Data hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi acuan pemerintah dalam mengembangkan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Surabaya
SURABAYA, Lensaparlemen.id
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Surabaya. Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dr. Zuhrotul Mar’ah, mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan berskala nasional yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Data tersebut akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga telah mengajak seluruh camat dan lurah untuk mendukung serta menyukseskan pelaksanaan SE2026. Berdasarkan sosialisasi yang disampaikan kepada jajaran kecamatan dan kelurahan, pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai 16 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Dalam pelaksanaannya, petugas BPS akan mendatangi pelaku usaha secara langsung untuk melakukan pendataan berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat. Karena itu, peran camat dan lurah dinilai sangat penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada warga melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan warga, media sosial, hingga grup WhatsApp lingkungan.
Masyarakat juga diimbau menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar, lengkap, serta sesuai dengan kondisi usaha yang dijalankan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dr. Zuhrotul, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga sektor usaha lainnya.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas usaha di Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pelaku usaha lainnya di Surabaya, untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus,” ujar dr. Zuhrotul, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan bahwa data ekonomi yang valid akan membantu pemerintah dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Selain itu, dr. Zuhrotul mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang melibatkan camat dan lurah dalam proses sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, aparat wilayah, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan sensus.
“Kolaborasi antara BPS, Pemerintah Kota Surabaya, aparat wilayah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin berkualitas pula data yang dihasilkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Data yang terkumpul melalui Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia, termasuk perkembangan dunia usaha di Kota Surabaya. Hasil sensus tersebut akan dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan sektor usaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga perencanaan program pembangunan yang lebih efektif.
dr. Zuhrotul berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya.
“Data sensus diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan potensi ekonomi daerah, sehingga program pembangunan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Bambang
Editor: Redaksi
