LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Ketua Harian DPP PKB dan Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah, yang membidangi pendidikan dari Fraksi PKB, menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Ais berharap, dengan kewenangan yang ia peroleh, program ini dapat memberikan manfaat lebih bagi warga yang membutuhkan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam wawancara dengan lensaparlemen.id pada Rabu (9/4), Ais Shafiyah menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan kuota sekitar 3.000 peserta dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yang kebetulan berasal dari Fraksi PKB.
“Kemarin Pak Lalu Arie Hadrian menginginkan agar kuota PIP untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo ada, karena beliau merasa penting untuk memastikan bahwa program ini menjangkau masyarakat di daerah tersebut,” ungkap Ais.
Sebagai Ketua Harian di DPP PKB, Ais merasa diberi kewenangan untuk mengelola kuota tersebut. Ia pun mengaku prihatin dengan banyaknya peserta PIP yang sebelumnya terputus, serta mahasiswa yang kehilangan KIP Kuliah.
“Saya merasa peran saya ini penting untuk membantu mereka yang kurang mampu, terutama yang membutuhkan dukungan pendidikan,” ujar Ais.
Untuk memastikan penerima manfaat yang tepat, Ais mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan kepala sekolah dan tim relawan yang membantu mengkoordinasikan program ini.
“Kami harus berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memastikan bahwa penerima PIP ini benar-benar memenuhi syarat sebagai warga miskin atau pra-sejahtera,” jelasnya.
Meski telah berkoordinasi dengan tim dan pihak sekolah, Ais mengungkapkan bahwa ia belum melakukan komunikasi langsung dengan Dinas Pendidikan Surabaya terkait hal ini. “Saya pernah menanyakan ke Dinas Pendidikan, tetapi mereka menyebutkan bahwa kewenangan untuk PIP ada di DPR RI, bukan di tingkat kota,” katanya.
Dengan segala upaya yang dilakukan, Ais berharap agar program PIP ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga Surabaya dan Sidoarjo, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan.
Ais juga menegaskan bahwa ia tidak ingin mengklaim program ini sebagai inisiatif pribadinya. “Saya ingin menyampaikan dengan jujur bahwa ini adalah program dari pemerintah, dan saya hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan dari DPR RI. Saya merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik di kota Surabaya,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ais juga menyoroti bahwa meski Wakil Ketua Komisi 10, Pak Lalu Arie Hadrian , berasal dari daerah pemilihan NTB, beliau turut memperhatikan wilayah Jawa Timur.
“Beliau sangat berharap jika kuota PIP di Jawa Timur bisa tersedia, dan saya berusaha untuk memastikan itu dapat terwujud,” pungkasnya. (B4M)
