LENSA PARLEMEN – SURABAYA.
Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama 63 kepala puskesmas se-Kota Surabaya, Selasa (4/11/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, ini membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang ditemukan di lapangan maupun yang disampaikan warga kepada dewan.
Selain mengevaluasi kinerja puskesmas, RDP ini juga menjadi ajang pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran APBD serta pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam kesempatan tersebut, Luthfiyah menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk memetakan kemampuan keuangan masing-masing puskesmas di Surabaya.
“Kita ingin tahu berapa pendapatan (BULD), belanja, dan sisa lebih pembiayaannya. Dengan begitu, kita bisa menentukan mana puskesmas yang perlu dukungan tambahan dari APBD,” ujar Luthfiyah Legislator dari Fraksi Gerindra.
Ia menegaskan, Komisi D akan terus melakukan evaluasi agar seluruh puskesmas di Surabaya mampu mandiri serta memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Anggota Komisi D lainnya, dr. Michael Leksodimulyo, turut menyoroti adanya ketimpangan pendapatan antar puskesmas di Surabaya.
“Ada puskesmas yang pendapatannya mencapai Rp5 hingga Rp6 miliar per tahun, seperti Puskesmas Sidotopo Wetan dan Simo Mulyo. Tapi ada juga yang hanya sekitar Rp800 juta karena wilayahnya kecil dan penduduknya sedikit,” jelasnya.
Meski demikian, dr. Michael memberikan apresiasi kepada sejumlah puskesmas yang tetap berinovasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan, terutama di bidang pelayanan lansia dan kesehatan anak.
Komisi D berkomitmen untuk melanjutkan pemantauan dan pendampingan agar seluruh puskesmas di Surabaya mampu menjaga kualitas layanan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan BLUD secara transparan dan akuntabel.
B4M/Redaksi Lensa Parlemen
