Arsip Tag: DPRD kota Surabaya

Buleks: Surabaya Semarak dengan Pertandingan Tinju Amatir dan Profesional di Alun-Alun

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, bekerja sama dengan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Surabaya dan Promotor Tinju Internasional, menggelar Pertandingan Tinju Amatir dan Profesional di Alun-Alun Surabaya, Minggu, (14/7). Acara ini bertujuan untuk memperebutkan Piala Wali Kota Tahun 2024.

Sebelum pertandingan dimulai, seluruh peserta menjalani technical meeting, cek kesehatan, dan pengukuran berat badan di Gedung Eks Humas-Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya pada hari Sabtu (13/7/2024). Hal ini merupakan persiapan yang penting untuk memastikan kelancaran dan keselamatan seluruh peserta.

Ketua Pertina Kota Surabaya, Mikdon Henki Tanaem, menyatakan harapannya melalui acara ini dapat membangkitkan minat serta prestasi olahraga tinju di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya yang dikenal sebagai Kota Pahlawan.

“Prestasi tinju amatir di Surabaya terus meningkat, dan acara ini menjadi momentum untuk menunjukkan potensi dan bakat para atlet tinju di daerah ini,” kata Mikdon, Sabtu (13/7), sebelum pertandingan digelar.

Sementara itu Budi Leksono yang akrab disapa Buleks, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Surabaya dalam menggelar acara tersebut.

“Surabaya semakin semarak dengan adanya pertandingan tinju ini, sehingga warga yang menyukai tinju dapat menikmati dan mendukung acara ini,” ujarnya, kepada media lensaparlemen.id, saat hadir di acara pertandingan tersebut.

Pertandingan ini juga dihadiri oleh masyarakat umum dan para penggemar tinju yang antusias untuk menyaksikan pertarungan-pertarungan menarik dari para petinju amatir dan profesional, tambahnya.

Buleks juga mengatakan, Pertandingan tinju ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wujud dukungan dan perhatian Pemerintah Kota Surabaya terhadap olahraga, khususnya tinju, yang semakin diminati oleh masyarakat.

Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sebagai wadah untuk menginspirasi generasi muda dalam menjalani olahraga yang sehat dan kompetitif.

“Dengan digelarnya acara ini, diharapkan dapat terus mempererat kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan dan promosi olahraga di Kota Surabaya,” pungkasnya.(B4M)

.

Pansus DPRD Kota Surabaya Putuskan PDAM Surya Sembada Berubah Menjadi Perumda

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya kembali menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya. Rapat yang dilaksanakan pada Selasa (9/7/2024) ini menghasilkan keputusan penting terkait status hukum PDAM tersebut.

Ketua Pansus Raperda PDAM DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, menyatakan bahwa setelah pembahasan mendalam, komisi B telah menyetujui perubahan status PDAM Surya Sembada menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

“Keputusan ini diambil untuk meningkatkan aset dan pelayanan PDAM di Kota Surabaya,” ujar Anas Karno.

Namun, dalam rapat kali ini juga terjadi penundaan untuk mempersiapkan pembahasan lebih lanjut terkait perumusan pasal-pasal yang lebih detail. Anas Karno menegaskan bahwa penundaan tersebut bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Mahfudz, anggota Pansus Raperda PDAM, yang menyambut baik keputusan menjadikan PDAM Surya Sembada sebagai Perumda. Menurutnya, langkah ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Arief Wisnu Cahyono, menambahkan bahwa perubahan status menjadi Perumda tidak akan merubah orientasi pelayanan PDAM, namun akan memberikan fleksibilitas dan efektivitas yang lebih dalam menjalankan tugasnya. Arief meyakinkan bahwa perubahan ini akan membawa dampak positif dalam peningkatan kinerja dan pelayanan air bersih di Kota Surabaya.

Rapat Pansus selanjutnya dijadwalkan untuk membahas pasal-pasal terkait penerapan status Perumda bagi PDAM Surya Sembada, dengan harapan untuk menyempurnakan regulasi yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah kota.(B4M)

Zurotul Mar’ah: Pemblokiran KK, RT Diminta Segera Mendata Warganya untuk Update

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Zurotul Mar’ah, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengomentari terkait pemblokiran Kartu Keluarga (KK) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Pemkot Surabaya. Menurutnya, langkah ini menunjukkan pentingnya Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam mengumpulkan informasi yang akurat mengenai penduduk di wilayahnya.

Zurotul Mar’ah yang duduk di kursi anggota Komisi B DPRD kota Surabaya menyatakan bahwa Ketua RT memiliki peran krusial dalam memastikan data kependudukan terkini. “Ketua RT adalah sosok yang paling mengetahui detail tentang warganya yang tinggal di wilayah tersebut. Kehadirannya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga telah terdaftar dengan benar dalam sistem kependudukan,” ujarnya, saat dihubungi media lensaparlemen.id, Senin,(1/7/2024)..

Pemblokiran KK yang dilakukan Dispenduk Capil Pemkot Surabaya mempengaruhi warga yang tidak dapat mengakses layanan pemerintah dengan lancar. Zurotul Mar’ah mendesak agar Ketua RT segera mengambil langkah proaktif untuk mendata ulang warganya.

“Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang terpinggirkan akibat ketidaksesuaian data,” tambahnya.

Pihaknya juga menyarankan agar Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan maksimal kepada Ketua RT/RW dalam melaksanakan tugasnya.

“Koordinasi yang baik antara RT, RW, dan Pemerintah Kota Surabaya (Lurah. red) sangat penting untuk menjaga ketertiban administrasi dan pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya.(B4M)

Wakil Ketua Komisi D: Judi Online Merusak Masa Depan Generasi Muda

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Meningkatnya praktik perjudian online
yang merugikan masyarakat secara ekonomi, dan juga mengancam nilai-nilai sosial dan moralitas. Masalah ini sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini yang diungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya.

Ajeng Wira Wati, Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya menyatakan keprihatinan mendalam terhadap praktik perjudian online tersebut, dan menganggap masalah ini sebagai ancaman yang serius.

“Kami sangat miris melihat peningkatan dramatis dalam praktik judi online yang sudah merebak diberbagai wilayah mungkin juga ada di Surabaya. Ini adalah masalah yang perlu segera ditangani secara serius,” ungkapnya, Jumat (21/06).

Menurut Ajeng, praktik perjudian online tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga mengancam nilai-nilai sosial dan moralitas masyarakat.

Legislator dari Partai Gerindra ini menyoroti bahwa praktik perjudian online tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga mencemari lingkungan pendidikan dan mempengaruhi generasi muda. Meski diakui hal ini turut menyumbang efek negatif dari kemajuan tekhnologi

“Kami harus bersama-sama menjaga agar anak-anak dan remaja terhindar dari godaan perjudian online yang bisa merusak masa depan mereka. Supaya tidak tertarik mencari uang dengan berbagai cara instan, apalagi penyalahgunaan data pribadi bisa lebih berbahaya di dunia maya. Harusnya ada pendidikan dini dari diskominfo agar masyarakat lebih pintar dunia maya,”ujarnya.

Ajeng wira wati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam upaya menanggulangi praktik judi online di kota ini agar jangan sampai merusak generasi muda.

“Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari perjudian online dan melindungi generasi muda dari ancaman yang merusak,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif dari pihak berwenang, baik dari kepolisian, pemerintah daerah, maupun masyarakat secara keseluruhan, untuk mengatasi masalah ini dengan langkah-langkah preventif yang lebih kuat.

“Kami akan terus mendorong upaya pemberantasan judi online dengan meningkatkan pengawasan dan melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya. (B4M)

SOTH, Pemahaman Bagi Orang Tua Terhadap Pertumbuhan Anak

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Program “Sekolah Orang Tua Hebat” atau SOTH, Adalah sebuah inisiatif baru yang menarik perhatian.Hal ini muncul sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan bagi orang tua untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan anak. SOTH merupakan program yang digagas Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Program SOTH menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, tidak hanya dalam hal pendidikan formal di sekolah, tetapi juga dalam aspek-aspek penting lainnya seperti kesehatan, nutrisi, dan perkembangan sosial-emosional.

Zurotul Mar’ah, Ketua Puan PAN Surabaya yang berprofesi seorang dokter menjelaskan, bila salah satu aspek yang menjadi fokus utama Sekolah. Orang Tua Hebat adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya nutrisi dan kesehatan anak. Sehingga penting untuk semua orang tua, bahkan bagi calon pengantin baru.

“Program ini memberikan pengetahuan tentang makanan bergizi dan pola makan yang sehat, serta memberikan informasi tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan anak untuk mencegah masalah kesehatan seperti stunting. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa manfaat dari Sekolah Orang Tua Hebat seharusnya tidak terbatas hanya pada orang tua anak-anak kategori stunting, tetapi untuk semua orang tua,” jelasnya, saat ditemui awak media, Jumat (31/05/2024).

Zuhrotul Mar’ah yang juga duduk sebagai anggota Komisi B DPRD kota Surabaya menambahkan, jika Sekolah Orang Tua Hebat juga memberikan pembekalan kepada orang tua dalam mengembangkan keterampilan parenting yang efektif. Ini meliputi keterampilan komunikasi yang baik dengan anak-anak, manajemen emosi, serta strategi pengasuhan yang positif dan mendukung perkembangan anak secara holistik.

“Dengan memperkuat keterampilan parenting ini, diharapkan orang tua dapat menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan anak-anak mereka, baik di rumah maupun di sekolah,” ungkapnya.

Menurutnya, Sekolah Orang Tua Hebat turut memberikan ruang bagi orang tua untuk saling bertukar pengalaman dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan parenting mereka. Ini menciptakan komunitas yang solid dan berdaya, di mana orang tua dapat saling mendukung, belajar satu sama lain, dan memperkuat ikatan keluarga.

“Meskipun program Sekolah Orang Tua Hebat telah menunjukkan manfaat yang signifikan dalam mendukung perkembangan anak-anak, tantangan yang masih dihadapi adalah aksesibilitas dan keberlanjutan.
Program ini sangat penting bagi semua orang tua,” tuturnya.

Program SOTH penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa semua orang tua memiliki akses ke program-program seperti ini,

“Sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan dukungan yang kuat dari keluarga mereka,” pungkasnya. (B4M)

Komisi A Gelar RDP Terkait Pengelolaan IPL di Perumahan Darmo Hill Surabaya

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar diruang Komisi A DPRD Surabaya terkait ijin pengelolaan lingkungan (IPL) antara pengembang dengan warga Perumahan Darmo Hill Surabaya. Kamis (21/5/24).

Arief Fathoni Ketua Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, jadi kita menyampaikan solusi yang harus dipedomani oleh kedua belah pihak. Yaitu peraturan menteri PUPR nomor 10 tahun 2010 dimana, ketika PSU diserahkan ke pemkot maka, harus dibentuk lembaga yang harus mendapat persetujuan dari penghuni.

“Karena ini ada perbedaan, ada sebagian warga yang percaya pengelolaan nya percaya kepada pengembang dan ada warga yang tidak percaya kepada pengembang. Maka kami minta kelurahan memfasilitasi terbentuknya proses persetujuan dari penghuni itu tadi.” terang Arief Fathoni kepada awak media, Selasa (21/5/24).

Ketua Komisi A menambahkan, nanti biar para penghuni membikin surat pernyataan apakah tetap dikelola oleh pengembang IPL nya, apakah dibentuk lembaga baru yang mendapatkan persetujuan dari mayoritas para penghuni. Makanya terjadi pro dan kontra dan untuk membuktikan itu harus secara otentik, otentik kan harus membuat surat pernyataan bermaterai.

“Sehingga itu bisa meminimalisir distrus yang terjadi antara warga dengan pengembang.” pungkas Toni.

Diwaktu yang sama Dedy Prasetyo selaku legal hukum PT Darma Bhakti Adijaya mengatakan, sebenarnya solusi-solusi itu sudah kami sampaikan dan kami tawarkan ke warga, sehingga itu bisa menjadi solusi, walaupun akhirnya sama, bahwa warga yang memberi mandat kepada kami itu juga menginginkan kalau pun nanti dikelola oleh pihak ketiga.

“Itu pihak yang memiliki propesionalitas dan pengalaman dalam pengelolaan. Kalaupun dikelola oleh pihak RT, mohon maaf apakah RT punya kemampuan dalam pengelolaan.” terang Dedi.

Dedy menambahkan, alhamdulillah usulan kita sama, kalaupun disetujui dikelola oleh pihak ketiga, monggo. Tapi harus memiliki skill dan kemampuan dalam pengelolaan. Jangan sampai tidak memiliki pengelolaan perumahan terus tiba-tiba jadi penggelola perumahan.

“Maka ini kita sampaikan ke warga yang masih mau bayar kepada kami. Pada dasarnya, saya ini juga bagian dari masyarakat,” imbuhnya.

Lanjut Dedy, posisi kami secara hukum di pengadilan negeri menang, tetapi kami tetap mengajak bicara. Tapi ya itu tadi belum ketemu pada satu titik yang sama, mungkin ada yang memprovokasi ke warga.

“Harapan kami setelah ini, mungkin RT bisa menunjuk pihak ketiga, entah itu siapa. Tapi, yang penting bisa berkompenten menggelola perumahan. Tapi, satu catatan, yang disepakati siapa yang penting bisa menarik IPL.” ungkapnya.

Saat ditanya, berapa jumlah warga yang sudah bayar IPL, Dedy menjelaskan, yang bayar pastinya sudah seratus lebih dan yang ngak bayar itu banyak, “Ada yang 6 tahun, 8 tahun mulai 2004 banyak yang ngak bayar.” jelasnya. (B4M)

Komisi B DPRD Surabaya Gelar RDP Terkait Keluhan Pedagang JMP 2

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Komisi B DPRD kota Surabaya gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keluhan pedagang JMP 2 Surabaya, Senin, 13 Mei 2024.

Rapat tersebut di gelar di ruang rapat komisi B DPRD kota Surabaya Jl. Yos Soedarso dan dipimpin ketua komisi B, Hj. Lutfyah, didampingi wakil ketua Anas karno dan sekertaris Mahfudz serta beberapa anggota komisi B DPRD Surabaya.

Dalam rapat dengar pendapat, komisi B mengundang Dinas terkait Pemkot Surabaya, Pelindo III, PT Lamicitra Nusantara Jembatan Merah Plaza Lt. 5, PT Jasa Mitra Properlindo serta perwakilan pedagang JMP 2. (B4M)

DPRD Surabaya Apresiasi Kinerja Wali Kota Eri, Raih Dua Penghargaan di Hari Otoda 2024

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
DPRD Kota Surabaya mengapresiasi atas penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024 yang diperoleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII.

Selain itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga mendapatkan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengucapkan selamat atas capaian yang diraih oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam Peringatan Hari Otoda ke XXVIII tahun ini.

Diraihnya penghargaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan di Kota Surabaya.

“Selamat atas penghargaan yang diraih Wali Kota Eri Cahyadi. Selamat kepada Kota Surabaya. Berkat otonomi, pemerintahan daerah berhasil memacu berbagai perkembangan yang positif, dengan berbagai kebijakan pro-rakyat yang tidak meninggalkan karakteristik lokalnya. Kota Surabaya berkembang pesat menjadi kota metropolitan yang humanis, setelah diterapkan otonomi daerah 28 tahun silam,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Di Peringatan Hari Otoda ke-28, Adi berharap kinerja pemerintahan daerah di Kota Surabaya terus diditingkatka, bahkan digenjot. Pun antar berbagai unit pemerintahan dapat memperkuat sinergitas.

Kata Adi, otonomi daerah memberi ruang lebar dan leluasa untuk merancang dan menjalankan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Pun bagi masyarakat, semakin menikmati berbagai kemajuan pembangunan oleh pemerintah.

“Bagi Wali Kota Eri Cahyadi, sebagai kepala pemerintahan di Surabaya, penghargaan ini momentum untuk momentum untuk peningkatan kinerja, momentum peningkatan prestasi, dan momentum baik untuk terus memperkuat pelayanan masyarakat,” kata Adi.

Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufida mengaku turut bangga atas diraihnya penghargaan tersebut oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Laila optimis, dengan diraihnya penghargaan ini, Kota Surabaya akan semakin baik lagi ke depannya.

“Kita ikut bangga, mudah-mudahan Surabaya ke depan bisa semakin maju, kondusif, dan juga mudah-mudahan Surabaya dijauhkan dari bala dan musibah. Dan mudah-mudahan Pak Wali Kota senantiasa diberi kesehatan dan sukses terus Surabaya dipimpin oleh Pak Wali Kota Eri Cahyadi,” aku Laila.

Alasan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha itu diberikan kepada Wali Kota Eri karena mampu mengentaskan berbagai permasalahan sosial di Surabaya.  Mulai dari menekan angka kemiskinan ekstrim, pengangguran, hingga angka kematian ibu dan anak. Nah, salah satunya, Wali Kota Eri dinilai mampu mengentaskan masalah stunting di Surabaya.

Dalam hal penanganan stunting, menurutnya Wali Kota Eri serta jajarannya tidak hanya bekerja sendiri, akan tetapi juga turut serta melibatkan DPRD, RT, RW, LPMK, Kader Surabaya Hebat (KSH), hingga masyarakat berjibaku mengatasi permasalahan tersebut. “Dengan bergotong royong bersama masyarakat itu, akhirnya mampu mengurangi stunting. Dan alhamdulillah, Pak Wali Kota juga eksis dan semangat, kita (DPRD) bersama masyarakat juga ikut semangat mengurangi itu,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, Wali Kota Eri saat ini juga konsen memerangi kemiskinan di Surabaya. Salah satu caranya, yakni dengan menggerakkan program Padat Karya untuk keluarga miskin yang dijaring melalui Kampung Madani.

“Kita sudah mulai berproses untuk mengurangi kemiskinan melalui Padat Karya dan UMKM. Jadi, upaya-upaya itu lah yang dijalani, yang penting itu kerjasama, guyub rukun, karena Pak Wali ini orangnya mengayomi, melindungi, dan juga enak untuk diajak rembuk bersama,” tambahnya.

Tidak hanya Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan Wakil Ketua DRPD Ketua DPRD Laila Mufida saja yang mengapresiasi capaian kinerja tersebut. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni turut mengacungi jempol dua penghargaan yang diraih oleh Wali Kota Eri Cahyadi serta jajarannya itu.

Arif Fathoni mengungkapkan, penghargaan itu memang layak diberikan kepada Wali Kota Eri Cahyadi, karena masyarakat dan pemerintah pusat dapat menilai kerja keras yang selama ini dilakukan orang nomor satu di lingkungan pemkot tersebut. Karena menurutnya, Wali Kota Eri serta jajarannya di Pemkot Surabaya mampu menggerakkan semua stakeholder untuk terlibat ke dalam setiap kebijakan pemerintahan.

“Saya tidak kaget, mengingat segala landscape  kebijakan yang dibuat oleh Mas Eri selama ini. Kenapa saya tidak kaget? Karena masyarakat dan pemerintah pusat itu bisa menilai, sehingga wajar ketika Presiden memberikan penghargaan tertinggi itu,” ungkapnya.

Menurutnya, diraihnya dua penghargaan ini bisa mewujudkan harapan Wali Kota Eri untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang baldatun toyyibatun warabbun gafur. Ia yakin, karena partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan pemerintahan di masa kepemimpinan Wali Kota Eri saat ini terus meningkat.

“Itu menunjukkan bahwa, Mas Eri mampu mengamalkan dan mengaplikasikan dengan sukses pesan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir.Soekarno, bahwa gotong royong adalah kunci. Jadi itu tidak hanya slogan di Kota Surabaya, di masanya Mas Eri, sehingga seluruh masyarakat juga terlibat di seluruh aspek pemerintahan,” katanya.

Ia menambahkan, meskipun periode kepemimpinan Wali Kota Eri hanya berlangsung selama 3,5 tahun, tetapi mampu menggunakan dua kali APBD secara efektif di dalam setiap kebijakannya. “Tidak bersifat parsial, tetapi selalu komprehensif, penanganannya juga dari hulu ke hilir. Salahnya adalah penanganan stunting. Penanganan stunting yang dulunya itu ego sektoral, sekarang tidak, akan tetapi menjadi gotong royong lintas OPD sehingga penanganan stunting di Surabaya bisa membaik,” tambahnya.

Bukan hanya penanganan stunting, lanjut dia, penanganan banjir yang dilakukan oleh Wali Kota Eri saat tidak dilakukan secara parsial, akan tetapi terkoneksi satu sama lain. Dirinya berharap, setelah pembangunan di tahun ini selesai dilakukan, jumlah genangan di Surabaya bisa terus menurun di tahun mendatang.

“Nah, ini yang menurut kami gagasan besar visi Mas Eri terhadap Kota Surabaya ini wajar, kalau kemudian diganjar oleh Presiden dan Mendagri. Mudah-mudahan ini kado yang manis untuk masyarakat Surabaya, kepala daerahnya berprestasi di kancah nasional, sehingga kualitas layanan dan pengabdian terhadap masyarakat juga bisa semakin meningkat,” tandasnya. (B4M)

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Bantah Siapkan Bentuk AKD 2024-2029

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA,
Isu politik yang mulai memanas di DPRD Kota Surabaya terkait memperebutkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2024-2029, bahwa isu yang beredar Arif Fathoni melakukan manuver dalam membentuk AKD secara tidak profesional.

Arif Fathoni, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya membantah adanya isu bahwa Komisi A DPRD Kota Surabaya tengah mempersiapkan perihal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa jabatan DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029. Ini sekaligus mematahkan bahwa Partai Golkar Kota Surabaya berencana membentuk AKD secara tidak proporsional.

“Kami dari Partai Golkar sadar diri bahwa Partai Golkar berada pada urutan keempat, sehingga rumor Partai Golkar ingin membentuk AKD secara tidak proporsional itu tidak benar,” jelasnya saat ditemui awak media, Jumat (19/4/2024).

Toni, sapaan akrabnya mengungkapkan, secara prosesur, proses pembentukan AKD masih harus menunggu pelantikan anggota DPRD. Selain itu, kewenangan membentuk AKD perlu melibatkan seluruh partai khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh jumlah kursi anggota legislatif terbanyak dalam Pileg 2024.

“Tidak ada partai Golkar merancang AKD secara tidak proporsional, kami taat dengan aturan yang berlaku, dan itu nanti melibatkan pimpinan partai untuk siapa saja yang akan menempati posisi AKD,” katanya.

Untuk diketahui, AKD di DPRD Kota Surabaya terdiri dari Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Pembentukan AKD juga nantinya akan disusun setelah anggota legislatif terpilih membuat tata tertib DPRD Kota Surabaya.

Toni kembali menegaskan untuk saat ini masih terlalu dini untuk menentukan posisi AKD di DPRD Kota Surabaya.

“Masih belum lah, kami di partai Golkar tidak melakukan manuver itu,” pungkasnya. (B4M)

Halal Bihalal Hari Pertama Masuk Kerja, DPRD Surabaya Optimalkan Kinerja

 

LENSA PARLEMEN – SURABAYA, Hari pertama masuk kerja, DPRD Kota Surabaya menggelar halal bihalal, Selasa (16/4/2024). Kegiatan itu diikuti pimpinan dan para legislator, sekretariat DPRD Kota Surabaya, semua karyawan dan awak media.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan khilaf, baik yang disengaja maupun tidak disengaja,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya dalam sambutan.

Pimpinan DPRD Surabaya hadir lengkap. Selain Adi Sutarwijono, juga Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah, AH Thony dan Reni Astuti. Juga hadir pimpinan dan anggota semua komisi.

“Setelah kita menikmati libur Lebaran, hari ini kita mulai bekerja lagi melayani warga masyarakat secara optimal. Sehingga kinerja DPRD Kota Surabaya dapat terus mendorong pertumbuhan masyarakat,” kata Adi.

Dalam acara halal bihalal ditandai dengan saling bersalam-salaman antar semua pimpinan dan anggota DPRD Surabaya, pimpinan sekretariat DPRD, semua ASN dan karyawan, dan wartawan yang hadir. Juga ditandai doa yang dipimpin oleh H. Minun Latief, anggota DPRD Kota Surabaya.

Setelah halal bihalal, semua pimpinan dan anggota komisi melakukan rapat internal, membahas surat-surat yang masuk.

“Besok kami menggelar rapat Badan Musyawarah, membahas laporan sejumlah panitia khusus. Diantaranya yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Surabaya tahun anggaran 2023,” kata Adi.

Dikatakan, DPRD Kota Surabaya terus mengoptimalkan kinerja. Pada fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah, para legislator dengan berupaya merampungkan pembahasan sejumlah Raperda, memaksimalkan fungsi budgeting atau anggaran, serta mengintensifkan fungsi pengawasan pembangunan dan pemerintahan.

“Kami pergunakan waktu yang tersedia untuk memacu kinerja sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, sebelum masa bakti DPRD Kota Surabaya 2019-2024 berakhir. Di tahun ini akan ada pelantikan para legislator baru,” kata Adi Sutarwijono. (B4M)