LENSA PARLEMEN- SURABAYA
Penertiban parkir liar di kawasan Tunjungan, Surabaya, mendapat apresiasi dari DPRD Kota Surabaya. Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) yang didukung oleh jajaran kepolisian dinilai sebagai bentuk keseriusan dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan pengunjung, serta mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kebocoran.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bagas Iman Waluyo, menyatakan dukungannya terhadap langkah penataan parkir yang baru-baru ini diterapkan di kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon wisata kota.
“Menurut saya sangat bagus, ya. Karena Tunjungan itu kan salah satu ikon Kota Surabaya yang selalu ramai pengunjung, siang maupun malam. Dengan adanya penertiban ini, tentu akan membuat pengunjung merasa lebih nyaman,” ujar Bagas saat diwawancarai oleh media lensaparlemen.id, Senin (14/7/2025).
Langkah penertiban tersebut dilakukan sebagai respons atas insiden yang sempat viral, terkait keberadaan juru parkir liar (jukir) yang bersikap arogan. Pemkot bersama Polrestabes Surabaya segera turun tangan menangani situasi tersebut.
“Besoknya langsung ditindak, dan itu hasil kerja sama dengan Polres. Alhamdulillah, ini semua demi kenyamanan masyarakat Kota Surabaya,” tambah Bagas.
Selain meningkatkan kenyamanan, Bagas menekankan bahwa penertiban juga penting untuk menjaga potensi penerimaan daerah. Ia menyoroti bahwa praktik parkir liar berpotensi menimbulkan kebocoran PAD.
“Kalau jukir resmi, itu otomatis masuk ke kas Pemkot. Tapi kalau jukir liar, ya tentu itu jadi celah kebocoran pendapatan,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut juga menyarankan agar Pemkot mulai mempertimbangkan pembangunan gedung parkir berbayar di sekitar kawasan Tunjungan, mencontoh penataan di kota-kota besar dunia.
“Saya usul, bisa dibuat gedung parkir berbayar di sekitar Tunjungan. Bisa di samping pasar atau sebelah BPN. Itu akan lebih rapi, dan mendukung kenyamanan warga maupun wisatawan,” kata Bagas.
Meski mengakui bahwa parkir di tepi jalan memiliki kepraktisan tersendiri bagi sebagian masyarakat, ia menilai perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan akses cepat dan ketertiban ruang kota.
“Kalau saya ke Hotel Majapahit, misalnya, pasti lebih enak parkir di pinggir jalan. Tapi setelah kejadian kemarin, kita tahu banyak oknum yang menyalahgunakan. Itu meresahkan warga dan bisa merugikan pendapatan kota,” tuturnya.
Bagas berharap ke depan, penataan parkir di Tunjungan bisa menjadi model bagi kawasan lain di Surabaya. Selain mendukung sektor pariwisata, langkah ini juga akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan PAD dan tata kelola kota yang lebih tertib dan modern.
(B4M/Lensa Parlemen)
.){kind=link}