Anggota DPRD Surabaya Sukadar menyebut keterbatasan SMP Negeri di Kecamatan Sawahan menjadi keluhan utama warga saat reses. Selain pendidikan, masyarakat juga mengusulkan percepatan pembangunan PJU, drainase, dan peningkatan kualitas CCTV lingkungan
SURABAYA, Lensaparlemen.id
Persoalan keterbatasan akses Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri akibat sistem zonasi menjadi keluhan utama warga Kecamatan Sawahan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Surabaya Politisi PDI Perjuangan, Sukadar, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Sukadar kepada wartawan media lensaparlemen usai pelaksanaan selama reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Surabaya yang meliputi Kecamatan Sukomanunggal, Sawahan, Gayungan, Jambangan, dan Wonokromo, di ruang rapat Komisi C DPRD Surabaya, Selasa (2/6/2026).
Menurut Sukadar, mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat Kecamatan Sawahan berkaitan dengan kebutuhan penambahan SMP Negeri untuk mengakomodasi calon peserta didik di wilayah padat penduduk tersebut.
“Mayoritas keluhan warga di Sawahan terkait zonasi dan penerimaan peserta didik baru. Masyarakat berharap Pemerintah Kota Surabaya segera menyiapkan SMP Negeri, khususnya untuk melayani kebutuhan warga di wilayah Putat Jaya, Banyuurip, Sawahan, Petemon, dan Kupang Krajan,” ujar Sukadar.
Ia menilai keberadaan SMP Negeri di Kecamatan Sawahan masih belum sebanding dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut menyebabkan banyak calon siswa kesulitan memperoleh akses pendidikan negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya.
Karena itu, Sukadar mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk mempercepat proses penyediaan lahan dan pembangunan sekolah baru yang sebelumnya telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Harapan kami pemerintah kota segera mencari lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan SMP Negeri. Jangan sampai persoalan lahan berlarut-larut sehingga menghambat kebutuhan pendidikan anak-anak di Sawahan,” katanya.
Selain sektor pendidikan, warga juga menyampaikan berbagai usulan terkait pembangunan infrastruktur lingkungan, terutama perbaikan saluran drainase dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Sukadar mengungkapkan masih terdapat sejumlah titik permukiman yang membutuhkan perhatian pemerintah karena usulan pemasangan PJU yang telah diajukan beberapa tahun lalu belum terealisasi.
“Masih ada beberapa usulan PJU yang belum terakomodasi hingga sekarang. Warga kembali mempertanyakan usulan yang sudah diajukan sejak dua hingga tiga tahun lalu karena penerangan lingkungan masih sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang selama beberapa tahun terakhir terus melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, termasuk peningkatan kualitas jalan lingkungan dan sistem drainase.
Menurutnya, perbaikan jaringan drainase yang terhubung dari hulu hingga hilir serta dukungan rumah pompa telah membantu mengurangi potensi genangan di sejumlah kawasan permukiman.
Dalam kegiatan reses tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kualitas kamera pengawas atau CCTV yang telah dipasang di sejumlah balai RW.
Menurut Sukadar, kualitas gambar CCTV yang ada saat ini dinilai belum optimal sehingga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengawasan lingkungan maupun penanganan tindak kriminalitas.
“Warga berharap kualitas CCTV ditingkatkan agar hasil rekamannya lebih jelas dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengurus RT, RW maupun aparat kepolisian ketika dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas fasilitas keamanan lingkungan menjadi salah satu kebutuhan yang terus disampaikan masyarakat demi menciptakan rasa aman dan nyaman di kawasan permukiman.
Sukadar memastikan seluruh aspirasi yang diperoleh selama masa reses akan dihimpun dan dimasukkan ke dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Surabaya untuk selanjutnya diusulkan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Menurutnya, tugas anggota DPRD tidak hanya menampung aspirasi masyarakat, tetapi juga mengawal proses penganggaran hingga program-program yang diusulkan dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah.
“Hasil reses akan kami akomodasi dan masukkan dalam pokir. Selanjutnya kami usulkan dalam RAPBD agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Setelah masuk APBD, tugas kami adalah mengawal pelaksanaannya sampai selesai,” tegasnya.
Melalui berbagai aspirasi yang disampaikan warga tersebut, Sukadar berharap kebutuhan pembangunan SMP Negeri baru, peningkatan infrastruktur lingkungan, pemasangan PJU, serta penguatan sistem keamanan berbasis CCTV dapat menjadi perhatian pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Surabaya.
Reporter: Bambang
Editor: Redaksi
