LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Sejumlah kepala sekolah SMP swasta di Surabaya menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan mereka kepada anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Fraksi PKS DPRD Surabaya pada Rabu (4/6).
Pertemuan ini digelar oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta se-Surabaya sebagai forum penyampaian suara dari institusi pendidikan non-negeri yang kian tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah perwakilan kepala sekolah dari berbagai SMP swasta, seperti SMP Siti Aminah, SMP Tunas Sawunggaling, SMP Bina Bangsa, SMP Giri Surya, SMP Muhammadiyah 3, SMP PGRI 6, SMP Kawung I, hingga SMP Kristen YBPK 1.
Soroti Pelaksanaan SPMB dan Ancaman Penutupan Sekolah
Salah satu isu utama yang diangkat adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran mendatang. Kepala Sekolah SMP PGRI 8 Surabaya, Banu Atmoko, meminta agar proses penerimaan siswa baru dilakukan secara adil sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan.
“SPMB tahun ini mohon dilakukan dengan fair, sesuai aturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jangan sampai terjadi kecurangan, khususnya pada jalur domisili dan afirmasi,” tegas Banu.
Para kepala sekolah juga menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana pemerintah membangun 100 SMP negeri baru di Surabaya dalam lima tahun ke depan. Mereka menilai rencana tersebut dapat memperparah krisis jumlah siswa di sekolah swasta, yang selama ini telah berjuang mempertahankan eksistensi di tengah gempuran sekolah negeri.
“Pembangunan sekolah negeri sebanyak itu, apakah memang sesuai kebutuhan riil masyarakat? Banyak sekolah swasta justru kekurangan murid dan terancam tutup. Harus ada moratorium dan kajian mendalam,” ujar Erwin Darmogo, Kepala Sekolah SMP Kristen YBPK 1.
Pertanyakan Rencana Sekolah Rakyat dan Imbas Keputusan MK
Kekhawatiran juga mencuat terkait rencana pembangunan sekolah rakyat oleh pemerintah. Slamet Ridwan, Kepala Sekolah SMP Giri Surya, mempertanyakan urgensi serta kesiapan pelaksanaan program tersebut.
“Apakah sekolah swasta yang ada ini tidak dianggap sebagai sekolah rakyat? sementara untuk program makan bergizi gratis di surabaya masih perlu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, bagaimana pemerintah mau menjalankan sekolah rakyat dengan baik?” ungkapnya.
Selain itu, para kepala sekolah juga menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pendidikan tingkat SD hingga SMP gratis untuk semua, termasuk di sekolah swasta. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Surabaya, Maria Elen, menyebut keputusan ini membebani sekolah swasta yang selama ini bergantung pada iuran siswa.
“Kalau semua digratiskan, bagaimana kami menjalankan operasional dan menggaji guru-guru kami? Kami tidak mendapat subsidi,” ujarnya.
DPRD Minta Pemkot Lakukan Kajian Mendalam
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Johari Mustawan—yang akrab disapa Bang Jo—menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti masukan ini secara serius. Ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh sebelum pemerintah membangun SMP negeri baru di Surabaya.
“Pembangunan sekolah negeri harus berdasarkan kebutuhan riil per wilayah. Jangan sampai justru mematikan sekolah swasta yang telah lama berkontribusi pada pendidikan di Surabaya,” kata Bang Jo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/6).
Terkait wacana pembangunan sekolah rakyat, Bang Jo menilai program tersebut lebih cocok diterapkan di daerah yang benar-benar kekurangan fasilitas pendidikan, bukan di Surabaya.
“Di Surabaya sudah cukup banyak sekolah, baik negeri maupun swasta. Untuk sekarang, saya rasa belum terlalu urgen,” tambahnya.
Mengenai keputusan MK, Bang Jo menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam kajian, khususnya oleh Komisi X DPR RI.
“Insya Allah, aspirasi dari para kepala sekolah ini akan kami sampaikan ke teman-teman di DPR RI, terutama dari Fraksi PKS,” jelasnya.
Apresiasi untuk Fraksi PKS
Di akhir pertemuan, para kepala sekolah menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKS yang dinilai konsisten memperjuangkan aspirasi sekolah swasta sejak lama.
“Hanya Fraksi PKS yang selama ini konsisten menyuarakan persoalan kami, sejak era Bu Reni sebagai Wakil Ketua DPRD hingga kini,” ungkap Erwin Darmogo.
Bang Jo pun menutup pertemuan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta dalam membangun masa depan pendidikan di Surabaya.
“Kota ini dibangun bukan hanya oleh sekolah negeri, tapi juga oleh sekolah swasta. Jangan sampai kita melupakan sejarah itu,” pungkasnya.
Editor: Lensa Parlemen/B4M
