LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni, menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, meski masih ditemukan sejumlah kekurangan, program ini sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang.
Pernyataan ini disampaikan Arif Fathoni yang biasa disapa Toni, menanggapi laporan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang mengungkap adanya 4.000 kasus keracunan makanan akibat program MBG dalam delapan bulan terakhir. Indef bahkan mendorong agar program tersebut dihentikan sementara guna dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Saya rasa program (MBG) ini sangat bagus untuk menghapus disparitas pemenuhan gizi semua anak bangsa. Karena program baru wajar perlu dilakukan penyempurnaan yang berkesinambungan,” ujar Toni saat dikonfirmasi, Kamis (11/9/2025).
Toni menilai kritik yang disampaikan oleh Indef merupakan hal yang wajar dalam era kebebasan berpendapat. Ia berharap kritik tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi, bukan justru menjadi alasan untuk menghentikan program yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya pikir yang perlu disempurnakan di masa mendatang adalah tata kelolanya. Mulai dari kandungan higienitas makanan, distribusi, dan evaluasi pemerataan program agar tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih jauh, Toni menyebut program MBG telah memberikan dampak positif bagi keluarga di Indonesia, khususnya para orang tua yang bekerja. Negara dianggap telah hadir secara nyata dalam memastikan asupan gizi anak-anak selama di sekolah.
“Banyak orang tua yang merasa terbantu karena negara hadir memberikan makan siang kepada anaknya saat di sekolah. Sehingga orang tua yang sibuk bekerja tidak terbebani pikiran anaknya makan apa,” jelasnya.
Terkait usulan agar siswa penerima MBG diasuransikan, Toni menyampaikan kekhawatiran bahwa hal tersebut justru dapat menjadi beban tambahan bagi keuangan negara.
“Saya rasa cukup kolaborasi dengan Pemda yang perlu ditingkatkan. Sehingga program ini bisa berlangsung sukses,” ujarnya.
Sebagai mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Toni juga melihat potensi besar dari program ini untuk mendongkrak perekonomian lokal. Ia berharap MBG bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi melalui pelibatan UMKM dan kantin sekolah, meski ada tantangan teknis seperti ketersediaan dapur umum berukuran minimal 200 meter persegi.
Menanggapi maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur, Toni menyebut hingga kini belum ada laporan serupa di Kota Surabaya.
“Sejauh yang saya tahu, sampai hari ini di Surabaya belum ada laporan siswa keracunan makanan seperti di daerah lain. Hal ini karena Dinas Ketahanan Pangan dan OPD terkait di Surabaya mendukung penuh program ini dengan memastikan higienitas bahan bakunya, dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti di daerah lain,” katanya.
Ketika ditanya soal pembiayaan program MBG, Toni menegaskan bahwa seluruh anggaran berasal dari pemerintah pusat melalui APBN.
“Anggaran program MBG sepenuhnya menggunakan APBN, tidak menggunakan APBD,” pungkasnya.
B4M/Lensa Parlemen
 meski mendapat kritik dari Indef.){kind=link}