LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhaimin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya, mengimbau masyarakat untuk lebih tertib dalam administrasi kependudukan. Hal ini dinilai krusial demi memastikan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Kota Surabaya tepat sasaran.
Dalam keterangannya, Muhaimin menyampaikan bahwa ketidaktertiban data administrasi penduduk kerap menjadi hambatan serius dalam pendistribusian bantuan kepada warga yang membutuhkan.
“Pemerintah Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sudah bekerja keras, namun masih terkendala data penduduk yang tidak akurat. Banyak warga yang secara administratif tercatat tinggal di Surabaya, namun nyatanya tidak menetap di alamat tersebut,” ungkap Muhaimin kepada awak media, Selasa (7/10).
Hal ini, lanjutnya, menyebabkan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, bantuan dari pemerintah kerap tidak sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Muhaimin juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan data, seperti pindah domisili atau kematian anggota keluarga.
“Jika pindah ya segera lapor pindah. Jika ada yang meninggal, juga harus dilaporkan ke Dispenduk. Jangan sampai datanya masih ada, tapi orangnya tidak ada. Ini merugikan warga lain yang seharusnya menerima bantuan,” jelasnya.
Menurut Muhaimin, penertiban administrasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran dan kerendahan hati dari masyarakat untuk bersikap jujur dan terbuka terkait kondisi kependudukannya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Surabaya, khususnya Komisi A yang merupakan mitra kerja Dispendukcapil, mendukung penuh upaya pemerintah dalam menertibkan data kependudukan.
“Kami di Komisi A sepakat mendukung program ini. Pemerintah sudah all out dalam menyalurkan bantuan. Tapi kalau data tidak tertib, tetap saja bantuan tidak tepat sasaran. Ini yang jadi masalah utama,” tambahnya.
Muhaimin berharap, melalui edukasi yang berkelanjutan dan kerja sama semua pihak, ketertiban administrasi kependudukan di Surabaya dapat terus ditingkatkan.
“Dengan demikian, setiap program intervensi sosial dari pemerintah bisa tepat guna dan menyentuh warga yang memang layak menerima,” pungkasnya.
B4M/Lensa Parlemen
