LENSA PARLEMEN – SURABAYA
RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya menunjukkan kinerja positif dalam evaluasi triwulan pertama tahun anggaran 2025. Evaluasi ini dibahas bersama Komisi D DPRD Kota Surabaya dalam rapat resmi yang berlangsung awal pekan ini.
Plt Direktur RSUD BDH, dr. Arief Setiawan, menyampaikan bahwa secara umum capaian pendapatan dan pelayanan rumah sakit telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBD 2025.
“Pendapatan dari pelayanan medis sudah sesuai dengan target, begitu juga dengan aspek pelayanan yang tetap kami prioritaskan,” ujarnya kepada media lensaparlemen.id, usai rapat evaluasi.
dr. Arief juga menyatakan, meski target tercapai, terdapat beberapa tantangan pada triwulan pertama, terutama akibat banyaknya hari libur nasional yang berdampak pada berkurangnya operasi elektif. Hal ini secara langsung memengaruhi pendapatan rumah sakit.
“Triwulan pertama ini memang ada penurunan aktivitas operasi elektif karena hari libur yang cukup banyak. Namun ke depan, di triwulan kedua, kami akan genjot pelayanan, termasuk penambahan operasi elektif agar pendapatan kembali meningkat,” jelas dr. Arief.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kemandirian operasional rumah sakit. “Kami berusaha agar rumah sakit bisa mandiri dari sisi operasional dengan mengandalkan pendapatan internal, tanpa mengabaikan kualitas pelayanan.”
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, memberikan apresiasi atas kinerja RSUD BDH, namun turut memberikan catatan penting dalam evaluasi tersebut.
“Secara umum, pendapatan rumah sakit pada triwulan pertama cukup bagus, bahkan ada yang melebihi 100 persen dari target. Tapi year-on-year memang kurang dikit untuk keseluruhan, tapi secara umum baik,” katanya.
Imam juga menyoroti kondisi alat CT Scan di RSUD BDH yang sudah berusia 13 tahun, jauh melebihi batas ideal usia pakai yang biasanya berkisar 8–10 tahun. “Kami khawatir alat ini tidak lagi menghasilkan hasil yang presisi, yang tentu berisiko pada diagnosis pasien,” tegasnya.
Ia mendesak agar pihak rumah sakit segera mengganti peralatan tersebut. “Harga CT Scan baru memang sekitar Rp17 miliar, dan kami tahu rumah sakit punya dana itu, asal tidak ditarik dulu ke kas daerah oleh Pemerintah Kota seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkas Imam Syafi’i.
Evaluasi ini menjadi bagian dari pengawasan rutin DPRD terhadap pelayanan kesehatan di Surabaya, sekaligus mendorong peningkatan kualitas fasilitas kesehatan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. (B4M)
