LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, H. Luthfiyah, S.Psi., menekankan pentingnya prinsip kejujuran dan keadilan dalam seluruh proses penerimaan siswa baru. Hal ini disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dispendukcapil Kota Surabaya, Senin (14/4/2025).
“Sebagai wakil rakyat, saya berharap sistem ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Luthfiyah. Ia menyoroti bahwa sistem zonasi, prestasi, dan nilai rapor harus dijalankan dengan prinsip keadilan yang nyata dan berdasarkan realita pendidikan siswa sejak kelas 1 hingga kelas 6.
Menurutnya, jalur prestasi, termasuk prestasi rapor, perlu mendapatkan perhatian khusus agar proses seleksi tidak disusupi ketidakjujuran. “Jalur prestasi ini harus benar-benar diselesaikan dengan baik, jujur, dan adil,” tegasnya.
Ia juga menyambut baik adanya empat jalur dalam sistem penerimaan tahun ini, yakni jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi, dan jalur domisili, sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan bahwa keempat jalur tersebut ditujukan untuk menampung sekitar 38.000 lulusan SD di Surabaya. Salah satu yang mendapat sorotan positif adalah peningkatan kuota jalur afirmasi dari 15 persen menjadi 20 persen, guna memberi peluang lebih besar kepada anak-anak dari keluarga miskin (gamis) dan pra-gamis.
Selain itu, kuota jalur mutasi ditetapkan sebesar 5 persen, sementara jalur prestasi meningkat dari 30 persen menjadi 35 persen, mencakup prestasi non-akademik dan nilai rapor. Jalur domisili diberi alokasi sebesar 40 persen, dibagi menjadi dua kategori: domisili satu dan domisili dua, masing-masing 20 persen.
“Insya Allah, sistem ini bisa dijalankan dengan baik dan warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan bisa mengakses pendidikan secara adil,” kata Luthfiyah.
Meski begitu, Luthfiyah juga menegaskan bahwa sekolah swasta tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan Surabaya. “Kita tidak bisa sepenuhnya mendominasi sekolah negeri. Banyak orang tua mampu memilih sekolah swasta yang lebih bonafide untuk anak-anak mereka,” ujarnya.
Luthfiyah Politisi dari partai Gerindra ini berharap, bagi siswa dari keluarga kurang mampu (Gamis dan Pra Gamis) yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri, Pemerintah Kota Surabaya tetap memberikan bantuan agar mereka tetap bisa bersekolah di sekolah swasta.
“Yang terpenting adalah tidak ada anak Surabaya yang putus sekolah hanya karena persoalan kuota atau kemampuan ekonomi,” pungkasnya. (B4M)
 tahun ajaran 2025/2026, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya,){kind=link}