LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan makanan bergizi bagi siswa sekolah dasar di Surabaya, diyakini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian daerah, terutama jika pelaksanaannya melibatkan UMKM setempat. Pendapat ini disampaikan oleh Yona Bagus Widiatmoko, Ketua Komisi A DPRD Surabaya di Kantor DPRD Surabaya, Kamis (21/11/2024).
Menurut Yona, pengawasan yang cermat sangat diperlukan agar program ini tepat sasaran dan berjalan dengan efisien. “Program makan bergizi gratis ini harus kita kawal bersama-sama, jangan sampai tidak tepat sasaran. Kalau dibuat dapur umum, tinggal bagaimana mekanismenya, karena hingga saat ini kita belum tahu secara pasti,” ujarnya.
Yona menambahkan bahwa melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan untuk program ini sangat penting, tidak hanya untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal, tetapi juga untuk mempermudah pengawasan.
“Mekanisme pelaksanaan yang melibatkan UMKM bisa lebih mudah dikontrol. Ini seperti yang disampaikan oleh Presiden. Dengan melibatkan UMKM, pengawasan bisa lebih ketat, karena ini berkaitan dengan kualitas makanan dan distribusi, mengingat tidak semua sekolah mudah dijangkau,” jelasnya.
Politisi muda dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini berbeda dengan bantuan permakanan untuk dampak bencana alam.
“Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak sekolah. Dengan melibatkan UMKM, khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman, mereka yang selama ini terdampak bisa bangkit kembali. Ini yang akan kita atur bersama, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yona juga mengingatkan bahwa Pemkot Surabaya perlu melakukan verifikasi yang ketat terhadap pelaku UMKM yang akan terlibat dalam program ini, termasuk memastikan bahwa mereka memenuhi berbagai persyaratan, seperti sertifikat halal dan standar keamanan pangan.
“Pemkot harus melakukan verifikasi internal terhadap pelaku UMKM untuk memastikan mereka memenuhi syarat, agar kualitas makanan yang diberikan sesuai dengan standar,” katanya.
Dengan pendekatan yang tepat, program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan peluang baru bagi UMKM, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah.
Yona juga mengingatkan agar keterlibatan UMKM dibatasi jumlahnya. “Jika satu UMKM harus menyediakan makanan dalam jumlah yang sangat besar, maka akan sulit untuk mengawasi kualitasnya. Oleh karena itu, ada baiknya ada pembatasan kuota. Untuk UMKM rumahan yang belum memiliki sertifikat atau berbadan hukum, mereka bisa dilibatkan melalui kerja sama dengan UMKM yang sudah memenuhi syarat,” pungkasnya. (B4M)
