LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Aning Rahmawati, menyampaikan sejumlah evaluasi kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya, terutama terkait capaian pembangunan dan rencana jangka menengah. Ia menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius: banjir, pengelolaan sampah, dan transportasi publik.
“Surabaya memang sudah luar biasa, tapi masih menyisakan PR besar. Pemerintah kota harus serius dalam menyikapi persoalan banjir, sampah, dan transportasi massal,” ujar Aning, saat dihubungi media lensaparlemen.id, Kamis (10/7/2025).
Menurut Aning, meski data kemiskinan menunjukkan tren penurunan dan indikator pembangunan lainnya seperti IPM dan pengangguran terjaga baik, permasalahan banjir dan kemacetan masih menjadi keluhan utama warga saat masa reses. “Hampir setiap reses, kami menerima kiriman video banjir dari warga. Bahkan saya sendiri pernah mengalami langsung genangan setinggi lutut saat turun ke lapangan,” jelasnya.
Aning juga menyoroti persoalan defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2024. Menurutnya, pendapatan memang meningkat secara signifikan, namun target PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak tercapai hingga selisihnya mencapai Rp1,3 triliun.
“Akibat defisit ini, banyak pengajuan masyarakat tidak bisa direalisasikan. Termasuk sekitar 200 usulan pembangunan infrastruktur seperti paving, saluran air, dan lainnya yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Aning.
Ia menyayangkan bahwa banyak program hasil musyawarah warga seperti Musrenbang di tingkat kelurahan hingga kota, belum terwujud hingga pertengahan 2025.
Menanggapi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Aning menaruh harapan besar agar ketiga PR utama masuk dalam prioritas utama pembangunan lima tahun ke depan.
“RPJMD ini menjadi acuan seluruh rencana kerja dan anggaran tahunan pemerintah kota. Jadi, harus benar-benar mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah kota yang mulai menunjukkan keseriusan dalam pengendalian banjir. Menurut data yang ia peroleh, Pemkot telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pengendalian banjir di 2026, dan Rp1,8 triliun pada 2027. “Ini angka yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Namun, Aning menyayangkan belum adanya rincian anggaran yang memadai untuk transportasi publik. Dalam RPJMD, alokasi untuk sektor ini hanya sekitar Rp664 miliar di awal periode, dan turun ke kisaran Rp400 miliar di tahun-tahun berikutnya.
“Jika dibandingkan, persentase anggaran transportasi publik Surabaya dari APBD masih sangat kecil, sekitar 0,3–0,7%, jauh tertinggal dari Semarang yang bisa mencapai 5–10%,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan anggaran dan kebijakan progresif untuk memperbaiki layanan transportasi massal demi mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga.
Aning berharap agar semua rencana yang telah disusun benar-benar dijalankan secara konsisten, dan pembangunan di Surabaya tidak lagi bersifat elitis atau sekadar proyek mercusuar.
“Kami akan terus mengawal agar pembangunan berpihak pada masyarakat bawah, terutama menyelesaikan kebutuhan dasar mereka,” pungkasnya.
(B4M/Lensa Parlemen)
