LENSA PARLEMEN – SURABAYA
DPRD Kota Surabaya kini tengah serius membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD sekaligus anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, yang akrab disapa Bang Jo, menyoroti berbagai isu strategis dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan Surabaya sebagai kota berdaya saing dan humanis.
Fokus Komisi D: Kesehatan dan Pendidikan Jadi Pilar RPJMD
Menurut Johari, misi pembangunan dalam RPJMD tidak dapat dipisahkan antar satu komisi dan yang lainnya. Namun, ia menekankan bahwa Komisi D, yang membidangi pendidikan dan kesehatan, memiliki peran vital dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya.
“Surabaya sudah tertinggi IPM-nya di Jawa Timur, tapi belum menjadi yang terbaik secara nasional. Ini tantangan kita,” ungkap Johari kepada media lensaparlemen.id, Selasa (8/7/2025)
Ia menjelaskan bahwa target IPM Surabaya pada 2030 ditetapkan sebesar 87,86, meningkat dari 84,69 di tahun 2024. Komponen utama yang dikejar adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Saat ini, rata-rata lama sekolah masih 10,89 tahun, dengan target mencapai 12 tahun pada 2030. Harapan lama sekolah ditargetkan meningkat dari 14,87 tahun menjadi 15,20 tahun.
Untuk mendukung capaian tersebut, Pemerintah Kota berencana menambah empat Sekolah Dasar (SD) dan sepuluh Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri hingga 2029. Namun, Johari menekankan bahwa pembangunan sekolah negeri tidak boleh menghambat keberadaan sekolah swasta.
“Kualitas sekolah swasta minimal harus sama dengan sekolah negeri, bahkan kalau bisa lebih baik,” tambahnya.
Akses Kesehatan Universal dan Medical Tourism
Dalam sektor kesehatan, Johari menyampaikan bahwa target usia harapan hidup warga Surabaya pada 2030 adalah 77,95 tahun, naik dari 76,02 tahun di 2024. Untuk mencapainya, dua dinas menjadi ujung tombak: Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.
Ia menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif di tingkat Puskesmas. Surabaya memiliki 63 Puskesmas dan lebih dari 150 Puskesmas pembantu yang harus dioptimalkan, termasuk lewat program inovatif seperti R1-N1 (satu RW, satu nakes).
Di sisi lain, Johari juga mendorong agar semua rumah sakit di Surabaya wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC). Saat ini sudah ada 61 rumah sakit dan lebih dari 200 fasilitas kesehatan primer yang bermitra dengan BPJS.
“Kita ingin semua rumah sakit tanpa pandang bulu ikut BPJS. Ini soal keadilan dan perlindungan kesehatan bagi warga,” tegasnya.
Tak hanya itu, Johari juga menyoroti potensi ekonomi sektor pariwisata medis (medical tourism), olahraga (sport tourism), dan industri (industrial tourism) sebagai bagian dari transformasi ekonomi unggulan. Penguatan sektor ini diyakini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota.
Birokrasi Digital, Infrastruktur Sosial, dan Budaya
Dalam misi reformasi birokrasi, Johari berharap pelayanan publik Surabaya mencerminkan citra kota global. Ia mencontohkan pentingnya modernisasi layanan satu pintu dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Gedung, sistem, dan pelayanan harus setara dengan kota dunia. Jangan sampai sistem mati saat maintenance, harus ada backup,” tegasnya.
Selain itu, dalam misi keempat terkait pembangunan berkelanjutan, Johari menekankan bahwa proyek-proyek infrastruktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit harus dibiayai dari APBD, bukan dari sumber pendanaan lain kecuali untuk sektor ekonomi.
Misi Sosial dan Target Kota Layak Anak
Misi kelima dalam RPJMD menyoroti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Johari mendorong Dinas Sosial untuk mengoptimalkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (LKSM) dan perangkat data di tingkat kelurahan serta kecamatan.
Sementara itu, untuk harmonisasi sosial dan pemberdayaan keluarga, Dinas P3A dituntut meningkatkan peran perempuan dan pemenuhan hak anak. Targetnya, pada 2030, Surabaya menjadi kota ramah perempuan dan layak anak dengan skor 369. Bahkan, Johari optimis Surabaya bisa mengalahkan kota-kota maju seperti Wina (Austria), Sydney dan Melbourne (Australia), hingga Osaka (Jepang).
“Sebagai kota dunia, Surabaya harus unggul dalam keberpihakan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Dalam aspek kebudayaan, Johari menargetkan indeks pembangunan kebudayaan minimal mencapai 59% dan indeks harmoni sosial nasional berada di angka 7,41 pada tahun 2030.
Keterlibatan 45 OPD dan Harapan PAD dari BUMD
Johari menambahkan, hingga saat ini Pansus RPJMD telah bertemu dengan 44–45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk BUMD. Ia menekankan pentingnya peran BUMD dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan kota.
“BUMD harus mampu memberikan dividen nyata untuk membiayai pembangunan infrastruktur, SDM, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai strategi lintas sektor ini, Johari Mustawan berharap RPJMD 2025–2029 menjadi fondasi kuat bagi Surabaya dalam mewujudkan cita-citanya sebagai kota maju, berdaya saing global, dan layak huni bagi semua lapisan masyarakat.
(B4M/Lensa Parlemen)
