Surabaya – Lensaparlemen.id
Dorong badan usaha milik daerah (BUMD) lebih sehat dan transparan, persoalan lama seperti utang-piutang diminta tidak menghambat kinerja manajemen saat ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja BUMD agar lebih sehat, transparan, dan profesional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong penyelesaian persoalan lama secara proporsional tanpa membebani manajemen saat ini.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa berbagai persoalan masa lalu, khususnya terkait utang-piutang atau kebijakan sebelumnya, tidak seharusnya menjadi beban dalam pengelolaan BUMD saat ini.
“Saya sudah meminta kepada jajaran, termasuk di PD Pasar Surya maupun entitas lain seperti Kebun Binatang Surabaya, apabila ada persoalan di masa lalu, khususnya terkait utang-piutang, sebaiknya tidak dibebankan pada masa pemerintahan sekarang. Jika itu dibebankan, tentu akan menyulitkan,” ujar Eri, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, langkah ini penting agar roda organisasi tetap berjalan efektif dan tidak terhambat oleh persoalan yang sudah terjadi di periode sebelumnya.
Pemkot Surabaya menilai bahwa penataan ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola BUMD yang lebih baik. Dengan sistem yang sehat dan transparan, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Eri menambahkan, penyelesaian persoalan lama secara tuntas akan memberikan ruang bagi manajemen saat ini untuk lebih fokus pada peningkatan layanan dan kinerja perusahaan.
Dengan demikian, keberlanjutan program dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal tanpa gangguan dari beban masa lalu.
“Harapannya, persoalan-persoalan tersebut bisa segera diselesaikan. Sehingga ke depan kita bisa melangkah lebih baik dan menjalankan program dengan lebih lancar,” pungkasnya.
Reporter: B4M | Editor: Redaksi
