Aspirasi Warga Tambak Asri soal Perlindungan Atlet Siswa, Infrastruktur Lingkungan, hingga Bantuan Sosial Mengemuka dalam Reses
Surabaya – Lensaparlemen.id
Anggota DPRD Kota Surabaya Fraksi gabungan PDI Perjuangan–PAN, dr. Zuhrotul Mar’ah, mendorong adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi atlet pelajar di Surabaya. Usulan tersebut mencuat dalam kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun sidang kedua di kawasan RW 6 RT 1–36 Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan warga itu, berbagai aspirasi masyarakat disampaikan, mulai dari perlindungan jaminan sosial atlet siswa, pembangunan infrastruktur lingkungan, hingga akses bantuan sosial bagi warga pendatang di Kota Surabaya.
Salah satu aspirasi datang dari perwakilan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Anfid, yang menyoroti belum adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi atlet pelajar yang mengalami cedera saat latihan maupun pertandingan.
Menurutnya, sejumlah atlet siswa kerap mengalami cedera olahraga seperti patah tulang, namun biaya pengobatan tidak dapat ditanggung BPJS Kesehatan karena masuk kategori kecelakaan olahraga.
“Anak-anak kami masih usia sekolah, mulai SD sampai SMP. Saat latihan terkadang terjadi cedera, tetapi ketika dibawa ke rumah sakit tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Kami berharap ada solusi agar atlet pelajar juga mendapatkan perlindungan,” ujarnya dalam forum reses.
Menanggapi aspirasi tersebut, dr. Zuhrotul Mar’ah menyatakan persoalan perlindungan atlet muda menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan keselamatan dan jaminan kesehatan generasi muda yang berprestasi.
“Ada aspirasi warga terkait atlet pelajar yang mengalami cedera saat latihan maupun pertandingan. Saat ini BPJS Kesehatan belum dapat mengakomodasi karena belum ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk atlet siswa,” katanya kepada awak media usai kegiatan.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya itu menegaskan pihaknya akan membawa usulan tersebut dalam pembahasan di tingkat komisi maupun Badan Anggaran DPRD Surabaya agar ke depan atlet pelajar memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami berharap seluruh atlet bisa tercover BPJS Ketenagakerjaan, termasuk atlet usia sekolah, baik SD, SMP maupun pelajar lainnya,” tegasnya.
Selain persoalan BPJS, warga juga mengeluhkan pembangunan pavingisasi dan infrastruktur lingkungan yang disebut belum terealisasi sejak 2022 hingga 2024.
Menurut dr. Zuhrotul, kondisi tersebut dipengaruhi kendala regulasi berupa aturan perwali yang membuat sejumlah wilayah belum dapat mengakses dana kelurahan secara optimal.
“Pokok pikiran DPRD juga harus menunggu antrean. Kami berharap ada kebijakan khusus untuk wilayah yang terkendala legalitas tanah, karena warga tetap menjalankan kewajibannya membayar pajak dan retribusi,” tuturnya.
Ia menilai masyarakat di kawasan Tambak Asri tetap berhak memperoleh pembangunan yang layak meskipun terdapat persoalan administratif terkait legalitas lahan.
Dalam kesempatan itu, dr. Zuhrotul juga menyoroti aturan yang membatasi warga pendatang baru di Surabaya untuk menerima bantuan sosial selama 10 tahun setelah perpindahan administrasi kependudukan.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak seharusnya berlaku untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan karena keduanya merupakan hak dasar masyarakat.
“Kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar warga. Kalau seseorang sudah menjadi warga Surabaya, maka hak-haknya juga harus tetap diperhatikan,” ujarnya.
Ia menambahkan kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu sehingga pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan.
“Dalam perjalanan hidup, kondisi ekonomi seseorang bisa saja menurun. Karena itu hak dasar masyarakat harus tetap dijamin sesuai amanat UUD 1945,” pungkasnya.
Reporter: Bambang
Editor: Redaksi
