LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Rencana penerapan program digitalisasi parkir di Kota Surabaya pada 2026 mendapat dukungan dari DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Imam Waluyo, menilai langkah tersebut menjadi terobosan penting untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam wawancara bersama lensaparlemen.id, Jum’at (12/12/2025), Bagas menegaskan bahwa digitalisasi parkir merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, banyak negara maju yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa dan hasilnya terbukti meningkatkan transparansi serta kenyamanan masyarakat.
“Kalau dari pandangan saya, perlu adanya pengawasan khusus untuk digitalisasi parkir ini. Ini langkah yang sangat bagus karena negara maju pun sudah memakai digitalisasi parkir,” ujarnya.
Bagas juga menyinggung rencana penggunaan sistem pembayaran berbasis uang elektronik (e-money / iMoney) pada parkir kota. Ia menilai metode tersebut sangat efektif dalam mengurangi praktik kebocoran pendapatan.
Ia menambahkan bahwa konsep vertikal parking juga mulai diinisiasi di beberapa titik, salah satunya di kawasan Mayjen Sungkono, dekat Rumah Sakit Mayapada.
“Digitalisasi ini bagus sekali, entah itu diterapkan di SWK, atau di tempat-tempat yang ramai pengunjung seperti Tunjungan dan wisata kota. Kalau bisa, vertikal parking ini akan sangat menghemat lahan,” jelasnya.
Bagas optimistis digitalisasi parkir akan berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD Surabaya. Ia menyebut bahwa sektor retribusi parkir selama ini menjadi salah satu titik dengan tingkat kebocoran tertinggi.
“Untuk mendongkrak PAD saya rasa sangat bisa. Kebocoran tertinggi memang ada di parkir. Dengan digitalisasi, keamanan keuangan pasti lebih terjaga,” tegasnya.
Terkait kesiapan masyarakat, Bagas menilai warga tidak lagi asing dengan transaksi digital, mengingat layanan e-money telah digunakan di berbagai sektor seperti jalan tol dan transportasi umum.
Kendati demikian, ia meminta pemerintah tetap melakukan sosialisasi, terutama terkait mekanisme top up saldo agar tidak terjadi antrean panjang seperti yang kerap terjadi di gerbang tol.
“Masyarakat sebenarnya sudah paham karena sudah biasa memakai e-money. Sosialisasi tetap penting, terutama untuk edukasi top up agar tidak menumpuk antreannya,” jelasnya.
Reporter: B4M
Editor: Redaksi Lensa Parlemen
