Surabaya – Lensaparlemen.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengoptimalkan program bantuan biaya pendidikan dengan menyisir langsung kampung-kampung guna mendeteksi pemuda yang belum melanjutkan kuliah akibat keterbatasan ekonomi.
Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memastikan program bantuan biaya perkuliahan tepat sasaran, khususnya bagi keluarga miskin (gakin) dan pramiskin di Kota Pahlawan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi, mengatakan program ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan.
“Program ini menindaklanjuti arahan Wali Kota Surabaya terkait program 1 KK 1 Sarjana, yang diwujudkan melalui bantuan biaya perkuliahan,” ujar Herry, Selasa (21/4/2026).
Herry menjelaskan, pada tahun 2026 Pemkot Surabaya memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi. Jika sebelumnya hanya perguruan tinggi negeri (PTN), kini program juga mencakup perguruan tinggi swasta (PTS).
“Alhamdulillah tahun ini kami melebarkan kerja sama hingga ke perguruan tinggi swasta,” katanya.
Saat ini tercatat sebanyak 65 perguruan tinggi telah bekerja sama, terdiri dari 15 PTN dan 50 PTS.
Melalui program ini, mahasiswa penerima akan mendapatkan:
-Bantuan UKT sebesar Rp2.500.000
-Uang saku Rp300.000 per bulan selama 10 bulan setiap tahun
Bantuan tersebut diberikan secara berkelanjutan hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikan.
Pada tahun 2026, kuota bantuan perkuliahan mencapai sekitar 23.860 penerima. Hingga saat ini, sebanyak 11.600 mahasiswa telah memanfaatkan program tersebut.
“Total penerima saat ini sudah mencapai 11.600 mahasiswa,” ungkap Herry.
Pemkot Surabaya memastikan proses seleksi dilakukan secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan bantuan. Selain berbasis data, tim juga melakukan survei langsung ke lapangan.
“Jika masih ada keraguan, tim kami turun langsung untuk verifikasi dan semua terdokumentasi,” tegasnya.
Program ini hanya diperuntukkan bagi warga dalam kategori desil 1 hingga 5, yang merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima yang terbukti melanggar ketentuan akan didiskualifikasi.
Untuk memperluas jangkauan program, Disbudporapar melibatkan kecamatan dan kelurahan dalam proses sosialisasi serta pendataan warga.
Salah satunya dilakukan oleh Kecamatan Sawahan Surabaya yang telah lebih dulu melakukan pendataan secara door to door.
Camat Sawahan, Kanti Budiarti, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan sejak dua bulan lalu, bahkan sebelum Lebaran.
“Kami bersama kelurahan, RT/RW, dan Kader Surabaya Hebat melakukan pendataan langsung ke warga,” ujarnya.
Di Kecamatan Sawahan, tercatat 2.041 pemuda masuk kategori desil 1 hingga 5. Dari jumlah tersebut, sebanyak 204 orang sudah berstatus mahasiswa.
“Kami akan terus mendorong mereka untuk mendaftar program bantuan biaya kuliah ini,” pungkasnya.
Reporter: Bambang
Editor: Redaksi
