LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian p anggaran pendidikan tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Ajeng Wira Wati, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, dalam keterangan kepada media lensaparlemen.id, usai pembahasan APBD tahun 2026 bersama dinas pendidikan kota surabaya, Senin (20/10).
Menurut Ajeng, terdapat pengurangan anggaran dari sebelumnya Rp2,3 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp2,1 triliun di tahun 2026, atau turun sekitar Rp116 miliar. Namun ia menegaskan, pengurangan ini tidak berarti adanya pemotongan pada program prioritas, melainkan penyesuaian akibat sebagian dana yang kini langsung disalurkan melalui pemerintah pusat.
“Salah satu contohnya tunjangan profesi guru yang sebelumnya dikelola daerah, kini langsung ditangani pusat. Tapi tidak ada kendala, nominalnya tetap sama seperti tahun 2025,” jelas Ajeng.
Di sektor pembangunan fisik, Pemerintah Kota Surabaya akan fokus pada pembangunan unit sekolah baru, terutama SD dan SMP di wilayah padat penduduk. Ajeng menyebut, pembangunan SD yang sempat tertunda pada 2025 akan dilanjutkan tahun depan di Tambak Wedi.
Sementara itu, untuk tingkat SMP, tiga sekolah telah dibangun pada tahun 2025. Dua lagi akan dibangun pada 2026 di wilayah Gunung Anyar dan Sambi Kerep.
“Tambahan lokasi seperti Tambak Wedi, Medokan, dan Warugunung juga tetap kami dorong, baik untuk pembangunan kelas, ruang lapangan, maupun fasilitas lainnya,” ujarnya.
Satu rencana pembangunan SMP di Karang Pilang disebut urung direalisasikan pada 2026, disinyalir karena faktor aset atau kesiapan lahan.
Ajeng juga menegaskan bahwa beasiswa untuk guru PAUD akan tetap dilanjutkan. Saat ini, guru PAUD menerima honorarium sebesar Rp700 ribu untuk yang mengajar di lingkup RW. Syarat kualifikasi guru PAUD baru diwajibkan lulusan S1, namun guru lama tetap diberi keberlanjutan hak. Banyak guru Paud yang ingin dinaikan jaspelnya karena sama dengan KSH, sekaligus bisa menjawab kekurangan guru karena syarat minimal pendidikan.
Tak hanya itu, pada 2026 Pemerintah Kota juga menganggarkan Rp4,4 miliar untuk program pendidikan gratis bagi anak-anak TK dari keluarga miskin.
“Ada sekitar 7.331 anak TK dari keluarga tidak mampu yang akan menerima bantuan pendidikan gratis. Ini kami sinergikan dengan Dinas Sosial,” ujar Ajeng.
Ajeng juga menyoroti pentingnya realisasi pendidikan gratis 13 tahun, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemkot Surabaya didorong untuk memastikan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan SD dan SMP berjalan baik, termasuk di wilayah dengan minim fasilitas pendidikan seperti Semampir dan Tambak Wedi.
“Masih banyak warga yang kesulitan membayar SPP, terutama yang berada di sekolah swasta. Pembangunan sekolah negeri menjadi solusi penting untuk menjawab kebutuhan itu,” kata Ajeng.
Ajeng juga menyebut bahwa pihak Komisi D akan terus mengawal serapan anggaran pendidikan agar terealisasi optimal, mengingat target serapan APBD tahun 2025 sendiri diharapkan mencapai 85 persen.
Ajeng memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan akan tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari APBD. Meskipun ada dinamika serapan anggaran lintas sektor, seperti beasiswa SMA/SMK di bawah Dinas Kesra, maupun beasiswa kuliah Pemuda Tangguh, semuanya tetap masuk dalam fungsi pendidikan.
“Total anggaran pendidikan saat ini sekitar 17,4 persen, tapi jika ditambahkan dengan yang di Kesra dan sektor lain, target lebih dari 20 persen akan tercapai,” pungkasnya.
B4M/Lensa Parlemen
