LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Surabaya menggelar gathering tahunan bersama perwakilan poliklinik dan BPJS Kesehatan Surabaya, Kamis (30/10).
Acara ini membahas berbagai isu penting, mulai dari penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) hingga kepatuhan klinik terhadap pelaporan lingkungan hidup.
Ketua Asklin Surabaya, drg. Nana Indaryati, mengatakan tema utama tahun ini adalah peningkatan kinerja klinik melalui sistem KBK.
Melalui mekanisme tersebut, klinik yang mencapai kinerja di atas 100 persen berpeluang mendapatkan tambahan nilai kapitasi dari BPJS Kesehatan.
“Masih jarang klinik di Surabaya yang bisa mencapai 100 persen KBK. Karena itu, kami menghadirkan pembicara dari BPJS untuk berbagi strategi agar capaian kinerja klinik bisa meningkat,” ujar drg. Nana kepada wartawan.
Selain itu, Asklin juga mengingatkan para anggota agar tetap patuh terhadap pelaporan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Klinik yang sudah memiliki izin UKL-UPL wajib memperbarui izin TPS dan IPAL serta melakukan pelaporan secara rutin.
“Izin lingkungan masa berlakunya ada yang sudah habis, ada Izin berlaku selamanya, tapi wajib dilaporkan itu materi hari ini,” tambahnya.
BPJS Tegaskan Tiga Indikator Utama Penilaian Klinik
Wakil Ketua II Asklin Jawa Timur, dr. Diana Kartikarni, memaparkan bahwa BPJS menilai kinerja klinik berdasarkan tiga indikator utama, yaitu angka kunjungan pasien, angka rujukan ke spesialis, dan pelaksanaan program Prolanis bagi pasien hipertensi (HT) serta diabetes mellitus (DM).
“Tantangan kami adalah memenuhi tiga parameter tersebut agar pendapatan kapitasi bisa maksimal. Karena itu kami mengundang BPJS untuk memberikan pembekalan teknis,” jelas dr. Diana.
Saat ini, ada lebih dari 150 klinik di Surabaya. Dari jumlah itu, sekitar 80 klinik tergabung dalam Asklin, sementara sisanya berada di bawah asosiasi lain, seperti Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Indonesia (PKFI).
Ketimpangan Peserta Masih Jadi Masalah
Wakil Ketua Asklin Surabaya, dr. Putu Arfilini, mengungkapkan masih adanya ketimpangan jumlah peserta BPJS antara puskesmas dan klinik swasta.
Menurutnya, banyak klinik swasta kesulitan bertahan karena jumlah peserta terlalu sedikit dan nilai kapitasi yang rendah.
“Banyak klinik tutup karena biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan kapitasi, terutama bagi yang pesertanya di bawah 5.000 orang,” kata dr. Putu.
Ia juga menyoroti perbedaan kondisi antara puskesmas dan klinik swasta yang justru diatur dengan regulasi yang sama. “Puskesmas bisa punya 20 sampai 40 ribu peserta, sedangkan klinik swasta rata-rata di bawah 10 ribu. Tapi aturan yang berlaku tetap sama,” ujarnya.
Asklin Minta Pemerataan dan Kebijakan Berkeadilan
Melihat kondisi tersebut, Asklin Surabaya berharap pemerintah dan BPJS Kesehatan meninjau ulang sistem distribusi peserta agar lebih adil. Regulasi perizinan dan pelaporan juga diharapkan disesuaikan dengan kapasitas klinik swasta yang berdiri secara mandiri.
“Kami tidak minta diistimewakan, tapi regulasi seharusnya dibuat berdasarkan realitas di lapangan. Klinik swasta ini berdiri mandiri, berbeda dengan puskesmas yang ditopang pemerintah,” ungkap drg. Nana.
Selain itu, Asklin meminta agar peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) diberi kebebasan memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), termasuk klinik swasta.
“Selama ini peserta PBI di Surabaya diarahkan ke puskesmas, padahal aturan nasional membolehkan memilih klinik. Ini yang kami harapkan bisa diperjuangkan,” tambah dr. Diana.
DLH Surabaya: Klinik Harus Taat Lapor Lingkungan
Dalam kesempatan yang sama, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mengingatkan agar seluruh klinik di bawah Asklin lebih disiplin dalam melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup.
Hal itu disampaikan oleh Anis Wijayanti, Sub Koordinator Pengawas Persetujuan dan Penyelesaian sengketa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surabaya, usai menghadiri kegiatan tersebut.
“Hari ini kami diundang oleh Asklin untuk membahas tata cara pelaporan dalam format pengawasan lingkungan hidup,” ujar Anis.
Anis menjelaskan, DLH Surabaya mengawasi lima aspek utama dalam pengelolaan lingkungan, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pengelolaan limbah B3, pengelolaan B3, dan pengelolaan sampah domestik.
Pelaporan dilakukan melalui aplikasi daring bernama E-Simple, yang dikembangkan oleh Pemkot Surabaya untuk mempermudah pelaporan kegiatan usaha.
“Kalau tidak dilakukan, bisa dikenakan denda administratif. Tapi saat ini masih tahap sosialisasi,” tegasnya.
Menurut Anis, kendala yang sering dihadapi klinik adalah keterbatasan biaya untuk melakukan pemantauan kualitas air limbah secara rutin. Selain itu, sejak pandemi Covid-19, tingkat pelaporan dari pelaku usaha menurun karena banyak yang tutup atau belum sadar pentingnya kewajiban tersebut.
Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan Permen LH Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur penerapan denda administratif bagi pelaku usaha yang tidak patuh melapor.
“Tahun depan kami targetkan penerapan denda ini sudah berjalan di seluruh daerah,” ujarnya.
DLH mencatat, baru puluhan klinik di Surabaya yang telah terdaftar dan diawasi secara resmi.
“Kami berharap Asklin bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan para anggotanya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lingkungan,” tutup Anis.
Harapan untuk 2026
Menutup kegiatan tersebut, drg. Nana menyampaikan harapan agar pada tahun 2026 tidak ada lagi klinik yang terpaksa tutup akibat tekanan operasional maupun beban regulasi.
“Kami berharap pemerintah kota memberi kemudahan dalam hal perizinan, pelaporan, dan pemerataan peserta. Tujuannya satu, agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan dan klinik swasta bisa bertahan,” pungkasnya.
B4M/Redaksi Lensa Parlemen
 Surabaya mendesak pemerataan peserta BPJS Kesehatan. Klinik swasta kesulitan bertahan karena jumlah){kind=link}