LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Rencana pengembangan layanan RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya pada tahun 2026 mendapatkan tanggapan positif dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi D yang membidangi kesehatan, dr. Zuhrotul Mar’ah, menyebut langkah manajemen rumah sakit sebagai arah kebijakan yang progresif dan visioner, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan kapasitas pendidikan tenaga medis.
Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Direktur RSUD dr. Soewandhie, dr. Billy Daniel Messakh, Sp.B, yang menargetkan dua prioritas utama di tahun 2026, yakni penguatan layanan bedah saraf dan perbaikan sistem Instalasi Gawat Darurat (IGD).
“Saya sangat mengapresiasi langkah yang diambil RSUD dr. Soewandhie. Fokus pada peningkatan layanan bedah saraf serta penataan ulang IGD adalah bentuk keseriusan dalam menjawab kebutuhan masyarakat Surabaya terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman,” ujar dr. Zuhrotul kepada lensaparlemen.id, Kamis, (9/10/2025).
Menurut dr. Zuhrotul, rencana pengadaan mikroskop bedah untuk mendukung operasi tumor otak mandiri merupakan langkah strategis yang perlu didukung, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan layanan spesialistik.
“Mikroskop bedah adalah investasi penting. Alat ini akan membuka akses operasi saraf yang lebih kompleks di Surabaya tanpa harus dirujuk ke luar. Komisi D akan mengawal agar kebutuhan ini dapat difasilitasi tepat waktu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kesiapan tenaga medis sebagai modal utama dalam pelaksanaan operasi saraf. Dengan dukungan SDM yang memadai, kata dia, peralatan canggih akan memberi manfaat maksimal bagi pasien.
Menanggapi rencana penataan ulang akses masuk-keluar IGD, dr. Zuhrotul menilai hal tersebut merupakan tindakan preventif yang penting untuk memastikan keselamatan tenaga medis dan pasien, sekaligus mengembalikan fungsi IGD sebagai area kritis yang harus dikelola secara ketat.
“IGD adalah garda terdepan pelayanan rumah sakit. Sistem triase dan akses masuk yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kekacauan dan risiko tinggi. Maka, langkah penataan ini adalah keharusan,” jelas dokter sekaligus legislator dari Fraksi Gabungan PDIP-PAN tersebut.
Terkait pengangkatan RSUD dr. Soewandhie sebagai rumah sakit pendidikan utama oleh Kementerian Kesehatan RI, dr. Zuhrotul menyebut hal ini sebagai lompatan besar dalam dunia kesehatan di Surabaya. Apalagi RS Soewandhie akan mulai menerima peserta didik program spesialis di tahun mendatang.
“Status baru ini menandakan kepercayaan besar dari pemerintah pusat. Ini sekaligus menegaskan bahwa RSUD kita tidak hanya siap melayani masyarakat, tapi juga mendidik dokter spesialis masa depan,” tuturnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Surabaya turut mendukung penguatan aspek kelembagaan, fasilitas pendidikan, serta pendampingan akademik agar RSUD dr. Soewandhie mampu bersaing dengan rumah sakit pendidikan ternama lainnya.
Komisi D juga menyambut baik strategi pengembangan layanan non-BPJS yang dilakukan oleh RS Soewandhie, termasuk layanan medical check-up untuk perusahaan-perusahaan besar. Menurut dr. Zuhrotul, langkah ini menunjukkan kemandirian rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mampu mengelola pendapatan sendiri secara sehat.
“Inovasi layanan seperti jemput bola ke perusahaan sangat efektif. Ini memperluas jangkauan, meningkatkan pendapatan, sekaligus menunjukkan pelayanan yang proaktif,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, dr. Zuhrotul Mar’ah dari Partai Amanat (PAN) ini menegaskan bahwa DPRD Kota Surabaya, khususnya Komisi D, akan terus mendukung dan mengawal kebijakan strategis RSUD dr. Soewandhie demi peningkatan kualitas layanan publik di bidang kesehatan.
“Transformasi yang dilakukan RS Soewandhie patut dicontoh. Kami di legislatif akan mendukung penuh agar rumah sakit ini terus berkembang menjadi pusat pelayanan dan pendidikan medis yang unggul dan berdaya saing tinggi,” tutupnya.
B4M/Lensa Parlemen
