LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan konsultatif ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 18–20 September 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari proses lanjutan dalam merancang rencana pinjaman Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya senilai Rp1,592 triliun untuk mendukung program strategis pembangunan Surabaya pada tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, Bahtiar Rifai, menjelaskan bahwa konsultasi ke Bappenas menjadi langkah penting setelah sebelumnya DPRD bersama Pemerintah Kota Surabaya berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Kalau pemkot berencana melakukan pinjaman daerah, maka harus mendapat persetujuan dari tiga kementerian, yakni Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas. Nah, yang kemarin belum adalah Bappenas,” jelas Bahtiar Rifai, saat ditemui media lensaparleme.id di ruang kerja DPRD Surabaya, Senin (22/9)..
Menurut Bahtiar, Bappenas memberikan apresiasi atas inisiatif Surabaya, mengingat tidak semua daerah berani mengambil langkah strategis melalui skema pinjaman daerah.
“Tidak semua kepala daerah berani mengambil akrobatik fiskal seperti ini,” ujarnya.
Rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,592 triliun tersebut akan dibagi ke dua lembaga keuangan. Sekitar Rp1,145 triliun akan diajukan melalui PT SMI, sementara Rp417 miliar direncanakan melalui Bank Jatim.
Setelah kunjungan ke Bappenas, DPRD Surabaya melanjutkan pembahasan melalui rapat Badan Anggaran yang digelar pada 22 September 2025. Rangkaian pembahasan akan berlangsung hingga akhir bulan:
Kamis, 25 September 2025: Penjabaran teknis dari Pemkot terkait skema pinjaman
Senin, 29 September 2025: Finalisasi angka-angka anggaran
Selasa, 30 September 2025: Paripurna APBD 2026
Proyeksi total APBD Surabaya tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp14,7 triliun. Dari jumlah tersebut, pinjaman Rp1,59 triliun akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis, di antaranya:
Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB): Rp125 miliar
Pelebaran Jalan Wiyung: Rp523,8 miliar
Underpass atau flyover Dolog: Rp50 miliar
Proyek Diversi Gunungsari: Rp100 miliar
Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU): Rp125 miliar
Pembangunan Pengendalian Banjir: Rp669 miliar
Soal skema bunga dan pokok pinjaman, Bahtiar menyebut masih menunggu penjabaran detail dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
“Hari ini (22/9) baru pengenalan global. Pemkot diminta untuk memaparkan secara rinci hari Kamis (25/9), termasuk skema bunga dan peruntukannya. Kita harus pastikan program rutin tidak terganggu,” jelasnya.
Rencana pinjaman ini dirancang agar dapat dilunasi sebelum masa jabatan Wali Kota Surabaya berakhir pada tahun 2029. Pinjaman akan dicairkan bertahap hingga tahun 2027. Saat ini, semua dokumen administrasi—termasuk studi kelayakan dan KUA-PPAS—telah disiapkan dan diajukan ke kementerian terkait.
Sementara itu, pinjaman awal senilai Rp452 miliar yang diajukan melalui Bank Jatim untuk program pembebasan lahan seperti di Gunungsari dan Wiyung masih menunggu evaluasi Gubernur Jawa Timur.
“Sudah diajukan dan tinggal menunggu evaluasi gubernur. Diharapkan akhir September bisa cair,” terang Bahtiar.
Meski mendukung rencana pinjaman ini, Bahtiar menegaskan bahwa keputusan final akan ditentukan melalui pembahasan internal DPRD secara kelembagaan.
“Saya pribadi mendukung, tapi institusi DPRD akan memutuskan dalam pembahasan bersama. Ini bukan keputusan ujug-ujug. Sudah dikonsultasikan sejak awal,” tandasnya.
Sebagai catatan, DPRD sebelumnya menolak rencana pinjaman untuk pembangunan RS Surabaya Selatan dan Utara, dan menyarankan penggunaan dana APBD murni untuk sektor kesehatan.
“Pinjaman ini difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, dan pengendalian banjir, bukan untuk bangun sekolah atau rumah sakit,” tegasnya.
B4M/Lensa Parlemen
