LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johari Mustaman, mengajak seluruh anggota legislatif dan masyarakat untuk menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum penting dalam refleksi diri dan pelayanan yang lebih baik bagi warga kota.
Dalam keterangannya menyambut datangnya 1 Muharram 1447 Hijriyah, Johari menekankan pentingnya evaluasi terhadap capaian selama setahun ke belakang, serta menyusun rencana kerja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tentunya sebagai umat Islam harus melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan tahun sebelumnya, dan kemudian merencanakan kebaikan serta manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya oleh para anggota DPRD Kota Surabaya,” ujar Johari Mustaman yang biasa disapa Bang Jo, Kamis (26/6/2025).
Bang Jo menjelaskan bahwa dalam kalender Islam, pergantian tahun dimulai sejak terbenamnya matahari, sehingga 1 Muharram 1447 H sudah dimulai sejak malam hari sebelumnya. Bagi Johari, momen ini merupakan saat terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ini saat yang tepat untuk meneguhkan komitmen dalam menjalankan program-program kebaikan, demi kemaslahatan masyarakat Surabaya,” tegasnya.
Terkait dinamika internal PKS, Johari juga menyampaikan bahwa tahun ini menjadi momen restrukturisasi kepemimpinan di berbagai tingkatan. Hal itu diharapkan membawa semangat baru dalam kerja-kerja politik dan pelayanan sosial di lapangan.
“Insyaallah, PKS di tahun 1447 Hijriyah ini sedang dalam proses restrukturisasi mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga daerah. Di Surabaya sendiri akan segera berlangsung pada bulan Juli ini,” kata Bang Jo, yang juga menjabat ketua DPD PKS Kota Surabaya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh umat Islam untuk menjadikan tahun baru Islam sebagai momen hijrah pribadi dan sosial, menuju kehidupan yang lebih baik.
“Kita harus punya niatan bahwa tahun baru 1447 Hijriyah lebih baik daripada tahun 1446 Hijriyah,” pungkasnya.
Momentum Tahun Baru Islam ini diharapkan mampu mendorong kesadaran kolektif, khususnya para pemangku kebijakan, untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (B4M)
