LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya menegaskan bahwa tidak ada kegiatan baru yang diajukan. Fokus utama instansi ini adalah pada penyesuaian anggaran untuk kebutuhan gaji pegawai non-ASN berstatus P3K, seiring adanya perubahan Standar Satuan Harga (SSH) terbaru.
Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widayanti, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat bersama Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (19/8/2025).
“Alhamdulillah, tidak ada kegiatan tambahan dalam PAK 2025. Semua sudah terakomodasi dalam anggaran murni. Penyesuaian ini murni untuk tambahan gaji teman-teman non-ASN karena mengikuti perubahan standar harga satuan,” jelas Ida kepada media lensaparlemen.id.
Ia menambahkan, penyesuaian ini mencakup tiga level SSH, yakni kelas tiga, empat, dan lima. Selain itu, pembayaran gaji pegawai non-ASN juga diubah dari sebelumnya hanya 10 bulan, kini menjadi 12 bulan penuh.
“Total kebutuhan anggaran tambahan sekitar Rp1,5 miliar, seluruhnya dialokasikan untuk penyesuaian gaji non-ASN,” ungkapnya.
“Rumah Perubahan”: Pendekatan Humanis Tangani Kenakalan Remaja
Dalam rapat tersebut, Komisi D turut menyoroti upaya terhadap anak-anak yang terjaring operasi jam malam. Ida menjelaskan bahwa DP3A-PPKB menempatkan anak-anak tersebut di Rumah Perubahan, sebuah tempat pembinaan yang menjadi bagian dari program intervensi sosial terhadap kenakalan remaja.
Sebagian besar dari anak-anak ini terlibat dalam pelanggaran ringan, seperti balap liar, nongkrong larut malam, hingga penyalahgunaan minuman keras dan zat adiktif.
“Durasi pembinaan tergantung pada tingkat pelanggaran. Untuk kasus ringan seperti balap liar, pembinaan cukup selama 7 hari. Tapi jika sudah masuk ke penyalahgunaan miras atau NAPZA, bisa sampai dua minggu,” jelas Ida.
Program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, seperti BNN, Rumah Sakit Jiwa Menur. Anak-anak tersebut juga menjalani proses observasi guna menentukan apakah memerlukan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap.
Efektivitas Jam Malam Turunkan Kenakalan Remaja
Ida mengungkapkan bahwa penerapan jam malam di Kota Surabaya terbukti efektif menurunkan angka kenakalan remaja secara signifikan.
“Alhamdulillah, ada penurunan. Anak-anak jadi berpikir dua kali karena kalau sampai masuk Rumah Perubahan, mereka harus menjalani berbagai kegiatan seperti pelatihan karakter, wawasan kebangsaan, hingga pembinaan dari NGO dan BNN. Bahkan ada yang sampai digunduli sebagai bagian dari pembinaan. Itu jadi efek jera,” terangnya.
Penurunan ini juga mendapat perhatian dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ajeng Wira Wati, anggota Komisi D, mengapresiasi efektivitas program jam malam dan keberadaan Rumah Perubahan.
“Dari laporan yang disampaikan, ada penurunan kenakalan remaja hingga 75 persen hanya dalam waktu satu bulan. Tentu ini menjadi indikator positif. Kami juga mendukung penuh pemenuhan sarana dan prasarana di Rumah Perubahan,” ujarnya.
Ajeng menyebutkan bahwa hingga kini, mayoritas anak yang terjaring adalah laki-laki. Sementara itu, pihaknya tengah mengupayakan adanya fasilitas tambahan untuk penanganan anak perempuan di tahun mendatang.
“Alhamdulillah, untuk saat ini belum ada anak perempuan yang terjaring. Namun, ke depan kami tetap mengupayakan pemenuhan fasilitas shelter khusus anak perempuan agar penanganannya bisa lebih profesional dan terintegrasi,” tegas Ajeng yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi Gerindra DPRD kota Surabaya ini.
Komitmen Berkelanjutan untuk Anak dan Keluarga
Dengan tidak adanya penambahan kegiatan dalam PAK 2025, DP3A-PPKB menunjukkan konsistensinya dalam menjaga fokus anggaran agar tepat sasaran. Sementara itu, program perlindungan anak melalui Rumah Perubahan dan penerapan jam malam menjadi bukti nyata pendekatan preventif dan edukatif yang berhasil menurunkan tingkat kenakalan remaja di Kota Surabaya.
(B4M/Lensa Parlemen)
