lain,” tegas Bang Jo.
Lebih lanjut, Bang Jo menjelaskan bahwa mekanisme kerja sama bisa dilakukan dengan menggabungkan sumber daya masing-masing pihak. Misalnya, anggaran berasal dari Baznas, sementara data penerima bantuan bisa disuplai dari dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, atau Dinas Kesehatan.
Tak hanya itu, Bang Jo juga menyoroti perlunya sosialisasi terkait prosentase alokasi bantuan yang disalurkan oleh Baznas dari dana zakat, infaq, dan sedekah.
“Perlu untuk dilakukan sosialisasi jumlah prosentase bantuan yang bisa disalurkan oleh Baznas untuk warga lewat zakat, infaq, dan sedekah,” ujarnya.
Fokus Bantuan: Pendidikan dan Kesehatan
Dalam sektor pendidikan, Bang Jo menekankan pentingnya perhatian terhadap pelajar rentan putus sekolah. Ia mengungkapkan data yang mencatat sekitar 12 ribu siswa di Surabaya terancam putus sekolah, mayoritas karena kendala ekonomi.
“Salah satunya ada seorang siswa SMK di wilayah Surabaya Barat yang hampir putus sekolah karena tidak ada biaya transportasi. Ini bisa jadi prioritas bantuan dari Baznas,” jelasnya.
Sementara di bidang kesehatan, ia mengusulkan agar Baznas lebih mengoptimalkan perannya dalam membantu warga yang tidak tercover BPJS dan harus meminjam uang demi biaya pengobatan.
“Warga yang tidak ditanggung BPJS dan harus hutang ke sana kemari untuk biaya pengobatan, ini barangkali bisa mendapat prioritas bantuan dari Baznas,” kata Bang Jo.
Evaluasi dan Harapan
Di akhir penyampaiannya, Bang Jo berharap agar evaluasi menyeluruh bisa dilakukan terhadap Baznas Kota Surabaya agar ke depan dapat memberikan manfaat lebih maksimal kepada masyarakat.
“Apa yang menjadi kekurangan di Baznas Kota Surabaya, ke depan bisa kita perbaiki bersama-sama, sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh kemanfaatan dari Baznas,” pungkasnya.
B4M/Lensa Parlemen
