LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Ketua Harian Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Surabaya, Hj. Siti Mariyam, SH, mendorong agar Gerakan Pramuka dapat diakui secara formal sebagai bagian dari jalur prestasi di lingkungan pendidikan dasar, khususnya bagi siswa SD dan SMP.
Dalam wawancara bersama lensaparlemen.id, Senin (21/7), Siti Mariyam yang juga merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya menegaskan bahwa kegiatan kepramukaan memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter siswa dan layak memperoleh pengakuan yang setara dengan bidang seni maupun olahraga dalam sistem seleksi prestasi pendidikan.
“Selama ini, Pramuka memang diwajibkan di sekolah, tapi belum dianggap sebagai jalur prestasi seperti tari atau olahraga yang justru belum tentu ada di setiap sekolah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pencapaian dalam Pramuka tidak semata dinilai dari perlombaan, tetapi melalui jenjang yang mengukur perilaku, kedisiplinan, dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Salah satu bentuk pengakuan tertinggi di Pramuka adalah gelar Pramuka Garuda, yang melibatkan proses penilaian mendalam terhadap sikap dan keseharian anak, mulai dari kesopanan hingga kedisiplinan beribadah.
“Anak yang layak menyandang predikat Garuda itu harus menunjukkan keteladanan di berbagai aspek. Bukan hanya aktif latihan, tetapi juga sopan pada guru, hormat pada orang tua, dan rajin ibadah,” jelasnya.
Siti Mariyam berharap pengakuan terhadap Pramuka sebagai jalur prestasi dapat memotivasi lebih banyak siswa untuk aktif dan bangga menjadi bagian dari Gerakan Pramuka. Ia menyebut hal ini juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat benteng moral anak-anak di tengah tantangan sosial generasi muda saat ini.
“Pramuka butuh perhatian dan dukungan. Sudah saatnya kita membuka ruang bagi anak-anak yang aktif dan berprestasi di Pramuka,” tegasnya.
Dinas Pendidikan Respons Positif, Siapkan Pembahasan Teknis
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menyambut positif inisiatif dari Kwarcab Pramuka Surabaya. Ia memastikan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kwarcab untuk menyusun formula dan kriteria teknis terkait pengakuan Pramuka sebagai jalur prestasi resmi di sekolah.
“Kita akan bahas bersama teman-teman Kwarcab, mulai dari tingkatan kecamatan sampai tingkat kota, serta menentukan jenis kegiatan dan kriteria prestasinya,” ungkap Yusuf Masruh dalam wawancara bersama lensaparlemen.id, usai rapat pembahasan perubahan APBD 2025, Selasa (19/8).
Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya ingin menghindari situasi di mana kebijakan ini baru disusun saat tahun ajaran sudah berjalan. Dengan pembahasan dimulai sejak awal tahun ajaran, diharapkan siswa memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan sekolah dapat memberikan apresiasi secara tepat.
“Kita akan sepakati dulu bentuk-bentuk kegiatan seperti apa yang diakui, misalnya Pramuka Garuda atau jenis kegiatan siaga dan lainnya. Termasuk indikator penilaian seperti kepemimpinan, kemandirian, kemampuan bertahan dalam kondisi tertentu, hingga keikutsertaan dalam lomba-lomba resmi,” lanjutnya.
Dinas Pendidikan menargetkan pembahasan kebijakan ini akan dilakukan pada tahun ajaran 2025/2026, sehingga implementasinya bisa diterapkan secara efektif pada tahun ajaran berikutnya.
Sejalan dengan Paskibraka dan Jalur Prestasi Lain
Yusuf Masruh juga membandingkan proses ini dengan jalur prestasi lain seperti Paskibraka, yang telah lebih dulu mendapatkan pengakuan resmi. Ia menegaskan pentingnya kesetaraan bagi semua jalur prestasi, termasuk Gerakan Pramuka.
“Artinya tahun ini akan ada pembahasan, dan tahun depan implementasi bisa dilakukan. Kalau kita mulai dari sekarang, siswa bisa mulai mengikuti kegiatan sejak dini untuk kemudian mendapat apresiasi,” pungkasnya.
(B4M/Lensa Parlemen)
