Kepala Dinsos Surabaya Jelaskan Mekanisme Penetapan Status Miskin dan Pra-Miskin

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Anna Fajriatin, memberikan penjelasan terkait sistem penentuan status miskin dan pra-miskin yang menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi D DPRD Kota Surabaya. Hal ini berkaitan dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 jalur afirmasi untuk SD Negeri dan SMP Negeri.

Menjawab pertanyaan media lensaparlemen.id, terkait penilaian status Keluarga Miskin dan pra miskin, usai rapat dengar pendapat, Anna menjelaskan bahwa penilaian status kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pengamatan visual atau satu indikator saja.

“Artinya begini. Tidak bisa kita lihat dengan kasat mata dan satu indikator. Misalnya, oh dia punya motor, maka dia tidak miskin. Tidak bisa begitu, karena ada 99 indikator. Nah, masing-masing indikator itu ada pembobotannya. Nah, begitu diisi semua total, maka akan keluar dengan metode PMT, proxy mean test namanya,” kata Anna, Senin (14/4/2025).

Ia menekankan bahwa hasil dari metode proxy mean test akan menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau pra-miskin. Penetapan ini tidak bisa dilakukan secara subjektif oleh siapapun.

“Nah, proxy mean test itu akan menentukan, oh dia miskin, oh dia pramiskin. Bukan Anna, bukan lurah, bukan camat, bukan RT, bukan RW. Jadi, begitu isian ini akan ditulis lengkap.” ujarnya.

Anna juga merinci sejumlah indikator yang digunakan dalam penilaian tersebut. “Misalnya ya, tadi punya asetnya apa? Aset ya. Kemudian dia sehari-hari minumnya pakai air apa? Kemudian kompornya pakai apa? Gas atau LPG atau apa? Listriknya berapa watt? Kemudian jenis lantainya seperti apa? Jenis keramiknya seperti apa? Kamar mandinya bagaimana? Klosetnya leher angsa atau bukan? Jadi, itu satu kesatuan utuh, teman-teman. Jadi, tidak bisa satu langsung ngomong, oh ini tidak miskin, tidak bisa.” jelasnya.

Ditanya terkait proses pendataan, Anna menyampaikan bahwa itu dilakukan secara bertahap dari tingkat bawah.

“Nantinya. Pendataan itu berjenjang, dari RT, RW, lurah, camat. Jadi, yang pertama dari tingkat bawah RT dulu, dari RT, RW, kemudian camat, lurah, dan lain-lain. Sampai dengan kami.(Dinsos.red) Nah, dari RT, RW, ini pun nanti juga akan ada berita acara. Itu yang diketahui oleh warga sekitar,” katanya.

Ia memastikan bahwa sistem tersebut sudah berjalan dan terbuka untuk dievaluasi jika diperlukan.

“Seperti itu. Ini insya Allah sudah jalan. Makanya kalau memang tadi disampaikan (Dewan) , tidak apa-apa. Di-reminder ke saya, tidak apa-apa. Di-reminder ke Pak Camat, tidak apa-apa. Nanti kami akan coba cek bersama-sama dengan teman-teman ke bawah,” tuturnya

Anna menegaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang paling benar dalam soal data, karena data bersifat dinamis dan terus berubah.

“Seperti itu. Jadi, tidak ada yang apa ya? Lanjutnya,Tidak ada yang paling bagus. Karena data ini data dinamis. Jadi, ayolah kita berusaha menyajikan data yang paling valid seperti ini,” Ungkapnya

Ia juga menyebutkan bahwa pembaruan data dilakukan dua kali dalam setahun. “Update datanya itu satu tahun dua kali, sesuai dengan perwali. jadi gini. Kalau misal ada permasalahan-permasalahan sosial, apakah dia harus masuk database warga miskin? Kalau memang dia tidak masuk. Karena misalnya setelah kita lakukan updating, ternyata ada data yang baru muncul. Apakah pemerintah kota diam? Tidak,” jelasnya.

Menurutnya, Pemkot Surabaya aktif memberikan berbagai bentuk intervensi bantuan. “Banyak intervensi yang diberikan. Tadi itu ada CSR. Kami pun juga bisa menyampaikan itu ke kementerian sosial misalnya. Ataupun ke CSR, ke lembaga CSR yang lain,” Ungkapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir, sebab pemerintah kota sangat peduli terhadap kesejahteraan warganya.

“Jadi, jangan takutlah. Insyaallah Pemerintah Kota Surabaya itu aware banget dengan keluarga miskin,” pungkasnya. (B4M)