LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, atau yang akrab disapa Yona, memberikan penjelasan penting tentang pengawasan dan pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Dalam kesempatan ini, Yona menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada implementasi di sekolah, namun juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan manfaatnya maksimal bagi siswa.
Setelah melakukan uji coba di SDN Kedurus 1 Surabaya, Yona menyatakan bahwa pengawasan terhadap program ini harus lebih terperinci. “Pengawasan yang melibatkan pihak sekolah, Puskesmas, dan Dinas Pendidikan sangat penting. Puskesmas, misalnya, harus terlibat dalam memonitor kesehatan siswa untuk memastikan mereka menerima asupan gizi yang cukup,” ujarnya kepada awak media di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Senin, (2/11).
Yona juga mengusulkan agar Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal sekali seminggu.
Selain itu, Yona juga menyatakan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak. Dinas Pendidikan perlu memastikan bahwa sekolah memiliki fasilitas yang mendukung, sementara Fakultas Gizi diharapkan turut memberikan edukasi kepada siswa dan guru mengenai pentingnya pola makan sehat.
“Guru juga harus berperan aktif dalam memantau perkembangan siswa, baik dalam kesehatan maupun kebiasaan makan mereka,” lanjutnya.
Pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, sekolah, Puskesmas, hingga orang tua siswa. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan program ini, dari pengawasan makanan yang disediakan hingga edukasi tentang pola makan sehat.
Menurut Yona, Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Program Makanan Bergizi (MBG), antara lain:
1. Dinas Pendidikan Daerah: Berperan dalam koordinasi dan pengawasan di sekolah-sekolah.
2. Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru): Aktif dalam memonitoring pelaksanaan program dan mengedukasi siswa.
3. Puskesmas: Memeriksa kesehatan siswa secara rutin dan memberikan penyuluhan tentang gizi.
4. Fakultas Gizi atau Ahli Gizi: Merancang menu makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
5. Orang Tua Siswa: Mendukung program dengan memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi di rumah.
6. Penyedia Layanan Makanan: Menyediakan makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan.
7. LSM dan Organisasi Non-Pemerintah: Membantu evaluasi dan pengawasan program.
Yona juga mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk melibatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam program MBG. Dengan menggunakan produk lokal, seperti beras dan bahan makanan lainnya dari UMKM, program ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas gizi siswa, tetapi juga mendukung perekonomian lokal.
“UMKM yang terlibat akan merasakan dampak positif, dan program ini memberikan efek ganda yang baik bagi masyarakat dan perekonomian kota,” kata Yona, legislator Gerindra.
Pada uji coba di SDN Kedurus, Yona mencatat adanya peningkatan nilai akademik siswa yang signifikan. “Tren positif terlihat dari kenaikan nilai akademik, meskipun ada beberapa siswa yang stagnan atau menurun, namun jumlahnya tidak signifikan,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan lebih lanjut, Yona juga menyebutkan telah menyusun buku panduan untuk membantu implementasi program MBG di sekolah lain. Buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari hasil evaluasi hingga pedoman menu makanan dan dukungan kesehatan siswa.
“Dengan langkah terkoordinasi dan melibatkan semua pihak, Program MBG dapat berjalan optimal, memberikan manfaat besar bagi kesehatan siswa, dan meningkatkan prestasi belajar mereka,” pungkasnya. (B4M)
