Surabaya | Lensaparlemen.id
Anggota DPRD Kota Surabaya Sukandar mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang masih banyak dikeluhkan masyarakat saat melaksanakan masa reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Surabaya.
Aduan warga tersebut meliputi persoalan BPJS Kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan pendidikan, hingga infrastruktur lingkungan.
Sukandar menyampaikan kepada media Lensaparlemen.id saat ditemui di ruang Komisi C bahwa persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga saat ini adalah BPJS Kesehatan yang terblokir, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan.
“Keluhan warga itu sangat kompleks. Yang paling banyak disampaikan adalah BPJS yang tiba-tiba terblokir. Akibatnya warga tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Sukandar kepada media Lensaparlemen.id, Kamis (12/2).
Selain BPJS, masalah kependudukan juga menjadi perhatian serius. Ia menyebut, terdapat kasus dalam satu keluarga yang masih tinggal di alamat yang sama, namun data salah satu anggota keluarga justru terblokir.
“Bapaknya masih di situ, ibunya masih di situ, tetapi anaknya terblokir. Ketika mengadu ke kelurahan, justru tidak dicarikan solusi yang baik,” ungkapnya.
Ia menyayangkan adanya jawaban dari oknum aparatur kelurahan yang dinilai kurang humanis dan berpotensi memperkeruh kondisi warga yang tengah mengalami kesulitan.
“Warga itu datang mencari solusi, bukan untuk dipatahkan. Cara-cara seperti itu jelas tidak manusiawi,” tegas Sukandar.
Keluhan lainnya datang dari sektor pendidikan, khususnya terkait bantuan kuliah. Sukandar mengungkapkan, terdapat mahasiswa yang sebelumnya menerima bantuan penuh, namun kini bantuan tersebut berkurang meski hampir menyelesaikan studi.
“Padahal dari SD sampai perguruan tinggi semuanya negeri. Orang tuanya hanya buruh bangunan. Ketika bantuan berkurang, jelas sangat memberatkan,” ujarnya.
Tak hanya persoalan sosial, Sukandar juga menemukan masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Dapil 4. Ia menyebut, masih terdapat lingkungan yang belum memiliki jalan beraspal, paving, maupun saluran drainase yang memadai.
“Saya turun langsung ke lapangan. Masih ada gang dan RT yang jalannya belum diaspal, belum ada saluran. Ini perlu menjadi skala prioritas,” jelasnya.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah kota, kelurahan, LPMK, RW, dan RT harus dimaksimalkan agar persoalan kecil di lingkungan warga dapat segera tertangani.
Terkait tindak lanjut hasil reses, Sukandar memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dipilah dan disampaikan kepada dinas terkait sesuai kewenangan.
“Untuk infrastruktur akan kami dorong melalui Komisi C. Sedangkan di luar itu, seperti kesehatan dan pendidikan, akan kami komunikasikan dengan Komisi D dan dinas terkait agar segera ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menegaskan, kehadiran DPRD harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya.
“Jangan sampai masyarakat menilai wakil rakyat tidak bisa menjembatani aspirasi mereka. Itu yang terus kami perjuangkan,” pungkas Sukandar, Politisi PDI Perjuangan.
Reporter: B4M
Editor: Redaksi
