dr. Zuhrotul Mar’ah Siap Tindak Lanjuti Keluhan BPJS Kesehatan ke Dinas Kesehatan Surabaya
Surabaya – Lensaparlemen.id
Sedikitnya 50 warga di kawasan Krembangan, Surabaya, mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan yang belum terbit meski proses pendataan dan pengajuan administrasi telah dilakukan. Keluhan itu mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Surabaya, Zuhrotul Mar’ah, di RT 8 RW 7 Kalianak Gang Lebar, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Rabu malam (20/5/2026).
Selain persoalan BPJS Kesehatan, warga juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan puskesmas yang dinilai lambat serta masalah drainase lingkungan yang disebut menjadi penyebab banjir saat hujan turun.
Kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun sidang kedua itu dihadiri ratusan warga yang memanfaatkan forum untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Dalam sesi dialog, Koordinator Kader Surabaya Hebat (KSH) menyampaikan banyak warga telah didata dan diajukan untuk memperoleh BPJS Kesehatan, namun hingga kini kartu kepesertaan belum juga aktif.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat kecil kesulitan memperoleh kepastian layanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.
“Kami selaku KSH sudah membantu mengurus data warga. Tetapi saat warga datang untuk cek kesehatan, ternyata mereka masih belum memiliki BPJS. Padahal pengajuan sudah dilakukan, namun prosesnya terasa rumit,” ujarnya dalam forum reses.
Ia menyebut sebagian warga bahkan telah menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan penerbitan BPJS Kesehatan.
“Tolong bantu warga kecil agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Banyak warga mengadu karena BPJS mereka belum keluar meski sudah lama mengurus,” katanya.
Keluhan mengenai BPJS Kesehatan tersebut menjadi salah satu aspirasi utama warga Krembangan dalam reses DPRD Surabaya kali ini.
Selain persoalan administrasi BPJS Kesehatan, warga juga mengeluhkan pelayanan di puskesmas yang dinilai belum optimal akibat keterbatasan tenaga medis.
Salah seorang warga setempat, Wahyu, mengaku harus menunggu lama saat berobat di puskesmas karena jumlah dokter yang bertugas dinilai masih minim.
“Dokternya cuma dua orang. Saya seharusnya dilayani pukul 08.30 WIB, tetapi molor sampai pukul 10.30 WIB,” ungkapnya.
Wahyu berharap jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dapat ditambah agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan efektif.
Keluhan pelayanan kesehatan tersebut dinilai penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang bergantung pada fasilitas kesehatan pemerintah.
Selain layanan kesehatan, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian warga. Mereka mengeluhkan peninggian paving jalan yang dinilai tidak diimbangi pembenahan drainase lingkungan.
Akibatnya, air hujan disebut kerap meluap hingga masuk ke rumah warga
“Dulu rumah saya tidak pernah kebanjiran, sekarang malah banjir. Paving ditinggikan, tetapi saluran airnya tidak diperhatikan.
Akibatnya hujan sedikit saja sudah banjir,” keluh seorang warga.
Warga berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap sistem drainase agar persoalan banjir lingkungan tidak terus berulang.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, dr. Zuhrotul Mar’ah memastikan seluruh aduan warga akan ditindaklanjuti, terutama terkait BPJS Kesehatan yang hingga kini belum terbit.
“Tadi ada pertanyaan dari KSH terkait warga yang sudah didata untuk BPJS Kesehatan. Saat saya tanyakan jumlahnya sekitar 50 warga, tetapi sampai hari ini BPJS mereka belum juga terbit,” ujarnya kepada awak media usai kegiatan reses.
Ia menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya guna mencari solusi atas kendala administrasi yang dihadapi masyarakat.
“Nanti akan kami tindak lanjuti ke Dinas Kesehatan. Kami ingin mengetahui apa kendalanya sehingga warga sampai sekarang belum memiliki BPJS Kesehatan,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan warga Surabaya tetap dapat memperoleh layanan kesehatan menggunakan KTP Surabaya meski BPJS Kesehatan belum aktif.
“Insyaallah, walaupun warga belum memiliki BPJS Kesehatan, untuk berobat di Surabaya seperti yang disampaikan Pak Wali Kota cukup menggunakan KTP,” jelasnya.
Ia juga memastikan tidak ada pungutan biaya bagi warga yang berobat ke puskesmas menggunakan identitas kependudukan Surabaya.
“Tadi saya tanyakan apakah saat berobat ke puskesmas ada biaya yang ditarik. Warga menjawab tidak ada,” ungkapnya.
Menurut dr. Zuhro, kepemilikan BPJS Kesehatan tetap penting sebagai perlindungan jangka panjang, terutama saat masyarakat membutuhkan pelayanan rumah sakit.
“BPJS Kesehatan itu ibarat sedia payung sebelum hujan. Ada rasa tenang ketika sudah memiliki BPJS. Jika sewaktu-waktu harus ke rumah sakit, warga tidak perlu repot mengurus administrasi,” tuturnya.
Warga berharap hasil reses DPRD Surabaya tersebut tidak berhenti pada penyerapan aspirasi semata, tetapi segera ditindaklanjuti agar persoalan BPJS Kesehatan, pelayanan puskesmas, dan banjir lingkungan dapat segera teratasi.
Reporter: Bambang
Editor: Redaksi
