LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Zurohtul Mar’ah, menyampaikan dukungan penuh atas pernyataan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait pentingnya sinergi antara guru dan orang tua dalam mendidik anak. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan wali kota pada kegiatan Masa Orientasi Orang Tua (MOOT) 2025 yang digelar di SMP Al-Hikmah, Minggu (20/7/2025).
Dalam wawancara bersama media lensaparlemen.id, Senin (21/7), dr. Zurohtul Mar’ah menegaskan bahwa peran guru dalam dunia pendidikan tidak bisa digantikan, apalagi disepelekan atau direspon dengan tindakan hukum yang gegabah.
“Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Wali Kota. Guru adalah mitra utama orang tua dalam membentuk karakter anak. Maka, jika terjadi masalah di sekolah, mari utamakan dialog, bukan laporan polisi,” tegas dr. Zuroh, yang dikenal aktif mendorong program pendidikan karakter di Surabaya.
Ia menilai bahwa akhir-akhir ini terjadi penurunan rasa hormat terhadap profesi guru, baik dari sebagian orang tua maupun anak-anak, yang bisa berdampak buruk pada proses pendidikan itu sendiri.
“Kami di Komisi D sering menerima laporan tentang miskomunikasi antara sekolah dan wali murid. Tapi sayangnya, ada kecenderungan sebagian orang tua langsung mengambil langkah hukum tanpa menelusuri akar masalahnya,” imbuhnya.
dr. Zuroh juga menyampaikan bahwa DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat jika terjadi konflik atau kesalahpahaman yang membutuhkan mediasi.
Selain itu, ia juga mengapresiasi konsep “Sekolahku adalah Rumahku, Guruku adalah Orang Tuaku” yang digaungkan Wali Kota Eri. Menurutnya, filosofi ini sangat relevan untuk memperkuat hubungan emosional antara anak dengan guru.
“Ketika anak merasa guru adalah bagian dari keluarganya, maka kedisiplinan yang diterapkan tidak akan dianggap sebagai kekerasan, tetapi bentuk kepedulian,” jelasnya.
Lebih lanjut, legislator perempuan dari PAN yang berprofesi dokter umum ini mengajak para orang tua di Surabaya untuk lebih terbuka dan introspektif, terutama jika anak mengalami masalah perilaku atau pergaulan.
“Kami tidak menoleransi kekerasan oleh siapa pun, termasuk guru. Namun, tidak semua teguran atau tindakan disipliner berarti kekerasan. Mari kita bedakan dengan bijak dan jangan buru-buru reaktif,” tutupnya.
Dengan adanya dukungan dari DPRD, Pemerintah Kota Surabaya diharapkan terus memperkuat kolaborasi antara rumah dan sekolah, demi mencetak generasi Surabaya yang cerdas, berakhlak, dan tangguh menghadapi tantangan zaman.
(B4M/Lensa Parlemen)
