LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Menjelang pelaksanaan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang direncanakan berlangsung pada akhir September 2025, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bersama 38 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Timur. Agenda ini digelar di Hotel Vasa, Surabaya, pada Minggu malam (29/6/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal menghadapi momentum penting partai.
Ketua DPW PPP Jatim, Hj. Mundjidah Wahab, menegaskan bahwa Rakorwil ini menjadi ajang pemantapan barisan politik daerah guna menyatukan langkah dalam menyongsong perubahan kepemimpinan di tingkat nasional partai.
“Para DPC PPP se-Jatim yang memiliki hak suara di muktamar kita kumpulkan untuk menjaga kekompakan dan soliditas dalam satu barisan dan satu komando, biar mereka tidak maju sendiri-sendiri. Ini penting agar kita bisa mendapatkan pemimpin yang dapat membesarkan PPP dan bisa kembali ke Senayan (DPR RI),” ujar Mundjidah.
Jawa Timur, lanjutnya, menjadi wilayah dengan jumlah DPC terbanyak secara nasional, menjadikan posisinya sangat strategis dalam menentukan arah politik partai ke depan. Oleh karena itu, penguatan sinergi antardaerah menjadi prioritas utama.
Ketika ditanya mengenai persiapan menjelang Muktamar, Mundjidah menyampaikan bahwa kondisi internal DPW PPP Jatim tetap terjaga dan solid. Ia pun menekankan pentingnya menjaga kesatuan sikap menjelang momen penting tersebut. “Makanya, kami memantapkan dan menjaga kekompakan agar tidak ada satu daerah (DPC) pun punya suara lain. Kita harus satu komando,” tegas mantan Bupati Jombang itu.
Terkait figur calon ketua umum, Mundjidah belum membuka arah dukungan. Ia menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada tokoh yang secara resmi diusung oleh DPW PPP Jatim. “Masak diumbar di sini, nanti mambu angin. Itulah yang kita lakukan hari ini. Tidak ada arahan untuk satu calon pun,” katanya.
Menanggapi munculnya nama Amran Sulaiman dalam bursa calon ketua umum, Mundjidah mengaku belum menentukan sikap. “Jadi kita tidak bisa mengarah ke mana-mana dulu,” ujarnya.
Di samping pembahasan soal Muktamar, Rakorwil juga dimanfaatkan untuk mempersiapkan kelengkapan administratif DPC dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik menuju Pemilu 2029. Mundjidah berharap agar konsistensi dan kebersamaan kader tetap terjaga demi perolehan suara yang lebih baik di masa depan. “Banom-banom (Badan Otonom) pun sudah mulai kita gerakkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa kepanitiaan nasional Muktamar 2025 telah terbentuk. Namun, lokasi penyelenggaraan masih dalam proses finalisasi.
“Kalau waktu pelaksanaan kira-kira September 2025, cuma tempatnya masih akan dipastikan dan disampaikan segera,” kata Arwani.
Arwani juga menanggapi aspirasi 20 DPW di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur, yang mendorong adanya regenerasi kepemimpinan di tubuh PPP. Menurutnya, agenda tersebut memang menjadi salah satu fokus utama dalam Muktamar mendatang.
Ia merinci tiga poin krusial yang akan dibahas: pertama, aspek teknis pelaksanaan muktamar, termasuk fasilitasi peserta dari seluruh tingkatan struktur partai agar forum berlangsung demokratis dan efektif; kedua, pembahasan materi utama, yaitu evaluasi AD/ART serta penguatan arah perjuangan ideologis PPP dalam konteks kebangsaan dan pengabdian kepada umat.
“Ini semua memang penting untuk menjadi landasan kinerja dari partai ke depan dan landasan dalam membuat kebijakan,” jelasnya.
Poin ketiga, lanjut Arwani, adalah penyusunan kepengurusan baru di tingkat DPP, termasuk pemilihan ketua umum.
Ketika dimintai komentar soal nama-nama kandidat yang mulai beredar, Arwani memilih untuk tidak menyebutkan secara spesifik.
“Siapapun kader PPP boleh mengikuti tahapan ini. Nama-nama atau siapa yang sekarang ini dimunculkan, kami belum bisa sampaikan. Nanti saja ya, justru yang pas tanyakan saja kepada teman-teman DPC yang punya suara, siapa calon pilihannya,” tuturnya.
Saat ditanya secara langsung apakah dirinya mendukung adanya perubahan dalam kepemimpinan partai, Arwani memberikan jawaban diplomatis:
“Ya monggo saja ditanyakan kepada pemilik suara,” pungkasnya.
(B4M/Lensa Parlemen)
