LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Surabaya Selatan yang semula dijadwalkan dimulai pada tahun 2026 harus ditunda. Penundaan ini terjadi akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebesar Rp730 miliar.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pembangunan RS Surabaya Selatan awalnya direncanakan dimulai tahun ini. Namun, kebijakan pemotongan TKD membuat Pemkot perlu menyesuaikan prioritas anggaran.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, Ajeng Wira Wati, membenarkan bahwa rencana pembangunan RS Surabaya Selatan harus ditunda. Fokus anggaran tahun depan akan diarahkan pada sektor lain yang lebih mendesak.
“Rencana bangun RS Surabaya Selatan di tahun depan memang ditunda, karena fokus ke anggaran lain,” ujar Ajeng di Surabaya, Kamis (23/10/2025).
Menurut Ajeng, proyek tersebut telah melalui kajian matang, namun keputusan pemerintah pusat mengenai pengurangan dana transfer daerah membuat pelaksanaannya harus diundur.
Ia menegaskan, pembangunan RS Surabaya Selatan hanya ditunda, bukan dibatalkan, dan diharapkan dapat tetap dilanjutkan mengingat pentingnya layanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya.
Selain itu, Komisi D DPRD Surabaya juga memastikan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas anggaran, termasuk peningkatan layanan di RSUD dr. Soewandhi, RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), dan RSUD Eka Chandrarini (EC).
Ajeng menambahkan, meskipun RS Surabaya Selatan belum terbangun, kebutuhan layanan kesehatan masyarakat masih dapat diakomodasi melalui tiga rumah sakit daerah tersebut.
“Meskipun belum terbangun RS Surabaya Selatan, kita masih bisa meng-cover di RSUD dr. Soewandhi, BDH, dan RS Eka Chandrarini,” jelasnya.
Rencana pembangunan RS Surabaya Selatan kemungkinan dapat dimulai kembali pada tahun 2027, dengan opsi kerja sama antara Pemkot Surabaya dan pihak swasta.
“Pembangunan RS Surabaya Selatan hanya ditunda, bukan tidak jadi dibangun,” pungkas Ajeng.
B4M/Lensa Parlemen
